Pernyataan Presiden Jokowi Tentang Besar Subsidi BBM Sebesar Rp 502 T Yang Digelontorkan Oleh Pemerintah Itu Benar Adanya

Yogyakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai besarnya subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah bukanlah sekadar retorika. Ini adalah fakta yang dapat dibuktikan dengan data yang jelas. Angka tersebut didapat berdasarkan kurs nilai tukar rupiah serta dampak sebagai shock absorber untuk menahan laju kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus berfluktuasi. Dengan kata lain, pemerintah telah berusaha keras untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Sebagai negara yang terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah tidak hanya berhenti pada penyediaan subsidi, tetapi juga berupaya untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Subsidi BBM yang tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, terutama di saat-saat sulit.

Meskipun ada narasi yang menyatakan bahwa ucapan Presiden Jokowi tentang subsidi BBM adalah kebohongan, fakta menunjukkan sebaliknya. Ini adalah upaya untuk mendiskreditkan pemerintah dengan informasi yang tidak akurat. Keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan penggunaan anggaran dan kebijakan subsidi perlu didukung dan diapresiasi, karena ini adalah langkah menuju transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya data yang mendukung pernyataan tersebut, mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh opini negatif yang dapat merusak citra pemerintah. Kita perlu bersama-sama memupuk kepercayaan terhadap pemerintah dalam menjalankan program-programnya demi terwujudnya stabilitas nasional. Mari kita dukung langkah-langkah pemerintah yang nyata dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, demi Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan.

 

Read More

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Memastikan Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM Pertalite Belum Berlaku Pada Oktober 2024 Tertuang Dalam Permen ESDM

Yogyakarta – Kabar mengenai pembatasan konsumsi BBM Pertalite yang disebut-sebut akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Masyarakat diminta untuk tidak panik atau khawatir, karena hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan tanggal pasti pemberlakuan pembatasan tersebut. Informasi ini juga sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM terbaru.

Pemerintah sangat memahami kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi seperti Pertalite. Oleh karena itu, keputusan mengenai kebijakan tersebut diambil dengan penuh pertimbangan dan akan disosialisasikan lebih lanjut sebelum benar-benar diterapkan. Bahlil menegaskan, jika nantinya kebijakan ini diberlakukan, pemerintah akan memastikan transisi berjalan dengan baik tanpa memberatkan rakyat kecil.

Berita simpang siur yang menyebutkan pembatasan mulai berlaku pada Oktober 2024 dipastikan tidak benar. Pemerintah berkomitmen untuk selalu transparan dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan energi nasional, khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional, terutama dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat secara merata.

Bahlil juga menggarisbawahi bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat. Program subsidi energi, termasuk BBM Pertalite, terus dijaga agar dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Langkah-langkah ini menunjukkan kinerja pemerintah yang konsisten dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat bisa tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum tentu benar. Pemerintah selalu berada di garis depan dalam menjaga kepentingan rakyat dan memastikan bahwa setiap kebijakan diambil dengan matang untuk masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Menko Marves Menyatakan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tidak Akan Mengganggu Daya Beli Masyarakat

Yogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diterapkan pemerintah tidak akan mengganggu daya beli masyarakat. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Menko Luhut, subsidi BBM selama ini sering kali tidak tepat sasaran, dimana sebagian besar dinikmati oleh kalangan yang sebenarnya mampu membeli BBM dengan harga non-subsidi. "Pemerintah tidak ingin subsidi yang dikeluarkan justru menguntungkan kelompok masyarakat mampu. Dengan pembatasan ini, kita bisa lebih memastikan bahwa subsidi tepat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ungkap Luhut dalam konferensi persnya.

Pemerintah menyadari bahwa subsidi BBM merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, ketidakadilan dalam distribusi subsidi bisa menjadi masalah besar. Oleh karena itu, pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan sosial.

Langkah pembatasan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan ini diharapkan akan mendukung pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Banyak pihak yang mencoba menyerang kebijakan ini dengan mengatakan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan mengurangi daya beli masyarakat. Namun, hal ini tidaklah benar. Pemerintah telah memastikan bahwa pembatasan ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan masyarakat kecil dan menengah. Malah, kebijakan ini justru bertujuan untuk melindungi kelompok tersebut dari beban biaya yang tidak seharusnya mereka tanggung.

Luhut menekankan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif, namun kebijakan ini adalah langkah yang diperlukan untuk mencapai distribusi keadilan yang lebih baik. "Kita harus berpikir jangka panjang. Dengan subsidi yang lebih tepat sasaran, kita bisa meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," tambahnya.

.Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera. Dengan mengoptimalkan alokasi anggaran subsidi, pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan setiap rupiah dari anggaran negara untuk kemakmuran rakyat. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial demi Indonesia yang lebih maju.

 

Read More

Menteri ESDM Mengatakan Pihaknya Belum Memiliki Rencana Untuk Melakukan Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi Hingga Sampai Saat Ini

Yogyakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, beredar spekulasi mengenai kemungkinan penyesuaian harga BBM non-subsidi di Indonesia. Menanggapi kabar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tegas mengklarifikasi bahwa hingga saat ini, belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM untuk mengatasi kekhawatiran dan kebingungan yang mungkin timbul di masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum membahas atau mengeluarkan arahan terkait perubahan harga BBM non-subsidi. Dengan demikian, informasi yang beredar mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak berdasarkan fakta atau kebijakan resmi pemerintah. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga BBM dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memberatkan masyarakat.

Klarifikasi ini penting untuk menghindari misinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Pemerintah selalu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan matang dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Transparansi dalam komunikasi dan kebijakan adalah salah satu prioritas utama pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik.

Upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah ketidakpastian ekonomi adalah bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang hati-hati dan berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerintah berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan nasional dan mengedepankan informasi yang akurat. Dengan sikap positif dan dukungan yang kuat, kita dapat terus memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Presiden Jokowi Sudah Mempersiapkan Langkah – Langkah Strategis Bersama Para Menteri Terkait Dampak Pembatasan BBM Pertalite

Yogyakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga kesejahteraan rakyat, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang mengemuka belakangan ini adalah kebijakan pembatasan BBM Pertalite. Banyak pihak khawatir bahwa kebijakan ini akan berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Namun, Presiden Jokowi dengan tegas membantah kekhawatiran tersebut dan memastikan bahwa langkah ini sudah diperhitungkan dengan matang.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan BBM Pertalite diambil setelah melalui kajian mendalam dan diskusi intensif dengan para menteri terkait. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional dan memastikan subsidi BBM dapat tepat sasaran. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan terus diperkuat dan diperluas cakupannya. Hal ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan sektor energi terbarukan sebagai upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil. Dengan diversifikasi sumber energi, diharapkan biaya energi dapat lebih terjangkau dan stabil, sehingga memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat.

Dalam rangka mendukung kebijakan ini, Presiden Jokowi juga menginstruksikan para menteri untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk transparan dalam setiap kebijakan yang diambil, serta mendengarkan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak.

Kebijakan pembatasan BBM Pertalite ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan ekonomi. Dengan berbagai upaya strategis yang telah dipersiapkan, Presiden Jokowi optimistis bahwa daya beli masyarakat akan tetap terjaga dan perekonomian nasional akan semakin kuat. Komitmen dan kerja keras ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjaga stabilitas nasional yang kondusif.

 

Read More

Jokowi Menilai Bahwa Keputusan Pemerintah Terhadap Harga BBM Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk keputusan terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Keputusan ini bukan hanya sekadar angka di pompa bensin, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan tegas menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah telah melalui pertimbangan matang demi kesejahteraan rakyat.

Di tengah berbagai hoaks dan informasi menyesatkan yang beredar, penting bagi masyarakat untuk memahami alasan di balik kebijakan harga BBM. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola subsidi dengan lebih efektif. Subsidi yang tepat sasaran dapat memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat kecil. Salah satunya adalah dengan memperkuat program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Sembako. Selain itu, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau dan efisien. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk mendukung mobilitas masyarakat tanpa membebani keuangan mereka.

Untuk melawan hoaks dan misinformasi, Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus menyosialisasikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kebijakan harga BBM. Sosialisasi ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat melihat bahwa keputusan pemerintah bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keberhasilan kebijakan ini tentunya memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dukungan tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi juga menjaga stabilitas nasional. Presiden Jokowi meyakini bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan penuh dari rakyat, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Dalam menghadapi hoaks dan tantangan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Dengan memahami dan mendukung kebijakan harga BBM, kita turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan nasional. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

 

Read More

Kabar Yang Menyatakan Bahwa Pertalite Akan Hilang Atau Dihapuskan Adalah Tidak Benar. PT Pertamina Patra Niaga Menegaskan Masih Terus Menyalurkan BBM Jenis Pertalite (RON 90) Kepada Masyarakat Sesuai Kuota 2024 Yang Ditetapkan Pemerintah

Yogyakarta – Belakangan ini, kabar yang menyebar tentang kemungkinan penghapusan Pertalite dari peredaran menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat. Namun, penting untuk kita semua memahami bahwa kabar tersebut tidaklah benar. PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha dari Pertamina, dengan tegas menyatakan bahwa mereka masih terus menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan RON 90 kepada masyarakat.

Klarifikasi ini penting untuk menghilangkan kebingungan dan kekhawatiran yang mungkin muncul di kalangan masyarakat. Adalah fakta yang jelas bahwa pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga masih memasok Pertalite sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Pertalite sendiri memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, terutama sebagai salah satu opsi BBM dengan oktan yang lebih tinggi. Dengan adanya Pertalite, masyarakat memiliki pilihan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kinerja kendaraan mereka dan meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar.

Tindakan klarifikasi ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat citra kepemimpinan Presiden Jokowi di mata masyarakat. Dengan menyampaikan fakta yang jelas dan transparan, pemerintah menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga kestabilan pasokan energi dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Stabilitas nasional juga turut terjaga melalui tindakan seperti ini. Ketika masyarakat memiliki akses yang jelas terhadap informasi yang benar, maka ketidakpastian dan spekulasi yang tidak perlu dapat dihindari. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, sebagai masyarakat yang cerdas, kita tetap perlu waspada terhadap penyebaran berita palsu atau hoax. Kita harus selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang kita terima sebelum menyebarkannya lebih luas. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita terima dan sebarkan adalah informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Mari bersama-sama menjadi agen perubahan yang positif dengan menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Dengan demikian, kita dapat memperkuat stabilitas nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Kita percaya bahwa dengan kerja keras dan kerja sama, kita dapat mencapai kemajuan yang lebih baik bagi Indonesia.

 

Read More

Masih Dalam Kajian, Dirjen Migas: Pergantian Pertalite Menjadi Pertamax Green 95 Belum Bisa Dilaksanakan Dalam Waktu Dekat Karena Perlu Melakukan Persiapan Penyaluran Dan Memastikan Rantai Produksinya

Yogyakarta -- Dalam rangka menjaga kualitas bahan bakar dan mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, pemerintah tengah mengkaji pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 95. Namun, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) menegaskan bahwa proses ini belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, mengingat perlunya persiapan penyaluran dan memastikan rantai produksinya.

Keputusan untuk menggantikan Pertalite dengan Pertamax Green 95 merupakan langkah strategis yang membutuhkan kajian mendalam dan persiapan yang matang. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam proses produksi bahan bakar, tetapi juga menyangkut infrastruktur distribusi serta ketersediaan pasokan yang memadai di seluruh wilayah.

Dirjen Migas menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pergantian ini tidak akan mengganggu pasokan dan stabilitas harga bahan bakar. Oleh karena itu, proses persiapan penyaluran harus dilakukan dengan cermat dan terukur, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk produsen, distributor, dan konsumen.

Selain itu, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap rantai produksi Pertamax Green 95 untuk memastikan kualitas dan keamanannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa bahan bakar yang digunakan aman bagi kendaraan dan lingkungan.

Dengan demikian, meskipun rencana pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 95 masih dalam kajian, pemerintah telah menyadari pentingnya persiapan yang matang sebelum implementasi dilakukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyaluran, stabilitas pasokan, dan keamanan penggunaan bahan bakar baru, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

 

Read More

Siapkan Langkah Strategis, Pemerintah Sedang Berupaya Memaksimalkan Efisiensi Dan Keberlanjutan Keuangan Negara Dengan Melakukan Pemetaan Ulang Distribusi BBM Subsidi Melalui Revisi Perpres 191/2014

 

Yogyakarta – Pemerintahan Jokowi terus menunjukkan komitmennya dalam memaksimalkan efisiensi dan keberlanjutan keuangan negara. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan melakukan pemetaan ulang distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014.

Pemetaan ulang distribusi BBM subsidi ini dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan efisien. Dengan mengidentifikasi dan memetakan secara lebih akurat kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih bijak dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan negara. Dengan meminimalisir pemborosan dan penyalahgunaan subsidi BBM, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan untuk program-program pembangunan yang lebih produktif dan berdampak luas bagi masyarakat.

Revisi Perpres 191/2014 juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, terutama dalam konteks fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan anggaran negara yang semakin meningkat. Dengan melakukan pemetaan ulang distribusi BBM subsidi, pemerintah dapat menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Keputusan ini tentu tidak diambil begitu saja, melainkan melalui kajian yang mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Sebagai warga negara, kita semua patut mendukung langkah-langkah positif pemerintah dalam memastikan efisiensi dan keberlanjutan keuangan negara. Dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan subsidi BBM, kita dapat memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan bijak untuk kepentingan bersama.

Langkah strategis pemerintah ini juga memberikan keyakinan kepada pasar dan investor mengenai stabilitas kebijakan ekonomi di Indonesia. Dengan menjaga kredibilitas dan kepercayaan pasar, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lingkungan investasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan adanya langkah-langkah ini, pemerintahan Jokowi terus menunjukkan komitmen dan keberpihakannya kepada rakyat dalam mengelola keuangan negara dengan bijak dan bertanggung jawab. Mari kita semua bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih stabil dan sejahtera di bawah kepemimpinan Jokowi.

Read More

Berikan Keringan Kepada Masyarakat, Jokowi Memastikan Bahwa Harga BBM Tidak Akan Naik Sampai Bulan Juni Mendatang Pemerintah Sudah Menambah Anggaran Subsidi

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekali lagi membuktikan komitmennya dalam memberikan keringanan kepada masyarakat Indonesia. Melalui kebijakan yang proaktif, Jokowi memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan mengalami kenaikan hingga bulan Juni mendatang. Langkah ini diambil setelah pemerintah menambah anggaran subsidi untuk menopang harga BBM yang stabil.

Keputusan ini mencerminkan kinerja positif pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Dengan menetapkan harga BBM, Jokowi memberikan kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan mereka. Hal ini juga membantu mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah-langkah ini tidak hanya menunjukkan kepedulian Jokowi terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga memperkuat citra pemerintah di mata masyarakat. Dalam situasi di mana banyak negara menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi global, keputusan untuk menahan kenaikan harga BBM menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan proaktif dalam mengatasi tantangan.

Selain itu, penambahan anggaran subsidi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor energi dan masyarakat yang lebih luas. Dengan mengalokasikan lebih banyak dana untuk subsidi, pemerintah menunjukkan bahwa mereka siap untuk bertindak ketika dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan rakyat.

Tindakan ini juga memiliki dampak positif dalam menjaga stabilitas politik nasional. Dengan memberikan kepastian harga BBM dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah Jokowi memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hal ini dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan politik yang mungkin timbul akibat ketidakpastian ekonomi.

Selanjutnya, langkah-langkah ini membawa harapan bagi masa depan yang lebih baik. Dengan menetapkan kebijakan yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah Jokowi menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, langkah Jokowi dalam memastikan stabilitas harga BBM hingga bulan Juni mendatang adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat kinerja positif pemerintahan Jokowi, tetapi juga memperkuat citra pemerintah di mata masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas politik nasional.

 

Read More

Jokowi Penuhi Janji! Jokowi Berhasil Turunkan Harga BBM sebesar Rp 1.100/Liter, Harga Tersebut Respon dari turunya harga minyak mentah dunia yang berada di US$76,52 per barel pada Januari 2023

Presiden Joko Widodo mengintruksikan kepada tiga menterinya yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk segera melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Kebijakan tersebut diambil mengingat harga minyak dunia yang menurun.

Mewakili pemerintah, Erick Thohir mengatakan bahwa sesuai arahan Jokowi, penyesuaian harga jual BBM non subsidi bakal mulai dilaksanakan hari ini. Hal tersebut sudah didiskusikan dengan beberapa kementerian terkait di bawah komando Presiden Jokowi.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi dan rapat tiga menteri, yaitu Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menesdm Arifin Tasrif dan Menteri BUMN. Alhamdulillah hari ini pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi. Berlaku mulai jam 14.00 nanti,” ujar Erick Thohir

Terdapat empat jenis BBM yang akan dilakukan penurunan harga. Keempat BBM tersebut adalah Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX.

Berdasarkan data dari pemerintah, Pertamax disesuaikan menjadi Rp 12.800 per-liter atau turun Rp1.100 dari sebelumnya Rp13.900. Kemudian, Pertamax Turbo turun dari Rp 15.200 per liter menjadi Rp 14.180 per-liter, atau turun Rp1.020.

Sementara itu, Dexlite harganya menjadi Rp 16.150 per-liter atau turun dari sebelumnya Rp 18.300 per-liter. Sedangkan Pertamina Dex turun menjadi Rp 16.750 per-liter dari sebelumnya Rp18.800 per-liter.

Sementara Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi tetap berkomitmen untuk memberikan subsidi kepada masyarakat terkait jenis BBM tertentu. Seperti Pertalite dan Solar.

Erick Thohir menjelaskan penurunan harga BBM non-subsidi ini mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

“Sementara kami berkomitmen tetap memberikan subsidi bagi masyarakat untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP),” pungkasnya.

Berikut ini perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada bulan Desember 2022 dibandingkan November 2022: - Dated Brent turun sebesar US$10,55 per barel dari US$91,67 per barel menjadi US$81,12 per barel. - WTI (Nymex) turun sebesar US$7,87 per barel dari US$84,39 per barel menjadi US$76,52 per barel.

 

Read More

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Sosial di Balikpapan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Cabang Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022). Bantuan sosial yang diserahkan antara lain bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan subsidi upah (BSU).

Presiden menegaskan, bantuan ini dapat digunakan oleh para penerima manfaat untuk meningkatkan gizi anak. 

“Ini yang Rp1,2 juta bantuan presiden, yang Rp300 (ribu) BLT BBM. Bisa dibelikan untuk gizi anak,” ujar Presiden Jokowi kepada para penerima manfaat.

Presiden juga berjanji akan meningkatkan besaran bansos apabila ada kelebihan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti kalau APBN ada lebih, insyaallah akan kita tambah. Yang penting sekarang sudah diterima semuanya,” ujarnya.

Sementara itu, dalam keterangannya usai penyerahan bansos, Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini penyaluran BLT BBM sudah mencapai 99,7 persen sedangkan BSU sudah mencapai 72 persen. Presiden pun berharap bantuan sosial tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli bisa terjaga, sehingga ini akan memengaruhi growth (pertumbuhan) ekonomi baik di daerah maupun di negara kita,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

 

Read More

Serahkan Bansos di Pasar Toboali Bangka Selatan, Presiden: Gunakan untuk Penuhi Gizi Anak

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat di Pasar Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (20/10/2022). Pada kesempatan tersebut, Presiden berpesan agar bantuan tersebut digunakan dengan baik, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Gunakan sebaik-baiknya untuk yang berkaitan dengan misalnya gizi anak, boleh. Untuk beli beras, beli telur boleh, beli susu boleh. Jangan dibelikan handphone, jangan dibelikan baju baru. Saya titip itu saja, untuk kepentingan pendidikan anak boleh,” ucap Kepala Negara.

Di pasar tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) senilai Rp1,2 juta kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa para penerima manfaat telah menerima bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari pemerintah.

“Bapak Ibu sudah terima ini semua ya? BLT BBM sudah? BLT BBM itu Rp300 ribu, yang bantuan Presiden ini Rp1,2 juta,” tutur Presiden.

Sebelumnya, Kepala Negara terbang dari Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dan mendarat di helipad Stadion Junjung Besaoh, Kabupaten Bangka Selatan. Presiden disambut oleh Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Toboali antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, dan Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi.

 

Read More

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah tersalur kepada 19.700.000 penerima.

Menurut Jokowi, jumlah itu setara dengan 95,9 persen dari total penerima manfaat.

"BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah (disalurkan ke) 19.700.000 penerima manfaat. Artinya sudah 95,9 persen. Sudah hampir selesai," ujar Jokowi usai meninjau penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Baubau, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (27/9/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Saat disinggung soal target penyelesaian penyaluran BLT BBM ini, Jokowi menegaskan dirinya akan terus memantau hingga selesai.

Jokowi mengaku optimis penyaluran BLT BBM bisa selesai secara tuntas hingga akhir tahun 2022.

"Targetnya sampai selesai. Akhir tahun pasti selesai," katanya.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan informasi perkembangan penyaluran bantuan langsung upah (BSU) terhitung hingga Selasa (27/9/2022).

Jokowi mengungkapkan, saat ini sebanyak 77.077.000 pekerja sudah tersalurkan bantuan langsung upah.

"BSU yang sudah tersalur adalah 77.077.000 artinya sudah 48,3 persen yang tersalur dan terus berjalan. Dan kecepatannya sangat baik,".ujar Jokowi.

Diketahui, pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk tambahan bansos sebesar Rp 24,17 triliun.

BLT BBM merupakan salah satu bantuan sosial yang diberikan pemerintah dari anggaran tersebut.

Sasaran dari BLT BBM adalah 20,65 juga kelompok keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT BBM yang diberikan yakni Rp 150.000 selama empat bulan dan dibayarkan dalam dua termin lewat Kantor Pos Indonesia.

Read More

Presiden Jokowi: Pembagian BLT BBM serta BSU Harus Mudah, Cepat, dan Tepat Sasaran

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembagian program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah berjalan sejak akhir Agustus lalu dapat terus dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/09/2022) siang.

“Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik, dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara melanjutkan, pihaknya selalu meninjau secara langsung proses penyerahan bantuan sosial tersebut dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah. Misalnya pada penyerahan BLT BBM di Kabupaten Jayapura,  Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Bandar Lampung.

“Kemarin juga saya melihat juga di Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Anggaran subsidi tersebut kemudian dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial. Pertama, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan. Kedua, BSU dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.

 

Read More

40% BLT BBM Tersalurkan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, saat ini pemerintah telah menyalurkan sebanyak 40 persen dari total target penerima manfaat BLT BBM yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau penyerahan BLT BBM, sembako, dan BLT kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Pembantu Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, pada Kamis (15/09/2022).

“Di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40 persen, memang masih banyak yang belum, masih 60 persen. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan,” ujar Presiden.

Presiden juga memastikan bahwa BLT BBM tersebut akan diserahkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok Tanah Air. Presiden menyebut saat ini Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan salah satu kepulauan terluar Indonesia telah memulai penyaluran BLT BBM tersebut.

“Ini Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk kepulauan terluar yang berdekatan dengan Timor Leste, yang berdekatan juga dengan Australia,” ungkap Presiden.

“Ini sudah kita serahkan BLT BBM di wilayah ini telah dimulai,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach.

 

Read More

Presiden Jokowi Dengarkan Aspirasi Mahasiswa soal Kenaikan Harga BBM

Tenaga Ahli Utama KSP Deputi IV, Yohanes Joko mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa tentang kenaikan harga BBM. Aspirasi itu juga bakal menjadi perhatian Istana Negara.

"Pak Jokowi merespons menerima aspirasi, mendengar aspirasi dari teman-teman mahasiswa seperti layaknya beliau dan ini diperhatikan benar," ujarnya pada wartawan, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, meski massa aksi demo hari ini tak meminta ditemui, aspirasi para mahasiswa itu sudah didengarkan pihak Istana Negara. Soal rencana demo berkelanjutan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat itu, pihaknya bakal melihat perkembangan dinamikanya dahulu.

"Tetap kami dari KSP akan terus mencoba dialog dengan mahasiswa memberikan pengertian kepada adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat terkait kebijakan penyesuaian harga BBM ini," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya mengapresiasi aksi yang digelar pada Selasa (13/9/2022) ini oleh para mahasiswa. Pasalnya, aksi penyampaian pendapat itu dilakukan secara damai, yang mana mencerminkan bentuk kedewasaan demokrasi Indonesia.

Read More

Jokowi Pernah Pangkas Subsidi BBM, Indonesia Baik-baik Saja

Indonesia kini tersandera subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal pemerintah pernah memangkas dana subsidi dengan sangat drastis pada 2015 silam dan ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kebijakan tersebut sejatinya dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat baru terpilih. Kala itu, Jokowi merasa ruang fiskal sangat sempit, sementara pembangunan infrastruktur sangat mendesak.

Juga patut diketahui, sejak sebelumnya semua pihak sudah sepakat bahwa subsidi BBM hanya ibarat kebijakan 'bakar uang' semata, karena dinikmati oleh orang kaya dan tak memberikan dampak besar ke perekonomian.

"Kita pernah melakukan reformasi yang sangat progresif tahun 2014 ke 2015, di mana subsidi dan kompensasi energi cukup tajam. Dari 3,2% PDB menjadi 1% PDB," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/9/2022)

Pada 2014, subsidi BBM menghabiskan dana sebesar Rp 240 triliun. Harga minyak dunia yang digambarkan lewat Indonesia Crude Price (ICP) US$ 96,5 per barel dan kurs Rp 12.189 per dolar AS.

Jumlah subsidi yang terus naik dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar dan kenaikan konsumsi hingga rawan penyelewengan.

Setelah ada reformasi subsidi, yaitu penghapusan subsidi premium dan penerapan subsidi tetap untuk solar, anggarannya turun drastis menjadi Rp 60,8 triliun pada 2015. Hingga 2021, anggaran subsidi BBM memang tidak banyak perubahan, kecuali pada 2018 yang menjadi Rp 97 triliun. Sisanya berkisar pada rentang Rp 41 triliun sampai Rp 60 triliun. Anggaran tersebut termasuk subsidi LPG.

Selama periode tersebut juga, setelah reformasi BBM, tidak ada drama politik yang terjadi di parlemen. Harga BBM naik dan turun diterima oleh masyarakat.

Pemangkasan dana subsidi, lanjut Febrio kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Pemerintah cukup gencar membangun jalan, pelabuhan, bandar udara (bandara), pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya dari Sabang sampai Merauke.

Terakhir, kebijakan subsidi mendorong korupsi dan penyelundupan produk bersubsidi ke negara tetangga atau ke sektor non-subsidi di mana harga jual lebih tinggi; menimbulkan biaya administrasi besar untuk pemantauan, mencegah dan menangani penyalahgunaan.

 

Read More

Presiden Minta Daerah Gunakan APBD untuk Selesaikan Persoalan Akibat Penyesuaian Harga BBM

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi, Senin (12/09/2022). Acara yang berlangsung secara hybrid ini dipusatkan di Istana Negara, Jakarta.

“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE [Surat Edaran] dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, hingga saat ini realisasi APBD masih berada di kisaran 47 persen, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemerintah pusat mendorong pemda untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM.

“Bentuknya, bisa bansos [bantuan sosial], terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan.”ujarnya

Menurut Presiden, alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar iRp2,17 triliun. Selain itu terdapat alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun.

“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Presiden pun meminta pemda untuk memanfaatkan komponen belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing seperti kenaikan bahan pangan.

Lebih lanjut, Presiden kembali mengingatkan para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, utamanya yang berkaitan dengan harga pangan. Presiden menyampaikan, pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah juga akan ikut naik.

“Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak, Ibu sekalian itu meskipun hanya Rp200 atau Rp500 [naik], segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak, Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” pungkasnya. 

 

Read More

Pembagian BLT BBM di Lampung Pantau Langsung Jokowi

Sabtu (03/09/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Lampung Setelah Provinsi Papua dan Provinsi Maluku

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana  beerserta rombongan tiba di Kantor Pos Bandar Lampung pukul 09.30 WIB. Langsung disambut Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Heri Kris, dan Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Tonggo Marbun.

Jokowi  dan Iriana menyempatkan menyapa langsung para penerima BLT BBM “Ingat ya uangnya jangan dibelikan handphone”. Presiden Jokowi juga bahwa prose pemberian BLT BBM di kantor Pos sudah berjalan baik terutama dalam sistemnya tadi.

Presiden menyampaikan terkait hasil kalkulasi dan perhitungan BBM telah diterima kemarin (Jumat, 2/9) Tinggal ini kita putuskan

Tampak hadir menyertai Presiden dan Ibu Iriana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

 

Read More