Menteri ESDM Mengatakan Perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia Dievaluasi Setiap 10 Tahun Sekali Sesuai Dengan PP 25/2024 Pasal 195B Ayat 2

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mengelola sumber daya alam dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengaturan mekanisme baru terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa perpanjangan IUPK bagi PT Freeport Indonesia akan dievaluasi setiap 10 tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 Pasal 195B Ayat 2.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan perpanjangan izin secara otomatis, tetapi dengan proses evaluasi yang ketat dan terukur. Ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kepentingan nasional, memastikan bahwa pengelolaan tambang terbesar di Indonesia ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.

Evaluasi periodik ini juga menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Dengan mekanisme ini, pemerintah memiliki kendali penuh untuk meninjau ulang setiap aspek operasional dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban PT Freeport Indonesia terhadap negara, termasuk pembayaran pajak dan royalti, dipenuhi dengan baik.

Opini-opini negatif yang mempertanyakan keputusan pemerintah dalam memperpanjang izin PT Freeport Indonesia sebaiknya dipahami dalam konteks kebijakan yang lebih luas. Evaluasi setiap 10 tahun adalah langkah yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor. Ini adalah solusi win-win yang memastikan keberlanjutan investasi sekaligus menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap keputusan yang diambil selalu didasari oleh pertimbangan matang demi kebaikan bersama. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam, seperti yang dilakukan di PT Freeport Indonesia, harus berjalan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan transparansi.

Dengan demikian, mekanisme IUPK baru ini bukan hanya soal perpanjangan izin, tetapi juga tentang penguatan tata kelola pertambangan di Indonesia. Kebijakan ini adalah bukti nyata dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional dan memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Prestasi Baru!!!! Hanya di Era Jokowi Minerba Mampu Menyumbang 1/3 PNBP dari total Target PNBP 2023 sebesar Rp 433 T

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mencapai Rp 150 triliun sampai pada bulan November 2022.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyebutkan bahwa target PNBP sektor energi pada tahun 2023 ini mencapai Rp 443 triliun, adapun baru sampai pada November 2022 ini sepertiga PNBP atau Rp 150 triliun sudah berhasil diperoleh dari sektor pertambangan.

"Fakta saja, kemarin saya dengar Ibu Menkeu (Sri Mulyani) target 2023 penerimaan PNBP 443 triliun kalau tidak salah. Kami di Minerba sampai November ini sudah Rp 150 triliun lebih jadi kira-kira sepertiga dari PNBP itu datangnya dari sektor ini," terang Ridwan kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Dikutip Senin (5/11/2022).

Dengan perolehan capaian itu, kata Ridwan, itu artinya sektor pertambangan menjadi sektor penghasil devisa yang besar. Maka dari itu, ia terus memantau supaya PNBP dari sektor ini bisa semakin meningkat khususnya menghindari terjadinya penambangan ilegal yang saat ini diketahui sedang marak. "Kalau ada pertambangan ilegal, negara rugi karena tidak ada PNBP dan lingkungan rusak tidak ada yang tanggung jawab," ungkap Ridwan.

Ridwan tidak menampik bahwa realitanya terdapat bekingan di pertambangan ilegal tersebut. Namun untuk di Jawa Tengah pihaknya belum memiliki data spesifik atas bekingan tersebut.

Seperti yang diketahui, adanya bekingan ngeri pertambangan di wilayah Jawa Tengah terbongkar karena cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di twitternya yang mengatakan adanya bekingan ngeri di tambang ilegal merespons netizen terkait penindakan tambang ilegal tersebut.

Ridwan menyetakan, bahwa selama pengalamannya, jika ada laporan mengenai tambang ilegal beserta bekingannya pihaknya selalu mengambil tindakan tegas. "Kalo saya pengalaman kalaupun ada yang dilaporkan membekingi biasanya saya tanya aja siapa bekingnya, mana nomor teleponnya, saya telpon biasanya juga bisa kok gitu gitu," ungkap Ridwan.

Menurut Ridwan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menaruh perhatian khusus atas maraknya pertambangan ilegal ini. Ia berharap, Kepala Daerah seperti Gubernur, Wali Kota dan Kepala Dinas juga memberikan perhatian dan tidak melakukan pembiaran atas maraknya pertambangan ilegal di wilayahnya.

Ia pun berharap masyarakat terus aktif memantau. "Itu biasanya kami tindaklanjuti inspektur tambang kami di daerah-daerah juga bekerja cepat. Contoh kasus yang di Klaten, Jawa Tengah ini tanggal 30 November dan 1 Desember tim inspektur tambang Minerba Kementerian ESDM sudah turun ke lapangan," ungkap Ridwan.

 

Read More

Jokowi akan Setop Ekspor Tembaga, Menteri ESDM Paparkan Alasannya

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan Indonesia akan mendorong penghentian ekspor untuk sejumlah komoditas mineral mentah salah satunya tembaga. 

“Jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun hanya menjual bahan mentah saja, (ekspor) komoditas mentah harus disetop, satu-satu, tidak barengan. Harus kita paksa,” jelasnya dalam acara UOB Annual Economic Outlook 2023 yang disaksikan secara virtual, Kamis (29/9). 

Jokowi menegaskan, setelah melarang ekspor nikel, pemerintah akan menghentikan ekspor timah, tembaga, dan bahan-bahan mineral yang kerap diekspor mentah. 

“Setiap tahunnya pada saat ekspor mineral mentah kira-kira 4 tahun yang lalu hanya US$ 1,1 miliar atau setara Rp 15 triliun begitu (ekspor nikel) dihentikan di 2021 (nilai ekspor) menjadi US$ 20,9 miliar atau Rp 360 triliun,” terangnya. 

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan hilirisasi mineral tembaga dapat memproduksi kabel, komponen dari baterai. 

“Dan kabel itu sangat penting, coba bisa kirim listrik gak kalau gak pakai kabel? Gak nyetrum kan,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (30/9). 

Sebelumnya, Arifin menjelaskan hilirisasi harus dikembangkan secara optimal hingga bahan dasar produk industri. Hilirisasasi mineral tidak cukup hanya diproses setengah jadi.

Namun harus dikembangkan secara maksimal menjadi produk yang menjadi bahan dasar pada tahapan pelengkap atau paling akhir dalam pohon industri. 

Adapun Kementerian Perindustrian juga menyatakan hilirisasi tembaga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik. 

Seperti diketahui, Indonesia memiliki dua smelter tembaga yang salah satunya dioperasikan oleh PT Smelting, perusahaan patungan antara PT Freeport Indonesia dan Mitsubishi yang telah dibangun sejak 1996 di Gresik, Jawa Timur.

Perusahaan ini memiliki kapasitas pasokan konsentrat tembaga sebesar 1 juta ton tembaga per tahun dan menghasilkan 300.000 ton katoda tembaga per tahun. 

Adapun PT Smelting berencana meningkatkan kembali kapasitas produksi smelter tembaga hingga 30%. Dengan demikian, kapasitasnya produksinya akan meningkat dari 300.000 ton menjadi 342.000 ton katoda tembaga per tahun.

Kini, Freeport telah membangun smelter tembaga kedua yang juga berlokasi di Gresik, tepatnya di kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), dengan kapasitas olahan sebesar 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai US$ 3 miliar.

Berdasarkan identifikasi Badan Geologi, Indonesia masuk kategori 7 negara cadangan tembaga terbesar di dunia dengan menyumbang sekitar 3% dari total cadangan di dunia.

Bijih tembaga Indonesia memiliki total sumber daya 15.083 juta dan cadangan 2.632 juta ton. Sedangkan logam tembaga punya masing-masing total sumber daya dan cadangan sebesar 48,98 juta ton dan 23,79 juta ton.

 

Read More