Pak Jokowi, APBN Harus Segera Diselamatkan!

Ekonom Senior INDEF, Didik Rachbini mengatakan Rabu (3/8) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  tiba-tiba memanggil para ekonom ke Istana Negara. Dia mengaku mendapatkan undangan tersebut pada Selasa (2/8) malam, sehari sebelum pertemuan.

"Pada hari selasa malam saya mendapat undangan tetapi posisi berada di Kulon Progo," kata Didik dalam keterangan resminya hari ini, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Tanpa pikir panjang, Didik bergegas kembali ke Jakarta. Dia langsung memesan tiket untuk keberangkatan pagi. Sayangnya, dia gagal menghadiri undangan tersebut lantaran hasil tes PCR-nya baru selesai jam 12.30 siang.

Meskipun dia tidak sempat bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia itu, dia tetap memberikan masukan dengan cara lain.

Kepada Presiden dia mengingatkan agar menjaga kesehatan dan menyelamatkan APBN setelah bekerja keras sebagai tulang punggung perekonomian selama pandemi.

"Masukan pertama adalah APBN harus diselamatkan. Jika tidak pemerintah sekarang akan mewariskan kondisi APBN yang rentan dan rapuh, bahkan saat ini pun menjadi jalan menuju krisis anggaran atau bahkan resesi seperti telah dirasakan negara-negara lain," ungkapnya.

Dia menjelaskan, tekanan pada APBN datang dari setidaknya dua hal yakni subsidi yang sangat besar dan tekanan pembayaran utang. Terutama subsidi energi, karena kenaikan harga-harga.

Didik menyebut Jokowi terkenal berani mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan rasional yang obyektif dan rasional untuk solusi bangsa meskipun sering kontroversial bagi publik.

Di awal pemerintahannya, Jokowi tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar. Namun keputusan tersebut memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin. Hanya saja, saat ini dia melihat keberanian tersebut sirna.

"Presiden pada saat ini seperti gagap untuk mengambil keputusan mengurangi subsidi besar 500 triliun rupiah pada saat ini," kata dia.

Dia melanjutkan, jumlah subsidi ini sama besarnya dengan anggaran pemerintah SBY dengan kurs rupiah relatif tidak berbeda jauh. Tim ekonomi presiden tidak juga memberikan masukan yang benar terhadap masalah ini sehingga APBN pasca pemerintahan sekarang akan rusak berat.