Tidak Gentar! Jokowi menyatakan menolak pemaksaan negara uni eropa terkait ekspor bahan mentah Indonesia

Yogyakarta – Pemimpin negara – negara Uni Eropa pernah menemui Jokowi meminta untuk Indonesia membuka kembali ekspor bijih mineral mentah. Pada pertemuan tersebut Jokowi mengatakan bahwa dirinya sekarang tidak bisa memberikan ekspor bijih mineral mentah.

Penolakan tersebut bukan berarti Indonesia tidak terbuka dengan kerja sama perdagangan dan ekonomi tapi karena tidak suka didikte serta dipaksa. Jokowi mengatakan jika ingin membeli bijih mineral Indonesia silahkan bangun ekosistemnya atau ikut berinvestasi.

Jokowi berharap BUMN bisa menggandeng kerja sama dengan investor dari eropa karena peluangnya sangat besar. Eropa membutuhkan bahan mineral yang dimiliki Indonesia guna membangun sistem energi ramah lingkungan.

Jokowi menginkan dengan terbukanya peluang investasi tersebut bisa meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu Jokowi terus menekankan betapa pentingnya hilirisasi untuk kemajuan dan kekuatan ekonomi Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa nilai manfaat dari hilirisasi nikel telah memberikan nilai tambah hingga 76 kali lipat bila dibanding dengan menjual bijih mentah. Pada pertengahan tahun 2023 ini Jokowi berencana akan melakukan larangan ekspor bijih mentah bauksit.

 

Read More

Mencontoh Tiongkok! Jokowi menegaskan Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton tapi juga pemain

Yogyakarta – Jokowi terus mendukung upaya pertumbuhan industri hilirisasi mineral tambang dan batubara Indonesia supaya lebih kokoh. Semua itu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih baik dari hasil kepemilikan sumber daya alam.

Jokowi membandingkan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bisa melakukan penambahan nilai suatu produk. RRT itu mampu mengolah rumput laut menjadi produk karagenan yang memiliki harga jual lebih tinggi, padahal mereka tidak memiliki sumber rumput laut.

Indonesia tidak boleh kalah dari negara – negara seperti RRT dan yang lain dalam memaksimalkan pemanfaatan SDA. Mereka mampu mensejahterakan rakyatnya dengan melakukan pemberian nilai tambah terhadap produk yang dimiliki, mereka mampu mengelolanya di dalam negeri.

Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya mulai dari hasil hutan, pertanian, kelautan dan pertambangan yang tersebar hampir diseluruh penjuru negeri. Jangan biarkan kita hanya menjadi penonton terhadap pengerukan SDA tanpa bisa ikut menikmati manisnya hasil dari pengelolaan SDA kita sendiri.

Maka Jokowi meminta kepada seluruh sektor untuk bisa membantu mensukseskan program tersebut, terutama bidang perbankan.

 

Read More

Bidik Target Selanjutnya! Jokowi membidik melarang ekspor mentah timah dan tembaga

Yogyakarta – Jokowi tengah membidik target larangan ekspor bijih mentah setelah berhasil melakukan larangan ekspor bijih mentah nikel, bauksit, batubara. Larangan ekspor dalam bentuk bijih mentah merupakan upaya dari jokowi untuk menerapkan hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA).

Jokowi bakal membidik larangan ekspor bijih mentah bagi timah dan tembaga yang bakal segera dilaksanakan. Harapan dengan rencana larangan bijih mentah timah dan tembaga ini bisa terus mendorong industri hilirisasi seta peningkatan ekonomi lebih baik.

Hilirisasi Jadi Prioritas Investasi Presiden menegaskan, hilirisasi sumber daya alam juga merupakan salah satu prioritas investasi di Indonesia, untuk menyambut ekonomi baru di masa depan. Karenanya, Indonesia juga akan mengambil peran dalam transisi ke energi bersih, guna berkontribusi dalam penurunan emisi karbon untuk mengurangi pemanasan global. 

Dengan berbagai dampak positif dan kepercayaan dari negara-negara lain yang berhasil diraih Indonesia usai Presidensi G20 lalu, Jokowi menegaskan bahwa momentum tersebut harus digunakan untuk merebut peluang investasi ekonomi hijau. Misalnya seperti investasi dalam hal pengembangan ekosistem mobil listrik, energi baru terbarukan (EBT), kawasan Industri hijau, serta industri hemat energi yang ramah lingkungan. 

Jokowi tengah membidik larangan bijih mentah baru, yakni timah dan tembaga bakal segera berlaku setelah bauksit. Kalau kamu setuju adanya larangan ekspor bijih mentah ini?

 

Read More

Jokowi Perintahkan Hilirisasi Tambang Tetap Berjalan untuk Tingkatkan Ekonomi Indonesia

 

Joko Widodo terus mendorong jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan tambang yang dimiliki Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat. Jokowi meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.

“Enggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, enggak. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh,” ujar Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta.

Kepala Negara mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah, pada tahun 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar AS atau Rp300 triliun lebih.

Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia kalah dalam kasus tersebut, Jokowi mengingatkan jajarannya agar melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit.

“Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada,” tegasnya.

“Seperti kasus nikel ini, dari Rp20 triliun melompat ke lebih dari Rp300 triliun sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Ini yang kita arah,” lanjutnya.

Jokowi pun menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.

“Negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada menteri ‘Terus, tidak boleh berhenti’.

 

Read More

Sikap Pemberani Jokowi Tetap Lanjutkan Program Hilirisasi Pantang Menyerah

Jokowi melayangkan kata-kata tegas atas kekalahan Indonesia oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia diketahui kalah gugatan di WTO karena persoalan kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri.

Meski kalah gugatan nikel di WTO itu, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan.

"Kita dibawa ke WTO, baru dua bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan bahan mentah, itu lah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Yang paling penting, kata Jokowi, Indonesia harus menjadi negara berani dalam mengambil keputusan dan tidak takut atas tekanan dari negara lain. Dengan berani ambil keputusan, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dari lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045.

Seperti yang diketahui, Indonesia kalah gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya: Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan, keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Maka, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body. "Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Indonesia melakukan banding," ungkap Arifin.

Adapun final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada 20 Desember 2022.

Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

 

Read More

Jokowi Temukan Harta Karun Kedua RI

Semenjak Joko Widodo mengesahkan UU 3 Tahun 2020 tentang mineral dan tambang batu bara pada 10 juni 2020 serta berlaku sejak disahkannya UU tersebut. Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, karena larngan melakukan ekspor mentah bahan mineral.

Kemudian membuat negara mendapatkan keuntungan yang besar atau 'durian runtuh' dari sektor nikel. Hal ini atas upaya pemerintah memberlakukan pemberhentian ekspor bijih nikel dan melaksanakan kegiatan ekspor nikel dengan nilai tambah melalui proses hilirisasi di dalam negeri.

Tak cukup di nikel saja, ke depan pemerintah juga akan memberlakukan hal yang serupa kepada hasil tambang mineral lainnya seperti timah, tembaga dan juga bauksit. Bahkan yang sudah tertera akan dilakukan penyetopan ekspor dan wajib hilirisasi adalah sektor tambang bauksit.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, pada 2021 harga bijih bauksit sekitar US$ 24 - US$ 30 per ton atau sekitar Rp 469.323 per ton. Hal itu menyumbang pendapatan negara sebesar US$ 628 juta atau setara dengan Rp 9,8 triliun (asumsi kurs Rp 15.646 per US$) dengan penjualan sebanyak 23 juta ton bijih bauksit.

Potensi penambahan pendapatan negara bisa melesat hingga delapan kali lipat dari hilirisasi bauksit menjadi alumina. Penerimaan negara diperkirakan bisa melejit delapan kali lipat karena dengan asumsi harga alumina kini sekitar US$ 200 - US$ 300 per ton.

"Dengan harga bijih bauksit itu kira-kira US$ 24 - US$ 30 per ton itu kemarin tahun 2021. Kita menjual sekitar 23 juta ton itu sekitar US$ 628 juta. Itu sedemikian rupa, begitu angka ini akan melesat apabila kita berhasil menjadi alumina dari bijih bauksit dalam proses smelter bauksit grade alumina," paparnya dalam program Mining Zone Pada Kamis.

Menurutnya, angka ini bisa kembali melambung bila Indonesia bisa memprosesnya lagi menjadi aluminium. Apalagi, lanjutnya, harga aluminium kini sudah mencapai sekitar US$ 2.000 per ton.

"Kemudian, terlebih lagi alumina diolah menjadi aluminium harga jualnya melesat hingga US$ 200 per ton. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan negara," pungkasnya.

Dia menyebut, produksi bijih bauksit RI pada 2021 menyentuh angka 25,8 juta ton. Namun, dari total produksi tersebut, sebanyak 23,2 juta ton bijih bauksit diekspor ke luar negeri. Sedangkan untuk diserap smelter dalam negeri hanya sebesar 2,6 juta ton.

Padahal, saat ini ada empat smelter bauksit yang beroperasi dengan kapasitas penyerapan 10,5 juta ton bauksit

 

Read More

Jokowi Dikeroyok Kalah RI di WTO

Presiden Joko Widodo tak gentar pelarangan ekspor bahan mentah, termasuk nikel, dibawa ke mekanisme tuntutan organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO). Bahkan, Presiden bilang, nggak apa-apa jika Indonesia memang harus kalah di WTO.

Seperti diketahui, Indonesia tengah menghadapi tuntutan 'dispute settlement' di WTO. Yaitu, keberatan atas kebijakan bahan mentah (raw materials) Indonesia oleh Uni Eropa.

Berawal dari pelarangan ekspor bijih nikel oleh Jokowi sejak 1 Januari 2020. Yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Komplain oleh Uni Eropa ke WTO diajukan pada 22 November 2022. Disebutkan, Uni Eropa mengklaim bahwa pembatasan ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994.

Indonesia juga dituding memberikan subsidi yang dilarang atau tidak sesuai dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian SCM.

Pada 6 Desember 2019, AS mengajukan ikut dalam konsultasi.

Lalu, pada 14 Januari 2021, Uni Eropa mengajukan pembentukan panel oleh Dispute Settlement Body (DSB/ Badan Penyelesaian Sengketa).

Dan, pada pertemuan tanggal 22 Februari 2021, DSB membentuk panel. Dan, Brasil, Kanada, China, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, China Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, juga Amerika Serikat mengajukan penggunaan hak sebagai pihak ketiga.

Pada tanggal 1 November 2021, Ketua Panel menginformasikan DSB bahwa, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sejauh ini dan setelah berkonsultasi dengan para pihak, panel akan mengeluarkan laporan akhirnya kepada para pihak pada kuartal terakhir tahun 2022.

Jokowi sendiri tampaknya yakin Indonesia akan kalah dalam dispute keroyokan tersebut.

"Nggak perlu takut setop ekspor nikel. Dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan kelihatannya kita juga kalah di WTO. Nggak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang,"  kata Jokowi saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022 CNBC Indonesia bersama INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

"Tapi kalah pun nggak apa-apa, industrinya sudah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola dan nilai tambah ada di dalam negeri," kata Jokowi.

 

Read More

Presiden Jokowi: Tidak Bisa Lagi Kita Ekspor Bahan Mentah

Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengekspor bahan-bahan mentah tanpa melakukan hilirisasi industri di dalam negeri sebelum mengekspor barang jadi ke luar negeri.

Jokowi mengingatkan, setelah sukses melakukan hilirisasi industri nikel, bukan tidak mungkin ia akan menyetop ekspor bahan mentah lain seperti bauksit, tembaga, dan timah.

"Ini yang kita semuanya harus sadar tidak bisa lagi kita sudah berpuluh-puluh tahun ekspor bahan mentah," kata Jokowi saat memberi arahan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) provinsi se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (23/8/2022).

"Sudah berulang-ulang kali saya sampaikan jangan kaget nanti saya setop bauksit, jangan kaget nanti saya setop tembaga, jangan kaget nanti saya setop timah, jangan kaget nanti saya setop yang biasanya kita ekspornya raw material," ujar dia.

Jokowi mengeklaim, setelah menyetop ekspor nikel mentah, nilai ekspor yang diperoleh Indonesia justru tumbuh berkali-kali lipat.

Ia menyebutkan, nilai ekspor nikel awalnya hanya ada di angka 1,1 miliar dollar AS atau setara Rp 16 triliun.

Namun, pada 2021 nilai ekspor nikel telah melonjak menjadi 20,8 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 306 triliun.

"Nikel ini nanti pada akhirnya orang mungkin 35 sampai 40 milliar dolar AS kita dari sini karena turunan-turunannya belum rampung," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, hal itu turut meningkatkan posisi neraca dagang Indonesia, dengan China misalnya, yang defisit 7,7 miliar dollar AS pada 2012 menjadi defisit 2,4 miliar dolar AS pada 2021. 

"Tahun ini, saya pastikan (neraca perdagangan) kita dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) plus, surplus," kata Jokowi.

Ia menambahkan, pengusaha-pengusaha Indonesia tidak perlu takut dengan adanya penghentian ekspor karena mereka dapat bekerja sama dengan pengusaha dari luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia.

"Karena apa, takut semuanya bahwa ekspor raw material kita akan kita hentikan, dan enggak ada pilihan mereka, mau tidak mau mereka pasti ke sini, bikin industrusinya di sini, nah itu ajak join," ujar Jokowi.

 

Read More