Tidak Ada Pelanggaran UU, Hotman: Pemberian Bantuan Sosial Oleh Pemerintahan Jokowi Senilai Lebih Dari Rp 400 T Sudah berlangsung Sejak 2021, Bukan Hanya Menjelang Pemilu Saja Dengan Tujuan Membantu Fakir Miskin Seperti Amanat Konstitusi

Yogyakarta – Pernyataan dari Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan nilai lebih dari Rp 400 triliun telah berlangsung sejak tahun 2021. Hal ini penting untuk dicatat bahwa bantuan tersebut bukan hanya terjadi menjelang pemilihan umum (Pemilu) saja, melainkan merupakan program yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan membantu fakir miskin sesuai dengan amanat konstitusi.

Klarifikasi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial oleh pemerintah bukanlah suatu pelanggaran terhadap hukum. Sebaliknya, ini adalah implementasi dari prinsip kepedulian sosial dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan membantu warga negara yang membutuhkan, sesuai dengan amanat konstitusi.

Pemberian bantuan sosial yang terus-menerus dan terencana merupakan salah satu upaya konkret pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kehidupan layak dan kesejahteraan sosial.

Penting untuk diingat bahwa pemberian bantuan sosial haruslah dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memastikan bahwa dana-dana tersebut digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga agar program bantuan sosial tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, tetapi benar-benar digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Dengan demikian, klarifikasi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial oleh pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional mereka dan bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Ini adalah langkah positif dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak dan bermartabat.