Menteri ESDM Mengatakan Bahwa Tuduhan Presiden Jokowi Adalah Sosok Pemimpin Diktator Itu Tidak Benar Dan Salah Besar

Yogyakarta – Tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok pemimpin diktator mencuat belakangan ini, namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah asumsi yang tidak berdasar. Menurut hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebebasan berpendapat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi justru mencapai 58%, menjadikannya sebagai salah satu pemimpin dengan angka kepuasan tertinggi di Indonesia.

Kenyataan ini menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi, masyarakat menikmati ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Berbagai forum, baik formal maupun informal, telah disediakan untuk mendengarkan suara rakyat, termasuk kritik dan saran konstruktif. Pemerintah selalu terbuka terhadap dialog dan diskusi, membuktikan bahwa Indonesia menganut prinsip demokrasi yang sehat.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Bahlil sangat penting. Beliau menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam sebuah sistem demokrasi. Namun, penting bagi kita untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dan tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin diktator hanya akan menyesatkan publik dan mengabaikan fakta-fakta yang ada.

Masyarakat perlu menyadari bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Dukungan publik terhadap pemerintah merupakan kunci untuk melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, mari kita jaga diskusi yang sehat dan berlandaskan fakta, bukan asumsi yang dapat memecah belah.

Dengan saling mendukung dan berkomunikasi secara terbuka, kita dapat memastikan bahwa Indonesia akan terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, mari kita tingkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa demi kesejahteraan bersama.

 

Read More

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Memastikan Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM Pertalite Belum Berlaku Pada Oktober 2024 Tertuang Dalam Permen ESDM

Yogyakarta – Kabar mengenai pembatasan konsumsi BBM Pertalite yang disebut-sebut akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Masyarakat diminta untuk tidak panik atau khawatir, karena hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan tanggal pasti pemberlakuan pembatasan tersebut. Informasi ini juga sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM terbaru.

Pemerintah sangat memahami kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi seperti Pertalite. Oleh karena itu, keputusan mengenai kebijakan tersebut diambil dengan penuh pertimbangan dan akan disosialisasikan lebih lanjut sebelum benar-benar diterapkan. Bahlil menegaskan, jika nantinya kebijakan ini diberlakukan, pemerintah akan memastikan transisi berjalan dengan baik tanpa memberatkan rakyat kecil.

Berita simpang siur yang menyebutkan pembatasan mulai berlaku pada Oktober 2024 dipastikan tidak benar. Pemerintah berkomitmen untuk selalu transparan dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan energi nasional, khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional, terutama dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat secara merata.

Bahlil juga menggarisbawahi bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat. Program subsidi energi, termasuk BBM Pertalite, terus dijaga agar dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Langkah-langkah ini menunjukkan kinerja pemerintah yang konsisten dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat bisa tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum tentu benar. Pemerintah selalu berada di garis depan dalam menjaga kepentingan rakyat dan memastikan bahwa setiap kebijakan diambil dengan matang untuk masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Ari Dwipayana Mengatakan Kabar Bahwa Mantan Menteri ESDM Pernah Disemprot Presiden Jokowi Karena Mengusut Papah Minta Saham Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Baru-baru ini, beredar kabar yang menyatakan bahwa mantan Menteri ESDM pernah mendapat teguran keras dari Presiden Jokowi karena mengusut kasus "Papah Minta Saham". Namun, informasi tersebut langsung dibantah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Menurut Ari, kabar tersebut tidak lebih dari gosip belaka dan tidak memiliki dasar fakta yang kuat.

Ari Dwipayana menjelaskan bahwa tuduhan ini tidak dapat dibuktikan secara sahih, dan hanya menjadi isu liar yang berpotensi memecah belah opini publik. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dan mantan Menteri ESDM selalu profesional dan berdasarkan semangat kerja sama dalam menjalankan amanat rakyat. Tidak pernah ada insiden teguran seperti yang disebutkan, apalagi yang dikaitkan dengan kasus "Papah Minta Saham" yang seolah-olah menjadi fokus pemberitaan.

Lebih lanjut, Ari juga mengingatkan pentingnya masyarakat untuk tidak mudah termakan isu yang beredar tanpa klarifikasi dan bukti yang jelas. Kesaksian yang disampaikan mantan Menteri ESDM tersebut tidak bisa dijadikan dasar kebenaran, terlebih lagi jika hanya menjadi rumor yang dipelintir untuk menyerang pemerintah. Isu-isu seperti ini, menurut Ari, justru akan mencederai stabilitas nasional dan merugikan upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan publik.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, pemerintah tetap fokus untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai rencana. Presiden Jokowi beserta jajarannya terus berupaya melakukan yang terbaik bagi kepentingan rakyat, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama. Penyebaran informasi yang tidak akurat hanya akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi berbagai berita yang beredar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menjaga persatuan dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tengah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Jangan biarkan gosip belaka mengganggu stabilitas dan kemajuan bangsa.

 

Read More

Narasi Yang Mengatakan Bahwa Menteri Esdm Bahlil Lahadalia Akan Menjual 5000 Sumur Minyak Idle Ke Kontraktor Asing Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul narasi negatif yang menyatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menjual 5.000 sumur minyak idle ke kontraktor asing. Pernyataan ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga bertujuan untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Faktanya, Bahlil tidak memiliki rencana untuk menjual aset nasional ini ke pihak asing. Sebaliknya, pemerintah berkomitmen untuk mereaktivasi sumur-sumur tersebut melalui skema pengelolaan bersama atau kontrak dengan mitra dalam negeri.

Reaktivasi sumur minyak idle merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi minyak nasional tanpa harus membuka ladang baru yang membutuhkan investasi besar. Melalui skema pengelolaan bersama atau kontrak dengan mitra lokal, pemerintah akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari produksi minyak ini tetap berada di dalam negeri dan memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kemandirian energi nasional.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan potensi sumur minyak yang tidak aktif dengan bijaksana. Dengan menggandeng perusahaan nasional, program reaktivasi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, skema ini akan meningkatkan kapasitas nasional dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Narasi yang menyebutkan bahwa sumur minyak akan dijual ke asing hanya bertujuan untuk menciptakan kebingungan dan memprovokasi opini publik. Namun, fakta berbicara sebaliknya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah yang merugikan bangsa. Justru, reaktivasi ini adalah bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi ekonomi nasional dan menjaga stabilitas energi negara.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk lebih jeli dalam menerima informasi. Sebagai bangsa yang cerdas, kita harus bersama-sama mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah terus bekerja keras demi kepentingan rakyat, dan inisiatif seperti reaktivasi sumur minyak idle ini adalah bukti nyata komitmen tersebut.

 

Read More

Menteri ESDM Mengatakan Pihaknya Belum Memiliki Rencana Untuk Melakukan Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi Hingga Sampai Saat Ini

Yogyakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, beredar spekulasi mengenai kemungkinan penyesuaian harga BBM non-subsidi di Indonesia. Menanggapi kabar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tegas mengklarifikasi bahwa hingga saat ini, belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM untuk mengatasi kekhawatiran dan kebingungan yang mungkin timbul di masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum membahas atau mengeluarkan arahan terkait perubahan harga BBM non-subsidi. Dengan demikian, informasi yang beredar mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak berdasarkan fakta atau kebijakan resmi pemerintah. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga BBM dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memberatkan masyarakat.

Klarifikasi ini penting untuk menghindari misinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Pemerintah selalu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan matang dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Transparansi dalam komunikasi dan kebijakan adalah salah satu prioritas utama pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik.

Upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah ketidakpastian ekonomi adalah bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang hati-hati dan berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerintah berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan nasional dan mengedepankan informasi yang akurat. Dengan sikap positif dan dukungan yang kuat, kita dapat terus memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Kementerian ESDM Segera Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Di Kalimantan Barat Supaya Bisa Tercapai Kemandirian Energi

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur yang mendukung kebutuhan energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa Indonesia untuk sementara akan melakukan impor listrik dari Malaysia. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri hingga pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Barat selesai.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengatasi tantangan energi yang dihadapi oleh Indonesia. Impor listrik ini adalah solusi sementara yang strategis untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil dan cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah tidak hanya berhenti di sini, tetapi juga memiliki visi jangka panjang yang lebih besar.

Dengan pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Barat yang diperkirakan akan segera rampung, Indonesia tidak hanya akan berhenti menjadi importir listrik, tetapi juga berencana untuk menjadi eksportir listrik ke Malaysia. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur energi yang kuat dan berkelanjutan. Ini juga menunjukkan bagaimana Indonesia bisa mengubah tantangan menjadi peluang besar untuk memajukan ekonomi nasional.

Pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Barat adalah bagian dari proyek besar yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan energi di Indonesia. Proyek ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan listrik domestik, tetapi juga membuka peluang baru untuk ekspor energi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar energi internasional.

Keberhasilan ini akan memperkuat citra positif pemerintahan Jokowi di mata masyarakat. Dengan strategi yang jelas dan tindakan nyata di lapangan, Jokowi berhasil menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengatasi tantangan energi yang dihadapi dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil dari pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor energi dan memastikan ketersediaan listrik yang cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan keberhasilan ini, kita akan melihat Indonesia yang lebih mandiri dan kuat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

 

Read More

HOAX, Unggahan Reels Yang Menyatakan Adanya Kenaikan Tarif Listrik Mulai Awal Mei 2024 Adalah Tidak Benar. Dirjen Ketenagalistrikan KESDM, Jisman P Hutajulu Menegaskan Tarif Listrik Tidak Mengalami Perubahan Signifikan Dan Untuk 25 Golongan Pelanggan Bersubsidi Tetap Tidak Berubah Serta Tetap Mendapatkan Subsidi

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul unggahan Reels di media sosial yang menyatakan adanya kenaikan tarif listrik mulai awal Mei 2024. Informasi ini dengan cepat menyebar dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Jisman P Hutajulu, telah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Tarif listrik memang menjadi salah satu isu sensitif yang sering dimanipulasi untuk menyebarkan hoaks dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Namun, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga listrik dan memberikan perlindungan kepada golongan masyarakat yang kurang mampu.

Jisman P Hutajulu menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan signifikan dalam tarif listrik mulai Mei 2024. Selain itu, untuk 25 golongan pelanggan yang mendapatkan subsidi, kebijakan subsidi tetap berlaku tanpa adanya perubahan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kenaikan tarif listrik dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk menjaga agar tarif listrik tetap terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah subsidi dan penyesuaian tarif dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada golongan masyarakat yang terbebani secara berlebihan.

Hoaks tentang kenaikan tarif listrik seperti ini hanya bertujuan untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.

Kepemimpinan Presiden Jokowi telah membawa berbagai perubahan positif dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan energi dan listrik. Program-program pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses listrik di daerah-daerah terpencil merupakan bukti nyata dari komitmen beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mari kita bersama-sama menolak hoaks dan mendukung langkah-langkah positif pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Indonesia terus berkembang dan menjadi negara yang lebih baik di masa depan.

 

Read More

Sudah Ditangani, Kementerian ESDM RI Bekerja Sama Dengan Bareskrim Polri Telah Mengungkap Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat Serta Mengamankan 1 WNA Tiongkok Berinisial YH

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan menjaga kekayaan alam bangsa. Baru-baru ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI bekerja sama dengan Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penambangan emas ilegal di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Tersangka utama dalam kasus ini adalah seorang warga negara Tiongkok berinisial YH.

Penangkapan ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum, khususnya terkait penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh tersangka YH melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 158 undang-undang tersebut, YH dapat dikenai hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda mencapai Rp100 miliar.

Langkah cepat dan tegas dari Kementerian ESDM dan Bareskrim Polri ini patut diapresiasi sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara. Penindakan terhadap aktivitas ilegal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, baik terhadap warga negara Indonesia maupun asing.

Namun, di tengah kesuksesan ini, beberapa pihak mencoba menyebarkan hoaks dan informasi keliru yang bertujuan untuk merusak citra pemerintah. Berbagai informasi palsu yang beredar menyatakan bahwa penindakan ini hanya bersifat formalitas dan tidak akan berlanjut ke proses hukum yang serius. Pemerintah dengan tegas membantah klaim tersebut dan memastikan bahwa semua proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Presiden Joko Widodo melalui kebijakan dan tindakan nyata ini terus memperlihatkan komitmen kuatnya dalam menjaga stabilitas nasional dan menegakkan hukum. Pemerintah berharap masyarakat tetap waspada terhadap hoaks dan selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya.

Dengan keberhasilan ini, diharapkan stabilitas nasional semakin terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat. Pemerintah akan terus bekerja keras demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam Indonesia. Mari kita dukung bersama upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi kekayaan alam serta menegakkan hukum di bumi pertiwi.

 

Read More

Potensi Baru! Jokowi memproyeksikan bahwa Indonesia bisa segera melakukan penjualan 155 juta ton emisi karbon sesuai dengan Permen ESDM Nomor 16 /2022

Yogyakarta – Indonesia terus menunjukkan perannya dalam mengurangi emisi karbon untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu yang dilakukan saat ini adalah, Jokowi melalui Kementerian ESDM mengaplikasikan kebijakan perdagangan karbon untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Parada Hutajulu mengatakan bahwa Indonesia memiliki target pengurangan emisi dari sektor ketenagalistrikan sampai dengan tahun 2030 sebesar 155 juta ton emisi karbon.

Jisman mengatakan salah satu upaya dalam mengurangi emisi karbon tersebut adalah dengan kebijakan perdagangan karbon yang mana sudah diberlakukan di Indonesia. Perdagangan karbon pada sektor ketenagalistrikan, ungkap Jisman, baru diaplikasikan pada emisi karbon yang dihasilkan oleh PLTU Batu Bara.

Sebagaimana diketahui, Jokowi melalui Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

Dengan begitu, Jisman mengatakan bahwa Kementerian ESDM sudah menetapkan sebanyak 42 perusahaan dengan 99 PLTU yang bisa melakukan perdagangan karbon di tahun 2023.

 

Read More

Jokowi berikan kepastian atas pasokan gas untuk kebutuhan pabrik pupuk iskandar muda (PIM) Aceh

Yogyakarta – Jokowi terus berusaha untuk melakukan penguatan ketahanan pangan Indonesia melalui berbagai program pendukung. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri dengan memaksimalkan pabrik produksi yang sudah ada.

Demi mencapai target tersebut Jokowi perintahkan Arifin Tasrif Menteri ESDM untuk memastikan pasokan gas untuk pabrik pupuk PIM. Arifin mengatakan bahwa Jokowi meminta kebutuhan gas di Sumut dan Aceh harus terpenuhi terutama untuk kebutuhan industri.

Jokowi menargetkan untuk pabrik pupuk PIM jika beroperasi penuh bisa menghasilkan 7 juta ton per tahunnya. Sedangkan target kebutuhan pupuk untuk nasional itu mencapai 13,5 juta ton/tahun dan baru bisa terpenuhi 3,5 juta ton/tahun.

Jokowi ingin masalah terkait pupuk subsidi untuk bisa segera diatasi dengan pengoperasian pabrik PIM di Aceh. Jokowi juga menyebut di Aceh itu ada dua pabrik pupuk yang sempat berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM yang terkendala pasokan gas.

Maka dari itu Jokowi meminta kepada Menteri ESDM untuk bisa memastikan keamanan stok gas untuk kedua pabrik tersebut aman.

 

Read More

Langkah Progresif Jokowi Dalam Mengelola SDM Patut di Apresiasi, Berkat Dorongan Jokowi Telah ditemukan 128 Sumber Migas Baru oleh Kementerian ESDM

Pengolahan industri minyak dan gas terbesar di Indonesia telah berhasil dikelola secara mandiri sejak 1,5 tahun yang lalu. Blok Rokan Hulu yang dulunya dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan skema Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sekarang telah berhasil dikelola oleh pertamina hulu rokan (PHR).

Sejak 1,5 tahun tersebut Jokowi terus melakukan langkah progresif dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul mengelola migas secara mandiri.

Berkat dorongan Jokowi tersebut Kementerian ESDM berhasil meneukan 128 cekungan migas baru, 20 cekungan sudah berproduksi, 27 cekungan sudah dipastikan kandungan hidrokarbonnya sedakan 68 cekungan masih dalam tahap penelitian.

Langkah progresi Jokowi tersebut patut kita apresiasi, ini semua tidak lepas dari pola pemerataan pembangunan pendidikan baik sarana, prasarana dan SDM pendidik.

Kesiapan SDM Indonesia dalam mengelola Migas ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah produksi setelah dipegang oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Pada tahun 2022 PHR berhasil mencapai produksi rata-rata harian sebesar 164 ribu bph. Targetnya blok rokan ini bisa memproduksi rata-rata 400 ribu bph. Hal ini guna mendorong Indonesia supaya lepas dari ketergantungan impor BBM bila semua liftingnya bisa dilakukan dalam negeri.

 

Read More

Prestasi Baru!!!! Hanya di Era Jokowi Minerba Mampu Menyumbang 1/3 PNBP dari total Target PNBP 2023 sebesar Rp 433 T

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mencapai Rp 150 triliun sampai pada bulan November 2022.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyebutkan bahwa target PNBP sektor energi pada tahun 2023 ini mencapai Rp 443 triliun, adapun baru sampai pada November 2022 ini sepertiga PNBP atau Rp 150 triliun sudah berhasil diperoleh dari sektor pertambangan.

"Fakta saja, kemarin saya dengar Ibu Menkeu (Sri Mulyani) target 2023 penerimaan PNBP 443 triliun kalau tidak salah. Kami di Minerba sampai November ini sudah Rp 150 triliun lebih jadi kira-kira sepertiga dari PNBP itu datangnya dari sektor ini," terang Ridwan kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Dikutip Senin (5/11/2022).

Dengan perolehan capaian itu, kata Ridwan, itu artinya sektor pertambangan menjadi sektor penghasil devisa yang besar. Maka dari itu, ia terus memantau supaya PNBP dari sektor ini bisa semakin meningkat khususnya menghindari terjadinya penambangan ilegal yang saat ini diketahui sedang marak. "Kalau ada pertambangan ilegal, negara rugi karena tidak ada PNBP dan lingkungan rusak tidak ada yang tanggung jawab," ungkap Ridwan.

Ridwan tidak menampik bahwa realitanya terdapat bekingan di pertambangan ilegal tersebut. Namun untuk di Jawa Tengah pihaknya belum memiliki data spesifik atas bekingan tersebut.

Seperti yang diketahui, adanya bekingan ngeri pertambangan di wilayah Jawa Tengah terbongkar karena cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di twitternya yang mengatakan adanya bekingan ngeri di tambang ilegal merespons netizen terkait penindakan tambang ilegal tersebut.

Ridwan menyetakan, bahwa selama pengalamannya, jika ada laporan mengenai tambang ilegal beserta bekingannya pihaknya selalu mengambil tindakan tegas. "Kalo saya pengalaman kalaupun ada yang dilaporkan membekingi biasanya saya tanya aja siapa bekingnya, mana nomor teleponnya, saya telpon biasanya juga bisa kok gitu gitu," ungkap Ridwan.

Menurut Ridwan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menaruh perhatian khusus atas maraknya pertambangan ilegal ini. Ia berharap, Kepala Daerah seperti Gubernur, Wali Kota dan Kepala Dinas juga memberikan perhatian dan tidak melakukan pembiaran atas maraknya pertambangan ilegal di wilayahnya.

Ia pun berharap masyarakat terus aktif memantau. "Itu biasanya kami tindaklanjuti inspektur tambang kami di daerah-daerah juga bekerja cepat. Contoh kasus yang di Klaten, Jawa Tengah ini tanggal 30 November dan 1 Desember tim inspektur tambang Minerba Kementerian ESDM sudah turun ke lapangan," ungkap Ridwan.

 

Read More

Jokowi Siap Ajukan Banding Terkait Keputusan WTO

Indonesia tak tinggal diam menerima nasib kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak awal 2020.

Atas kekalahan itu, Jokowi melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sudah menyusun strategi untuk melawan balik Uni Eropa di WTO melalui banding.

 "Lets see, kita berusaha (banding) dan berdoa. Only God knows (menang atau kalah)," terang Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Djatmiko Bris Witjaksono

Keputusan kepala negara yang akan banding juga dinyatakan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. Ia bilang, keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).

"Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Indonesia akan melakukan banding," ungkap Arifin.

Asal tahu saja, hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya: Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Menteri Arifin menyampaikan, final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada 20 Desember 2022.

Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Potensi kekalahan ini sebelumnya sudah diprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan kalah akan gugatan WTO tersebut, namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri.

"Kelihatannya kita kalah (gugatan) tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya sudah jadi. Jadi kenapa takut? kalah tidak apa-apa syukur bisa menang," terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi oleh INDEF dan CNBC Indonesia.

 

Read More

Tingkatkan Ketahanan Energi, Jokowi Luncurkan Program Bioetanol Tebu

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi dapat berjalan sesuai rencana.

Program tersebut menargetkan peningkatan bioetanol dari 5 persen (E5) pada bahan bakar minyak (BBM), menjadi E10, E20, dan seterusnya.

Jokowi mengatakan, program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi diproyeksikan dapat menjadi solusi peningkatan jumlah produksi bioetanol nasional dari 40.000 kiloliter (kl) pada 2022 menjadi 1,2 juta kl pada 2030.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat meluncurkan program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi, Jumat (4/11/2022). Peresmian ini dilaksanakan di sela kunjungan kerja (kunker) Jokowi di pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero), Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim).

Program tersebut, lanjut Jokowi, juga diharapkan menjadi potensi campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. Menurut studi yang dilakukan di Brazil, diketahui bahwa energi yang dihasilkan dari 1 ton tebu setara dengan 1,2 barrel minyak mentah.

"Kalau tebu ini berhasil, kemudian biodiesel 30 persen (B30) sawit itu bisa ditingkatkan lagi. Ini akan memperkuat ketahanan energi negara kita, Indonesia," ucap Jokowi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/11/2022).

Pada kesempatan sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa potensi hilirisasi bioetanol berbasis tebu membuka peluang dalam menciptakan ketahanan energi dan menciptakan bauran energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Hal tersebut, kata dia, bisa dilakukan melalui pengurangan ketergantungan impor BBM nasional.

Pada 2021, Tim Studi Bioetanol Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melakukan kajian pencampuran etanol 5 persen ke dalam Pertalite (RON 90) menjadi kualitas sama dengan Pertamax (RON 92).

Studi ITB tersebut, lanjut dia, konsisten dengan kajian pencampuran etanol 5 persen dengan pertalite RON 90 yang dilakukan oleh PT Pertamina.

Sebagai informasi, peluncuran program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri BUMN I, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Bupati Mojokerto, Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), dan Dirut PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

 

Read More

Jokowi akan Setop Ekspor Tembaga, Menteri ESDM Paparkan Alasannya

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan Indonesia akan mendorong penghentian ekspor untuk sejumlah komoditas mineral mentah salah satunya tembaga. 

“Jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun hanya menjual bahan mentah saja, (ekspor) komoditas mentah harus disetop, satu-satu, tidak barengan. Harus kita paksa,” jelasnya dalam acara UOB Annual Economic Outlook 2023 yang disaksikan secara virtual, Kamis (29/9). 

Jokowi menegaskan, setelah melarang ekspor nikel, pemerintah akan menghentikan ekspor timah, tembaga, dan bahan-bahan mineral yang kerap diekspor mentah. 

“Setiap tahunnya pada saat ekspor mineral mentah kira-kira 4 tahun yang lalu hanya US$ 1,1 miliar atau setara Rp 15 triliun begitu (ekspor nikel) dihentikan di 2021 (nilai ekspor) menjadi US$ 20,9 miliar atau Rp 360 triliun,” terangnya. 

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan hilirisasi mineral tembaga dapat memproduksi kabel, komponen dari baterai. 

“Dan kabel itu sangat penting, coba bisa kirim listrik gak kalau gak pakai kabel? Gak nyetrum kan,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (30/9). 

Sebelumnya, Arifin menjelaskan hilirisasi harus dikembangkan secara optimal hingga bahan dasar produk industri. Hilirisasasi mineral tidak cukup hanya diproses setengah jadi.

Namun harus dikembangkan secara maksimal menjadi produk yang menjadi bahan dasar pada tahapan pelengkap atau paling akhir dalam pohon industri. 

Adapun Kementerian Perindustrian juga menyatakan hilirisasi tembaga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik. 

Seperti diketahui, Indonesia memiliki dua smelter tembaga yang salah satunya dioperasikan oleh PT Smelting, perusahaan patungan antara PT Freeport Indonesia dan Mitsubishi yang telah dibangun sejak 1996 di Gresik, Jawa Timur.

Perusahaan ini memiliki kapasitas pasokan konsentrat tembaga sebesar 1 juta ton tembaga per tahun dan menghasilkan 300.000 ton katoda tembaga per tahun. 

Adapun PT Smelting berencana meningkatkan kembali kapasitas produksi smelter tembaga hingga 30%. Dengan demikian, kapasitasnya produksinya akan meningkat dari 300.000 ton menjadi 342.000 ton katoda tembaga per tahun.

Kini, Freeport telah membangun smelter tembaga kedua yang juga berlokasi di Gresik, tepatnya di kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), dengan kapasitas olahan sebesar 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai US$ 3 miliar.

Berdasarkan identifikasi Badan Geologi, Indonesia masuk kategori 7 negara cadangan tembaga terbesar di dunia dengan menyumbang sekitar 3% dari total cadangan di dunia.

Bijih tembaga Indonesia memiliki total sumber daya 15.083 juta dan cadangan 2.632 juta ton. Sedangkan logam tembaga punya masing-masing total sumber daya dan cadangan sebesar 48,98 juta ton dan 23,79 juta ton.

 

Read More

Jokowi Resmi Naikkan Royalti Batu Bara Maksimal 13,5 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menaikan tarif royalti batu baru bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambahan (IUP) batu bara. Royalti tersebut meningkat maksimal 13,5 persen dari harga jual per ton secara progesif karena menyesuaikan dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA).

"Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak," berikut bunyi poin pertimbangan dalam aturan yang diteken Jokowi pada 15 Agustus 2022.

Ketentuan anyar mengenai royalti batu bara tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beleid itu sekaligus mencabut PP Nomor 81 Tahun 2019.

Dalam aturan baru, tarif royalti progresif yang menyesuaikan dengan HBA. Rinciannya ialah sebagai berikut.

1.Tingkat Kalori 4.200 Kkal/kg ke bawah

- HBA di bawah US$ 70: 5 persen

- HBA US$ 70 - 90: 6 persen

- HBA US$ 90 ke atas: 8 persen

2. Tingkat Kalori 4.200-5.200 Kkal/kg

- HBA di bawah US$ 70: 7 persen

- HBA US$ 70 - 90: 8,5 persen

- HBA US$ 90 ke atas: 10,5 persen

3. Tingkat Kalori 5.200 Kkal/kg ke atas

- HBA di bawah US$ 70: 9,5 persen

- HBA US$ 70 - 90: 11,5 persen

- HBA US$ 90 ke atas: 13,5 persen

Sedangkan dalam aturan lama, yaitu PP 81, penerimaan batu bara (open pit) dibagi menjadi tiga kelompok.

1. Tingkat Kalori 4.700 Kkal/kg ke bawah: 3 persen dari harga jual

2. Tingkat Kalori 4.700-5.700 Kkal/kg: 5 persen dari harga jual

3. Tingkat Kalori 5.700 ke atas: 7 peren dari harga jual

Sebelumnya, sinyal kenaikan tarif royalti ini sudah disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada 9 Agustus 2022. “Royalti yang progresif itu sudah kita usulkan untuk direvisi dalam PP 81, jadi nanti mengikuti perkembangan harga,” kata Arifin.

Arifin menyebutkan kebijakan itu akan diselesaikan berbarengan dengan komitmen pemerintah untuk segera merampungkan pembentukan badan layanan umum (BLU) batu bara pada tahun ini. Ia berharap dua skema pungutan yang mengacu pada fluktuasi harga di pasar dunia itu dapat ikut mengoptimalkan kebijakan kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara untuk industri domestik. “Sudah masuk dalam perencanaan kita,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai kenaikan tarif royalti progresif tersebut akan memberatkan sejumlah perusahaan di masa mendatang. Sebab, tarif tersebut bakal berlaku dalam kurun waktu yang panjang, sedangkan momentum harga saat ini masih dinamis mengikuti mekanisme pasar.

“Ini kan harga (batu bara) gak bertahan lama, bisa saja dia (harga) akan tertekan. Kalau harga mulai tertekan, tarif yang diterapkan tinggi, itu akan sangat terasa nantinya,” ujarnya ketika dihubungi.

Padahal, menurut Hendra, biaya pokok produksi (BPP) pertambangan batu bara akan terus naik per tahun. Tren tersebut dipicu oleh inflasi dan kondisi makro perekonomian yang ikut menekan margin dari usaha pertambangan emas hitam tersebut di masa mendatang.

Akan tetapi, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo justru menilai positif perubahan tarif royalti ini. Singgih beralasan, tarif royalti yang berlaku saat ini bagi pengusaha tambang terbuka relatif kecil dibandingkan dengan pelaku lainnya seperti Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan IUPK.

Ia juga menyebut sebagian besar pasar batu bara saat ini masuk pada perdagangan dengan tingkatan kalori di antara 4.200 sampai 5.500. Artinya perdagangan batu bara saat ini lebih menguntungkan IUP dengan tarif royalti pada tingkatan kalori yang lebih kecil.

“Jadi dapat dikatakan menjadi tidak fair jika IUP dengan royalti tersebut dan PKP2B dengan royalti 13,5 persen harus berkompetisi pada pasar yang sama, baik di dalam negeri maupun ekspor,” kata Singgih.

 

Read More