Tidak Ada Manfaatnya, Wacana Hak Angket Yang Digulirkan Lima Fraksi Partai Politik Yang Kalah Pemilu 2024 Di DPR Hanya Akan Memperkeruh Suasana Setelah Pemilu Dan Bisa Menimbulkan Konflik Horizontal

 

Yogyakarta – Ketika suasana politik memanas menjelang Pemilu 2024, beberapa fraksi partai politik di DPR menggulirkan wacana hak angket. Namun, langkah ini tidak diimbangi dengan kebijaksanaan yang berpikir panjang. Sebaliknya, langkah ini justru berpotensi memperkeruh suasana pasca-pemilu dan menimbulkan konflik horizontal yang tidak diinginkan.

Menyikapi wacana hak angket yang diusung oleh lima fraksi partai politik tersebut, penting bagi kita untuk mengevaluasi dampaknya secara obyektif. Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang penuh dengan rivalitas dan persaingan, terutama menjelang pesta demokrasi yang begitu krusial.

Pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan bahwa hak angket bukanlah alat yang seharusnya digunakan dengan sembarangan. Meskipun merupakan hak konstitusional DPR untuk mengawasi pemerintah, penggunaannya haruslah berdasarkan pada alasan yang jelas dan mendesak. Langkah ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, memperhitungkan potensi dampaknya terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

Ketika wacana hak angket diarahkan pada pemerintahan Joko Widodo, kritik-kritik yang muncul haruslah disikapi dengan bijaksana. Pemerintahan Jokowi telah terbukti dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanganan krisis seperti pandemi COVID-19. Langkah-langkah ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Lebih lanjut, kita harus menghindari potensi politisasi wacana hak angket yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Ketika alat pengawasan seperti hak angket digunakan secara tidak tepat atau dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam menjaga stabilitas politik nasional, penting bagi semua pihak untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Ini berarti mengutamakan dialog, kolaborasi, dan kompromi sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik yang muncul. Menggunakan hak angket sebagai alat untuk menyerang atau mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan hanya akan membawa kita menuju jurang konflik yang lebih dalam.

Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas dan kritis, kita harus menolak upaya-upaya yang dapat mengancam stabilitas politik nasional. Lebih baik kita fokus pada upaya untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi politik, dan membangun kesepahaman bersama untuk memajukan bangsa. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.