Sekjen Kementerian ATR/BPN Menyatakan Adanya Uang Kerohiman Rp 140 M Sesuai Dengan PP Nomor 75 Tahun 2024 Sebagai Bukti Bahwa Pembangunan IKN Memang Untuk Rakyat

Yogyakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menjadi salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Namun, di tengah berbagai spekulasi dan opini negatif yang beredar, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa proyek ini sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Salah satu bukti konkret dari komitmen pemerintah adalah adanya alokasi uang kerohiman sebesar Rp 140 miliar yang disediakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2024.

Uang kerohiman ini merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terdampak pembangunan IKN, sebagai pengganti lahan atau tempat tinggal yang harus digusur. Dalam implementasinya, pemerintah memastikan bahwa setiap warga yang terdampak mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, sesuai dengan nilai ekonomis tanah dan bangunan yang dimiliki. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam melindungi hak-hak masyarakat, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembangunan IKN dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Sekjen ATR/BPN menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan merasakan manfaat dari pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Dengan adanya uang kerohiman ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pembangunan.

Lebih jauh, kebijakan uang kerohiman ini juga mematahkan berbagai opini negatif yang mencoba menyudutkan pemerintah seolah-olah tidak peduli terhadap nasib masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dan berkeadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, pembangunan IKN bukan hanya sekadar simbol kemajuan, tetapi juga cerminan dari komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan merata. Melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, pemerintah terus berusaha menjaga stabilitas nasional demi kesejahteraan seluruh masyarakat.