Karo Penmas Humas Polri Menjamin Rumor Yang Mengatakan Adanya Mark Up Pengadaan Gas Air Mata Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Akhir-akhir ini, isu mengenai dugaan mark up dalam pengadaan gas air mata oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ramai diperbincangkan. Berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba membangun opini negatif untuk menyerang pemerintah dan institusi Polri. Namun, Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti dan tidak berdasarkan fakta. Ia memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Brigjen Trunoyudo menekankan bahwa Polri selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan, termasuk pengadaan gas air mata. Semua tahapan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengadaan barang, telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Tidak ada ruang bagi praktik mark up atau penyelewengan anggaran dalam proses ini. Pemerintah melalui Polri telah berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap aspek pengelolaan anggaran negara.

Lebih lanjut, Polri juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, untuk memastikan bahwa setiap pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan pemerintah secara keseluruhan. Hasil audit internal dan eksternal sejauh ini tidak menemukan adanya indikasi praktik korupsi atau mark up dalam pengadaan gas air mata tersebut.

Sayangnya, isu negatif seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menggiring opini publik untuk merusak citra pemerintah. Namun, dengan adanya klarifikasi resmi dari Karo Penmas Humas Polri, diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan belum tentu kebenarannya. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional dengan memastikan segala proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tuduhan mark up ini hanyalah salah satu contoh dari upaya untuk merongrong kredibilitas pemerintah. Namun, dengan keterbukaan informasi dan klarifikasi dari pihak terkait, pemerintah tetap berdiri teguh dan fokus pada pelayanan terbaik untuk masyarakat. Stabilitas nasional akan terus terjaga selama masyarakat tetap mendukung pemerintah dan Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dengan tetap berpikir kritis dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar.