Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim Menegaskan Bahwa Kebijakan Ekspor Sedimen Tidak Akan Mengganggu Lingkungan Sebab Sudah Dibuat Kriteria Khusus

Yogyakarta – Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, menegaskan bahwa kebijakan ekspor sedimen laut telah dipertimbangkan dengan matang dan tidak akan mengganggu lingkungan. Pernyataan ini penting untuk mematahkan berbagai opini negatif yang menyatakan bahwa kebijakan ini bisa berdampak buruk pada ekosistem laut Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam ekspor sedimen laut. Pertama, sedimen yang diekspor harus berada di jalur-jalur pelayaran kapal. Ini berarti, sedimen tersebut tidak berasal dari wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi atau sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kedua, eksplorasi hanya boleh dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, aktivitas pengerukan tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap berada dalam pengawasan ketat.

Selain itu, kandungan mineral sedimen yang diekspor juga dibatasi, tidak boleh lebih dari 9 jenis mineral tertentu. Ini memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bijak dan tidak merusak keseimbangan alam. Setiap eksportir juga diwajibkan memiliki dokumen persetujuan ekspor dan laporan dari surveyor kelautan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah juga membatasi lokasi pengerukan sedimen pada area-area tertentu, seperti Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, dan beberapa wilayah lainnya yang telah dipertimbangkan secara komprehensif. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan serta menjaga keanekaragaman hayati di laut Indonesia.

Kebijakan ekspor sedimen ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dengan kriteria khusus yang ketat dan pengawasan yang terus dilakukan, kebijakan ini justru dapat memberikan manfaat ganda bagi perekonomian dan pelestarian lingkungan.