Menteri ESDM Mengatakan Perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia Dievaluasi Setiap 10 Tahun Sekali Sesuai Dengan PP 25/2024 Pasal 195B Ayat 2

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mengelola sumber daya alam dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengaturan mekanisme baru terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa perpanjangan IUPK bagi PT Freeport Indonesia akan dievaluasi setiap 10 tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 Pasal 195B Ayat 2.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan perpanjangan izin secara otomatis, tetapi dengan proses evaluasi yang ketat dan terukur. Ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kepentingan nasional, memastikan bahwa pengelolaan tambang terbesar di Indonesia ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.

Evaluasi periodik ini juga menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Dengan mekanisme ini, pemerintah memiliki kendali penuh untuk meninjau ulang setiap aspek operasional dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban PT Freeport Indonesia terhadap negara, termasuk pembayaran pajak dan royalti, dipenuhi dengan baik.

Opini-opini negatif yang mempertanyakan keputusan pemerintah dalam memperpanjang izin PT Freeport Indonesia sebaiknya dipahami dalam konteks kebijakan yang lebih luas. Evaluasi setiap 10 tahun adalah langkah yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor. Ini adalah solusi win-win yang memastikan keberlanjutan investasi sekaligus menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap keputusan yang diambil selalu didasari oleh pertimbangan matang demi kebaikan bersama. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam, seperti yang dilakukan di PT Freeport Indonesia, harus berjalan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan transparansi.

Dengan demikian, mekanisme IUPK baru ini bukan hanya soal perpanjangan izin, tetapi juga tentang penguatan tata kelola pertambangan di Indonesia. Kebijakan ini adalah bukti nyata dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional dan memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.