Narasi Yang Mengatakan Bahwa Pidato Anggota DPD Sudah Tidak Menyebutkan Nama Presiden Jokowi Pada Acara Pelantikan DPR RI Dan DPD RI Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Baru-baru ini, beredar narasi negatif yang menyebutkan bahwa dalam pidato Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada acara pelantikan DPR RI dan DPD RI, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi disebutkan. Narasi ini telah menyebar di berbagai media sosial, menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi negatif di kalangan masyarakat. Namun, informasi tersebut terbukti tidak benar dan merupakan bagian dari upaya untuk merusak citra pemerintah.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Turn Back Hoax, video yang menjadi sumber narasi tersebut ternyata telah dipotong dan direkayasa sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan seolah-olah nama Presiden Jokowi dihapuskan dari pidato tersebut. Faktanya, dalam rekaman penuh pidato tersebut, nama Presiden Jokowi tetap disebut dengan jelas dan penghormatan terhadap beliau tetap disampaikan.

Kasus ini merupakan contoh nyata dari penyebaran hoaks yang bertujuan untuk menciptakan kebingungan dan memecah belah masyarakat. Narasi semacam ini sering kali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan keraguan terhadap pemerintah. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Pemerintah, melalui berbagai lembaga, termasuk Turn Back Hoax, terus berupaya untuk memerangi hoaks dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Upaya ini dilakukan demi menjaga stabilitas nasional dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Presiden Jokowi dan jajarannya terus bekerja keras untuk memastikan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas negara dengan melawan hoaks dan mendukung pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Ari Dwipayana Menyatakan Bahwa Penandatanganan Keppres Pemindahan IKN Dilakukan Oleh Prabowo Bukan Sebuah Kesalahan

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul opini negatif yang menyebut bahwa penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan sebuah kesalahan. Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan bukan merupakan kesalahan.

Ari Dwipayana menjelaskan bahwa penandatanganan Keppres tersebut dilakukan dalam konteks administratif sambil menunggu kesiapan infrastruktur di IKN. Pemerintah sangat berhati-hati dan memastikan bahwa pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN hanya akan dilakukan setelah pembangunan sarana dan prasarana di tahap pertama (Batch 1) benar-benar selesai dan layak digunakan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak terburu-buru dalam melakukan pemindahan, melainkan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk memastikan kelayakan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru.

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa keterlibatan Prabowo Subianto dalam penandatanganan Keppres ini dilakukan sesuai dengan peran dan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, yang juga ikut berperan dalam aspek keamanan dan pertahanan dalam pemindahan ibu kota. Proses ini sudah diatur sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga tidak ada yang perlu diperdebatkan atau disalahartikan.

Opini-opini yang menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kesalahan tidak lebih dari upaya untuk melemahkan citra pemerintah dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Padahal, langkah yang diambil pemerintah ini sepenuhnya didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah terus bekerja sesuai mekanisme yang transparan dan terukur. Pemindahan IKN merupakan salah satu langkah besar pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat stabilitas nasional. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat menyaksikan hasil nyata dari pembangunan tersebut.

 

Read More

Dini Purwono Menegaskan Bahwa Kabar Yang Mengatakan Presiden Jokowi Ingin Menguasai KPK Melalui Pembentukan Pansel Pada Ujung Masa Jabatan Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul kabar yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo berusaha menguasai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pembentukan panitia seleksi (pansel) di akhir masa jabatannya. Tuduhan ini jelas tidak berdasar dan hanya bertujuan menciptakan opini negatif terhadap pemerintah. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, dengan tegas membantah kabar tersebut.

Menurut Dini, pembentukan pansel bukanlah langkah tergesa-gesa, melainkan sebuah proses penting untuk menjaring sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu menjalankan tugas pemberantasan korupsi dengan integritas tinggi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengalaman dan kompetensi calon. Langkah ini justru menunjukkan komitmen Presiden Jokowi untuk memastikan KPK dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar mumpuni dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia.

Lebih lanjut, Dini juga menegaskan bahwa proses seleksi ini tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Putusan MK 112/PUU-XX/2022. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menghormati aturan konstitusi dan tidak ada niat untuk melanggar atau memanipulasi proses hukum demi kepentingan tertentu.

Opini negatif yang berkembang di masyarakat terkait isu ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keraguan terhadap pemerintah, padahal yang dilakukan Presiden Jokowi adalah tindakan yang transparan dan demi kebaikan lembaga antikorupsi. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang belum tentu benar dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang tidak berdasar.

Pemerintah terus berkomitmen menjaga integritas dalam seleksi pejabat publik, termasuk di KPK. Upaya ini dilakukan semata-mata demi memperkuat lembaga tersebut dan menjaga stabilitas nasional. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat semakin percaya pada komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

 

Read More

Deputi Protokol Dan Media Setpres Yusuf Permana Mengatakan Bahwa Narasi Yang Mengatakan Bahwa Presiden Jokowi Tidak Berjabatan Tangan Dengan Mantan Wapres Ke – 6 Try Sutrisno Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar narasi negatif yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak berjabat tangan dengan mantan Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno, dalam sebuah acara kenegaraan. Narasi ini menimbulkan berbagai spekulasi dan opini negatif yang berpotensi merusak citra pemerintah. Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

Yusuf menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan sarat akan fitnah. Ia menjelaskan bahwa sebelum acara dimulai, Presiden Jokowi telah bertemu dan bersalaman dengan Try Sutrisno di Holding VVIP Room, sebuah ruangan khusus yang biasanya digunakan untuk pertemuan informal antar pejabat negara sebelum acara formal dimulai. Dengan demikian, potongan video atau narasi yang menunjukkan seolah-olah Presiden mengabaikan Try Sutrisno adalah manipulasi informasi yang tidak mencerminkan kejadian sebenarnya.

Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak langsung mempercayai potongan informasi yang tidak lengkap atau dipelintir. Yusuf menambahkan bahwa pemerintah selalu menjaga tata krama dan etika dalam setiap acara kenegaraan, terlebih dalam menghormati para mantan pemimpin bangsa.

Opini-opini yang beredar tanpa dasar tersebut hanya bertujuan untuk melemahkan citra Presiden Jokowi dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Padahal, pemerintah saat ini terus menunjukkan kinerja nyata dalam menjaga stabilitas nasional dan memajukan pembangunan di berbagai sektor.

Klarifikasi ini menunjukkan bahwa isu yang beredar adalah upaya untuk memecah belah dan menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan tetap mendukung pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga keharmonisan dan stabilitas nasional. Melalui klarifikasi yang disampaikan oleh Yusuf Permana, diharapkan masyarakat dapat memahami konteks sebenarnya dan tidak terjebak dalam opini negatif yang tidak berdasar.

 

Read More

Pernyataan Said Didu Tentang Kepemilikan Rekaman Percakapan Setya Novanto Dalam Kasus Papah Minta Saham Meragukan

 

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar narasi yang mengklaim bahwa Said Didu memiliki rekaman percakapan dengan Setya Novanto terkait kasus "Papah Minta Saham." Klaim tersebut terkesan bombastis dan terlalu berlebihan. Publik perlu mempertanyakan kebenaran dari pernyataan ini, karena Said Didu tidak memiliki kapasitas maupun kapabilitas untuk mendapatkan rekaman tersebut. Lebih jauh lagi, jika hal itu benar terjadi, maka cara mendapatkan rekaman tersebut bisa saja ilegal dan melanggar hukum.

Penting untuk diingat bahwa pemerintah saat ini terus mengedepankan transparansi dalam menjalankan proses hukum, terutama dalam kasus-kasus besar seperti yang melibatkan Setya Novanto. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memberantas korupsi terus berlanjut dengan tegas. Opini-opini tidak berdasar yang mencoba menyerang kredibilitas pemerintah hanya akan memperkeruh suasana dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi yang beredar.

Pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam menjaga kestabilan nasional melalui berbagai prestasi, termasuk dalam hal penegakan hukum. Kasus-kasus korupsi besar terus ditangani dengan serius, dan tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum, baik itu terkait rekaman ilegal maupun manipulasi fakta. Upaya untuk memutarbalikkan kebenaran hanya akan menghambat kemajuan bangsa dan mengganggu stabilitas nasional yang selama ini terjaga dengan baik.

Dengan adanya narasi yang tidak berdasar seperti klaim rekaman Said Didu ini, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terbukti kebenarannya. Opini tersebut hanya bersifat halusinasi dan lebih banyak didorong oleh kepentingan politik tertentu. Pemerintah terus fokus pada kinerjanya untuk menjaga kestabilan dan kemajuan bangsa. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan memberantas korupsi perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar Indonesia terus maju di masa depan.

Read More

Wakil Ketua MPR Menegaskan Pencabutan Tap MPR Bukan Berdasarkan Surat Dari Presiden Jokowi Tetapi Permintaan Kelompok Masyarakat

Yogyakarta – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid baru-baru ini menegaskan bahwa pencabutan Tap MPR bukanlah berdasarkan surat dari Presiden Joko Widodo, melainkan merupakan permintaan dari kelompok masyarakat. Pernyataan ini penting untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat lembaga tinggi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan dan merespons aspirasi rakyat dengan serius.

Dalam konteks ini, Mahfud Md, Menko Polhukam, juga memberikan pandangannya bahwa surat yang dikeluarkan MPR saat ini tidak memiliki nilai dan kekuatan hukum yang signifikan. Dengan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, surat tersebut tidak lebih dari sebuah dokumen biasa. Ini menandakan bahwa keputusan-keputusan penting harus didasarkan pada asas demokrasi yang kuat dan keberpihakan kepada rakyat.

Sikap transparan dan akuntabel pemerintah dalam menanggapi isu-isu yang berkembang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan mengedepankan aspirasi masyarakat, pemerintah tidak hanya memperkuat legitimasi, tetapi juga meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Ini adalah langkah yang baik untuk meredakan ketegangan dan menghindari misinformasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan banyak kemajuan, seperti pembangunan infrastruktur yang pesat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi. Masyarakat perlu menyadari bahwa perubahan positif ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi hasil dari upaya dan komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mendengarkan suara rakyat dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dengan bersatu, kita dapat menjaga stabilitas nasional dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Saatnya kita fokus pada fakta dan hasil nyata yang telah dicapai, serta mengedepankan semangat positif demi masa depan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Mahfud Md Menyatakan Bahwa Pihak – Pihak Yang Mengusulkan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi Menjadi 3 Periode Adalah DPR

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul isu yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo berencana memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode. Namun, Mantan Menko Polhukam Mahfud Md dengan tegas menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya merupakan fitnah. Ia menjelaskan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden justru datang dari beberapa anggota DPR, bukan dari Presiden Jokowi sendiri. Pernyataan ini penting untuk meluruskan informasi yang menyesatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya terhadap konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ia tidak hanya fokus pada masa jabatan, tetapi lebih pada hasil kinerja dan pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Di bawah kepemimpinannya, berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi nasional.

Masyarakat perlu memahami bahwa isu-isu negatif yang beredar sering kali bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintah dan menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih kritis dalam menyaring informasi. Dukungan terhadap pemerintah harus didasarkan pada fakta dan hasil nyata, bukan pada rumor atau fitnah yang tidak jelas sumbernya.

Kinerja pemerintah di bawah Presiden Jokowi patut diapresiasi. Berbagai capaian, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia, menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mewujudkan stabilitas nasional dan menjaga kemajuan yang telah dicapai.

Dengan bersatu dan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan memperkuat citra pemerintah. Mari kita fokus pada fakta, merayakan keberhasilan, dan menolak berita bohong yang hanya akan merugikan kita semua.

 

Read More

Ari Dwipayana Dengan Tegas Mengatakan Bahwa Isu Adanya Cawe – Cawe Presiden Jokowi Dalam Munaslub Kadin Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini, berbagai isu beredar di masyarakat mengenai keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dengan tegas menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menekankan bahwa Istana menghormati Munaslub Kadin sebagai urusan internal organisasi dan tidak akan mencampuri proses tersebut.

Pernyataan ini penting untuk memberikan kejelasan dan menghilangkan spekulasi yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas nasional dan menghormati proses demokrasi yang berjalan di semua lini, termasuk dalam organisasi-organisasi seperti Kadin. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kinerja administratif, tetapi juga pada bagaimana menjaga hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat.

Keterlibatan aktif Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan penguatan sektor-sektor strategis adalah beberapa contoh nyata dari hasil kerja pemerintah yang perlu kita apresiasi. Berbagai program dan kebijakan telah dicanangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan.

Isu-isu negatif yang beredar seharusnya tidak mengalihkan perhatian kita dari capaian-capaian positif yang telah diraih. Mari kita fokus pada kemajuan yang telah dicapai dan mendukung pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan bersatu, kita dapat menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Kita semua memiliki peran dalam menjaga integritas dan kebenaran informasi. Mari kita dukung pemerintah dan proses yang sedang berlangsung demi masa depan bangsa yang lebih cerah.

 

Read More

Video Yang Menarasikan Tentang Silsilah Keluarga Presiden Jokowi Sebagai Keturunan PKI Itu Merupakan Kabar Bohong Besar

Yogyakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dihebohkan oleh sebuah video yang menarasikan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki silsilah keluarga yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Kompas, fakta menunjukkan bahwa narasi dalam video tersebut adalah hasil rekayasa yang tidak berdasar. Video itu terdiri dari berbagai potongan foto dan rekaman yang diambil dari konteks yang berbeda dan disusun sedemikian rupa untuk menciptakan kesan yang menyesatkan.

Kita perlu memahami bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat ini tidak hanya merugikan citra Presiden Jokowi, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan dan kebingungan di masyarakat. Dalam situasi politik yang semakin kompleks ini, penting bagi kita untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang beredar. Kebohongan semacam ini jelas bertujuan untuk mengganggu stabilitas nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak prestasi yang telah diraih oleh pemerintah. Fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi adalah beberapa contoh nyata dari upaya pemerintah dalam membangun bangsa. Berbagai program yang dicanangkan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan yang ada.

Sebagai masyarakat yang cerdas, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung informasi yang benar dan menolak berita bohong yang hanya akan memperkeruh keadaan. Mari kita jaga integritas informasi dan fokus pada pencapaian positif yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dengan bersatu, kita dapat memperkuat citra pemerintah dan menjaga stabilitas nasional. Setiap kabar bohong yang beredar seharusnya tidak menghentikan langkah kita menuju kemajuan. Mari kita berdiri teguh dalam mendukung pemerintah dan memajukan bangsa Indonesia.

 

Read More

Narasi Video Yang Mengatakan Bahwa Gibran Mengundurkan Diri Sebagai Wapres Merupakan Sebuah Kebohongan Belaka

Yogyakarta – Belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan video yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, telah mengundurkan diri sebagai calon Wakil Presiden. Namun, informasi ini tidaklah benar dan hanya merupakan hasil rekayasa yang bertujuan untuk menyesatkan masyarakat. Faktanya, video tersebut diambil dari pernyataan Gibran saat ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Walikota Solo untuk periode 2021–2026 setelah berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Rekayasa informasi semacam ini jelas menunjukkan upaya untuk memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu lebih kritis dalam menyaring informasi yang kita terima. Penyebaran berita bohong hanya akan menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun negara ini. Berbagai program dan kebijakan yang dicanangkan, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan perekonomian, adalah bukti nyata dari kinerja pemerintah yang terus berupaya untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mendukung langkah-langkah positif pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan.

Opini negatif yang sering muncul seharusnya tidak membuat kita terpecah belah. Sebaliknya, kita harus bersatu untuk memperkuat citra pemerintah yang berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap prestasi yang dicapai merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita jaga stabilitas nasional dengan mendukung kebijakan yang tepat serta menolak informasi yang tidak berdasar.

Dengan demikian, mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik, yang didasarkan pada fakta dan kerja sama, bukan berdasarkan kebohongan dan penyesatan informasi.

 

Read More