Pernyataan Said Didu Tentang Kepemilikan Rekaman Percakapan Setya Novanto Dalam Kasus Papah Minta Saham Meragukan

 

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar narasi yang mengklaim bahwa Said Didu memiliki rekaman percakapan dengan Setya Novanto terkait kasus "Papah Minta Saham." Klaim tersebut terkesan bombastis dan terlalu berlebihan. Publik perlu mempertanyakan kebenaran dari pernyataan ini, karena Said Didu tidak memiliki kapasitas maupun kapabilitas untuk mendapatkan rekaman tersebut. Lebih jauh lagi, jika hal itu benar terjadi, maka cara mendapatkan rekaman tersebut bisa saja ilegal dan melanggar hukum.

Penting untuk diingat bahwa pemerintah saat ini terus mengedepankan transparansi dalam menjalankan proses hukum, terutama dalam kasus-kasus besar seperti yang melibatkan Setya Novanto. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memberantas korupsi terus berlanjut dengan tegas. Opini-opini tidak berdasar yang mencoba menyerang kredibilitas pemerintah hanya akan memperkeruh suasana dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi yang beredar.

Pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam menjaga kestabilan nasional melalui berbagai prestasi, termasuk dalam hal penegakan hukum. Kasus-kasus korupsi besar terus ditangani dengan serius, dan tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum, baik itu terkait rekaman ilegal maupun manipulasi fakta. Upaya untuk memutarbalikkan kebenaran hanya akan menghambat kemajuan bangsa dan mengganggu stabilitas nasional yang selama ini terjaga dengan baik.

Dengan adanya narasi yang tidak berdasar seperti klaim rekaman Said Didu ini, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terbukti kebenarannya. Opini tersebut hanya bersifat halusinasi dan lebih banyak didorong oleh kepentingan politik tertentu. Pemerintah terus fokus pada kinerjanya untuk menjaga kestabilan dan kemajuan bangsa. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan memberantas korupsi perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar Indonesia terus maju di masa depan.

Read More

Wakil Ketua MPR Menegaskan Pencabutan Tap MPR Bukan Berdasarkan Surat Dari Presiden Jokowi Tetapi Permintaan Kelompok Masyarakat

Yogyakarta – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid baru-baru ini menegaskan bahwa pencabutan Tap MPR bukanlah berdasarkan surat dari Presiden Joko Widodo, melainkan merupakan permintaan dari kelompok masyarakat. Pernyataan ini penting untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat lembaga tinggi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan dan merespons aspirasi rakyat dengan serius.

Dalam konteks ini, Mahfud Md, Menko Polhukam, juga memberikan pandangannya bahwa surat yang dikeluarkan MPR saat ini tidak memiliki nilai dan kekuatan hukum yang signifikan. Dengan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, surat tersebut tidak lebih dari sebuah dokumen biasa. Ini menandakan bahwa keputusan-keputusan penting harus didasarkan pada asas demokrasi yang kuat dan keberpihakan kepada rakyat.

Sikap transparan dan akuntabel pemerintah dalam menanggapi isu-isu yang berkembang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan mengedepankan aspirasi masyarakat, pemerintah tidak hanya memperkuat legitimasi, tetapi juga meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Ini adalah langkah yang baik untuk meredakan ketegangan dan menghindari misinformasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan banyak kemajuan, seperti pembangunan infrastruktur yang pesat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi. Masyarakat perlu menyadari bahwa perubahan positif ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi hasil dari upaya dan komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mendengarkan suara rakyat dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dengan bersatu, kita dapat menjaga stabilitas nasional dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Saatnya kita fokus pada fakta dan hasil nyata yang telah dicapai, serta mengedepankan semangat positif demi masa depan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Mahfud Md Menyatakan Bahwa Pihak – Pihak Yang Mengusulkan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi Menjadi 3 Periode Adalah DPR

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul isu yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo berencana memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode. Namun, Mantan Menko Polhukam Mahfud Md dengan tegas menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya merupakan fitnah. Ia menjelaskan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden justru datang dari beberapa anggota DPR, bukan dari Presiden Jokowi sendiri. Pernyataan ini penting untuk meluruskan informasi yang menyesatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya terhadap konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ia tidak hanya fokus pada masa jabatan, tetapi lebih pada hasil kinerja dan pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Di bawah kepemimpinannya, berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi nasional.

Masyarakat perlu memahami bahwa isu-isu negatif yang beredar sering kali bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintah dan menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih kritis dalam menyaring informasi. Dukungan terhadap pemerintah harus didasarkan pada fakta dan hasil nyata, bukan pada rumor atau fitnah yang tidak jelas sumbernya.

Kinerja pemerintah di bawah Presiden Jokowi patut diapresiasi. Berbagai capaian, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia, menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mewujudkan stabilitas nasional dan menjaga kemajuan yang telah dicapai.

Dengan bersatu dan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan memperkuat citra pemerintah. Mari kita fokus pada fakta, merayakan keberhasilan, dan menolak berita bohong yang hanya akan merugikan kita semua.

 

Read More

Ari Dwipayana Dengan Tegas Mengatakan Bahwa Isu Adanya Cawe – Cawe Presiden Jokowi Dalam Munaslub Kadin Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini, berbagai isu beredar di masyarakat mengenai keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dengan tegas menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menekankan bahwa Istana menghormati Munaslub Kadin sebagai urusan internal organisasi dan tidak akan mencampuri proses tersebut.

Pernyataan ini penting untuk memberikan kejelasan dan menghilangkan spekulasi yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas nasional dan menghormati proses demokrasi yang berjalan di semua lini, termasuk dalam organisasi-organisasi seperti Kadin. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kinerja administratif, tetapi juga pada bagaimana menjaga hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat.

Keterlibatan aktif Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan penguatan sektor-sektor strategis adalah beberapa contoh nyata dari hasil kerja pemerintah yang perlu kita apresiasi. Berbagai program dan kebijakan telah dicanangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan.

Isu-isu negatif yang beredar seharusnya tidak mengalihkan perhatian kita dari capaian-capaian positif yang telah diraih. Mari kita fokus pada kemajuan yang telah dicapai dan mendukung pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan bersatu, kita dapat menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Kita semua memiliki peran dalam menjaga integritas dan kebenaran informasi. Mari kita dukung pemerintah dan proses yang sedang berlangsung demi masa depan bangsa yang lebih cerah.

 

Read More

Video Yang Menarasikan Tentang Silsilah Keluarga Presiden Jokowi Sebagai Keturunan PKI Itu Merupakan Kabar Bohong Besar

Yogyakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dihebohkan oleh sebuah video yang menarasikan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki silsilah keluarga yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Kompas, fakta menunjukkan bahwa narasi dalam video tersebut adalah hasil rekayasa yang tidak berdasar. Video itu terdiri dari berbagai potongan foto dan rekaman yang diambil dari konteks yang berbeda dan disusun sedemikian rupa untuk menciptakan kesan yang menyesatkan.

Kita perlu memahami bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat ini tidak hanya merugikan citra Presiden Jokowi, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan dan kebingungan di masyarakat. Dalam situasi politik yang semakin kompleks ini, penting bagi kita untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang beredar. Kebohongan semacam ini jelas bertujuan untuk mengganggu stabilitas nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak prestasi yang telah diraih oleh pemerintah. Fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi adalah beberapa contoh nyata dari upaya pemerintah dalam membangun bangsa. Berbagai program yang dicanangkan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan yang ada.

Sebagai masyarakat yang cerdas, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung informasi yang benar dan menolak berita bohong yang hanya akan memperkeruh keadaan. Mari kita jaga integritas informasi dan fokus pada pencapaian positif yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dengan bersatu, kita dapat memperkuat citra pemerintah dan menjaga stabilitas nasional. Setiap kabar bohong yang beredar seharusnya tidak menghentikan langkah kita menuju kemajuan. Mari kita berdiri teguh dalam mendukung pemerintah dan memajukan bangsa Indonesia.

 

Read More

Narasi Video Yang Mengatakan Bahwa Gibran Mengundurkan Diri Sebagai Wapres Merupakan Sebuah Kebohongan Belaka

Yogyakarta – Belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan video yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, telah mengundurkan diri sebagai calon Wakil Presiden. Namun, informasi ini tidaklah benar dan hanya merupakan hasil rekayasa yang bertujuan untuk menyesatkan masyarakat. Faktanya, video tersebut diambil dari pernyataan Gibran saat ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Walikota Solo untuk periode 2021–2026 setelah berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Rekayasa informasi semacam ini jelas menunjukkan upaya untuk memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu lebih kritis dalam menyaring informasi yang kita terima. Penyebaran berita bohong hanya akan menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun negara ini. Berbagai program dan kebijakan yang dicanangkan, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan perekonomian, adalah bukti nyata dari kinerja pemerintah yang terus berupaya untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mendukung langkah-langkah positif pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan.

Opini negatif yang sering muncul seharusnya tidak membuat kita terpecah belah. Sebaliknya, kita harus bersatu untuk memperkuat citra pemerintah yang berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap prestasi yang dicapai merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita jaga stabilitas nasional dengan mendukung kebijakan yang tepat serta menolak informasi yang tidak berdasar.

Dengan demikian, mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik, yang didasarkan pada fakta dan kerja sama, bukan berdasarkan kebohongan dan penyesatan informasi.

 

Read More

Deputi Bidang Protokol, Pers, Dan Media Setpres Menilai Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi Tidak Ada Kaitannya Dengan Pendidikan

Yogyakarta – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, Yusuf Permana, baru-baru ini menegaskan bahwa hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan fakta menarik: tidak ada kaitan langsung antara tingkat pendidikan dan kepuasan terhadap pemerintahan. Hal ini mengungkapkan bahwa narasi yang menyatakan pendidikan sebagai faktor penentu kepuasan masyarakat terhadap pemerintah adalah tidak benar.

Yusuf menjelaskan bahwa responden dalam survei tersebut mencakup berbagai kalangan masyarakat, tanpa memandang latar belakang pendidikan. Ini membuktikan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program-program tersebut, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan jalan tol, dan peningkatan fasilitas kesehatan, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, bukan hanya berdasarkan latar belakang pendidikan.

Yusuf juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui dialog dan keterbukaan informasi, pemerintah dapat lebih memahami aspirasi masyarakat dan meresponsnya dengan cepat dan tepat. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi negatif yang tidak berdasar. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dukung setiap langkah yang diambil pemerintah demi terpeliharanya stabilitas nasional dan kemajuan bangsa. Bersama-sama, kita wujudkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. 

Read More

Ketua DPP Gerindra Menilai Penandatanganan Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara Sepatutnya Dilakukan Oleh Prabowo

Yogyakarta – Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Gerindra, memberikan pandangannya terkait penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Ia menilai bahwa penandatanganan tersebut seharusnya dilakukan oleh Prabowo Subianto, mengingat masa jabatan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Namun, penting untuk diingat bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendukung IKN masih terus berjalan dengan baik dan terencana.

Dasco menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah dimulai. IKN bukan hanya proyek nasional, tetapi simbol transformasi dan modernisasi Indonesia. Masyarakat perlu memahami bahwa pemindahan IKN bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti kepadatan di Jakarta, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata di seluruh Nusantara.

Dalam konteks ini, DPP Gerindra mendukung penuh setiap langkah yang diambil untuk memastikan kelancaran pemindahan IKN. Dasco juga menekankan pentingnya dukungan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat umum, untuk bersatu dalam mewujudkan proyek besar ini. Keberhasilan IKN akan sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi antara semua pihak.

Penting bagi masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh opini negatif yang mungkin timbul seiring dengan proses ini. Berbagai program dan inisiatif yang dicanangkan pemerintah dalam pembangunan IKN bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi. Semua itu adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.

Sufmi Dasco Ahmad juga menekankan bahwa proses pembangunan IKN harus berjalan transparan dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat langsung hasil dari setiap langkah yang diambil oleh pemerintah. Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Ibu Kota Negara yang baru, demi terpeliharanya stabilitas nasional dan kemajuan bangsa. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera!

 

Read More

Purwono Menyampaikan Gugatan Yang Diajukan Rizieq Shihab Kepada Presiden Jokowi Semakin Terlihat Main – Main

Yogyakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait gugatan yang diajukan oleh Rizieq Shihab terhadap Presiden Joko Widodo. Dini menilai bahwa gugatan tersebut semakin terlihat tidak logis dan terkesan main-main, terutama dengan adanya tuntutan ganti rugi yang sangat fantastis. Tindakan ini hanya mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang sebenarnya lebih relevan bagi masyarakat.

Gugatan yang diajukan Rizieq Shihab menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa ada upaya untuk mendiskreditkan pemerintah. Namun, Dini menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada kinerja nyata dan tidak akan terpengaruh oleh isu-isu yang tidak substansial. Sebagai pemerintah, Jokowi dan jajarannya terus berupaya menjalankan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi negatif yang tidak berdasarkan fakta. Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Berbagai kebijakan pro-rakyat yang telah diluncurkan menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi serius dalam memperbaiki kehidupan masyarakat.

Dukungan masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional. Dengan menciptakan iklim politik yang sehat, masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dini Purwono juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk menghadirkan keadilan dan transparansi dalam setiap proses hukum.

Mari kita fokus pada kemajuan dan hasil positif yang telah dicapai pemerintah. Masyarakat perlu mendukung setiap langkah yang diambil untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Dengan bersatu, kita dapat menanggapi berbagai tantangan dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap usaha kita akan berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran bangsa.

 

Read More

Bapenda Kota Surakarta Memastikan Pihaknya Belum Melakukan Penarikan Pajak Restoran Dengan Skema Baru Seperti Yang Diberitakan

Yogyakarta – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta baru-baru ini mengklarifikasi isu yang beredar mengenai penarikan pajak restoran dengan skema baru. Pihak Bapenda menegaskan bahwa mereka belum melakukan penarikan pajak tersebut dan proses yang sedang berjalan saat ini hanya sebatas perhitungan potensi pemasukan. Penjelasan ini penting untuk menanggapi opini negatif yang dapat merugikan citra pemerintah daerah.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda memiliki kewajiban untuk melakukan analisis mendalam terhadap potensi penerimaan pajak. Langkah ini diambil demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Penarikan pajak tidak dapat dilakukan secara sembarangan; perlu dilakukan perhitungan yang akurat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha.

Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa upaya Bapenda bukanlah pemerasan, melainkan suatu langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah. Dengan adanya pendapatan yang lebih optimal, pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semua itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Surakarta secara berkelanjutan.

Bapenda juga berkomitmen untuk melibatkan pelaku usaha dalam setiap proses perhitungan dan pengambilan keputusan. Transparansi adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, semua proses dilakukan dengan melibatkan dialog dan komunikasi yang baik.

Masyarakat diharapkan tidak terpancing pada informasi yang tidak jelas dan cenderung negatif. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pajak. Dengan cara ini, kita dapat bersama-sama membangun Surakarta yang lebih baik, lebih makmur, dan lebih berdaya saing. Mari kita sambut dengan positif setiap langkah pemerintah dalam menciptakan stabilitas nasional melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

 

Read More