Narasi Yang Mengatakan DPR RI Meminta Untuk Memeriksa Presiden Jokowi Karena Diduga Terlibat Dalam Kasus Korupsi Timah Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar informasi yang menyebutkan bahwa DPR RI meminta untuk memeriksa Presiden Jokowi terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi timah. Namun, narasi ini dengan tegas dapat dinyatakan sebagai hoaks. Hingga saat ini, tidak ada permintaan resmi dari DPR RI untuk memeriksa Presiden Jokowi terkait isu tersebut.

Penyebaran informasi yang tidak benar ini hanya bertujuan untuk merusak citra Presiden dan pemerintah. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan isu negatif yang menyerang, pemerintah tetap konsisten bekerja untuk kepentingan rakyat. Tuduhan semacam ini merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai pencapaian nyata yang telah diraih di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Faktanya, Presiden Jokowi bersama jajarannya terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Salah satu contoh nyata adalah penguatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta lembaga-lembaga pengawasan lainnya dalam memerangi praktik-praktik korupsi. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjalankan program reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

Hoaks seperti ini hanya menciptakan keresahan di masyarakat dan merusak stabilitas nasional. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Sebaiknya, setiap berita yang diterima harus terlebih dahulu diverifikasi melalui sumber-sumber yang resmi dan terpercaya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, pemerintah tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Berbagai program infrastruktur, bantuan sosial, dan reformasi ekonomi yang dicanangkan Presiden Jokowi telah memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, jelas bahwa tuduhan keterlibatan Presiden dalam kasus korupsi timah adalah tidak benar. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan stabilitas negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman Menyatakan Bahwa Hingga Kini Tidak Ada Bukti Keterlibatan Presiden Jokowi Dan Keluarga Dalam Kasus Korupsi PT Timah Yang Merugikan Negara Hingga Rp 271 Triliun

Yogyakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan bahwa hingga kini tidak ada bukti keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dalam kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Pernyataan ini penting untuk mematahkan berbagai hoax yang beredar di masyarakat dan memperkuat citra positif kepemimpinan Presiden Jokowi.

Isu-isu yang mengaitkan Presiden Jokowi dan keluarganya dengan kasus korupsi PT Timah adalah bentuk serangan yang tidak berdasar dan bertujuan untuk merusak reputasi serta kredibilitas pemerintah. Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Selama ini, Presiden Jokowi konsisten mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Berbagai lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian terus diperkuat untuk memberantas korupsi di semua tingkatan. Presiden Jokowi juga tidak segan-segan untuk menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan korupsi, tanpa pandang bulu.

Selain itu, Presiden Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bukti nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya ini didukung oleh pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas dari korupsi.

Boyamin Saiman dari MAKI menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Presiden Jokowi dan keluarganya dalam kasus korupsi PT Timah. Pernyataan ini diharapkan dapat mengklarifikasi dan meluruskan informasi yang salah, serta menenangkan masyarakat dari kekhawatiran yang tidak perlu.

Masyarakat diimbau untuk lebih kritis dalam menerima informasi dan selalu memverifikasi kebenaran berita dari sumber yang terpercaya. Penyebaran hoax hanya akan merusak stabilitas dan menciptakan keresahan yang tidak perlu.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan citra positif kepemimpinan Presiden Jokowi semakin kuat di mata masyarakat. Pemerintah tetap berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas nasional.

 

Read More

Mendapat Dukungan! Kebijakan larangan bijih mentah timah Jokowi mendapat dukungan dari perusahan tambang timah

Yogyakarta – Jokowi berencana bakal melakukan larangan ekspor pada bijih mentah timah seperti yang sudah dilakukan terhadap nikel dan lainnya. Rencana Jokowi tersebut mendapat dukungan dari para pengusaha tambang timah yang menyatakan siap mematuhi aturan tersebut.

Hanya butuh waktu 2 tahun untuk melakukan investasi terkait pembuatan fasilitas hilirisasi dengan biaya yang relatif murah berada di angka miliaran.

Dukungan perusahaan tambang timah tersebut dikemukakan oleh Ridwan Djamaluddin Dirjen Minerba Kementerian ESDM. 

Ridwan menjelaskan investasi untuk hilirisasi timah sendiri sudah mulai dipersiapkan oleh para pengusaha. Menurutnya, investasi untuk hilirisasi timah setidaknya untuk menjadi timah solder dinilai mudah dilakukan.

Dia mencontohkan satu fasilitas pemurnian ingot timah menjadi timah solder hanya butuh waktu pembangunan selama 2 tahun. Investasinya hanya sekitar Rp 300-400 miliar.

Ridwan melanjutkan untuk larangan ekspor timah sendiri masih dikaji terkait pemberlakuan rencana ini belum diketahui pasti masih menunggu keputusan oleh Jokowi.

Kapan kebijakan ini berlaku, dia pun belum tahu, semua menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

 

Read More

Tidak Pernah Ragu! Jokowi bakal tetap jalankan kebijakan larangan ekspor bijih mentah mineral Indonesia meski dikeroyok ramai – ramai

Yogyakarta – Jokowi menegaskan bahwa Indonesia masih tetap melakukan larangan ekspor bijih mentah mineral demi kemajuan bangsa. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tidak takut untuk terus melakukan larangan ekspor meski ditekan negara lain.

Menurut Jokowi kebijakan larangan ekspor ini merupakan upaya mewujudkan Indonesia menjadi bangsa besar dan maju dengan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara optimal. 

Jokowi mencontohkan saat menghentikan ekspor nikel pada 2020 Indonesia digugat Uni Eropa dan kalah. Meski begitu, Indonesia tak bergeming dan terus menggulirkan kebijakan larangan ekspor nikel. 

Juni tahun ini, Jokowi berencana menghentikan ekspor Bauksit. Sebelumnya, 90% ekspor bauksit lari ke China. Jokowi bahkan mengaku siap bila harus menghadapi potensi adanya gugatan dari China.

Selanjutnya secara bertahap, Jokowi akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya. 

Dirinya membuktikan, penghentian ekspor bahan mentah mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia. Itu, kata Jokowi, tampak dari nilai ekspor. Ekspor bahan mentah nikel terakhir meraup Rp 17 T. 

Sementara setelah diolah sebagai bahan jadi dan setengah jadi, kini ekspor nikel mencapai Rp 450 T. 

 

Read More

Bidik Target Selanjutnya! Jokowi membidik melarang ekspor mentah timah dan tembaga

Yogyakarta – Jokowi tengah membidik target larangan ekspor bijih mentah setelah berhasil melakukan larangan ekspor bijih mentah nikel, bauksit, batubara. Larangan ekspor dalam bentuk bijih mentah merupakan upaya dari jokowi untuk menerapkan hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA).

Jokowi bakal membidik larangan ekspor bijih mentah bagi timah dan tembaga yang bakal segera dilaksanakan. Harapan dengan rencana larangan bijih mentah timah dan tembaga ini bisa terus mendorong industri hilirisasi seta peningkatan ekonomi lebih baik.

Hilirisasi Jadi Prioritas Investasi Presiden menegaskan, hilirisasi sumber daya alam juga merupakan salah satu prioritas investasi di Indonesia, untuk menyambut ekonomi baru di masa depan. Karenanya, Indonesia juga akan mengambil peran dalam transisi ke energi bersih, guna berkontribusi dalam penurunan emisi karbon untuk mengurangi pemanasan global. 

Dengan berbagai dampak positif dan kepercayaan dari negara-negara lain yang berhasil diraih Indonesia usai Presidensi G20 lalu, Jokowi menegaskan bahwa momentum tersebut harus digunakan untuk merebut peluang investasi ekonomi hijau. Misalnya seperti investasi dalam hal pengembangan ekosistem mobil listrik, energi baru terbarukan (EBT), kawasan Industri hijau, serta industri hemat energi yang ramah lingkungan. 

Jokowi tengah membidik larangan bijih mentah baru, yakni timah dan tembaga bakal segera berlaku setelah bauksit. Kalau kamu setuju adanya larangan ekspor bijih mentah ini?

 

Read More

Jokowi Temukan Harta Karun Kedua RI

Semenjak Joko Widodo mengesahkan UU 3 Tahun 2020 tentang mineral dan tambang batu bara pada 10 juni 2020 serta berlaku sejak disahkannya UU tersebut. Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, karena larngan melakukan ekspor mentah bahan mineral.

Kemudian membuat negara mendapatkan keuntungan yang besar atau 'durian runtuh' dari sektor nikel. Hal ini atas upaya pemerintah memberlakukan pemberhentian ekspor bijih nikel dan melaksanakan kegiatan ekspor nikel dengan nilai tambah melalui proses hilirisasi di dalam negeri.

Tak cukup di nikel saja, ke depan pemerintah juga akan memberlakukan hal yang serupa kepada hasil tambang mineral lainnya seperti timah, tembaga dan juga bauksit. Bahkan yang sudah tertera akan dilakukan penyetopan ekspor dan wajib hilirisasi adalah sektor tambang bauksit.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, pada 2021 harga bijih bauksit sekitar US$ 24 - US$ 30 per ton atau sekitar Rp 469.323 per ton. Hal itu menyumbang pendapatan negara sebesar US$ 628 juta atau setara dengan Rp 9,8 triliun (asumsi kurs Rp 15.646 per US$) dengan penjualan sebanyak 23 juta ton bijih bauksit.

Potensi penambahan pendapatan negara bisa melesat hingga delapan kali lipat dari hilirisasi bauksit menjadi alumina. Penerimaan negara diperkirakan bisa melejit delapan kali lipat karena dengan asumsi harga alumina kini sekitar US$ 200 - US$ 300 per ton.

"Dengan harga bijih bauksit itu kira-kira US$ 24 - US$ 30 per ton itu kemarin tahun 2021. Kita menjual sekitar 23 juta ton itu sekitar US$ 628 juta. Itu sedemikian rupa, begitu angka ini akan melesat apabila kita berhasil menjadi alumina dari bijih bauksit dalam proses smelter bauksit grade alumina," paparnya dalam program Mining Zone Pada Kamis.

Menurutnya, angka ini bisa kembali melambung bila Indonesia bisa memprosesnya lagi menjadi aluminium. Apalagi, lanjutnya, harga aluminium kini sudah mencapai sekitar US$ 2.000 per ton.

"Kemudian, terlebih lagi alumina diolah menjadi aluminium harga jualnya melesat hingga US$ 200 per ton. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan negara," pungkasnya.

Dia menyebut, produksi bijih bauksit RI pada 2021 menyentuh angka 25,8 juta ton. Namun, dari total produksi tersebut, sebanyak 23,2 juta ton bijih bauksit diekspor ke luar negeri. Sedangkan untuk diserap smelter dalam negeri hanya sebesar 2,6 juta ton.

Padahal, saat ini ada empat smelter bauksit yang beroperasi dengan kapasitas penyerapan 10,5 juta ton bauksit

 

Read More

Presiden Jokowi Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung

Presiden Joko Widodo atau Jokowi Kamis pagi, 20 Oktober 2022, mengecek proyek smelter berteknologi Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt Furnace yang dikerjakan PT Timah Tbk. Jokowi ingin smelter ini membuat komoditas tambang timah bisa meniru hilirisasi yang sudah dilakukan pada nikel.

"Kami harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera ikuti seperti yang kami lakukan di nikel," kata Jokowi di lokasi proyek di Bangka Belitung, Kamis, 20 Oktober 2022.

Kepala negara menyebut proyek smelter ini akan rampung November. "Ini menunjukkan keseriusan kita dalam hilirisasi timah, nikel sudah, jadinya semuanya akan saya ikuti (proses hilirisasinya)," kata Jokowi.

Sebelumnya, PT Timah juga sudah menargetkan proyek smelter berteknologi TSL Ausmelt Furnace ini kelar dan beroperasi bulan depan, November 2022. Operasional smelter tersebut diproyeksikan bisa menambah efisiensi di kisaran 25 persen sampai 34 persen.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Abdullah Umar menjelaskan perkembangan proyek Ausmelt Furnace telah mencapai 97 persen pada September 2022. Proyek yang diperkirakan menyerap investasi US$80 juta tersebut bakal memiliki kapasitas sebesar 40.000 ton crude tin per tahun.

Proyek Ausmelt Furnace menjadi smelter pertama yang dimiliki PT Timah dalam beberapa dekade terakhir. Abdullah mengatakan smelter tersebut dilengkapi dengan teknologi terbaru dengan kemampuan mengolah atau melebur konsentrat bijih timah dengan kadar paling Kecil 40 persen atau kategori low grade.

“Smelter kami saat ini hanya bisa melakukan peleburan untuk konsentrat bijih timah dengan kadar 70 persen. Artinya dengan smelter baru akan jadi lebih efisien. Tentunya ini bagian dari upaya kami untuk memperdalam bisnis ke penambangan primer,” kata dia, dikutip dari Bisnis.com.

 

Read More

Jokowi Sudah Bulat: Nanti Kita Setop Lagi Ekspor Timah

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali melontarkan pernyataan tegas mengenai pelarangan ekspor mineral mentah. Setelah sukses dengan pelarangan ekspor bijih nikel, ke depan yang akan dilarang ekspornya adalah timah.

Jokowi mengatakan bahwa pada masa awal pelarangan ekspor nikel banyak orang-orang yang berkomentar tidak setuju dan meminta pemerintah untuk berhati-hati, karena nilai ekspor negara bisa anjlok karena memberhentikan ekspor bijih nikel tersebut.

Namun nyatanya, setelah larangan ekspor bijih nikel disetop dan Indonesia menggalakkan hilirisasi nikel di dalam negeri untuk mendapatkan hasil ekspor dengan nilai tambah, justru pendapatan negara dari ekspor hilirisasi nikel menjadi bertambah.

"Dulu ekspor nikel hanya mentahan, sekarang ada industri smelter. Dan harus kita paksa. Dulu nikel kita setop ramai, orang datang siapa saja menyampaikan hati-hati ekspor bisa anjlok karena memberhentikan ekspor nikel ini," ungkap Jokowi dalam agenda UOB Economic Outlook 2022, Kamis (29/9/2022).

Jokowi mencatat, lewat pelarangan ekspor bijih nikel menjadi ekspor melalui proses hilirisasi, pendapatan negara melejit signifikan dari yang sebelumnya hanya US$ 1,1 miliar atau Rp 15 triliunan pada tahun 2017-an menjadi US$ 20,9 miliar atau Rp 360 miliar pada tahun 2021.

"Meloncat dari Rp 15 triliun ke Rp 360 triliun, itu baru nikel. Nanti kita setop lagi timah, tembaga. Setop lagi ekspor barang-barang mentahan," ungkap dia.

"Hilirisasi jangan sampai berpuluh-puluh tahun menjual komoditas saja, kini setop tapi satu-satu tidak barengan," tandas Jokowi.

 

Read More