Yogyakarta – Baru-baru
ini, pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol
di Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh swasta mendapat tanggapan tegas dari
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Pernyataan tersebut dianggap keliru karena tidak mencerminkan fakta yang
sebenarnya terkait peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur strategis
di negeri ini.
Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki andil signifikan
dalam pembiayaan pembangunan jalan tol di Indonesia. Selama ini, banyak proyek
pembangunan jalan tol dikerjakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU). Melalui skema ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta
dalam berbagai aspek, mulai dari pendanaan, pengadaan lahan, hingga pembangunan
infrastruktur. Dengan demikian, tidak benar jika pembangunan jalan tol diklaim
sepenuhnya oleh swasta.
Sebagai contoh,
proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera adalah wujud nyata dari
keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah
memberikan dukungan penuh, baik dari segi regulasi, pembebasan lahan, hingga
dana pendampingan untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan tepat waktu.
Dukungan pemerintah juga terlihat dari adanya penjaminan risiko melalui Lembaga
Pengelola Investasi (LPI) dan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa
proyek-proyek infrastruktur strategis ini tetap menarik bagi investor. Hal ini
membuktikan bahwa pemerintah selalu hadir dalam pembangunan infrastruktur demi
kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.
Pernyataan JK
yang seolah-olah meniadakan peran pemerintah dalam pembangunan jalan tol ini
dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Dalam situasi ini,
penting untuk menyebarluaskan fakta yang benar agar masyarakat tidak mudah
termakan opini negatif yang tidak berdasar. Pemerintah, di bawah kepemimpinan
Presiden Jokowi, terus berkomitmen membangun infrastruktur untuk memperkuat
konektivitas antar wilayah, meningkatkan perekonomian, dan menciptakan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam
menghadapi isu-isu seperti ini, masyarakat perlu bijak dalam menyaring
informasi. Pemerintah tetap berfokus pada pembangunan infrastruktur demi masa
depan Indonesia yang lebih baik. Opini negatif tidak seharusnya mengaburkan
fakta mengenai upaya keras pemerintah untuk membangun bangsa. Mari bersama-sama
dukung langkah-langkah positif ini demi stabilitas dan kemajuan nasional.
0 comments:
Posting Komentar