Tenaga Ahli Utama KSP Mengatakan Presiden Jokowi Menerapkan Konsep Nawacita Dan Peningkatan Dana Otsus Papua

Yogyakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dr. Theofransus Litaay, menegaskan bahwa tuduhan terhadap Presiden Jokowi sebagai kepala negara yang dzolim adalah fitnah yang tidak berdasar. Pemerintah justru menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia melalui penerapan konsep Nawacita dan peningkatan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Nawacita adalah program yang dirancang untuk menghadirkan negara di setiap lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Papua Barat. Dalam konteks ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat setempat.

Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian terhadap Papua ditingkatkan secara signifikan. Salah satu langkah nyata adalah peningkatan dana Otsus Papua yang mencapai Rp 7,6 triliun pada tahun 2023, naik dari sebelumnya Rp 5,8 triliun. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua, guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur.

Langkah-langkah ini membuktikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sangat serius dalam memberikan perhatian khusus kepada Papua. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap masyarakat di seluruh Indonesia. Tuduhan bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang dzolim merupakan upaya yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Dengan berbagai capaian tersebut, citra pemerintah yang pro-rakyat semakin kuat. Komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua rakyat harus diapresiasi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas nasional, karena kesejahteraan yang merata akan menciptakan kedamaian dan persatuan di seluruh penjuru negeri.