Menkeu Mengatakan Pemerintah Perlu Mengambil Kebijakan Meningkatkan Rasio Perpajakan Sebesar 3% Sesuai UU 1/2022 Sebagai Upaya Peningkatan TKDD Dan BAS Dari Pusat Ke Pemerintah Daerah

Yogyakarta – Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, telah menegaskan pentingnya peningkatan rasio perpajakan sebesar 3% sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 1/2022. Kebijakan ini bukanlah bentuk pemalakan atau penekanan terhadap masyarakat, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Bantuan Alokasi Spesifik (BAS) dari pusat ke pemerintah daerah.

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memperkuat pembangunan daerah yang merata di seluruh Indonesia. Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan setiap daerah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta layanan publik yang lebih baik. Melalui peningkatan rasio perpajakan ini, dana yang terkumpul akan dialokasikan secara adil dan efisien ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Peningkatan pajak ini bukan berarti masyarakat akan dibebani secara berlebihan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap adil, progresif, dan tidak memberatkan. Hasil dari peningkatan pajak ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program kesejahteraan sosial lainnya yang didanai oleh TKDD dan BAS.

bentuk pemalakan hanya akan menyesatkan publik. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Peningkatan rasio perpajakan ini, selain sebagai bagian dari reformasi fiskal, juga merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam membangun bangsa yang lebih maju dan mandiri.

Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini dengan melihat manfaat jangka panjang yang akan dirasakan oleh seluruh daerah. Dengan distribusi anggaran yang lebih merata dan efisien, diharapkan pembangunan di Indonesia akan semakin seimbang, memperkuat stabilitas nasional, dan memperkokoh ekonomi negara di masa depan.

 

Read More

Kinerjanya Selalu Dievaluasi Secara Berkala, Pemilihan Heru Budi Sebagai PJ Oleh Jokowi Karena Sosoknya Dianggap Sudah Akrab Dan Terbukti Kinerjanya Selama Di Lingkungan Pemda DKI Jakarta Tidak Ada Kaitannya Dengan Balas Dendam

Yogyakarta -- Pemilihan Heru Budi sebagai Pejabat Sementara (PJ) oleh Presiden Joko Widodo tidaklah berkaitan dengan balas dendam, melainkan didasarkan pada evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Heru Budi dipilih karena sosoknya dianggap sudah akrab dan terbukti kinerjanya selama berada di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan, Heru Budi dianggap memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai PJ. Keputusan tersebut tidaklah bersifat sewenang-wenang, tetapi merupakan hasil dari proses evaluasi yang cermat terhadap kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon yang bersangkutan.

Meskipun sebelumnya Heru Budi pernah menjabat di lingkungan Pemda DKI Jakarta, namun pemilihannya sebagai PJ oleh Presiden Jokowi tidaklah didasarkan pada pertimbangan balas dendam. Sebaliknya, keputusan tersebut murni berdasarkan pada pertimbangan profesionalisme dan kemampuan yang dimiliki oleh Heru Budi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Pemilihan Heru Budi sebagai PJ adalah bagian dari proses yang transparan dan terbuka, yang melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah selalu didasarkan pada kepentingan nasional dan keberlangsungan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat pemilihan Heru Budi sebagai PJ sebagai langkah yang diambil untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan pemerintahan, bukan sebagai tindakan balas dendam.

 

Read More

Jadi Penilaian! Jokowi meminta kepada seluruh daerah untuk memasukan risiko bencana dalam rencana pembangunan

Yogyakarta – Setiap pembangunan pasti membutuhkan perencanaan yang memuat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Maka dari itu Jokowi meminta kepada Pemda untuk menganalisa resiko bencana yang bakal terjadi kemudian memasukkannya kedalam rencana pembangunan.

Jokowi menekan bahwa memasukan resiko bencana dalam rencana pembangunan itu sangat perlu dan penting sebagai langkah awal untuk melakukan pencegahan bencana yang bakal terjadi. Maka bisa ada resiko bencana yang terjadi dalam sebuah rencana pembangunan pilihanya meminimalisir atau cari lokasi terbaru.

Jokowi mengatakan semua itu penting supaya pembangunan yang dilakukan dilakukan tidak menjadi sia – sia karena ada faktor yang diabaikan. Selain itu Jokowi mengatakan pentingnya pengawasan supaya rencana pembangunan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik dan benar.

Jokowi menyinggung bahwa sering kedapatan bangunan – bangunan didirikan di bantaran sungai padahal lokasi tersebut setiap tahun dilanda banjir.

Jokowi jua meminta kepada kepala BPBD dan Pemda supaya bisa mengidentifikasi potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing.

 

Read More

Tetap Waspada! Jokowi peringatkan kepada seluruh kepala daerah untuk berhati – hati terhadap kenaikan bahan pangan bisa memicu inflasi

 

Yogyakarta – Jokowi terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari gelombang inflasi yang melanda beberapa bulan ini. Oleh sebab itu Jokowi juga memberikan peringatan keras kepada kepala daerah untuk terus berhati – hati terkait kenaikan harga komoditas pangan terutama beras.

Jokowi mengatakan kenaikan harga beras adalah pemicu terjadinya inflasi nasional hampir 50% inflasi terjadi karenanya. Jokowi mengatakan bahwa inflasi yang dialami Indonesia masih tergolong aman bila dibandingkan negara lain.

Meski demikian Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan pemantauan terkait stok beras yang tersedia di wilayahnya masing – masing. Beras menjadi komoditas yang memiliki pesan yang dominan memberikan andil pada inflasi tahunan.

Jokowi menekan kepada kepala daerah untuk memastikan jumlah kecukupan terkait ketersedian beras. Jokowi juga menghimbau kepada daerah yang menjadi produsen padi untuk bisa membantu mengirimkan ke daerah yang sedang defisit, jangan teriak beras langka kalau sudah kejadian tapi sebelumnya kalau bisa sudah lapor.

 

Read More

Tingkatkan Belanja! Jokowi berikan instruksi kepada seluruh kepala daerah se – Indonesia untuk dorong pertumbuhan angka konsumsi rumah tangga jadi 5,4% pada 2023

Yogyakarta – Jokowi berharap setelah dicabutnya PPKM pada akhir tahun 2022 kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus tumbuh. Jokowi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu adanya peningkatan konsumsi masyarakat.

Maka dari itu Jokowi memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk terus menjaga agar konsumsi rumah tangga terjaga dan meningkat. Jokowi juga menyoroti tahun 2022 ada dana masyarakat yang tidak terbelanjakan dan mengendap di Bank sebanyak Rp 690 T.

Jokowi mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 4,93%. Jokowi juga berharap pada tahun 2024 mendatang angka konsumsi masyarakat bisa berada di angka 5,4% bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi naik.

Jokowi mendorong kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga dan seni untuk meningkatkan belanja masyarakat. Jokowi juga meminta kepada jajaran Polri untuk memberikan kemudahan pemberian izin kegiatan seni dan olahraga yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi tersebut.

Jokowi juga mendorong Pemda untuk gencar mempromosikan desa wisata yang tidak hanya dapat memicu konsumsi tetapi juga menggeliatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar.

 

Read More

Ikuti Arahan! Pemda DKI Jakarta memulai menerapkan arahan yang disampaikan Jokowi terkait penanganan Banjir, Kemiskinan dan stunting

Yogyakarta – Jokowi terus memberikan perhatian terkait perkembangan ibu kota Jakarta, hal tersebut terbukti dengan adanya masukan terhadap penanganan Banjir, Kemiskinan dan stunting. Pemda DKI Jakarta sekarang menjadi lebih aktif serta terbuka untuk melakukan koordinasi dengan Jokowi beserta jajarannya.

Hal tersebut terlihat dari hasil rapat Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD bersama Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta.

Sri Haryati Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan fokus utama permasalahan yang muncul yakni banjir, resesi ekonomi, kemiskinan, stunting, serta penguatan nilai demokrasi. Kemudian ada kerja sama dalam bidang penyedian dan perluasan jaringan infrastruktur transportasi massal.

Kemudian kerja sama dalam bidang ekonomi yakni berupaya membangun pariwisata Jakarta untuk menanggulangi dampak resesi. Ada pemberantasan kemiskinan sesuai dengan arahan Jokowi yakni berupa pemberian bansos dan membuka lapangan kerja baru.

Terakhir ada penanganan stunting pemda Jakarta sesuai arahan Jokowi yakni dengan intervensi serta penguatan nilai demokrasi.

 

Read More

Turun Tangan! Jokowi perintahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk selesaikan proyek pembangunan ITF Sunter

Yogyakarta – Jokowi perintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk segera selesaikan proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta. Jokowi meminta kepada badan pengelola dana lingkungan hidup (BLDH untuk menggunakan dana yang ada terkait penanganan sampah dan mangrove.

Jokowi mengatakan bahwa dana BLDH tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan sampah dan mangrove di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi juga menyinggung ketidakmampuan Anies dalam membangun ITF Sunter Sebut.

Jokowi juga mengatakan bahwa mau nunggu sampai kapan untuk menyelesaikan proyek pembangunan ITF, Sunter masa sudah ganti kepala daerah masih mau mangkrak lagi. 

Asep Kuswanto Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengatakan bahwa proyek pembangunan ITF Sunter tetap berada di bawah Pemprov DKI Jakarta.

Asep mengatakan kalau proyek tersebut memang mangkrak pada saat Anies menjadi kepala daerah DKI Jakarta. Sampai pada akhirnya ada investor yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi dan memilih pergi.

 

Read More

Jokowi memerintahkan kepada Pemda untuk melakukan perbaikan pasar tradisional supaya tidak kalah dengan pasar modern

Yogyakarta – Jokowi terus mendorong kepada Pemda untuk melakukan pembenahan terhadap pasar tradisional yang berada di wilayahnya masing – masing. Jokowi berkeinginan bahwa pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern.

Pembenahan yang dimaksud oleh Jokowi adalah manajemen penataan yang baik sehingga pasar tradisional bisa menjadi pilihan utama berbelanja. Penataan disini meliputi menjaga kebersihan pasar, menyediakan tempat parkir serta penataan barang dagangan yang dibuat semenarik mungkin semua daerah harus mengarah kesana.

Jokowi berpendapat dengan adanya dukungan dari pemda setempat dapat membuat pasar tradisional lebih diminati oleh masyarakat untuk berbelanja.seharusnya secara harga menang pasar tradisional karena tidak kena pajak, tidak terkena biaya listrik yang tinggi.

Jokowi mengungkapkan bahwa keberlangsungan kehidupan pasar tradisional harus betul – betul dijaga dan pelihara oleh pemda setempat. Adanya pasar merupakan tanda bahwa perekonomian daerah tersebut masih masih berjalan karena ada kegiatan jual beli.

 

Read More

Pusat Perhatian! Jokowi perintahkan kepada seluruh Pemda untuk melakukan pembenahan pasar tradisional supaya bisa lebih menarik

Yogyakarta – Keberadaan pasar tradisional tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat Indonesia yang selalu memani setiap nafas kehidupan bangsa ini. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi kerakyatan yang berada di rantai paling bawah.

Hidupnya pasar tradisional yang berada di suatu daerah menandakan bahwa perekonomian masyarakat tersebut baik – baik saja. Oleh sebab itu Jokowi memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan serta eksistensi pasar tradisional yang ada di daerah.

Jokowi Juga mendorong kepada pemda setempat untuk terus melakukan penataan terhadap pasar tradisional supaya bisa bersaing dengan pasar modern. Menurut Jokowi hal ini perlu diperhatikan guna menjaga perputaran ekonomi masyarakat bawah serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jokowi berharap pasar tradisional bisa dikelola dengan baik supaya menarik minat kunjung masyarakat untuk berkunjung. Kalau pasar tradisional bisa rapi, bersih dan nyaman tentu orang akan lebih betah berbelanja dan semakin banyak yang dibeli, yang senang juga pedagang.

Jokowi juga yakin kalau soal harga pasar tradisional masih lebih kompetitif bila dibandingkan pasar modern yang ada. Maka hal ini masih membuka peluang yang sangat besar bagi para masyarakat yang berdagang di pasar tradisional.

 

Read More

Menggiurkan! Jokowi bersiap berikan insentif sebesar Rp 15 M kepada pemerintah daerah yang berhasil menekan inflasi

Yogyakarta – Jokowi mengatakan Pemda akan diberi insentif hingga Rp15 miliar jika berhasil menjaga tingkat inflasi.

Jokowi menuturkan pemda harus berkompetisi dalam menjaga inflasi di daerah masing-masing. Untuk itu, Jokowi selalu membuka data inflasi di setiap daerah serta mengecek di mana yang paling rendah dan di mana yang masih tinggi.

Sementara, untuk daerah yang inflasinya masih tinggi, Jokowi belum menerapkan sanksi apapun. Namun, menurutnya jika daerah tertentu inflasinya masih tinggi bahkan mencapai 9 persen, tentu Pemda yang bersangkutan pasti merasa malu sendiri.

Jokowi sering mengingatkan Pemda untuk memperhatikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing supaya tidak terjadi lonjakan. Hal itu penting dilakukan mengingat ketidakpastian ekonomi global.

Ia mengatakan di tengah ekonomi global yang saat ini tak stabil, Indonesia sebenarnya memiliki kinerja ekonomi yang baik.

Jokowi meminta seluruh pihak untuk tetap hati-hati dan memiliki kewaspadaan terhadap apapun yang akan terjadi di masa mendatang.

 

Read More

Jokowi perintahkan Pemda untuk bisa kendalikan inflasi di wilayahnya masing – masing setelah periksa kenaikan harga bahan pokok di lapangan secara langsung

 

Yogyakarta – Jokowi soroti kenaikan beberapa komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.

Jokowi juga mengajak Pemda untuk bersama-sama mengendalikan inflasi yang berasal dari harga kebutuhan pokok.

Jokowi meninjau Pasar Melaya, Jembrana untuk mengecek harga bahan pokok yang mempengaruhi inflasi, terutama minyak dan beras. 

Jokowi mengungkapkan, harga minyak masih terkendali di kisaran Rp 14-15 ribu, sedangkan harga beras mengalami sedikit kenaikan.

 

Read More

Bersama! Jokowi tekankan kepada seluruh tingkatan Pemda dari kota/kabupaten hingga provinsi harus bergerak serentak kendalikan inflasi

Yogyakarta – Jokowi mengajak Pemda untuk bersama-sama mengendalikan inflasi yang berasal dari harga kebutuhan pokok. Jokowi mengakui sejumlah harga bahan kebutuhan pokok saat ini sedang mengalami kenaikan. 

Jokowi sempat melakukan tinjauan langsung ke sejumlah pasar tradisional di Bali, antara lain pasar Baturiti di Tabanan dan Pasar Melaya di Jembrana. 

Hasil dari peninjauan ke pasar terdapat ada dua bahan pokok yang mempengaruhi inflasi yakni minyak goreng dan beras. Jokowi mengungkapkan, harga minyak goreng di Bali masih terkendali di kisaran Rp 14.000 - 15.000 per liter sedangkan untuk harga beras mengalami sedikit kenaikan. Sebelumnya, Jokowi  mengakui bahwa harga beras mengalami kenaikan di seluruh provinsi di Tanah Air. Oleh karena itu Jokowi beserta jajarannya akan terus melaksanakan operasi pasar untuk menangani kenaikan tersebut.

Jokowi mengatakan bahwa pada awal Januari 2023 operasi pasar sudah dilakukan. Namun, hasilnya hanya membuahkan sedikit penurunan harga beras. Oleh karenanya dalam beberapa pekan mendatang jajarannya akan melakukan operasi pasar secara besar-besaran. 

 

Read More

Jokowi meminta semua jajaran pemerintahan daerah untuk kendalikan inflasi bersama

Yogyakarta – Jokowi terus pastikan harga komoditas yang mempengaruhi laju inflasi secara nasional di pasar rakyat Kabupaten Jembrana, Bali. Jokowi juga mengajak kepada seluruh kepala daerah baik tingkat Kabupaten/Kota bahkan provinsi untuk bersama – sama memantau harga komoditas penyebab inflasi.

Jokowi pastikan harga salah satu penyebab inflasi pada bulan Januari masih tergolong dalam harga kisaran aman. Sebagai contoh seperti minyak goreng yang masih berkisar di harga Rp 14000 – Rp 15000 per liternya.

Selain minyak goreng ada juga harga beras yang sedikit mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi inflasi. Jokowi pastikan stok beras nasional aman dan harga juga masih dalam wajar sesuai dengan perkiraan yang dibuat oleh kementerian.

Pada kesempatan tersebut Jokowi juga berkunjung ke sentra tenun Jembrana, Bali untuk melihat aktifitas yang dilakukan. Jokowi juga merasa bangga atas kerja keras yang dilakukan kepala daerah Jembrana terkait penguatan ekonomi dengan membangun sentra tenun dan songket guna meningkat ekonomi berbasis kerakyatan.

 

Read More

Peringatan Keras!!! Jokowi Peringatkan Pemerintah Daerah yang belum bisa mengelola sampah, Proyek Pengelolaan Sampah Sunter DKI Jakarta Jadi Sorotan Tajam Jika 2023 Gagal Maka Akan diberi sanksi

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para pejabat daerah terkait dengan masalah sampah yang hingga saat ini belum teratasi. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, di Jakarta.

“Saya pengalaman sejak jadi Wali Kota, sampai sekarang urusan sampah enggak pernah yang namanya beres. Mau membuat incinerator saja, urusan yang namanya tipping fee sampai sekarang, (sudah) disuruh, belum juga,” kata Jokowi.

Jokowi juga mempertanyakan terkait dengan proyek pengelolaan sampah di Sunter, kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jokowi mengatakan, dirinya senang jika memang proyek tersebut sudah berjalan, dan dapat mengatasi problem sampah selama ini.

“Saya enggak tahu apakah sekarang sudah (berjalan), tapi 2023 hati-hati, bisa mundur lagi. Tapi kalau sudah saya senang. Kalau masih 2023, saya sangsi, bukan karena Pak Heru ya, tapi ini sejak dulu seperti itu memang,” lanjut Jokowi.

Jokowi meminta para pejabat daerah untuk fokus mengatasi masalah sampah di lokasinya masing-masing. Jokowi juga menginstruksikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat (BPDLH) untuk membantu daerah terkait dengan biaya penanganan sampah tersebut.

“Kalau ada anggaran di badan ini, tolong di-push untuk urusan sampah, agar diselesaikan. Supaya sampah ini tidak lari ke laut, sungai, dan jadi kotoran sebuah kota,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pengalokasian anggaran BPDLH untuk mengatasi masalah sampah perlu menjadi fokus. Hal ini agar dana bisa disalurkan dengan tepat, dan memberikan dampak yang baik pada lingkungan.

“Untuk awal, menurut saya sampah menjadi prioritas, yang menjadi problem besar kita, jangan sampai anggaran ini diecer-ecer kemana-mana akhirnya tidak kelihatan, dan tidak memberi dampak yang nyata kepada negara, dan dunia,” ungkap dia.

Jokowi mengingatkan, tidak masalah pengelolaan sampah menggunakan sistem apapun. Selama, masalah sampah bisa teratasi. Jokowi juga berencana langsung turun untuk mengecek masalah sampah ke lapangan.

“Mau pakai sistem apapun, silahkan, tapi selesai. Gubernur, sudah ada yang selesai belum urusan sampah? Ada yang tunjuk jari? Besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada, karena saya tau. Ini harus segera diselesaikan, barangnya nyata, danannya ada, tapi belum beres-beres,” tegas Jokowi.

 

Read More

Jokowi Ingin Perusahaan Besar dan UMKM Kompak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan besar, menengah, hingga kecil kompak bekerja sama menghadapi ketidakpastian global yang semakin tinggi. Jokowi mengatakan, situasi ekonomi dunia saat ini pun sedang dalam kondisi yang sulit dan semakin tidak baik.

Hal ini disampaikannya saat peluncuran gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas di gedung SMESCO, Jakarta, Senin (3/10/2022). “Kuncinya, kita semua harus kompak. Kita semuanya harus bersinergi, kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama. Karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga perlu yang namanya Indonesia incorporated, yang besar, yang menengah, yang kecil, bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata,” jelas Jokowi.

Ia mengatakan, jika pengusaha besar hingga kecil bekerja sama, maka akan menjadi sebuah kekuatan besar. Jokowi pun ingin, semua pihak bisa kembali kompak bekerja sama seperti saat menghadapi pandemi Covid-19.

“Jakarta, provinsi, kabupaten kota, sampai ke desa semuanya memang kita harus bekerja sama. Seperti kita saat menyelesaikan pandemi, semuanya saya lihat bekerja sama. Pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa, semuanya bekerja sama,” tambah dia.

Ia pun kemudian mencontohkan kekagumannya terhadap pendampingan yang diberikan pihak swasta kepada para petani jagung. Dengan pendampingan tersebut, para petani jagung pun mampu meningkatkan produksinya. Sehingga juga bisa menekan angka impor jagung yang sebelumnya sangat tinggi.

Menurut Jokowi, selama tujuh tahun terakhir ini, jumlah impor jagung semakin menurun dan kini hanya sekitar 800 ribu ton jagung yang diimpor dari sebelumnya sebanyak 3,5 juta ton per tahun. Karena itu, Presiden mendorong agar pendampingan ini juga bisa dilakukan di berbagai komoditas lainnya, seperti padi, singkong, porang, kopi, dll.

Ia juga tak ingin, perusahaan besar yang berdiri di suatu daerah tak memberikan pembinaan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar. “Itu menjadi tugas perusahaan-perusahaan besar kita. Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin. Hati-hati, bina lingkungan itu sangat penting. Warung-warungnya kumuh, kenapa tidak seperti yang di depan tadi, ada pembinaan warung-warung,” jelas Jokowi.

Menurut dia, pemerintah tidak mungkin bisa memberikan pendampingan dan pembinaan secara cepat kepada para pelaku UMKM. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dan gerakan kemitraan dengan berbagai pihak swasta.

Apalagi, kata dia, nantinya akan ada banyak pabrik otomotif yang berdiri di Indonesia. Ia pun mendorong para perusahaan besar tersebut untuk bermitra dengan UMKM-UMKM industri.

“Entah bikin knalpotnya, entah bikin spionnya misalnya, entah pengerjaan interior kursinya di dalam. Bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, perusahaan besar bermitra dengan UMKM,” lanjutnya.

Jokowi meyakini, jika kemitraan perusahaan besar dengan para pelaku UMKM bisa dilakukan, maka juga akan membantu menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah. “Bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, perusahaan besar bermitra dengan UMKM. Artinya, kalau ini bisa berjalan saya meyakini akan berefek pada kemiskinan ekstrem yang akan bisa tertangani dengan cepat dan baik,” ungkapnya.

 

Read More

Perintah Jokowi: Jika Harga Pangan Naik, Pemda Harus Subsidi Biaya Angkut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pemerintah daerah (pemda) untuk ikut mengendalikan angka inflasi pasca-kenaikan harga BBM. Salah satu upaya yang bisa dilakukan para pemda, adalah dengan ikut menanggung biaya transportasi komoditas kebutuhan pokok. 

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sudah meminta kepala daerah membantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing dalam bentuk subsidi. Ia bilang, Jokowi juga telah memerintahkan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan dan energi agar tidak berdampak pada inflasi.

"Jadi jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Ini perintah Presiden," tegas Moeldoko dikutip dari Antara, Minggu (18/9/2022). 

Subsidi ongkos kirim bisa yang ditanggung pemda bisa diambil dari APBD, terutama dengan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi. Ia juga meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat yang berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial. 

“Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM, dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada, kemudian tim pengendali inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata dia. 

Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengalihan subsidi BBM untuk tambahan bantalan sosial, sebesar Rp 24,17 triliun.

Bantalan sosial diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan bantuan untuk sektor transportasi demi menjaga daya beli masyarakat dan menahan peningkatan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, lebih dari 70 persen subsidi BBM selama ini justru dinikmati kelompok masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. 

Oleh karenanya, pemerintah saat ini sedang membuat keseimbangan baru, terutama dengan beban APBN yang sangat berat. Moeldoko pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu mendengarkan pendapat dan kritik dari masyarakat. Kebijakan kenaikan harga BBM, misalnya, telah melalui pertimbangan yang sangat panjang.

"Arah pemerintah sangat jelas, yakni agar subsidi tepat sasaran. Yang perlu dipahami adalah seharusnya kita, masyarakat, ikut membantu pemerintah untuk agar subsidi ini tepat sasaran ke masyarakat miskin dan membutuhkan,” katanya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, harga barang kebutuhan pokok masih terpantau stabil, meskipun harga BBM bersubsidi mengalami kenaikan beberapa waktu lalu. 

Oleh sebab itu, dia menuturkan, Kementerian Perdangan akan terus memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil. "Kenaikan harga BBM subsidi belum memengaruhi harga barang kebutuhan pokok yang masih stabil," ujar Mendag Zulkifli Hasan saat memantau harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah.

Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada kepala daerah untuk membantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing. "Jika harga barang kebutuhan pokok beranjak naik, maka pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Untuk itu, harga barang kebutuhan pokok harus dipantau terus karena menyangkut hajat hidup orang banyak," jelas Zulkifli Hasan.

 

Read More

Jokowi Ajak Pemda Kerja Sama Kendalikan Inflasi di Bawah 5 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan inflasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Ia memprediksi inflasi akan bertambah 1,8 persen.

“Dan ini yang tidak mau. Oleh sebab itu saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat Covid-19. Sehingga inflasi tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5 persen,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/09).

Ia menyebut ada sejumlah kabupaten/kota yang masih menyumbang tinggi terhadap inflasi. Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah setempat segera melakukan intervensi agar inflasi serta dampaknya pada kemiskinan dapat ditekan. Salah satunya dengan mengintervensi kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang melonjak, seperti beras.

“Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian itu naik. Meski hanya Rp 200 atau Rp 500 perak, itu segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota, provinsi yang Bapak Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” ujarnya.

Jokowi juga memerintahkan kepada kepala daerah untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum untuk memberikan bansos kepada masyarakat. “Bahwa dua persen dari dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH, ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat dari penyesuaian harga BBM,” perintahnya.

Presiden Jokowi menyatakan pemda tidak perlu ragu untuk menggunakan dana transfer umum untuk bansos. Sebab, lanjutnya, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai payung hukum.

Selain dana transfer umum, Jokowi juga memerintahkan kepala daerah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam APBD untuk membantu masyarakat. Jokowi menyebut, dua persen dari dana transfer umum kira-kira mencapai Rp 2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp 16,4 triliun. Sementara yang baru digunakan Rp 6,5 triliun.

“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membatasinya dalam bentuk sembako atau uang tunai. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah pesisir, ia menyarankan agar bantuan berupa subsidi solar dan untuk UMKM diberi subsidi bahan baku.

Kenaikan harga bahan pokok ikut merangkak naik, usai Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022. Guna mengatasi dampak inflasi dan kemiskinan akibat kenaikan harga BBM Pemerintah memberikan sejumlah bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lalu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di bawah Rp 3,5 juta dan bantuan subsidi sektor transportasi yang digulirkan pemerintah daerah.

 

Read More

Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar dapat mengeluarkan kebijakan yang membolehkan pemerintah daerah menggunakan anggaran tak terduga untuk mengatasi inflasi daerah.

Anggaran itu, kata Presiden, dapat digunakan untuk menutup biaya transportasi dan distribusi produk-produk daerah.

"Saya sudah perintahkan ke Mendagri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

"Gunakan untuk itu lagi menutup biaya transport. Biaya distribusi," tegasnya.

Jokowi mengaku mengetahui bahwa biaya transportasi menjadi kendala dalam distribusi barang-barang produksi lokal, salah satunya beras yang berasal dari Merauke.

"Saya pernah ke Merauke, kepala daerah menyampaikan kepada saya. ‘Pak beras kita melimpah di sini, tapi ga ada yang beli. Harganya juga murah Rp 6.000 Pak,". Saya cek ke bawah bener harganya Rp 6.000 dan daerah lain kekurangan beras," ungkap Jokowi

"Kenapa enggak ngambil dari Merauke yang harganya masih murah. Problemnya transportasi mahal, saya sampaikan kemarin di dalam rapat kepada Mendagri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada," lanjutnya.

Berkaitan dengan kondisi seperti ini, Jokowi pun meminta kepada para bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan juga tim pengendali inflasi di pusat.

Kepala Negara meminta agar kepala daerah mau mencari tahu harga barang apa yang sedang mengalami kenaikan sehingga memicu inflasi.

"Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai. Dan dicek, tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan," tutur Jokowi.

"Ini harus disambungkan. Karena negara ini negara besar sekali. 514 kabupaten kota 37 provinsi dengan DOB yang baru. Ini negara besar," tambahnya.

 

Read More

TEPATI JANJI JOKOWI BANGUN 12.264 UNIT RUMAH UNTUK KORBAN GEMPA SULBAR

Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memenuhi janji memperbaiki rumah masyarakat yang terdampak gempa bumi di Sulawesi Barat.

Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo mengatakan hal itu terbukti lewat penyaluran dana bantuan rumah yang sudah mencapai 12.264 unit dari jumlah total 12.643 penerima yang telah dilakukan verifikasi dan validasi. Ia mencatat sebanyak 11.906 unit rumah di antaranya sedang dalam proses pembangunan.

"Itu tersebar di tiga kabupaten, yakni Mamuju, Majene, dan Mamasa," kata Abraham usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait penanganan pascabencana gempa bumi di Sulbar, Selasa (12/7/2022).

Abraham menyatakan perbaikan rumah merupakan amanat Jokowi saat meninjau lokasi gempa di Mamuju dan Majene pada pertengahan Januari 2021.

Kala itu, Jokowi memastikan warga yang rumahnya terdampak gempa akan mendapat ganti rugi dari pemerintah.

Instruksi Jokowi ditindaklanjuti dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, oleh masing-masing daerah terdampak, yakni kabupaten Mamuju, Majene, dan Mamasa. Dokumen tersebut menjadi rancangan tindakan pemerintah dalam penanganan gempa di Sulawesi Barat.

"Jadi penyaluran bantuan ini bentuk kerja gotong royong antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan arahan Presiden, yaitu memberikan bantuan dana untuk perbaikan rumah-rumah penduduk yang roboh akibat gempa." kata Abraham.

 "KSP sangat mengapresiasi kerja kolaborasi ini," imbuhnya. 

Berdasar data dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BNPB, jumlah rumah rusak dalam kategori ringan, sedang, dan berat sebanyak 14.173 unit, dengan nilai anggaran bantuan stimulan rumah sebesar Rp342 miliar.

"Saat ini pemerintah bersama masyarakat mengejar target pembangunan rumah-rumah yang roboh," tutur Abraham.

 

Read More

JOKOWI BERIKAN 3 UNIT BANTUAN RUMAH DI MEDAN

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan tiga unit rumah yang telah selesai direnovasi melalui program bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Lorong 6 Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Bedah rumah dalam rangka puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29, menerapkan teknologi Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN). Pembangunan rumah dengan sistem modular yaitu membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil (modul) dengan ukuran yang efisien agar dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda.

Kedatangan presiden beserta rombongan disambut gembira ratusan masyarakat. Terik matahari yang membakar kulit tidak dihiraukan, anak-anak dengan semangat melambaikan bendera merah putih saat iringan mobil presiden tiba.

Penyerahan rumah dilakukan presiden kepada tiga warga yaitu Madinah (45) yang merupakan orangtua tunggal dengan tiga orang anak, Misnah (58) juga orangtua tunggal dengan dua orang anak dan Menen (39) dengan dua anaknya.

Jokowi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah akan menata kawasan rumah kumuh dan tidak layak huni yang mulai dikerjakan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terlibat dalam penataan kawasan.

“Air bersihnya, sanitasinya, jalan kampungnya, semuanya akan ditata biar lebih baik dan masyarakatnya sehat,” ujar Jokowi, Kamis (7/7/2022).

Jokowi menegaskan bahwa proyek penataan Kampung Belawan Bahari untuk membantu mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem. Dukungan pemerintah pusat adalah membangun tanggul demi mengantisipasi banjir rob yang kerap terjadi.

"Akan dibangun tanggul, sebentar lagi, baru proses lelang. Selesai lelang langsung dijalankan karena sudah puluhan tahun banjir rob di sini dan tidak ditangani, ini kita mulai," imbuhnya.

Penerima bantuan, Menen mengaku senang akhirnya punya rumah layak huni untuk keluarganya. Pasalnya, setiap hari rumahnya selalu diterjang banjir pasang.

"Terima kasih, Pak Presiden... Rumah saya direnovasi, air bersih dan MCK sudah ada, jadi lebih nyaman untuk ditinggali bersama anak-anak," katanya.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, presiden ingin daerah-daerah yang dikunjunginya bebas dari miskin ekstrem. Caranya dengan memperbaiki infrastruktur dan bebas dari stunting.

Salah satu syarat terbebas dari stunting adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni seperti sanitasi yang baik dan tersedianya air bersih.

“Pemerintah bantu berikan stimulasi, terus warga gotong royong saling dukung program ini. Sudah diberikan sarana air bersih, dirawat sendiri, Dibikinkan rumah, dijaga biar gak kumuh, kebersihan dijaga sendiri,” kata Hasto.

 

Read More