Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Memastikan Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM Pertalite Belum Berlaku Pada Oktober 2024 Tertuang Dalam Permen ESDM

Yogyakarta – Kabar mengenai pembatasan konsumsi BBM Pertalite yang disebut-sebut akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Masyarakat diminta untuk tidak panik atau khawatir, karena hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan tanggal pasti pemberlakuan pembatasan tersebut. Informasi ini juga sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM terbaru.

Pemerintah sangat memahami kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi seperti Pertalite. Oleh karena itu, keputusan mengenai kebijakan tersebut diambil dengan penuh pertimbangan dan akan disosialisasikan lebih lanjut sebelum benar-benar diterapkan. Bahlil menegaskan, jika nantinya kebijakan ini diberlakukan, pemerintah akan memastikan transisi berjalan dengan baik tanpa memberatkan rakyat kecil.

Berita simpang siur yang menyebutkan pembatasan mulai berlaku pada Oktober 2024 dipastikan tidak benar. Pemerintah berkomitmen untuk selalu transparan dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan energi nasional, khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional, terutama dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat secara merata.

Bahlil juga menggarisbawahi bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat. Program subsidi energi, termasuk BBM Pertalite, terus dijaga agar dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Langkah-langkah ini menunjukkan kinerja pemerintah yang konsisten dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat bisa tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum tentu benar. Pemerintah selalu berada di garis depan dalam menjaga kepentingan rakyat dan memastikan bahwa setiap kebijakan diambil dengan matang untuk masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Menkeu Mengatakan Pemerintah Perlu Mengambil Kebijakan Meningkatkan Rasio Perpajakan Sebesar 3% Sesuai UU 1/2022 Sebagai Upaya Peningkatan TKDD Dan BAS Dari Pusat Ke Pemerintah Daerah

Yogyakarta – Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, telah menegaskan pentingnya peningkatan rasio perpajakan sebesar 3% sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 1/2022. Kebijakan ini bukanlah bentuk pemalakan atau penekanan terhadap masyarakat, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Bantuan Alokasi Spesifik (BAS) dari pusat ke pemerintah daerah.

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memperkuat pembangunan daerah yang merata di seluruh Indonesia. Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan setiap daerah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta layanan publik yang lebih baik. Melalui peningkatan rasio perpajakan ini, dana yang terkumpul akan dialokasikan secara adil dan efisien ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Peningkatan pajak ini bukan berarti masyarakat akan dibebani secara berlebihan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap adil, progresif, dan tidak memberatkan. Hasil dari peningkatan pajak ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program kesejahteraan sosial lainnya yang didanai oleh TKDD dan BAS.

bentuk pemalakan hanya akan menyesatkan publik. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Peningkatan rasio perpajakan ini, selain sebagai bagian dari reformasi fiskal, juga merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam membangun bangsa yang lebih maju dan mandiri.

Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini dengan melihat manfaat jangka panjang yang akan dirasakan oleh seluruh daerah. Dengan distribusi anggaran yang lebih merata dan efisien, diharapkan pembangunan di Indonesia akan semakin seimbang, memperkuat stabilitas nasional, dan memperkokoh ekonomi negara di masa depan.

 

Read More

Zulkifli Hasan Mendag Mengatakan Gaya Pemerintahan Prabowo Mengedepankan Manajemen Birokrasi Yang Mengedepan Ketertiban

Yogyakarta – Pernyataan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, mengenai gaya pemerintahan Prabowo yang mirip dengan Orde Baru dalam manajemen birokrasi perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih konstruktif. Ia menegaskan bahwa fokus utama dalam gaya kepemimpinan ini adalah ketertiban fungsional, bukan semata-mata pada gaya otoriter. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mengambil sisi positif dari upaya pemerintah dalam menciptakan tatanan birokrasi yang lebih terstruktur dan efektif.

Selama ini, banyak kritik yang mengarah pada pemerintah dengan anggapan bahwa pendekatan yang diambil bersifat kaku dan otoriter. Namun, dengan pemahaman yang lebih dalam, kita bisa melihat bahwa ketertiban dalam birokrasi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Dalam dunia yang terus berubah, dibutuhkan sistem manajemen yang efisien agar setiap program dan kebijakan pemerintah dapat dijalankan dengan baik.

Prabowo, sebagai pemimpin, memiliki visi untuk membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan birokrasi. Dengan pendekatan yang lebih teratur, diharapkan semua pihak dapat bekerja lebih harmonis dan produktif. Ini tidak hanya mendukung kelancaran proses pemerintahan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya stabilitas nasional. Stabilitas ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan investor, yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian.

Mengambil sisi positif dari setiap kebijakan pemerintah juga akan membantu kita mengurangi ketegangan sosial yang sering muncul akibat kritik yang berlebihan. Dalam hal ini, dukungan publik sangat penting untuk memastikan keberlangsungan program-program pemerintah yang sudah berjalan.

Mari kita bersama-sama melihat dan mendukung upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat kolaborasi dan saling memahami, kita bisa menjaga stabilitas nasional dan menciptakan masa depan yang cerah bagi bangsa ini. Keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada partisipasi aktif kita sebagai masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil.

 

Read More

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim Menegaskan Bahwa Kebijakan Ekspor Sedimen Tidak Akan Mengganggu Lingkungan Sebab Sudah Dibuat Kriteria Khusus

Yogyakarta – Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, menegaskan bahwa kebijakan ekspor sedimen laut telah dipertimbangkan dengan matang dan tidak akan mengganggu lingkungan. Pernyataan ini penting untuk mematahkan berbagai opini negatif yang menyatakan bahwa kebijakan ini bisa berdampak buruk pada ekosistem laut Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam ekspor sedimen laut. Pertama, sedimen yang diekspor harus berada di jalur-jalur pelayaran kapal. Ini berarti, sedimen tersebut tidak berasal dari wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi atau sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kedua, eksplorasi hanya boleh dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, aktivitas pengerukan tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap berada dalam pengawasan ketat.

Selain itu, kandungan mineral sedimen yang diekspor juga dibatasi, tidak boleh lebih dari 9 jenis mineral tertentu. Ini memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bijak dan tidak merusak keseimbangan alam. Setiap eksportir juga diwajibkan memiliki dokumen persetujuan ekspor dan laporan dari surveyor kelautan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah juga membatasi lokasi pengerukan sedimen pada area-area tertentu, seperti Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, dan beberapa wilayah lainnya yang telah dipertimbangkan secara komprehensif. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan serta menjaga keanekaragaman hayati di laut Indonesia.

Kebijakan ekspor sedimen ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dengan kriteria khusus yang ketat dan pengawasan yang terus dilakukan, kebijakan ini justru dapat memberikan manfaat ganda bagi perekonomian dan pelestarian lingkungan.

 

Read More

KKP Telah Mengumumkan Tujuh Lokasi Pengerukan Sedimen Laut Untuk Mendukung Realisasi PP 26/2023 Dan Permendag 23/2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor

Yogyakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan tujuh lokasi pengerukan sedimen laut untuk mendukung realisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penetapan lokasi pengerukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab. Pengerukan sedimen laut bukan hanya untuk kepentingan ekspor, tetapi juga untuk mendukung keselamatan pelayaran, menjaga alur laut, dan mencegah sedimentasi yang berlebihan. Dengan demikian, aktivitas ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Opini negatif yang menyatakan bahwa kebijakan ini akan merusak lingkungan adalah tidak benar dan menyesatkan. Pemerintah melalui KKP telah menetapkan standar operasional yang ketat serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengerukan. Semua aktivitas dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli lingkungan dan masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirancang dengan prinsip keberlanjutan sebagai prioritas utama.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor yang bernilai tambah tinggi. Hasil dari ekspor sedimen laut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pengelolaan yang baik, sektor kelautan akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Keberhasilan KKP dalam menetapkan lokasi pengerukan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga wilayah dan kedaulatan Indonesia. Langkah ini perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar potensi laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, tuduhan miring yang menyerang kebijakan ini dapat dipatahkan dengan fakta dan bukti nyata dari keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan membawa manfaat nyata bagi rakyat dan negara.

 

Read More

Staf Staf Khusus KKP Doni Ismanto Menyatakan Langkah Ekspor Pasir Laut Memiliki Berbagai Manfaat

Yogyakarta – Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto, menegaskan bahwa langkah pemerintah dalam memulai kembali ekspor pasir laut bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan upaya terukur untuk mengatasi sedimentasi yang ada di laut. Pemerintah menyadari bahwa sedimentasi yang berlebihan bisa berdampak negatif bagi lingkungan, terutama terhadap ekosistem laut yang sensitif. Dalam hal ini, pengangkatan pasir laut yang tepat justru menjadi solusi yang baik untuk menjaga kelestarian lingkungan laut sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Di tengah berbagai isu yang berkembang, Doni Ismanto dengan tegas menyampaikan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian mendalam. Pemerintah mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam setiap pengambilan keputusan. Kembali dibukanya keran ekspor pasir laut bukan hanya sekadar untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya laut yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Banyak pihak yang menyuarakan kekhawatiran bahwa ekspor pasir laut dapat merusak ekosistem laut, namun pemerintah memastikan bahwa semua proses pengambilan pasir dilakukan dengan standar yang ketat. Pengawasan intensif dilakukan untuk memastikan tidak ada kerusakan lingkungan yang timbul. Bahkan, langkah ini justru dapat membantu mengurangi sedimentasi yang berlebihan, yang jika dibiarkan, dapat mempengaruhi kualitas perairan dan merusak kehidupan biota laut.

Selain aspek lingkungan, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan ini. Pendapatan dari ekspor pasir laut akan digunakan untuk pembangunan nasional, memperkuat sektor ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah percaya bahwa kebijakan yang diambil ini merupakan win-win solution, di mana kelestarian lingkungan tetap terjaga dan stabilitas ekonomi nasional juga dapat diperkuat.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, sekaligus mematahkan isu-isu negatif yang menyerang. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang diambil, untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak.

 

Read More

Plt Kepala Dinas PPAP DKI Jakarta Menilai Kebijakan Presiden Jokowi Tentang Larangan Promosi Susu Formula Dapat Menurunkan Resiko Diabetes Anak

Yogyakarta – Kebijakan Presiden Jokowi mengenai larangan promosi susu formula mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini dianggap sangat penting untuk kesehatan anak-anak Indonesia, terutama dalam menurunkan risiko diabetes pada anak-anak melalui pemberian ASI eksklusif.

Plt Kepala Dinas PPAP DKI Jakarta menyatakan bahwa ASI eksklusif memiliki banyak manfaat kesehatan yang tidak dapat digantikan oleh susu formula. ASI mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembang optimal, serta mengandung antibodi alami yang membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit. Dengan mendorong pemberian ASI eksklusif, kebijakan ini berkontribusi pada penurunan angka penyakit kronis seperti diabetes pada anak-anak.

Larangan promosi susu formula ini juga bertujuan untuk mengurangi pengaruh pemasaran yang seringkali membuat ibu merasa bahwa susu formula adalah pilihan yang setara atau bahkan lebih baik dari ASI. Padahal, WHO dan berbagai organisasi kesehatan dunia telah menegaskan bahwa ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi, terutama pada enam bulan pertama kehidupannya. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh ibu-ibu lebih akurat dan tidak bias.

Selain manfaat kesehatan, kebijakan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif. Berbagai program edukasi dan sosialisasi telah diluncurkan untuk mendukung ibu-ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Pemerintah juga menyediakan fasilitas dan layanan pendukung, seperti ruang laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang pentingnya ASI eksklusif.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ini.

Secara keseluruhan, larangan promosi susu formula oleh Presiden Jokowi adalah kebijakan yang tepat dan strategis dalam mendukung kesehatan anak-anak Indonesia. Dengan mendorong pemberian ASI eksklusif, risiko penyakit kronis seperti diabetes dapat dikurangi, dan kualitas hidup anak-anak dapat ditingkatkan. Mari kita bersama-sama mendukung kebijakan ini demi masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi penerus bangsa.

 

Read More

Anggota Komisi VIII Menyatakan Bahwa Pembentukan Pansus Angket Haji 2024 Murni Untuk Melakukan Penyelidikan

Yogyakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dilakukan secara profesional dan murni untuk menyelidiki dugaan penyelewengan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Langkah ini menunjukkan komitmen DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan demi kepentingan masyarakat dan peningkatan pelayanan haji.

Pansus Angket Haji 2024 dibentuk sebagai respons atas laporan-laporan yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan haji. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan jemaah haji.

Anggota Komisi VIII menekankan bahwa pembentukan pansus ini bukanlah langkah politis atau upaya untuk menyerang pihak tertentu. Sebaliknya, ini adalah bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari peningkatan fasilitas akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan bagi jemaah. Langkah-langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik.

Namun, di tengah berbagai upaya perbaikan tersebut, DPR tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan membentuk Pansus Angket Haji 2024. Ini adalah bukti bahwa pemerintah dan DPR bekerja secara transparan dan bertanggung jawab dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam proses ini. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang relevan untuk membantu pansus dalam menjalankan tugasnya. Dengan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Komitmen untuk melakukan penyelidikan secara profesional ini juga membantah berbagai opini negatif yang menyebutkan bahwa pembentukan pansus ini hanya untuk mencari kesalahan. Sebaliknya, ini adalah langkah konstruktif untuk memastikan bahwa pelayanan haji semakin baik dan sesuai dengan harapan jemaah.

Dengan demikian, pembentukan Pansus Angket Haji 2024 adalah bukti nyata bahwa DPR dan pemerintah bekerja secara profesional dan transparan demi kepentingan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR dalam mengelola ibadah haji, serta menjaga stabilitas nasional melalui pelayanan yang semakin baik dan akuntabel.

 

Read More

Ekonom Sekaligus Direktur Chelios Bhima Yudhistira Optimis Bahwa Prabowo Mampu Mengelola Kebijakan Fiskal Luar Negeri Dengan Baik

Yogyakarta – Ekonom sekaligus Direktur Chelios, Bhima Yudhistira, menyatakan optimisme tinggi terhadap kemampuan Prabowo Subianto dalam mengelola kebijakan fiskal luar negeri. Menurut Bhima, pandangan visioner Prabowo diyakini dapat membawa perekonomian nasional menuju kemajuan yang lebih signifikan.

Pandangan Bhima didasarkan pada rekam jejak dan pengalaman Prabowo dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan. Prabowo dinilai memiliki kemampuan strategis yang dapat diadaptasi dalam kebijakan fiskal luar negeri, yang esensial untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan proaktif. Langkah-langkah seperti penguatan investasi asing, peningkatan ekspor, dan kerjasama ekonomi internasional telah membuahkan hasil positif. Dengan kepemimpinan Prabowo, diharapkan kebijakan-kebijakan ini akan semakin terarah dan efektif.

Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas dan memiliki visi jelas untuk masa depan Indonesia. Pendekatannya yang pragmatis dan berorientasi hasil diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal luar negeri yang dikelola dengan baik akan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Opini negatif yang meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional perlu dilihat secara objektif. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi meski di tengah tantangan global yang berat. Optimisme Bhima terhadap Prabowo menjadi bukti bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tetap kuat dan beralasan.

Pemerintah juga terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh ekonomi seperti Bhima, kebijakan yang diambil diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi rakyat Indonesia.

Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, kepemimpinan yang visioner dan tegas sangat diperlukan. Prabowo diharapkan mampu membawa Indonesia melewati berbagai tantangan ekonomi dengan bijak dan strategis. Ini adalah momen penting bagi bangsa untuk bersatu dan mendukung langkah-langkah positif pemerintah demi kemajuan bersama.

Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dan mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan membawa manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Patahkan Opini Adian, Kaesang Pengarep Menegaskan Keputusan Tentang Siapa Yang Maju Mewakili PSI Dalam Pilkada Sepenuhnya Dalam Wewenangnya Sebagai Ketum

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul tuduhan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi turut campur tangan dalam penentuan kandidat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Pilkada. Tuduhan ini disampaikan oleh Adian Napitupulu, namun Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dengan tegas membantah klaim tersebut. Menurut Kaesang, keputusan mengenai siapa yang akan maju mewakili PSI dalam Pilkada sepenuhnya merupakan wewenang internal partai dan tidak ada campur tangan dari Presiden Jokowi.

Kaesang menjelaskan bahwa PSI memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas dalam menentukan kandidat untuk Pilkada. Setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat di dalam partai, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan partai. Sebagai Ketua Umum, Kaesang bertanggung jawab penuh atas keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh PSI, termasuk penentuan kandidat.

Pernyataan tegas Kaesang ini menunjukkan bahwa PSI adalah partai yang mandiri dan tidak tunduk pada intervensi pihak eksternal, termasuk dari Presiden Jokowi. Hal ini penting untuk memperkuat citra PSI sebagai partai yang independen dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas politiknya.

Selain itu, bantahan ini juga bertujuan untuk mematahkan opini negatif yang beredar dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Dengan menegaskan bahwa keputusan internal partai tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal, diharapkan masyarakat dapat melihat PSI sebagai partai yang kredibel dan dapat dipercaya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam urusan internal partai politik manapun. Beliau fokus pada tugasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan demikian, tuduhan adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam keputusan PSI adalah tidak berdasar. Keberanian Kaesang dalam mengambil sikap tegas menunjukkan komitmen PSI untuk tetap independen dan profesional. Mari kita dukung upaya-upaya positif ini dan bersama-sama menjaga stabilitas nasional demi kemajuan Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah Menegaskan Bahwa Pengalihan Anggaran Pendidikan Ke Dana Desa Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas Sehingga Wacana Tersebut Dinilai Tak Bisa Dilakukan

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar wacana bahwa anggaran pendidikan akan dialihkan ke dana desa, yang memicu berbagai spekulasi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun, wacana tersebut langsung dibantah oleh Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, yang menegaskan bahwa pengalihan anggaran pendidikan ke dana desa tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mungkin dilakukan.

Menurut Trubus, anggaran pendidikan dan dana desa adalah dua alokasi anggaran yang memiliki tujuan dan peruntukan yang berbeda. Anggaran pendidikan difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. “Tidak ada regulasi atau peraturan yang memungkinkan pengalihan anggaran dari satu sektor ke sektor lain secara sembarangan,” jelas Trubus dalam sebuah wawancara.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menetapkan komitmen yang kuat untuk memprioritaskan pendidikan dan pembangunan desa sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang lebih sejahtera dan merata. Kebijakan ini telah terbukti melalui berbagai program nyata, seperti peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya.

Salah satu capaian besar pemerintahan Jokowi dalam bidang pendidikan adalah peningkatan angka partisipasi sekolah dan perbaikan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini dicapai melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai bantuan pendidikan lainnya yang memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang layak. Selain itu, alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya telah mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di desa-desa, mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Wacana tentang pengalihan anggaran pendidikan ke dana desa tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga menyesatkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan masyarakat dan mengaburkan fokus terhadap pencapaian nyata yang telah diraih pemerintah. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran pendidikan dan dana desa sesuai dengan peruntukan masing-masing demi kesejahteraan masyarakat.

Penting bagi kita semua untuk tetap kritis dan waspada terhadap informasi yang beredar, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Dengan memahami kebijakan yang ada dan tidak terpengaruh oleh wacana-wacana yang tidak jelas, kita dapat bersama-sama mendorong pembangunan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia.

Mari kita bersama-sama menjaga kepercayaan terhadap pemerintah dan mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Bersama kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.

 

Read More

Martha Kusumawardani Ketua PKIP Unair Mengatakan Alasan Pemberhentian Budi Santoso Sebagai Dekan FK UNAIR Dilakukan Atas Kebijakan Internal

Yogyakarta – Baru-baru ini, beredar isu yang menyebutkan bahwa pemberhentian Dr. Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) dilakukan akibat intervensi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, isu ini dibantah tegas oleh Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Unair, Martha Kusumawardani. Martha menegaskan bahwa keputusan tersebut murni merupakan kebijakan internal Unair yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan FK Unair.

Kebijakan pemberhentian Dr. Budi Santoso ini merupakan bagian dari upaya Unair untuk melakukan restrukturisasi dan perbaikan manajemen di FK Unair. Langkah ini diambil setelah melalui berbagai evaluasi dan pertimbangan mendalam untuk memastikan bahwa institusi tersebut dapat terus berkembang dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa. Martha menegaskan bahwa pemberhentian ini tidak ada kaitannya dengan intervensi dari pihak luar, termasuk Kemenkes.

Fokus utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah memastikan bahwa setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia dapat beroperasi secara optimal dan mandiri, tanpa tekanan atau intervensi yang tidak semestinya. Langkah Unair ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat kualitas dan integritas lembaga pendidikan di Indonesia. Presiden Jokowi sendiri telah berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh tingkatan, dan mendukung penuh inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk perbaikan dan penguatan kelembagaan.

Opini negatif yang mencoba mengaitkan pemberhentian ini dengan intervensi Kemenkes hanya bertujuan untuk menciptakan kegaduhan dan merusak citra pemerintah. Faktanya, langkah yang diambil oleh Unair ini menunjukkan adanya komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas dan integritas lembaga pendidikan. Hal ini juga mencerminkan bagaimana pemerintah mendukung otonomi kampus dan mendorong peningkatan standar pendidikan yang lebih tinggi.

Pemerintah Jokowi terus berupaya untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional. Dukungan terhadap lembaga pendidikan tinggi seperti Unair dalam melakukan perbaikan internal adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa keputusan pemberhentian ini adalah bagian dari upaya positif untuk memperbaiki dan memperkuat lembaga pendidikan di Indonesia. Kita perlu terus mendukung kebijakan pemerintah yang proaktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa. Mari bersama-sama membangun pendidikan yang berkualitas dan berintegritas tinggi untuk kemajuan Indonesia.

 

Read More

Ambil Langkah Progresif, Menteri Panrb Mendukung Penuh Kebijakan Serta Peranan Dari Kementerian Luar Negeri Dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi Berdampak

Yogyakarta – Dalam menjaga stabilitas politik nasional, langkah-langkah progresif dan dukungan penuh dari pejabat pemerintah menjadi penting. Hal ini tercermin dari keterlibatan Menteri PANRB yang mendukung kebijakan dan peran dari Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang berdampak. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi demi kesejahteraan masyarakat. Ini tidak hanya menciptakan stabilitas politik, tetapi juga memperkuat citra positif pemerintah di mata publik.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menegaskan fokusnya pada peningkatan kinerja sektor publik, yang merupakan elemen krusial dalam menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan. Dukungan dari Menteri PANRB memberikan dorongan tambahan dalam menjalankan reformasi birokrasi, yang diharapkan akan menghasilkan perubahan positif dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan.

Reformasi birokrasi yang berdampak menjadi salah satu agenda penting dalam pemerintahan Jokowi, yang terus berupaya memperbaiki sistem administrasi pemerintahan guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, upaya ini juga mencerminkan komitmen untuk membangun kerja sama lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan negara.

Keterlibatan Menteri PANRB dalam mendukung reformasi birokrasi menunjukkan koordinasi yang solid antara berbagai lembaga pemerintah, yang esensial untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam sistem administrasi negara. Dengan cara ini, pemerintah Jokowi menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi tantangan struktural yang ada, serta memperkuat fondasi pemerintahan yang efisien dan responsif.

Keberhasilan dalam reformasi birokrasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghasilkan dampak positif bagi stabilitas politik nasional. Dengan memberikan dukungan penuh pada kebijakan dan peran dari Kementerian Luar Negeri, Menteri PANRB memperkuat upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien, serta memperkuat citra positif pemerintah Jokowi di mata publik.

Sebagai contoh nyata dari komitmen pemerintah terhadap reformasi dan peningkatan kinerja birokrasi, langkah-langkah progresif ini menunjukkan bahwa stabilitas politik nasional dapat dicapai melalui upaya konkret dan kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, artikel ini menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi dalam menciptakan stabilitas politik dan memperkuat kinerja positif pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.

 

Read More

Kebijakan Pembawa Keuntungan, Dian Triansyah Djani Stafsus Menlu Mengatakan Ketidak Berpihakan Indonesia Terhadap Hubungan Politik Luar Membuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Lebih Terjamin

Yogyakarta – Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Dian Triansyah Djani, Staf Khusus Menteri Luar Negeri, menegaskan bahwa kebijakan tidak berpihak Indonesia terhadap hubungan politik luar membawa keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi ekonomi dalam membuka peluang investasi dan perdagangan untuk kemajuan Indonesia.

Menurut Dian Triansyah Djani, kebijakan luar negeri yang mengedepankan kepentingan ekonomi nasional telah memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik bagi investor asing. Dengan menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai negara, Indonesia dapat memperluas pasar ekspor dan mendatangkan investasi langsung yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pendekatan yang tidak berpihak dalam diplomasi luar negeri juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara mitra. Dian Triansyah Djani menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah negara yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pernyataan ini juga mencerminkan keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri, yang merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan memastikan ketidakberpihakan dalam hubungan politik luar, pemerintahan Jokowi membangun kepercayaan investor dan menciptakan kepastian hukum yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Reaksi terhadap pernyataan Dian Triansyah Djani terbagi, namun mayoritas kalangan bisnis dan ekonomi menyambut positif pengakuan tersebut. Mereka menilai bahwa pendekatan yang tidak berpihak dalam diplomasi ekonomi adalah strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dalam perekonomian global saat ini.

Sebagai bagian dari strategi ini, Indonesia juga terus berupaya untuk memperkuat kerjasama regional dan multilateral dalam bidang perdagangan dan investasi. Dengan aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional, Indonesia memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam ekonomi global dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, pernyataan Dian Triansyah Djani memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kebijakan luar negeri yang tidak berpihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks politik domestik, hal ini juga memperkuat stabilitas pemerintahan Jokowi dan memperkuat dukungan publik terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambil.

 

Read More

Mendapat Dukungan! Kebijakan larangan bijih mentah timah Jokowi mendapat dukungan dari perusahan tambang timah

Yogyakarta – Jokowi berencana bakal melakukan larangan ekspor pada bijih mentah timah seperti yang sudah dilakukan terhadap nikel dan lainnya. Rencana Jokowi tersebut mendapat dukungan dari para pengusaha tambang timah yang menyatakan siap mematuhi aturan tersebut.

Hanya butuh waktu 2 tahun untuk melakukan investasi terkait pembuatan fasilitas hilirisasi dengan biaya yang relatif murah berada di angka miliaran.

Dukungan perusahaan tambang timah tersebut dikemukakan oleh Ridwan Djamaluddin Dirjen Minerba Kementerian ESDM. 

Ridwan menjelaskan investasi untuk hilirisasi timah sendiri sudah mulai dipersiapkan oleh para pengusaha. Menurutnya, investasi untuk hilirisasi timah setidaknya untuk menjadi timah solder dinilai mudah dilakukan.

Dia mencontohkan satu fasilitas pemurnian ingot timah menjadi timah solder hanya butuh waktu pembangunan selama 2 tahun. Investasinya hanya sekitar Rp 300-400 miliar.

Ridwan melanjutkan untuk larangan ekspor timah sendiri masih dikaji terkait pemberlakuan rencana ini belum diketahui pasti masih menunggu keputusan oleh Jokowi.

Kapan kebijakan ini berlaku, dia pun belum tahu, semua menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

 

Read More

Pilihan Sulit! Jokowi terpaksa ambil kebijakan sulit demi tekan laju Inflasi nasional supaya tidak melambung tinggi

Yogyakarta – Jokowi nampaknya harus menghadapi pilihan sulit terkait pengambilan keputusan terkait impor beras sebanyak 1,2 juta ton. Jokowi mengatakan keputusan tersebut sebenarnya sangat berat bagi dirinya sebab sebentar lagi lahan pertanian Indonesia akan mengalami puncak panen padi.

Tapi Jokowi mengatakan langkah tersebut harus dia ambil karena inflasi yang terjadi di pasaran cukup tinggi sehingga membebani masyarakat. Jokowi mengatakan inflasi bisa tinggi karena stok yang tersedia di Bulog sangat terbatas dan tidak cukup untuk menunggu hingga masa panen raya.

Stok beras yang berada di Bulog untuk saat ini hanya berkisar 600 ribu ton sedangkan untuk stok cadangan beras aman ada di 1,2 juta ton.

Jokowi menyebutkan kalau beras hasil impor tersebut bakal didistribusikan kepada seluruh wilayah yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Jokowi berharap setelah keputusan berat ini diambil bisa menurunkan angka inflasi yang sudah ada.

 

Read More

Terus Peduli! Jokowi terus kucurkan dana bantuan sosial demi berikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai wujud kepedulian negara terhadap rakyatnya

Yogyakarta – Jalaluddin Ahli kebijakan publik memberikan apresiasi kepada Jokowi terkait kelanjutan program bantuan sosial. Pasalnya Jokowi terus berkomitmen memberikan Bansos kepada masyarakat miskin meski PPKM telah di cabut.

Jalaluddin mengatakan bahwa selain pemberian Bansos Jokowi juga perlu mendorong penyelesaian masalah ekonomi lewat membuka lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin.

Jokowi dinilai sangat serius dalam mengatasi permasalahan ekonomi rakyat. Hal tersebut terbukti dari masifnya Jokowi merealisasikan program bantuan untuk masyarakat.

Jokowi memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tetap akan dilanjutkan, meski kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir.

Selain itu, kata dia, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk. Jokowi juga menjamin negara akan tetap memberikan intensif pajak.

 

Read More

Presiden Minta Jajaran Hati-hati Ambil Kebijakan di Tengah Ketidakpastian Global

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan di tengah ketidakpastian global yang memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia dan meningkatkan kekhawatiran akan risiko resesi. Presiden mengungkapkan telah ada 28 negara yang meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Arahan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

“[Sebanyak] 14 sudah masuk dan 14 dalam proses. Tentu ini magnitude-nya lebih besar daripada krisis di tahun ’98, di mana krisis di tahun ‘98 itu di beberapa negara ASEAN. Nah tentu Bapak Presiden juga mengingatkan untuk mengambil kebijakan secara berhati-hati,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian mengungkapkan, IMF juga telah memangkas proyeksi ekonomi global tahun 2022 dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen.

“Beberapa risiko yang perlu diperhatikan, antara lain terkait dengan perubahan iklim di mana terkait dengan perubahan iklim terjadi gelombang panas dan kebakaran hutan, yaitu di Eropa, cuaca ekstrem termasuk di Amerika, permukaan air laut dan banjir, juga terkait kekeringan dan krisis pangan,” imbuhnya.

Airlangga menyampaikan, dari sisi eksternal Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat. Meski nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga enam persen, namun relatif masih lebih kuat dibandingkan sejumlah negara, seperti Kanada, Swiss, Nepal, Malaysia, Thailand, dan Inggris.

“Walaupun terjadi goncangan, namun indikator eksternal kita relatif kuat. Volatility index kita sekitar 30,49 atau dalam range indikasi 30. Kemudian terkait dengan level indeks Exchange Market Pressure (EMP) kita juga di angka 1,06 atau di bawah 1,78; demikian pula juga dengan perbandingan credit default swap (CDS) kita yang relatif lebih rendah dari Meksiko, Turki, Brazil, dan Afrika Selatan,” ujarnya.

Dari internal, lanjut Airlangga, ekonomi Indonesia juga relatif kuat ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Airlangga pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 dapat mencapai 5,2 persen.

“Dari internal ekonomi kita relatif kuat karena kita punya domestic market dan sekarang konsumsi itu menjadi bagian daripada pertumbuhan ekonomi, apalagi diprediksi di tahun depan pun pertumbuhan ekonomi kita antara 4,8 sampai 5,2 (persen). Jadi tentu berbagai lembaga yang memprediksi tersebut melihat bahwa Indonesia relatif kuat,” pungkasnya.

 

Read More

Kebijakan Maritim Presiden Jokowi Dinilai Mampu Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen tinggi mendorong potensi maritim Tanah Air untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif yang dihadirkan manciptakan dampak positif besar bagi masyarakat. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Djanib Achmad menilai, Jokowi memiliki visi besar dalam membawa kemajuan bagi Tanah Air. 

Salah satunya dengan memanfaatkan dengan maksimal segala kekayaan kelautan nasional. “Sehingga ini kebijakan yang bagus, mudah-mudahan dengan ini dengan adanya program Indonesia sebagai poros maritim dunia itu membuka cakrawala baru kita bahwa ternyata ekspektasi ekonomi itu di laut,” kata Djanib, Sabtu (17/9/2022).

Dia memaparkan, lewat kebijakan tersebut akan mengangkat hajat hidup para warga yang tinggal di pesisir. Lantaran dengan itu dapat memperlacar serta mengefisiensikan pengiriman distribusi logistik antar wilayah.

Lebih lanjut Djanib mengatakan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan kebijakan yang tepat. Karenanya, dia optimistis bisa sudah teralisasi, otomatis akan membawa perekonomian Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. 

“Karena kita punya potensi. Kalau itu terjadi maka eksekusi APBN dan APBD harus mengarah ke sana," sambung Djanib. 

Dia menilai melalui kebijakan tersebut tidak hanya membawa kabar positif pada peningkatan kesejahteraan. Namun imbas daripada itu juga turut menekan angka kemiskinan.

 

Read More

Jokowi: Belajar dari Pandemi, Kita Harus Hati-hati Ambil Kebijakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalau dunia belum benar-benar pulih dari krisis akibat pandemi. Jokowi mewanti-wanti masyarakat untuk siap menghadapi tantangan baru.

Hal itu diungkap Jokowi dalam sambutannya di Rakernas PAN. Jokowi memberikan sambutan melalui video tapping yang ditayangkan di acara penutupan rakernas PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022).

"Ketum PAN zulhas, dan seluruh jajaran pengurus PAN baik pusat, wilayah dan daerah. Hadirin yg berbahagia, saat ini dunia berada dalam posisi yang sangat sulit. Global betul-betul berada dalam kondisi yang tidak mudah, dunia belum pulih betul dari krisis kesehatan akibat pandemi lalu, sudah muncul konflik perang sehingga kita harus bersiap menghadapi berbagai tantangan tantangan baru dan juga mengatasi ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi dan ancaman krisis keuangan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar tetap hati-hati untuk mengambil setiap kebijakan saat ini. Dia bicara pentingnya persatuan dalam menghadapi suasana ketidakpastian di masa mendatang.

"Belajar dari menghadapi pandemi COVID-19 kita harus waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan yang terpenting kita harus bersatu dalam menghadapi ketidakpastian di masa mendatang agar bangsa kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan RI memiliki momentum pulih lebih cepat terutama di sektor perekonomian. Untuk itu, dia juga berpesan momentum ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan.

"Kita memiliki momentum untuk pulih lebih cepat perekonomian kita tumbuh sangat baik, kwartal kedua tahun 2022 bahkan tumbuh mencapai 5,44%, neraca perdagangan kita juga surplus 27 bulan berturut-turut, ini yang harus dijaga betul agar kinerja yang terus dapat ditingkatkan," katanya.

"Untuk itulah kita harus terus membangun infrastruktur di berbagai daerah memperkuat sistem pertahanan pangan, melakukan reformasi struktural, memulai realisasi industri dan mengembangkan ekosistem ekonomi hijau serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," lanjut Jokowi.

 

Read More