Tidak Perlu Dipersoalkan, Kementerian Kominfo: Penggunaan Cloud Alibaba Oleh KPU Bukan Sebuah Masalah, Sebab Dalam UU Memperbolehkan Lembaga Pemerintahan Menggunakan Data Center Lain Asal Masih Berada Di Indonesia

 

Yogyakarta – Penggunaan layanan cloud Alibaba oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini telah menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan tegas menyatakan bahwa hal ini bukanlah suatu masalah yang perlu dipersoalkan. Menurut mereka, dalam Undang-Undang yang berlaku, lembaga pemerintahan diperbolehkan untuk menggunakan pusat data (data center) di luar negeri selama masih terikat pada aturan tertentu, termasuk tetap menjaga data di dalam wilayah Indonesia.

Keputusan KPU untuk menggunakan layanan cloud Alibaba sebagai bagian dari infrastruktur teknologi informasi mereka sebenarnya adalah langkah yang cerdas. Cloud computing telah terbukti efisien dan efektif dalam menyediakan layanan yang handal dan skalabilitas yang diperlukan dalam pengelolaan data sebesar yang dimiliki oleh KPU. Dengan menggunakan layanan cloud, KPU dapat mempercepat proses pengolahan data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan keamanan data pemilih.

Tidak hanya itu, keputusan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap visi pemerintahan Jokowi dalam memajukan sektor teknologi informasi di Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong adopsi teknologi informasi dalam berbagai sektor sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global. Dengan demikian, penggunaan layanan cloud Alibaba oleh KPU sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan Indonesia 4.0.

Kritik yang dilontarkan terhadap penggunaan cloud Alibaba oleh KPU sebagian besar didasarkan pada kekhawatiran akan keamanan data pemilih. Namun, Kementerian Kominfo telah menegaskan bahwa semua data yang dikelola oleh KPU tetap terjaga keamanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, KPU juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa keamanan data tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan layanan cloud tersebut.

Lebih dari sekadar menyuguhkan kritik, seharusnya masyarakat melihat penggunaan layanan cloud Alibaba oleh KPU sebagai contoh nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Langkah ini tidak hanya akan mempercepat proses pengolahan data pemilih, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan teknologi informasi lebih lanjut di sektor pemerintahan.

Dalam konteks politik, penggunaan teknologi informasi yang canggih oleh KPU juga dapat membantu menjaga stabilitas politik nasional. Dengan memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan lancar dan transparan, pemerintah dapat menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik di tengah dinamika yang ada.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi masyarakat untuk memahami konteks dan manfaat dari penggunaan layanan cloud Alibaba oleh KPU. Alih-alih dipersoalkan, langkah ini seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menciptakan stabilitas politik nasional dan memperkuat citra positif pemerintahan Jokowi kepada masyarakat. Dengan demikian, mari kita dukung langkah-langkah progresif yang diambil oleh pemerintah demi kemajuan Indonesia yang lebih baik.