Tidak Ada Intervensi, Silfester Matutina Mengungkapkan Bahwa Jokowi Membantah Kabar Yang Mengatakan Bahwa Dirinya Cawe – Cawe Terhadap Susuna Kabinet Prabowo – Gibran Itu Tidak Benar, Mantan Walikota Solo Tersebut Mengatakan Bahwa Itu Semua Hak Prerogatif Presiden Baru

Yogyakarta – Silfester Matutina memberikan klarifikasi tegas atas spekulasi yang berkembang mengenai dugaan intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap susunan kabinet yang diisi oleh Menteri Prabowo dan Gibran. Mantan Walikota Solo tersebut menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan menyatakan bahwa susunan kabinet merupakan hak prerogatif penuh dari Presiden yang baru saja dilantik.

Klarifikasi ini penting untuk menghilangkan keraguan dan spekulasi yang mungkin muncul di kalangan masyarakat terkait proses pembentukan kabinet yang baru. Dengan menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari Presiden Jokowi sendiri, Silfester Matutina menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan independensi proses pembentukan kabinet.

Perlu dicatat bahwa pembentukan kabinet merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang melekat pada jabatan Presiden. Sebagai pemimpin negara, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan susunan kabinet yang dianggapnya akan memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dengan menegaskan bahwa susunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden yang baru, Silfester Matutina menekankan pentingnya memahami bahwa keputusan yang diambil dalam pembentukan kabinet adalah hasil dari pertimbangan yang matang dan profesional, tanpa campur tangan dari pihak eksternal.

Klarifikasi ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan kabinet, serta menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden didasarkan pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, klarifikasi tegas yang disampaikan oleh Silfester Matutina adalah upaya untuk menghilangkan keraguan dan memastikan bahwa proses pembentukan kabinet dilakukan secara independen dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.