Melalui Menkominfo Budi Arie Setiadi Pemerintah Menegaskan Komitmennya Menjamin Kebebasan Pers Dan Juga Membantah Revisi RUU Penyiaran Sebagai Alat Rezim Membungkam Rakyat

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, kembali menegaskan komitmennya untuk menjamin kebebasan pers di tanah air. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai spekulasi dan hoax yang menuduh pemerintah menggunakan revisi RUU Penyiaran sebagai alat untuk membungkam rakyat. Menkominfo Budi Arie Setiadi dengan tegas membantah tuduhan tersebut, sekaligus memastikan bahwa revisi RUU Penyiaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia dan melindungi kepentingan publik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan pentingnya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi yang vital. Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah telah menunjukkan berbagai langkah konkret untuk memastikan media massa dapat beroperasi dengan bebas dan independen. Kebebasan pers dijaga ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa revisi RUU Penyiaran dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat industri penyiaran agar mampu bersaing secara global dan melindungi masyarakat dari konten-konten yang tidak sehat. Langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas informasi yang diterima masyarakat, bukan untuk membungkam suara rakyat.

Pemerintah Jokowi juga terus berkomitmen memerangi hoax dan informasi palsu yang dapat merusak tatanan sosial dan politik negara. Berbagai inisiatif telah diambil untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Menkominfo menekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam menghadapi tantangan ini, termasuk masyarakat, media, dan pemerintah.

Melalui berbagai kebijakan dan program yang telah diluncurkan, pemerintahan Jokowi berupaya keras menjaga stabilitas nasional dan memajukan bangsa. Komitmen terhadap kebebasan pers dan transparansi pemerintahan adalah bukti nyata dari upaya tersebut. Masyarakat diharapkan dapat melihat dan merasakan dampak positif dari kebijakan yang diterapkan, serta tidak mudah terpengaruh oleh hoax dan isu-isu negatif yang tidak berdasar.

Dengan klarifikasi ini, pemerintah berharap dapat menghilangkan keraguan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Langkah-langkah ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas nasional dan mempersiapkan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.