Pemerintah Gelontorkan Dana Bansos Jelang Bulan Ramadhan, Mensos Risma: Pak Jokowi Minta Dipercepat

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program bantuan sosial pada 2022 sebesar Rp 154,8 triliun. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih terdampak pandemi covid-19.

 

"Di mana dari dari 154,8 triliun ini untuk keluarga harapan tetap 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), kemudian kartu sembako (untuk) 18,8 juta (penerima)," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu, anggaran bansos cair Rp157,9 triliun hingga Mei 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Anggaran bansos yang telah disalurkan naik 11,7% yakni mencapai Rp 157,9 triliun dibandingkan tahun lalu Rp141,4 triliun. Realisasi Rp157,9 triliun juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 131,7 triliun maupun tahun 2019 yang sebesar Rp110,4 triliun.

Selanjutnya dana bantuan sosial diperuntukkan bagi program Kartu Pra Kerja bagi 2,9 juta penerima. Selanjutnya adalah untuk Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, BLT Desa, dan perlindungan sosial lainnya, termasuk untuk warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

 

Diketahui bantuan tunai bagi warung dan PKL diusulkan untuk perluasan target sasaran menjadi 2,76 juta penerima, yakni PKL, warung, dan Penduduk Miskin Ekstrim. Pemberian bansos tetap dilakukan pemerintah demi membantu masyarakat agar lekas pulih pasca terimbas pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun berlangsung.

 

Sri Mulyani menyebutkan realisasi Rp157,9 triliun tersebut meliputi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp63,1 triliun dan non-PEN Rp94,9 triliun.

 

Kinerja belanja oleh Kemensos dimanfaatkan untuk penyaluran program keluarga harapan (PKH) Tahap II kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Rp14,3 triliun dan BLT Minyak Goreng kepada 20,3 juga keluarga Rp6 triliun.

 

Kemudian juga Kartu sembako dari Januari sampai Maret yang disalurkan pada Februari, April dan Mei untuk 18,7 juta KPM sebesar Rp18,8 triliun. Kinerja belanja oleh Kementerian Kesehatan Rp16,9 triliun dilakukan untuk penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) kepada 84,9 juta jiwa.

Untuk kinerja belanja non-K/L sebesar Rp79,2 triliun dimanfaatkan untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp45,1 triliun serta subsidi bunga KUR sebesar Rp7,7 triliun. Kinerja belanja non-K/L turut digunakan untuk program Kartu Prakerja bagi 1,1 juta peserta sebesar Rp3,8 triliun.

 

Terakhir, untuk kinerja belanja TKDD dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa untuk 7 juta KPM sebesar Rp9,6 triliun.