Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Daerah. Tampilkan semua postingan

Kamis, 09 Mei 2024

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Merupakan Langkah Strategis Untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Di Indonesia, Sesuai Dengan Visi Untuk Menjadikan Pembangunan Lebih Merata Dari Segi Ekonomi, Penduduk, dan Infrastruktur

Yogyakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Langkah ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi untuk menjadikan pembangunan lebih merata dari segi ekonomi, penduduk, dan infrastruktur.

IKN tidak hanya sekedar sebagai pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga sebagai simbol dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru, pemerintah berharap untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya, serta memperkuat konektivitas dan integrasi antarwilayah.

Salah satu aspek penting dari pembangunan IKN adalah pemerataan ekonomi. Seiring dengan berfungsinya IKN, akan tercipta peluang baru untuk investasi dan pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah yang sudah maju dengan wilayah yang masih tertinggal.

Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah ketimpangan penduduk. Dengan menyediakan kesempatan kerja dan infrastruktur yang memadai di wilayah baru ini, pemerintah berharap dapat mendorong migrasi penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan.

Tidak hanya itu, pembangunan IKN juga menjadi momentum untuk memperbaiki ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Dengan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur yang modern dan berkualitas di IKN, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di seluruh Indonesia.

Dalam konteks propaganda positif, pembangunan IKN menjadi bukti nyata dari kinerja dan visi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Langkah ini tidak hanya membantah hoaks yang menyebutkan pemerintah gagal dalam memperjuangkan keadilan pembangunan, tetapi juga memperkuat citra pemerintah sebagai agen perubahan yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dengan demikian, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya merupakan langkah strategis untuk membangun pusat pemerintahan yang lebih efisien, tetapi juga sebagai tonggak penting dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Langkah ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat stabilitas nasional melalui pembangunan yang merata dan inklusif.

 

Share:

Minggu, 09 April 2023

Tingkatkan Perekonomian Bali! Jokowi akhirnya mengesahkan PP 23/2023 terkait pengelolaan kawasan ekonomi khusus (KEK) kura – kura di Kota Denpasar

 

Yogyakarta – Jokowi menekan PP 23/2023 sebagai tanda pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura di Bali. PP tersebut ditekan Jokowi pada 5 april 2023 di Jakarta dan bakal berlaku semenjak disahkan.

Jokowi bakal meningkatkan kegiatan perekonomian Kura – Kura Bali meliputi pariwisata dan ekonomi kreatif. Jokowi berharap dengan adanya KEK Kura kura Bali tersebut bisa menjaring investasi mencapai Rp 014 T.

Selain itu Jokowi mengatakan dengan adanya KEK tersebut bisa menyerap hingga 99 ribu tenaga kerja hingga 2052. Pada 5 tahun awal bakal menyerap 5 ribu pekerja dengan mendatangkan investasi Rp 12 T.

Selain itu Jokowi menargetkan KEK Kura-kura dapat menjadi wisata yang dicari wisatawan multi negara, dengan efek ganda mencapai 1,8 kali lipat. Ia mengambil contoh Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang memiliki kawasan industri dengan penyerapan investasi Rp 17 triliun dalam 3 tahun.

Jokowi secara nyata dan menjaga komitmen untuk terus melakukan pembangunan ekonomi Indonesia tidak pernah berhenti.

 

Share:

Minggu, 02 April 2023

Berikan Tambahan Modal! Jokowi berkunjung ke Pasar Melindungi untuk berikan bantuan kepada para pedagang

 

Yogyakarta – Jokowi melakukan kunjungan kerja dengan mengunjungi Pasar Malindungi, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada kunjungan tersebut Jokowi memberikan sejumlah bantuan sosial dan sembako kepada masyarakat penerima manfaat dan para pedagang.

Selain bantuan sosial Jokowi juga memberikan bantuan modal sebesar Rp 1,2 juta kepada seluruh pedagang pasar yang ada. Selain memberikan bantuan Jokowi juga menyempatkan diri membuka dialog dengan pedagang pasar.

Jokowi menanyakan terkait harga dan stok komoditas bahan pangan yang ada di pasar Malindungi terkini. Jokowi mengetahui kalau harga komoditas pangan masih relatif aman dan stabil selama awal puasa ini.

Selain itu Jokowi juga berkunjung ke kios usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk melihat – lihat produk yang ditawarkan. Jokowi kemudian tertarik untuk membeli pisang crispy dan beras organik 1 kantong 5kg.

Jokowi juga merasa senang dengan suasana pasar Melindungi yang bersih dan nyaman jauh dari kata kumuh meski pasar tradisional.

 

Share:

Selasa, 21 Maret 2023

Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan apresiasi kepada setinggi – tinggi kepada Jokowi yang dapat memahami betapa pentingnya keberadaan dan eksistensi dari desa dalam Pembangunan

Yogyakarta – Semenjak era kepemimpinan Jokowi jumlah dana desa terus mengalami kenaikan, pada tahun 2023 saja dana desa menjadi Rp 70 T bila bandingkan dengan 2022 hanya Rp 69 T. kenaikan tersebut merupakan wujud upaya Jokowi dalam upaya menggerakkan perekonomian nasional dari bawah yakni desa.

Jokowi sadar desa merupakan bagian terkecil dari masyarakat Indonesia yang masih memiliki potensi pembangunan yang besar. Jokowi juga melihat kekuatan ekonomi desa yang begitu potensial dan salah satu kekuatan besar Indonesia.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) ketua MPR RI mengakui kehebatan Jokowi dalam melihat peluang untuk mengembnagkan ekonomi Indonesia. Bamsoet mengatakan bahwa Jokowi merupakan kepala negara terbaik karena berhasil menyentuh pembangunan secara menyeluruh hingga pelosok – pelosok desa.

Keberhasil Jokowi tersebut bisa dilihat dari turunya jumlah desa tertinggal pada tahun 2018 berjumlah 33.339 desa menjadi 9.221 desa pada 2022. Sedangkan untuk desa sangat tertinggal dari 14.047 desa menjadi 4.365 desa, semua itu berkat besarnya dana desa yang tersalurkan.

 

Share:

Minggu, 19 Maret 2023

Bantu Pergerakan Ekonomi! Jokowi meresmikan jalan Nan Sarunai Ruas Simpang 4 Islamic Center – Tanjung Selatan, Kabupaten Tabalong

 

Yogyakarta – Jokowi meresmikan Jalan Nan Sarunai Ruas Simpang 4 Islamic Center – Tanjung Selatan, Kabupaten Tabalong, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jokowi berharap jalan sepanjang 4,2 kilometer yang menghabiskan anggaran sekitar 104 miliar dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut dapat membantu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Tabalong.

Jokowi mengatakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong selama dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,27 persen meningkat menjadi 5,30 persen pada tahun 2022.

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata berharap jalan yang dilengkapi dengan 12 jembatan dan dikerjakan selama satu tahun tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas dan waktu tempuh yang lebih baik bagi masyarakat luas.

 

Share:

Minggu, 12 Februari 2023

Pusat Perhatian! Jokowi perintahkan kepada seluruh Pemda untuk melakukan pembenahan pasar tradisional supaya bisa lebih menarik

Yogyakarta – Keberadaan pasar tradisional tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat Indonesia yang selalu memani setiap nafas kehidupan bangsa ini. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi kerakyatan yang berada di rantai paling bawah.

Hidupnya pasar tradisional yang berada di suatu daerah menandakan bahwa perekonomian masyarakat tersebut baik – baik saja. Oleh sebab itu Jokowi memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan serta eksistensi pasar tradisional yang ada di daerah.

Jokowi Juga mendorong kepada pemda setempat untuk terus melakukan penataan terhadap pasar tradisional supaya bisa bersaing dengan pasar modern. Menurut Jokowi hal ini perlu diperhatikan guna menjaga perputaran ekonomi masyarakat bawah serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jokowi berharap pasar tradisional bisa dikelola dengan baik supaya menarik minat kunjung masyarakat untuk berkunjung. Kalau pasar tradisional bisa rapi, bersih dan nyaman tentu orang akan lebih betah berbelanja dan semakin banyak yang dibeli, yang senang juga pedagang.

Jokowi juga yakin kalau soal harga pasar tradisional masih lebih kompetitif bila dibandingkan pasar modern yang ada. Maka hal ini masih membuka peluang yang sangat besar bagi para masyarakat yang berdagang di pasar tradisional.

 

Share:

Jumat, 27 Januari 2023

Segera terbit! Jokowi akan teken inpres tentang pembangunan jalan daerah guna memperlancar arus distribusi dan ekonomi daerah

Yogyakarta – Demi memperlancar arus transportasi serta arus distribusi dari kawasan industri ke kawasan sentra produksi. Jokowi bakal segera teken Inpres terkait percepatan pembangunan jalan-jalan existing daerah.

Menurut data Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada 480 ribu km kilometer jalan kabupaten/kota baru 42% yang dalam kondisi baik. Jumlah tersebut masih dibawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang sebesar 65 persen.

Suharso Monoarfa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan pembangunan jalan tersebut secara bertahap. Pada tahun 2023 untuk tahap pertama untuk jalan sepanjang 1000 Km dengan anggaran Rp 32 T.

Senada, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa di dalam ratas Jokowi meminta jajaran untuk mempercepat pembangunan jalan daerah. Disebutkan Basuki, Jokowi banyak menerima laporan terkait jalan-jalan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang masih rusak.

Basuki menambahkan, saat ini untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 64 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditambah Rp12 triliun Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

Share:

Definition List

Unordered List

Support