Ketegasan Kepemimpinan Jokowi Dinilai Berhasil Redam Konflik Agraria

Sejak awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi perhatian serius terhadap persoalan agraria. Selain menertibkan administrasi tanah masyarakat, konflik agraria yang kerap terjadi juga perlahan mulai dituntaskan.

Pengamat masyarakat desa dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Leta Rafael Levis, menilai Jokowi berhasil melakukan reforma agraria. Menurut dia, ketegasan Jokowi menyoal pertanahan membuahkan banyak manfaat bagi masyarakat.

Namun Leta Levis mengingatkan agar komitmen pemerintah dalam melakukan reforma agraria bisa diikuti oleh semua elemen. Sebab dalam menyelesaikan masalah pertanahan dibutuhkan komitmen bersama antar pihak yang bersengketa.

“Saya kira banyak kemajuan. Namun karena refroma agraria ini harus melibatkan banyak pihak sehingga ini menjadi jalan tanjal memaksimalkan reforma agraria untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,” kata Leta Levis dalam keterangannya, Rabu (10/8/2022).

Menurut dia, upaya pemerintah dalam memberi kepastian hukum terhadap lahan masyarakat melalui penerbitan jutaan sertifikat tanah merupakan langkah efektif, terutama dalam rangka meminimalisasi sengketa agraria di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Leta Levis juga mengajak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mengawal komitmen pemerintah tersebut, termasuk dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar potensi konflik agraria ke depannya bisa diredam.

“Inilah yang sekarang ditertibkan pemerintah. Dulu yang tidak bersertifikat, sekarang bersertifikat,” ungkap Leta Levis.

Lebih jauh ia menyoroti tentang upaya pemerintah dalam memberi kepastian hukum terkait lahan adat yang bisa dikelola oleh masyarakat adat. Sebab dalam banyak kesempatan, Jokowi telah memberikan SK Kepemilikan Lahan Adat kepada masyarakat adat.

SK kepemilikan lahan adat sangat penting sehingga kaum adat memiliki hak legal atas kepemilikan tanah adat. Sebab jika mereka ingin menguasai lahan adat, masyarakat adat memiliki dasar yang jelas atas itu. Ini adalah cara pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas lahannya,” tandas Leta Levis.