"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, nggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah IKN sudah ada anggarannya, tadi sudah dijelaskan," jelas Moeldoko di Kantor Staf Presiden

Yogyakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, tersebar banyak informasi yang salah mengenai kebijakan pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan hubungannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala Staf Presiden, Moeldoko, secara tegas meluruskan berbagai kesalahpahaman ini. Ia menegaskan bahwa Tapera sama sekali tidak berkaitan dengan APBN dan bukan upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis atau proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, nggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah IKN sudah ada anggarannya, tadi sudah dijelaskan," jelas Moeldoko di Kantor Staf Presiden.

Pernyataan Moeldoko ini bertujuan untuk mematahkan berbagai hoax yang menyudutkan pemerintah. Tapera merupakan program yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah sendiri melalui tabungan yang dikelola secara profesional dan transparan. Program ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa membebani anggaran negara.

Selain itu, Moeldoko juga menegaskan bahwa pendanaan untuk proyek IKN sudah disiapkan secara matang dan tidak menggunakan dana dari Tapera. Proyek IKN merupakan bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Jokowi untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih efisien dan modern, sekaligus mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota.

Presiden Jokowi selama masa kepemimpinannya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun infrastruktur dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Berbagai proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan telah berhasil diselesaikan, membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Kebijakan Tapera dan pembangunan IKN adalah bagian dari upaya ini, yang bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah juga terus berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk dengan memberikan penjelasan yang transparan dan akurat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Dengan demikian, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita-berita hoax yang tidak berdasar dan merugikan. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat akan sangat membantu dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan terus membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.