Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul melaksanakan setiap tahapan pesta demokrasi tepat waktu sehingga Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Instruksi tersebut disampaikan Jokowi saat menjamu ketua dan anggota KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5).
"Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunan," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga ingin masa kampanye dipersingkat supaya lebih efisien. Cara itu juga diyakini bisa mencegah potensi kekisruhan di masyarakat.
"Dalam hal ini, presiden dan KPU memiliki pandangan sama. Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," tuturnya.
Jokowi pun, sambung Hasyim, akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Senada, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat meyakini bahwa waktu 90 hari sangat cukup. Dia mengklaim, KPU sudah melakukan simulasi sehinga waktu tersebut bisa efektif antara melakukan masa kampanye dan distribusi logistik.
“Kita minta bantuan presiden terkait dengan beberapa perubahan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga kita bisa menggunakan e-catalog nasional, kita juga minta dukungan TNI-Polri ke TPS karena jangkauan geografis untuk distribusi logisitiknya,” ujarnya.
Jokowi pun berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.
Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
Jokowi juga mengingatkan KPU agar selalu waspada dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis.
Jokowi mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
0 comments:
Posting Komentar