Jokowi Ajak Pemda Kerja Sama Kendalikan Inflasi di Bawah 5 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan inflasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Ia memprediksi inflasi akan bertambah 1,8 persen.

“Dan ini yang tidak mau. Oleh sebab itu saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat Covid-19. Sehingga inflasi tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5 persen,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/09).

Ia menyebut ada sejumlah kabupaten/kota yang masih menyumbang tinggi terhadap inflasi. Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah setempat segera melakukan intervensi agar inflasi serta dampaknya pada kemiskinan dapat ditekan. Salah satunya dengan mengintervensi kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang melonjak, seperti beras.

“Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian itu naik. Meski hanya Rp 200 atau Rp 500 perak, itu segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota, provinsi yang Bapak Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” ujarnya.

Jokowi juga memerintahkan kepada kepala daerah untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum untuk memberikan bansos kepada masyarakat. “Bahwa dua persen dari dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH, ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat dari penyesuaian harga BBM,” perintahnya.

Presiden Jokowi menyatakan pemda tidak perlu ragu untuk menggunakan dana transfer umum untuk bansos. Sebab, lanjutnya, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai payung hukum.

Selain dana transfer umum, Jokowi juga memerintahkan kepala daerah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam APBD untuk membantu masyarakat. Jokowi menyebut, dua persen dari dana transfer umum kira-kira mencapai Rp 2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp 16,4 triliun. Sementara yang baru digunakan Rp 6,5 triliun.

“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membatasinya dalam bentuk sembako atau uang tunai. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah pesisir, ia menyarankan agar bantuan berupa subsidi solar dan untuk UMKM diberi subsidi bahan baku.

Kenaikan harga bahan pokok ikut merangkak naik, usai Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022. Guna mengatasi dampak inflasi dan kemiskinan akibat kenaikan harga BBM Pemerintah memberikan sejumlah bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lalu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di bawah Rp 3,5 juta dan bantuan subsidi sektor transportasi yang digulirkan pemerintah daerah.