Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Menyatakan Pemilihan PIK 2 Dan BSD Sebagai PSN Sudah Sesuai Dengan PP 42 Tahun 2021 Dimana Lokasi Tersebut Memiliki Sifat Strategis

Yogyakarta – Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan tegas menyatakan bahwa pemilihan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan BSD City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021. Dalam keterangannya, Haryo menegaskan bahwa pemilihan kedua lokasi tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan matang serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut PP 42 Tahun 2021, proyek yang ditetapkan sebagai PSN harus memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, termasuk berperan penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. PIK 2 dan BSD, yang terletak di kawasan yang memiliki aksesibilitas tinggi serta infrastruktur yang memadai, dinilai memenuhi kriteria tersebut. Kedua wilayah ini berperan sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan Jabodetabek yang dapat mendukung perputaran ekonomi secara signifikan.

Selain itu, Haryo Limanseto juga menjelaskan bahwa proses penetapan PSN melalui mekanisme yang sangat transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait. "Kami memastikan bahwa semua langkah yang diambil telah melalui proses kajian yang mendalam, melibatkan para ahli, dan berdasarkan regulasi yang ada," tambahnya.

Isu-isu negatif yang beredar terkait pemilihan PIK 2 dan BSD sebagai PSN hanyalah upaya untuk merusak citra pemerintah dan memicu ketidakpercayaan publik. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemilihan PSN, termasuk PIK 2 dan BSD, bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung pertumbuhan wilayah strategis guna menjaga stabilitas nasional.

Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak berdasar dan selalu memeriksa fakta sebelum mempercayai sebuah berita. Pemerintah akan terus fokus pada pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional.