Masih Dalam Kajian, Dirjen Migas: Pergantian Pertalite Menjadi Pertamax Green 95 Belum Bisa Dilaksanakan Dalam Waktu Dekat Karena Perlu Melakukan Persiapan Penyaluran Dan Memastikan Rantai Produksinya

Yogyakarta -- Dalam rangka menjaga kualitas bahan bakar dan mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, pemerintah tengah mengkaji pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 95. Namun, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) menegaskan bahwa proses ini belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, mengingat perlunya persiapan penyaluran dan memastikan rantai produksinya.

Keputusan untuk menggantikan Pertalite dengan Pertamax Green 95 merupakan langkah strategis yang membutuhkan kajian mendalam dan persiapan yang matang. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam proses produksi bahan bakar, tetapi juga menyangkut infrastruktur distribusi serta ketersediaan pasokan yang memadai di seluruh wilayah.

Dirjen Migas menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pergantian ini tidak akan mengganggu pasokan dan stabilitas harga bahan bakar. Oleh karena itu, proses persiapan penyaluran harus dilakukan dengan cermat dan terukur, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk produsen, distributor, dan konsumen.

Selain itu, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap rantai produksi Pertamax Green 95 untuk memastikan kualitas dan keamanannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa bahan bakar yang digunakan aman bagi kendaraan dan lingkungan.

Dengan demikian, meskipun rencana pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 95 masih dalam kajian, pemerintah telah menyadari pentingnya persiapan yang matang sebelum implementasi dilakukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyaluran, stabilitas pasokan, dan keamanan penggunaan bahan bakar baru, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

 

Read More

Permudah Aturan Distribusi, Wapres K.H. Ma’ruf Amin Bertemu Dengan DPP Asosiasi Logistik Dan Forwarder Indonesia

 

Yogyakarta – Wapres K.H. Ma'ruf Amin kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kemajuan ekonomi Indonesia dengan mengadakan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas upaya mempermudah aturan distribusi guna memperkuat peran sistem logistik di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin berdialog secara langsung dengan para pemimpin ALFI untuk mendengar masukan dan menyusun kajian mengenai skema terbaik dalam distribusi barang di Indonesia. Salah satu fokus utama adalah memperbaiki regulasi yang memungkinkan proses distribusi menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan standar keamanan dan kualitas.

Keterlibatan ALFI sebagai mitra dalam perbaikan regulasi distribusi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman praktisi di lapangan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sistem logistik yang efektif sangat penting dalam mendukung berbagai sektor ekonomi, terutama dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Dengan memperkuat infrastruktur dan regulasi terkait distribusi barang, Indonesia dapat menjadi pusat logistik regional yang kompetitif dan menjadi pilihan utama bagi investor asing.

Keputusan Wapres Ma'ruf Amin untuk secara aktif terlibat dalam perbaikan sistem logistik menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dukungan dari ALFI sebagai representasi para pelaku industri logistik juga merupakan dorongan positif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam sistem distribusi barang di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pertemuan antara Wapres Ma'ruf Amin dengan ALFI ini tidak hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga merupakan langkah konkrit dalam memperkuat sistem logistik Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan regulasi distribusi barang dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Read More

Surplus! Jokowi minta daerah yang telah memiliki stok persedian beras melimpah bisa mendistribusikan kepada daerah yang memang mengalami kekurangan

Yogyakarta – Jokowi meninjau Panen Raya di Desa Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jokowi mengharapkan Sulsel sebagai lumbung pangan nasional dapat menyuplai beras ke daerah lainnya di tanah air.

Jokowi menyampaikan, meskipun sempat terkena banjir, produktivitas pertanian di Maros yang menggunakan bibit padi hibrida Inpari 32 masih cukup tinggi.

Jokowi juga akan terus berupaya untuk mencegah terjadinya banjir yang akan berdampak pada produktivitas pertanian.

Jokowi semakin yakin banyaknya suplai beras di masa panen raya ini, Kepala Negara pun mengharapkan agar inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan pangan dapat ditekan.

Terkait ketersediaan pupuk, Jokowi menyampaikan bahwa hal tersebut tengah menjadi kendala di semua negara. Namun, Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan kecukupan suplai pupuk bagi para petani.

 

Read More

Terus ditingkatkan! Jokowi meminta kepada 4 kementerian untuk mempercepat hubungan antar daerah supaya bisa saling terhubung satu sama lain

Yogyakarta – Jokowi terus melakukan pembangunan seluruh wilayah di Indonesia terutama terkait konektivitas jalan daerah. Jokowi perintahkan kepada 4 kementerian untuk terus melakukan upaya untuk membuat konektivitas jalan daerah.

Jokowi beranggapan kalau proyek pembangunan jalan yang bisa terkoneksi tersebut bisa mendorong perekonomian warga. Selain itu pembangunan jalan juga berfungsi untuk menekan biaya distribusi barang, menghubungkan pusat ekonomi dan membuat kondisi jalan jadi lebih nyaman.

Jokowi meminta kepada Kementerian PPN, Kementerian PUPR, Kemenkeu dan Kemendagri serta pemuda untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Selain itu Jokowi juga meminta jalan yang rusak – rusak tersebut untuk bisa diperbaiki supaya lebih prima.

Jokowi juga memerintahkan Kementerian Bappenas untuk melakukan percepatan oeingkatana konektivitas jalan daerah. Sedangkan Kementerian PUPR diperintahkan untuk menentukan kriteria teknis percepatan peningkatan konektivitas jalan 

Kemenkeu juga tak luput mendapatkan tugas dari Jokowi untuk mempersiapkan anggaran untuk peningkatan konektivitas jalan di daerah.

 

Read More

Segera terbit! Jokowi akan teken inpres tentang pembangunan jalan daerah guna memperlancar arus distribusi dan ekonomi daerah

Yogyakarta – Demi memperlancar arus transportasi serta arus distribusi dari kawasan industri ke kawasan sentra produksi. Jokowi bakal segera teken Inpres terkait percepatan pembangunan jalan-jalan existing daerah.

Menurut data Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada 480 ribu km kilometer jalan kabupaten/kota baru 42% yang dalam kondisi baik. Jumlah tersebut masih dibawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang sebesar 65 persen.

Suharso Monoarfa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan pembangunan jalan tersebut secara bertahap. Pada tahun 2023 untuk tahap pertama untuk jalan sepanjang 1000 Km dengan anggaran Rp 32 T.

Senada, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa di dalam ratas Jokowi meminta jajaran untuk mempercepat pembangunan jalan daerah. Disebutkan Basuki, Jokowi banyak menerima laporan terkait jalan-jalan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang masih rusak.

Basuki menambahkan, saat ini untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 64 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditambah Rp12 triliun Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

Read More