Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat, baik itu subsidi BBM dan listrik.
Hal itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (20/6/2022).
“Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan BBM terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga,” kata Jokowi
Meskipun demikian Presiden meminta Kementerian dan Lembaga, untuk melakukan efisiensi belanja anggaran sebanyak-banyaknya. Termasuk di dalamnya perusahaan BUMN.
Sebelumnya Presidenmeminta agar produksi energi terutama minyak terus ditingkatkan. Sehingga sumber energi Indonesia tidak bergantung pada impor. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (20/6/2022).
“Saya kira sumber-sumber minyak yang mudah, sekecil apapun harga didorong produksinya supaya meningkat,” kata Jokowi.
Tujuannya kata Presiden yakni menjaga agar harga minyak di masyarakat tetap stabil. Harga Minyak dapat terjangkau ditengah ketidakpastian global.
“Tapi yang jelas, yang paling penting solusi pendeknya adalah menjaga harga di masyarakat supaya tetap stabil dan terjangkau,” katanya.
Jokowi kembali mengatakan, subsidi yang dialokasikan negara untuk menekan harga BBM sangat besar. Menurut dia, besar total subsidi yang diberikan negara itu bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.
"Kita saat ini sebagai contoh, harga bensin saja, harga Pertalite saja Rp 7.650, Pertamax Rp 12.500. Hati-hati ini bukan harga sebenarnya, ini harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022).
Jokowi membandingkan harga bensin di Singapura dan Jerman yang mencapai Rp 31.000, sedangkan di Thailand Rp 20.000.
"Kita masih Rp 7.650, tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu karena angkanya sudah Rp 152 triliun," tegasnya.
Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak. Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.
"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu Rp 466 triliun, ini untuk subsidi. Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai. Hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," jelas Jokowi.
0 comments:
Posting Komentar