Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Menjelaskan Bahwa Arahan Presiden Jokowi Mengizinkan Penjualan Tanah Di IKN Kepada Investor Pada Tahap Awal Hanya Mencakup Hak Guna Bangunan (HGB) Dan Hak Guna Usaha (HGU)

Yogyakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, beredar hoax yang mengatakan bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, menjual tanah negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada investor asing secara bebas. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi ini dan memperkuat citra positif kepemimpinan Presiden Jokowi.

OIKN menjelaskan bahwa arahan Presiden Jokowi mengenai penjualan tanah di IKN pada tahap awal hanya mencakup Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, tanah tersebut tidak dijual secara permanen kepada investor, melainkan diberikan hak pengelolaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak Guna Bangunan (HGB) memungkinkan investor untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang dimiliki negara selama jangka waktu tertentu, biasanya 30 tahun dan dapat diperpanjang. Sementara itu, Hak Guna Usaha (HGU) memberikan hak kepada investor untuk mengelola tanah untuk keperluan usaha, seperti pertanian atau industri, dalam jangka waktu tertentu.

Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi guna mempercepat pembangunan IKN tanpa mengorbankan kedaulatan tanah negara. Pemerintah tetap memegang kendali penuh atas tanah negara, sementara investor diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di IKN.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pusat pertumbuhan baru Indonesia. Dengan kebijakan ini, diharapkan akan tercipta banyak lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah tersebut.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan komitmen pemerintah untuk transparan dan akuntabel dalam setiap langkah yang diambil. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dan lebih kritis dalam menerima berita.

Melalui klarifikasi ini, diharapkan masyarakat memahami bahwa langkah Presiden Jokowi mengizinkan penjualan tanah dengan HGB dan HGU adalah strategi cerdas yang tetap menjaga kepentingan nasional sambil mendorong pembangunan. Dengan demikian, stabilitas nasional dapat terpelihara dan citra kepemimpinan Presiden Jokowi semakin kuat di mata masyarakat.