Optimalisasi Peluang, Bahlil Lahadalia: Perpanjangan Masa Kontrak PT Freeport Indonesia Setelah Pemerintah Selesai Melakukan Revisi PP 91/2021 Tentang Minerba Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Negara

Yogyakarta -- Keputusan untuk memperpanjang masa kontrak PT Freeport Indonesia menjadi sorotan penting, terutama setelah pemerintah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 91/2021 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor tambang yang memiliki potensi besar.

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Koordinator Bidang Investasi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, telah mengambil langkah-langkah taktis untuk mengoptimalkan peluang dalam konteks ini. Perpanjangan masa kontrak PT Freeport Indonesia menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam memperkuat sektor pertambangan Indonesia.

Revisi PP 91/2021 membawa perubahan signifikan dalam regulasi pertambangan, termasuk dalam hal perpanjangan kontrak pertambangan. Dengan demikian, memperpanjang masa kontrak PT Freeport Indonesia setelah revisi ini dapat dilihat sebagai langkah yang sesuai dengan peraturan yang baru.

Keputusan ini juga mengindikasikan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Melalui perpanjangan kontrak ini, diharapkan akan tercipta kerangka kerja yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemerintah maupun perusahaan.

Selain meningkatkan pendapatan negara, perpanjangan kontrak ini juga dapat memberikan stabilitas dan kepastian bagi investasi dalam sektor pertambangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong investasi lebih lanjut dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, langkah Bahlil Lahadalia untuk memperpanjang masa kontrak PT Freeport Indonesia setelah pemerintah menyelesaikan revisi PP 91/2021 adalah langkah yang strategis dan sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan potensi sektor pertambangan Indonesia. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

 

Read More

Membuahkan Hasil! Program hilirisasi yang digagas Jokowi membuat Indonesia memanen buah manis berupa peningkatan nilai dari hasil ekspor nikel mencapai Rp 519 T pada tahun 2022

Yogyakarta – Pada tahun 2022 Jokowi mengeluarkan kebijakan yang membuat dunia internasional tercengang yakni larangan ekspor bijih mentah nikel. Jokowi melarang ekspor bijih mentah nikel dari Indonesia ke seluruh negara dunia, membuat perdebatan WTO.

Bijih nikel hanya boleh diekspor ketika sudah dilakukan pengolahan oleh Indonesia melalui hilirisasi yang sudah ada. Kebijakan hilirisasi Jokowi tersebut sekarang sudah terlihat hasilnya untuk Indonesia dan positif.

Hingga akhir 2022 Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor bijih nikel yang sudah kelola lewat hilirisasi menjadi US$ 33,8 M atau Rp 519 T. keberhasilan karena tekad dan komitmen Jokowi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi industri untuk mineral tambang.

Keberhasilan Jokowi dalam melakukan hilirisasi mineral tambang tersebut patut kita dukung terus dan apresiasi. Bahkan semejak Jokowi menjabat Indonesia telah berhasil melakukan ekspor besi dan baja barang jadi tidak lagi berupa bijih mentah.

Hingga tahun 2026 Indonesia berpeluang menarik investasi sebesar US$ 31,9 M untuk membangun industri baterai listrik tanah air.

 

Read More

Kemenangan! Jokowi siap menghadapi gugatan Uni Eropa di pengadilan WTO terkait larangan ekspor bijih mineral mentah oleh Indonesia

Yogyakarta – Indonesia sedang terus berjuang untuk mengajukan banding kepada pengadilan organisasi perdagangan dunia (WTO).  Banding tersebut merupakan bentuk pembelaan terhadap kedaulatan Indonesia di depan mata umum dunia.

Indonesia sempat dinyatakan kalah oleh pengadilan WTO yang diajukan oleh Uni Eropa karan larangan ekspor bijih mentah Minerba. Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak takut terhadap gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa.

Jokowi menegaskan bahwa pihaknya bakal terus memperjuangkan nasib Indonesia di depan mata dunia internasional. 

Muhammad Toha Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan PERHAPI menyampaikan bahwa ada dua 'senjata' Indonesia dalam mengajukan banding gugatan WTO atas nikel.

Pertama memang melakukan larangan ekspor bijih mentah nikel untuk mengamankan stok nasional. Kedua bahwa Indonesia berupaya melakukan konservasi lingkungan dengan menjaga tidak adanya pertambangan yang massif.

Jokowi percaya bahwa Indonesia bakal menang dalam sidang di WTO tersebut supaya bisa meningkatkan ekonomi nasional.

 

Read More

Menekan Impor! Jokowi meminta agar proyek gasifikasi batu bara Dimethyl Ether (DME) di Sumatera Selatan dipercepat

Yogyakarta – Jokowi terus mendorong Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk melakukan percepatan investasi di bidang pengolahan gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME). Tujuan dari percepatan investasi tersebut adalah untuk menekan jumlah impor liquid petroleum gas (LPG).

Melihat hal ini Jokowi berupaya untuk melakukan penggantian ketergantungan impor LPG tersebut dengan pengolahan batu bara menjadi gas dalam bahasa ilmiahnya Dimethyl Ether (DME). Maka dari itu Jokowi mendorong Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk melakukan percepatan investasi Dimethyl Ether (DME).

Bahlil menuturkan, Jokowi ingin percepatan investasi gasifikasi batu bara menjadi DME sebagai pengganti Liquid Petroleum Gas (LPG).

Jokowi berharap dengan adanya investasi hilirisasi batubara tersebut bisa membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik lagi. Pasalnya, ini penting untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) RI yang mencapai 6-7 juta ton per tahunnya.

Bahlil mengatakan, salah satu tantangan dalam proyek ini yaitu terkait perhitungan karbon yang dihasilkan dari proyek ini, termasuk rencana perdagangan karbon yang akan dilakukan di pasar bursa.

 

Read More

Dukung subtitusi! Jokowi bakal mendorong percepatan investasi pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti liquid petroleum gas (LPG)

Yogyakarta – Jokowi terus berupaya untuk membuat Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor salah salah satunya liquid petroleum gas (LPG). Berdasarkan data Indonesia mengimpor sejumlah 6 -7 juta ton LPS setiap tahunya untuk menutup kebutuhan dalam negeri.

Melihat hal ini Jokowi berupaya untuk melakukan penggantian ketergantungan impor LPG tersebut dengan pengolahan batu bara menjadi gas dalam bahasa ilmiahnya Dimethyl Ether (DME). Maka dari itu Jokowi mendorong Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk melakukan percepatan investasi Dimethyl Ether (DME).

Bahlil menuturkan, Jokowi ingin percepatan investasi gasifikasi batu bara menjadi DME sebagai pengganti Liquid Petroleum Gas (LPG).

Investasi pengembangan pengolahan gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) merupakan salah satu cara hilirisasi Minerba yang diterapkan Jokowi. Jokowi berharap dengan adanya investasi hilirisasi batubara tersebut bisa membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik lagi.

 

Read More

Mendapat Dukungan! Kebijakan larangan bijih mentah timah Jokowi mendapat dukungan dari perusahan tambang timah

Yogyakarta – Jokowi berencana bakal melakukan larangan ekspor pada bijih mentah timah seperti yang sudah dilakukan terhadap nikel dan lainnya. Rencana Jokowi tersebut mendapat dukungan dari para pengusaha tambang timah yang menyatakan siap mematuhi aturan tersebut.

Hanya butuh waktu 2 tahun untuk melakukan investasi terkait pembuatan fasilitas hilirisasi dengan biaya yang relatif murah berada di angka miliaran.

Dukungan perusahaan tambang timah tersebut dikemukakan oleh Ridwan Djamaluddin Dirjen Minerba Kementerian ESDM. 

Ridwan menjelaskan investasi untuk hilirisasi timah sendiri sudah mulai dipersiapkan oleh para pengusaha. Menurutnya, investasi untuk hilirisasi timah setidaknya untuk menjadi timah solder dinilai mudah dilakukan.

Dia mencontohkan satu fasilitas pemurnian ingot timah menjadi timah solder hanya butuh waktu pembangunan selama 2 tahun. Investasinya hanya sekitar Rp 300-400 miliar.

Ridwan melanjutkan untuk larangan ekspor timah sendiri masih dikaji terkait pemberlakuan rencana ini belum diketahui pasti masih menunggu keputusan oleh Jokowi.

Kapan kebijakan ini berlaku, dia pun belum tahu, semua menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

 

Read More

Siap Melawan! Jokowi tidak akan mundur terkait rencana pelarangan ekspor bijih mentah bauksit pada juni 2023, siap hadapi gugatan Tiongkok di WTO

 

Yogyakarta – Pada bulan Juni 2023 nanti Jokowi bakal memberlakukan larangan ekspor bijih mentah bauksit sesuai dengan janjinya di akhir tahun 2022. Jokowi sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan larangan ekspor bijih mentah bauksit di World Trade Organization (WTO).

Berdasarkan data dari kemenperindag menyatakan bahwa 90% bijih bauksit Indonesia selama ini di ekspor ke Tiongkok. Pihak Tiongkok sampai saat ini belum melakukan reaksi terkait rencana Jokowi melakukan pelarang bijih bauksit tersebut.

Tapi Jokowi sudah mempersiapkan diri bilamana memang Tiongkok mengajukan gugatan terkait larangan ekspor di WTO. Jokowi menyatakan siap menghadapi apapun yang terjadi ketika larangan ekspor bijih mentah diberlakukan, tapi hal in demi mendukung industri hilirisasi dalam negeri.

Jokowi berharap dengan adanya larangan ekspor bijih mentah bauksit tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia dengan melakukan pengolahan dalam negeri. Jokowi juga berkeinginan supaya Indonesia menjadi negara pengekspor prodak jadi dari pengolahan bauksit yakni berupa alumunium yang harga lebih mahal dibanding bijih bauksit mentah.

 

Read More

Tidak Pernah Ragu! Jokowi bakal tetap jalankan kebijakan larangan ekspor bijih mentah mineral Indonesia meski dikeroyok ramai – ramai

Yogyakarta – Jokowi menegaskan bahwa Indonesia masih tetap melakukan larangan ekspor bijih mentah mineral demi kemajuan bangsa. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tidak takut untuk terus melakukan larangan ekspor meski ditekan negara lain.

Menurut Jokowi kebijakan larangan ekspor ini merupakan upaya mewujudkan Indonesia menjadi bangsa besar dan maju dengan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara optimal. 

Jokowi mencontohkan saat menghentikan ekspor nikel pada 2020 Indonesia digugat Uni Eropa dan kalah. Meski begitu, Indonesia tak bergeming dan terus menggulirkan kebijakan larangan ekspor nikel. 

Juni tahun ini, Jokowi berencana menghentikan ekspor Bauksit. Sebelumnya, 90% ekspor bauksit lari ke China. Jokowi bahkan mengaku siap bila harus menghadapi potensi adanya gugatan dari China.

Selanjutnya secara bertahap, Jokowi akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya. 

Dirinya membuktikan, penghentian ekspor bahan mentah mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia. Itu, kata Jokowi, tampak dari nilai ekspor. Ekspor bahan mentah nikel terakhir meraup Rp 17 T. 

Sementara setelah diolah sebagai bahan jadi dan setengah jadi, kini ekspor nikel mencapai Rp 450 T. 

 

Read More

Maju Terus Pantang Mundur! Jokowi tegaskan tidak takut terkait gugatan negara eropa kepada Indonesia di WTO

Yogyakarta – Jokowi menekan kepada para menterinya untuk tidak takut dan tidak mundur dalam mengambil kebijakan melarang ekspor bahan mentah. Jokowi mengatakan keputusan terkait kebijakan larangan ekspor tersebut sudah sangat tepat demi kemajuan Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan negara – negara eropa di WTO. Jokowi akan terus berupaya mengajukan banding supaya Indonesia menang dan mengelola mineralnya dalam negeri.

Jokowi menyatakan jika Indonesia takut dan mundur selamanya kita tidak bakal menjadi negara yang maju. Jokowi menyatakan dengan melakukan pelarangan ekspor bijih mentah mineral tersebut bakal lebih menguntungkan Indonesia.

Pasalnya jika bijih mentah mineral tersebut bisa diolah di dalam negeri bakal membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Meningkatkan nilai investasi dalam negeri yang bakal meningkatkan kekuatan ekonomi negara.

Jokowi menyatakan sejak Indonesia menghentikan ekspor bijih mentah Nikel nilai ekspor naik menjadi Rp 450 T dari sebelumnya hanya Rp 17 T, besarnya angka tersebut bisa dibayangkan berapa kali lipat itu.

Pada Juni 2023 mendatang Jokowi kembali melakukan langkah penghentian ekspor bijih mentah kali ini Bauksit.

 

Read More

Tidak Gentar! Jokowi menyatakan menolak pemaksaan negara uni eropa terkait ekspor bahan mentah Indonesia

Yogyakarta – Pemimpin negara – negara Uni Eropa pernah menemui Jokowi meminta untuk Indonesia membuka kembali ekspor bijih mineral mentah. Pada pertemuan tersebut Jokowi mengatakan bahwa dirinya sekarang tidak bisa memberikan ekspor bijih mineral mentah.

Penolakan tersebut bukan berarti Indonesia tidak terbuka dengan kerja sama perdagangan dan ekonomi tapi karena tidak suka didikte serta dipaksa. Jokowi mengatakan jika ingin membeli bijih mineral Indonesia silahkan bangun ekosistemnya atau ikut berinvestasi.

Jokowi berharap BUMN bisa menggandeng kerja sama dengan investor dari eropa karena peluangnya sangat besar. Eropa membutuhkan bahan mineral yang dimiliki Indonesia guna membangun sistem energi ramah lingkungan.

Jokowi menginkan dengan terbukanya peluang investasi tersebut bisa meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu Jokowi terus menekankan betapa pentingnya hilirisasi untuk kemajuan dan kekuatan ekonomi Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa nilai manfaat dari hilirisasi nikel telah memberikan nilai tambah hingga 76 kali lipat bila dibanding dengan menjual bijih mentah. Pada pertengahan tahun 2023 ini Jokowi berencana akan melakukan larangan ekspor bijih mentah bauksit.

 

Read More

Konsisten! Jokowi tetap melarang adanya ekspor produk bijih mentah mineral yang ada di Indonesia

Yogyakarta – Tampak Jokowi masih terus konsisten untuk melakukan larangan ekspor bijih mentah hasil mineral tambang secara langsung. Jokowi masih akan terus melanjutkan kebijakan terkait hilirisasi guna memberikan nilai tambah dan memperkuat ekonomi Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak mundur terkait kebijakan hilirisasi meski sedang berhadapan dengan gugatan. Gugatan tersebut diterima Indonesia pada forum perdagangan dunia World Trade Organization (WTO).

Jokowi mendorong untuk kepada para pengusaha muda untuk bisa memiliki unit usaha pertambangan guna memperkuat posisi ekonomi Indonesia. Jokowi berharap dengan adanya unit tambang milik pengusaha muda ini nantinya akan membuat perputaran uangnya tidak lari ke negara lain.

Jokowi sedang berencana untuk melakukan larangan ekspor bijih mentah bauksit, tembaga, timah, hingga emas akan ikut dilarang ekspor juga seperti komoditas nikel. Jokowi optimis dengan adanya hillisasi ini bisa meningkat ekonomi Indonesia.

Selain meningkatnya ekonomi juga bakal memperbesar peluang lowongan pekerjaan yang bisa dihasilkan dari adanya pabrik baru.

 

Read More

Bidik Target Selanjutnya! Jokowi membidik melarang ekspor mentah timah dan tembaga

Yogyakarta – Jokowi tengah membidik target larangan ekspor bijih mentah setelah berhasil melakukan larangan ekspor bijih mentah nikel, bauksit, batubara. Larangan ekspor dalam bentuk bijih mentah merupakan upaya dari jokowi untuk menerapkan hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA).

Jokowi bakal membidik larangan ekspor bijih mentah bagi timah dan tembaga yang bakal segera dilaksanakan. Harapan dengan rencana larangan bijih mentah timah dan tembaga ini bisa terus mendorong industri hilirisasi seta peningkatan ekonomi lebih baik.

Hilirisasi Jadi Prioritas Investasi Presiden menegaskan, hilirisasi sumber daya alam juga merupakan salah satu prioritas investasi di Indonesia, untuk menyambut ekonomi baru di masa depan. Karenanya, Indonesia juga akan mengambil peran dalam transisi ke energi bersih, guna berkontribusi dalam penurunan emisi karbon untuk mengurangi pemanasan global. 

Dengan berbagai dampak positif dan kepercayaan dari negara-negara lain yang berhasil diraih Indonesia usai Presidensi G20 lalu, Jokowi menegaskan bahwa momentum tersebut harus digunakan untuk merebut peluang investasi ekonomi hijau. Misalnya seperti investasi dalam hal pengembangan ekosistem mobil listrik, energi baru terbarukan (EBT), kawasan Industri hijau, serta industri hemat energi yang ramah lingkungan. 

Jokowi tengah membidik larangan bijih mentah baru, yakni timah dan tembaga bakal segera berlaku setelah bauksit. Kalau kamu setuju adanya larangan ekspor bijih mentah ini?

 

Read More

Jokowi tidak gentar! Pelaksanaan program hilirisasi terkait bahan mineral tambang dan batubara terus dijalankan

Yogyakarta – Jokowi menegaskan arah kebijakan terkait hilirisasi industri mineral bahan tambang tetap konsisten. Hilirisasi tersebut bertujuan mempercepat Indonesia menjadi negara maju.

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan ini tercermin dari realisasi investasi asing sepanjang 2022 yang paling banyak masuk ke sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan Peralatannya sebesar US$ 11 miliar. Sedangkan posisi kedua masuk ke sektor pertambangan sebesar US$ 5,1 miliar.

Tapi, ia memastikan, fokus hilirisasi ke depannya tidak hanya pada sektor pertambangan seperti mineral, dan batubara saja, melainkan juga akan mencakup sektor minyak, gas bumi perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan sehingga barang-barang dari sektor itu tidak lagi bisa dijual mentahan nantinya.

Bahlil menekankan, kebijakan investasi yang mengarah pada hilirisasi ini tidak lagi bisa ditawar-tawar, sebab Indonesia harus menjadi negara maju. Ia mengakui banyak pertentangan dari berbagai pihak di dalam maupun luar negeri dari arah kebijakan investasi Jokowi ini.

Dengan kebijakan hilirisasi ini, Bahlil optimistis Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Sebab, lapangan pekerjaan yang tercipta dari investasi itu akan semakin berkualitas dengan tingkat upah yang semakin meningkat.

 

Read More

Pantang Mundur! Jokowi Bertekad Akan Terus Melakukan Hilirisasi Industri Hasil Mineral Tambang

Yogyakarta – Jokowi mengatakan bahwa dirinya terus berkomitmen untuk melakukan program hilirisasi industri hasil mineral tambang. Adanya hilirisasi industri ini tentu akan memberikan lompatan besar terhadap kemajuan negara.

Kita tidak boleh mundur, tidak boleh gentar untuk mengelola kekayaan alam milik Indonesia secara mandiri. Semua ini demi kedaulatan negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Meski Indonesia kalah dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.

Pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu Jokowi mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara. Sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

Seperti yang dikatakan Soekarno pada tahun 1965 Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Selain itu, Soekarno juga mendorong negara untuk memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain. lanjut Jokowi

 

Read More

Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Memberikan Apresiasi Kepada Jokowi Terkait Pelarangan Ekspor Bijih Mentah Minerba, Pelarangan Ekspor Bijih Mentah Minerba Mendorong Industri Smelter dalam Negeri Lebih Berkembang

Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) memberikan apresiasi kepada Jokowi terkait keberanian memberlakukan larangan ekspor bijih mentah bahan tambang. Pasalnya dengan adanya larangan tersebut turut memberikan dorongan terhadap industri smelter di Indonesia jadi lebih berkembang.

Selain itu bila larangan ekspor bijih mentah ini konsisten dan dilanjutkan oleh penerus Jokowi kelak tentu ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Perbedaan harga penjualan bijih mentah dengan bijih setengah jadi memiliki perbedaan sangat jauh.

Meski ketika kita ingin mendapatkan lebih harus mengeluarkan anggaran atau modal itu bukan sebuah masalah. Karena semua itu akan berdampak positif ke Indonesia sendiri, dengan jual mencari selisih saja bisa mengamankan devisa negara.

Selain devisa juga membuka peluang kerja kepada masyarakat Indonesia menjadi semakin besar. Industry smelter itu tidak bisa hanya dijalankan oleh sedikit orang, pasti membutuhkan banyak tenaga kerja dan berbagai bidang keahlian.

Memang sudah waktunya Indonesia menaikkan harga tawar terkait penjualan bijih mineral yang ada di Indonesia dengan adanya smelter.

 

Read More

Tegas!!! Jokowi Tolak Segala Campur Tangan Asing Terkait Regulasi Ekspor SDA Indonesia

Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia dalam hal ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Jokowi mengatakan Indonesia tak mau dipaksa untuk mengekspor sumber daya mentah yang dapat diolah di dalam negeri. 

"Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa," kata Jokowi di Grha Sabha Pramana, UGM, Sleman

Adapun pemerintah tengah mengejar target hilirisasi SDA. Setelah melarang ekspor nikel ore atau bijih nikel, pemerintah mengemukakan bakal melarang ekspor mineral mentah lainnya. Dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi menyinggung rencana pemerintah untuk menyetop keran ekspor bauksit hingga tembaga. 

Pada KTT ASEAN-Uni Eropa, Jokowi juga menyebut Indonesia telah mempertegas posisinya bahwa dalam kerja sama antarnegara, pemerintah tidak sekadar ingin maju bersama, tapi setara. Dengan demikian, kata dia, tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya untuk dipaksakan ke pihak lain.

Di sisi lain menurut Jokowi, Indonesia berpeluang menjadi lumbung pangan dan energi dunia. Apalagi energi hijau saat ini sangat dibutuhkan dunia. Melalui program hilirisasi atas sumber daya alam yang dimiliki, kata Jokowi, Indonesia berpeluang menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri.

"Semua itu harus diperjuangkan dalam percaturan politik internasional, politik global, dan juga diperkuat oleh kapasitas internal di dalam negeri," kata Jokowi. 

Awal Desember lalu, Jokowi mengungkapkan ada upaya ekspor bijih nikel paksa setelah Indonesia menyetop pengiriman komoditas tersebut dalam bentuk ore atau mentah. Ekspor paksa itu muncul selepas Uni Eropa menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

“Dulu zaman VOC, zaman kompeni, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini, muncul lagi ekspor paksa,” kata Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022. 

Indonesia kalah gugatan larangan ekspor bijih nikel dalam final panel report dari WTO yang keluar per 17 Oktober 2022. Kebijakan Indonesia dianggap telah melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994. Namun, Indonesia akan mengajukan banding. 

Jokowi menekankan bijih nikel yang dilarang ekspor tersebut adalah kekayaan alam Tanah Air. Karena itu, dia mempertanyakan alasan kewenangan pemerintah Indonesia terhadap kekayaan alamnya sendiri digugat oleh negara-negara lain. "Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Lho ini barang kita kok," ujar dia.

Read More

Langkah Tepat Jokowi Kelola SDA Indonesia, Buat Banyak Negara Tergantung dengan Indonesia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kaget saat mendapati fakta banyak negara yang tergantung ke Indonesia. Menyusul, banyaknya komoditas tambang yang menjadi rebutan negara-negara di dunia.

"Oh ini tergantung, tergantung, tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga," kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum 2022 di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi mencatat, setidaknya terdapat tiga komoditas tambang unggulan yang menjadi buruan negara asing. Pertama, adalah batu bara yang digunakan sebagai sumber pembangkit listrik untuk berbagi kegiatan industri.

"Begitu batu bara kita stop dua minggu saja, yang telpon ke saya banyak sekali," ujar Jokowi.

Kedua, Crude Palm Oil atau CPO. Diketahui, CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum mengalami pemurnian.

"Begitu kita stop (ekspor CPO), ya karena saya harus setop. Banyak pertanyaan dari luar dari IMF dari Bank Dunia, kenapa setop," ucap Jokowi.

Ketiga, Nikel. Nikel adalah salah satu logam mineral yang banyak ditemukan di kerak bumi dengan warna dasar putih keperakan, mengkilap, dan cukup keras.

Nikel merupakan hasil tambang yang memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia. Tak heran, harga nikel terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

"Ini sudah beberapa kali saya cek. Siapa sih yang bergantung (Nikel) kepada kita. Ternyata banyak sekali," ucap Jokowi.

Oleh karena itu, pemerintah terus gencar mendorong hilirisasi industri di sektor tambang. Hal ini demi meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia.

"Kita harus bisa mendesign negara lain tergantung kepada kita. Harus. Jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang," ucap Jokowi.

Mengutip data Trade Map tahun 2021, China, India, Amerika Serikat hingga Uni Eropa memiliki ketergantungan terhadap produk-produk komoditas unggulan Indonesia. Tercatat, ketergantungan China terhadap produk batubara Indonesia mencapai USD 22,7 miliar. Impor produk bijih besi China dari Indonesia juga mencapai USD 13,1 miliar.

Selain itu, China juga mengimpor CPO senilai USD 6,7 miliar, tembaga senilai USD 972 juta dan produk nikel sebesar USD 240,3 juta.

Begitu juga dengan India yang sangat bergantung pada produk batubara, CPO, karet dan Timah asal Indonesia. Masing-masing nilai impor India dari Tanah Air yakni USD 6,3 miliar (batu bara), USD 4 miliar (CPO), USD 323 juta (karet) dan USD 247 juta (timah).

Sementara itu produk Indonesia yang menjadi andalan Amerika Serikat yakni produk karet, CPO, produk perikanan dan produk kayu. Negeri Paman Sam ini tahun 2021 mengimpor produk karet senilai USD 2,4 miliar, CPO sebesar USD 2,1 miliar, produk perikanan USD 1,4 juta dan USD 1 miliar produk kayu.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyambangi Istana Negara, Jakarta. Pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku akan melakukan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai hilirasi bauksit.

“Hari ini hilirisasi mengenai bauksit. Jadi timah akan coba dibenahi agar bisa memberikan hasil optimal karena dia mempengaruhi dampak lingkungan yang luar biasa kerusakannya,” kata Zulhas kepada awak media di Istana Negara Jakarta.

Zulhas mendorong, rapat hari ini bisa menghasilkan hasil yang optimal dari problem yang tengah dibenahi. Sebab, konsen utama pemerintah saat ini adalah bagaimana cara untuk menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan. 

“Jadi harus diberikan hasil yang optimal, lagi dipelajari. Bauksit itu harus ada hilirisasi, kalau enggak lingkungan kita akan sangat terganggu, tidak memberikan nilai tambah yang tinggi,” jelas Zulhas.

Selain bauksit, Zulhas juga akan membahas terkait hilirisasi nikel yang rencananya akan dieksekusi tahun depan. Menurut dia, alasannya senada dengan bauksit, semua demi energi ramah lingkungan yang tidak dapat ditawar.

“Tidak ada pilihan, harus, oleh karena itu kemungkiann nanti ada motor listrik, energi tenaga air, jadi dibahas, tapi akan dibahas lebih lanjut lagi,” ucap Ketum PAN ini menandaskan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan berhenti menjalankan kebijakan hilirisasi bahan tambang meskipun saat ini Indonesia kalah gugatan di WTO terkait ekspor nikel. Bahkan Jokowi meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.

"Enggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, enggak. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di Jakarta.

Kepala Negara mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai USD 1,1 miliar. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah, pada tahun 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi USD 20,8 milia atau Rp 300 triliun lebih.

Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski Indonesia kalah dalam kasus tersebut,  Jokowi mengingatkan jajarannya agar melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit.

"Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada," tegasnya.

"Seperti kasus nikel ini, dari Rp 20 triliun melompat ke lebih dari Rp 300 triliun sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Ini yang kita arah," lanjutnya.

Jokowi menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.

"Negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada menteri 'Terus, tidak boleh berhenti'. Tidak hanya berhenti di nikel tetapi terus yang lain," pungkasnya.

 

Read More

Prestasi Baru!!!! Hanya di Era Jokowi Minerba Mampu Menyumbang 1/3 PNBP dari total Target PNBP 2023 sebesar Rp 433 T

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mencapai Rp 150 triliun sampai pada bulan November 2022.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyebutkan bahwa target PNBP sektor energi pada tahun 2023 ini mencapai Rp 443 triliun, adapun baru sampai pada November 2022 ini sepertiga PNBP atau Rp 150 triliun sudah berhasil diperoleh dari sektor pertambangan.

"Fakta saja, kemarin saya dengar Ibu Menkeu (Sri Mulyani) target 2023 penerimaan PNBP 443 triliun kalau tidak salah. Kami di Minerba sampai November ini sudah Rp 150 triliun lebih jadi kira-kira sepertiga dari PNBP itu datangnya dari sektor ini," terang Ridwan kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Dikutip Senin (5/11/2022).

Dengan perolehan capaian itu, kata Ridwan, itu artinya sektor pertambangan menjadi sektor penghasil devisa yang besar. Maka dari itu, ia terus memantau supaya PNBP dari sektor ini bisa semakin meningkat khususnya menghindari terjadinya penambangan ilegal yang saat ini diketahui sedang marak. "Kalau ada pertambangan ilegal, negara rugi karena tidak ada PNBP dan lingkungan rusak tidak ada yang tanggung jawab," ungkap Ridwan.

Ridwan tidak menampik bahwa realitanya terdapat bekingan di pertambangan ilegal tersebut. Namun untuk di Jawa Tengah pihaknya belum memiliki data spesifik atas bekingan tersebut.

Seperti yang diketahui, adanya bekingan ngeri pertambangan di wilayah Jawa Tengah terbongkar karena cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di twitternya yang mengatakan adanya bekingan ngeri di tambang ilegal merespons netizen terkait penindakan tambang ilegal tersebut.

Ridwan menyetakan, bahwa selama pengalamannya, jika ada laporan mengenai tambang ilegal beserta bekingannya pihaknya selalu mengambil tindakan tegas. "Kalo saya pengalaman kalaupun ada yang dilaporkan membekingi biasanya saya tanya aja siapa bekingnya, mana nomor teleponnya, saya telpon biasanya juga bisa kok gitu gitu," ungkap Ridwan.

Menurut Ridwan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menaruh perhatian khusus atas maraknya pertambangan ilegal ini. Ia berharap, Kepala Daerah seperti Gubernur, Wali Kota dan Kepala Dinas juga memberikan perhatian dan tidak melakukan pembiaran atas maraknya pertambangan ilegal di wilayahnya.

Ia pun berharap masyarakat terus aktif memantau. "Itu biasanya kami tindaklanjuti inspektur tambang kami di daerah-daerah juga bekerja cepat. Contoh kasus yang di Klaten, Jawa Tengah ini tanggal 30 November dan 1 Desember tim inspektur tambang Minerba Kementerian ESDM sudah turun ke lapangan," ungkap Ridwan.

 

Read More

Jokowi Perintahkan Hilirisasi Tambang Tetap Berjalan untuk Tingkatkan Ekonomi Indonesia

 

Joko Widodo terus mendorong jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan tambang yang dimiliki Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat. Jokowi meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.

“Enggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, enggak. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh,” ujar Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta.

Kepala Negara mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah, pada tahun 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar AS atau Rp300 triliun lebih.

Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia kalah dalam kasus tersebut, Jokowi mengingatkan jajarannya agar melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit.

“Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada,” tegasnya.

“Seperti kasus nikel ini, dari Rp20 triliun melompat ke lebih dari Rp300 triliun sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Ini yang kita arah,” lanjutnya.

Jokowi pun menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.

“Negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada menteri ‘Terus, tidak boleh berhenti’.

 

Read More

Indonesia Harus Jadi Negara Berani dan Tegas dalam Ambil Keputusan, Ujar Jokowi

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi barang mentah khususnya hilirisasi nikel akan tetap dilanjutkan. Hal ini meskipun Indonesia mengalami kekalahan gugatan oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia diketahui kalah gugatan di WTO karena persoalan kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri pada awal tahun 2020. Meski kalah gugatan nikel di WTO itu, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan.

"Kita dibawa ke WTO, baru dua bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan bahan mentah, itu lah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Yang paling penting, kata Jokowi, Indonesia harus menjadi negara berani dalam mengambil keputusan dan tidak takut atas tekanan dari negara lain. Dengan berani ambil keputusan, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dari lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Seperti yang diketahui, Indonesia kalah gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya: Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

 

Read More