Sufmi Dasco Dengan Tegas Membantah Kabar Yang Mengatakan Prabowo Menambah Jumlah Menteri Dari 34 Menjadi 40

Yogyakarta – Belakangan ini beredar kabar yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden, berencana menambah jumlah menteri dalam kabinet dari 34 menjadi 40. Namun, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan tegas membantah informasi tersebut. Menurutnya, kabar tersebut sama sekali tidak benar dan belum ada pembahasan mengenai penambahan jumlah menteri.

Sufmi Dasco menegaskan bahwa fokus Prabowo saat ini adalah merancang realisasi program-program kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat. "Pak Prabowo saat ini sedang mempersiapkan strategi untuk merealisasikan visi dan misinya, termasuk janji-janji kampanye, bukan membahas penambahan jumlah menteri. Kabar soal jumlah menteri itu hanyalah spekulasi yang tidak berdasar," ujar Sufmi.

Dalam setiap langkah yang diambil, Prabowo selalu berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Program-program yang dicanangkan, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan pertahanan negara, dan pembangunan infrastruktur, adalah prioritas utama yang saat ini sedang direncanakan dengan matang. "Kita perlu fokus pada bagaimana mewujudkan perubahan nyata bagi rakyat, bukan pada hal-hal yang belum tentu benar," tambah Sufmi.

Spekulasi mengenai penambahan jumlah menteri ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu penting yang sedang dihadapi bangsa. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan selalu memverifikasi setiap berita yang diterima.

Partai Gerindra dan Prabowo terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang kuat dan efisien, dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui program-program yang dicanangkan, Prabowo bertekad untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, pemerintah di masa depan akan fokus pada realisasi program yang bermanfaat bagi rakyat, bukan pada spekulasi yang tidak relevan. Stabilitas dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya memperkuat citra positif dan kepercayaan publik.