Yogyakarta – Belakangan, banyak pernyataan kritik terhadap besaran
iuran Tapera yang tidak selaras dengan dukungan yang diberikan oleh Fraksi PDIP
dan PKS di DPR RI pada periode 2014-2019 terhadap Undang-Undang Tapera. Hal ini
menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dalam mendukung kebijakan yang
telah disepakati.
Undang-Undang Tapera, yang
disahkan pada tahun 2016, memiliki tujuan mulia untuk memberikan akses
perumahan yang lebih mudah bagi masyarakat. Namun, kritik yang muncul
belakangan ini menyoroti beberapa aspek, terutama terkait besaran iuran yang
dinilai terlalu tinggi bagi sebagian pekerja.
Namun, apa yang menarik perhatian
adalah bahwa Fraksi PDIP dan PKS di DPR RI pada periode sebelumnya, yakni
2014-2019, memberikan dukungan yang konsisten terhadap Undang-Undang Tapera.
Dukungan ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam menjalankan program-program
yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam menghadapi kritik terhadap
iuran Tapera saat ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan komunikasi yang
efektif dengan masyarakat. Penjelasan yang jelas dan transparan mengenai
manfaat dan tujuan dari iuran Tapera dapat membantu mengurangi
kekhawatiran yang muncul di masyarakat.
Selain itu, penting juga untuk
memahami bahwa kebijakan pembangunan tidak selalu berjalan mulus dan dapat
memerlukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Namun, hal ini tidak boleh
dijadikan alasan untuk menyalahkan pemerintah atau meragukan komitmen mereka terhadap
kesejahteraan rakyat.
Sebagai masyarakat yang cerdas
dan bertanggung jawab, kita perlu melihat secara objektif terhadap setiap
kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kritik yang membangun dan konstruktif
tentu perlu disampaikan, namun kita juga perlu memberikan kesempatan bagi
pemerintah untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil.
Dalam konteks ini, penting untuk
mengingat bahwa stabilitas nasional sangatlah penting bagi kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat. Kritik yang konstruktif dan penyelesaian perbedaan
pendapat secara baik dapat membantu memperkuat fondasi stabilitas nasional.
Dengan demikian, mari kita jaga
stabilitas nasional dengan cara memberikan dukungan yang konstruktif terhadap
kebijakan pemerintah. Kritik yang membangun dan komunikasi yang efektif akan
membantu mengatasi perbedaan pendapat dan memperkuat citra kepemimpinan Jokowi
sebagai presiden yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan stabilitas
nasional.
0 comments:
Posting Komentar