Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Natal Tahun 2022 dan Tahun
Baru 2023, di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi
meminta jajarannya untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat
jelang Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) yang akan datang.
“Saya hanya ingin memberikan
peringatan, hati-hati (ada lonjakan) pada kegiatan transportasi bahwa ada
potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan tahun baru ini,” ujar Presiden.
Sementara itu, Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan
bahwa puncak arus mudik pada Natal tahun 2022 diprediksi pada tanggal 23-24
Desember, sedangkan untuk tahun baru 2023 pada tanggal 30-31 Desember 2022.
“Puncak mudik
pada Natal tahun 2022 itu sekitar tanggal 23 sampai 24 Desember,
sedangkan arus balik itu 25 sampai 26 Desember. Sedangkan untuk puncak arus
mudik perayaan tahun baru itu tanggal 30 sampai dengan 31 Desember dan puncak
arus balik tahun baru yaitu 1 sampai dengan 2 Januari [2023],” ujar Muhadjir
dalam keterangan pers usai menghadiri Ratas.
Terkait mobilitas masyarakat
tersebut, ungkap Menko PMK, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk
memastikan ketatalaksanaan lalu lintas.
Selain itu, di dalam Ratas Presiden
juga meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan bahan
pokok serta bahan bakar minyak (BBM) selama Nataru.
Terakhir, Kepala Negara juga
meminta jajarannya untuk memastikan agar perayaan Natal dan tahun baru dapat
berjalan dengan tertib dan aman.
“Pengamanan di dalam kegiatan
peribadatan sehingga bisa menjamin kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh
umat Kristiani pada Natal itu berjalan dengan baik, tertib, aman, dan
betul-betul bisa khidmat sesuai dengan tujuan dari ibadah itu sendiri. Kemudian
juga keamanan dalam masalah perayaan tahun baru tahun 2023,” ujar
Muhadjir.
Menutup keterangan persnya, Menko
PMK memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah siap untuk melaksanakan arahan
Presiden Jokowi dan memastikan masyarakat dapat menghadapi rangkaian Nataru
dengan rasa nyaman dan aman.
“Secara umum dari kementerian-kementerian terkait sudah siap untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Kementerian Perhubungan, Kapolri, Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Pertamina, dan tentu saja juga BMKG [Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika] yang akan mengawal dari masalah cuaca, dan BNPB yang juga akan mengantisipasi kemungkinan adanya bencana,” pungkasnya.
0 comments:
Posting Komentar