Kemenangan! Jokowi siap menghadapi gugatan Uni Eropa di pengadilan WTO terkait larangan ekspor bijih mineral mentah oleh Indonesia

Yogyakarta – Indonesia sedang terus berjuang untuk mengajukan banding kepada pengadilan organisasi perdagangan dunia (WTO).  Banding tersebut merupakan bentuk pembelaan terhadap kedaulatan Indonesia di depan mata umum dunia.

Indonesia sempat dinyatakan kalah oleh pengadilan WTO yang diajukan oleh Uni Eropa karan larangan ekspor bijih mentah Minerba. Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak takut terhadap gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa.

Jokowi menegaskan bahwa pihaknya bakal terus memperjuangkan nasib Indonesia di depan mata dunia internasional. 

Muhammad Toha Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan PERHAPI menyampaikan bahwa ada dua 'senjata' Indonesia dalam mengajukan banding gugatan WTO atas nikel.

Pertama memang melakukan larangan ekspor bijih mentah nikel untuk mengamankan stok nasional. Kedua bahwa Indonesia berupaya melakukan konservasi lingkungan dengan menjaga tidak adanya pertambangan yang massif.

Jokowi percaya bahwa Indonesia bakal menang dalam sidang di WTO tersebut supaya bisa meningkatkan ekonomi nasional.

 

Read More

Siap Melawan! Jokowi tidak akan mundur terkait rencana pelarangan ekspor bijih mentah bauksit pada juni 2023, siap hadapi gugatan Tiongkok di WTO

 

Yogyakarta – Pada bulan Juni 2023 nanti Jokowi bakal memberlakukan larangan ekspor bijih mentah bauksit sesuai dengan janjinya di akhir tahun 2022. Jokowi sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan larangan ekspor bijih mentah bauksit di World Trade Organization (WTO).

Berdasarkan data dari kemenperindag menyatakan bahwa 90% bijih bauksit Indonesia selama ini di ekspor ke Tiongkok. Pihak Tiongkok sampai saat ini belum melakukan reaksi terkait rencana Jokowi melakukan pelarang bijih bauksit tersebut.

Tapi Jokowi sudah mempersiapkan diri bilamana memang Tiongkok mengajukan gugatan terkait larangan ekspor di WTO. Jokowi menyatakan siap menghadapi apapun yang terjadi ketika larangan ekspor bijih mentah diberlakukan, tapi hal in demi mendukung industri hilirisasi dalam negeri.

Jokowi berharap dengan adanya larangan ekspor bijih mentah bauksit tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia dengan melakukan pengolahan dalam negeri. Jokowi juga berkeinginan supaya Indonesia menjadi negara pengekspor prodak jadi dari pengolahan bauksit yakni berupa alumunium yang harga lebih mahal dibanding bijih bauksit mentah.

 

Read More

Tidak Pernah Ragu! Jokowi bakal tetap jalankan kebijakan larangan ekspor bijih mentah mineral Indonesia meski dikeroyok ramai – ramai

Yogyakarta – Jokowi menegaskan bahwa Indonesia masih tetap melakukan larangan ekspor bijih mentah mineral demi kemajuan bangsa. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tidak takut untuk terus melakukan larangan ekspor meski ditekan negara lain.

Menurut Jokowi kebijakan larangan ekspor ini merupakan upaya mewujudkan Indonesia menjadi bangsa besar dan maju dengan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara optimal. 

Jokowi mencontohkan saat menghentikan ekspor nikel pada 2020 Indonesia digugat Uni Eropa dan kalah. Meski begitu, Indonesia tak bergeming dan terus menggulirkan kebijakan larangan ekspor nikel. 

Juni tahun ini, Jokowi berencana menghentikan ekspor Bauksit. Sebelumnya, 90% ekspor bauksit lari ke China. Jokowi bahkan mengaku siap bila harus menghadapi potensi adanya gugatan dari China.

Selanjutnya secara bertahap, Jokowi akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya. 

Dirinya membuktikan, penghentian ekspor bahan mentah mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia. Itu, kata Jokowi, tampak dari nilai ekspor. Ekspor bahan mentah nikel terakhir meraup Rp 17 T. 

Sementara setelah diolah sebagai bahan jadi dan setengah jadi, kini ekspor nikel mencapai Rp 450 T. 

 

Read More

Maju Terus Pantang Mundur! Jokowi tegaskan tidak takut terkait gugatan negara eropa kepada Indonesia di WTO

Yogyakarta – Jokowi menekan kepada para menterinya untuk tidak takut dan tidak mundur dalam mengambil kebijakan melarang ekspor bahan mentah. Jokowi mengatakan keputusan terkait kebijakan larangan ekspor tersebut sudah sangat tepat demi kemajuan Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan negara – negara eropa di WTO. Jokowi akan terus berupaya mengajukan banding supaya Indonesia menang dan mengelola mineralnya dalam negeri.

Jokowi menyatakan jika Indonesia takut dan mundur selamanya kita tidak bakal menjadi negara yang maju. Jokowi menyatakan dengan melakukan pelarangan ekspor bijih mentah mineral tersebut bakal lebih menguntungkan Indonesia.

Pasalnya jika bijih mentah mineral tersebut bisa diolah di dalam negeri bakal membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Meningkatkan nilai investasi dalam negeri yang bakal meningkatkan kekuatan ekonomi negara.

Jokowi menyatakan sejak Indonesia menghentikan ekspor bijih mentah Nikel nilai ekspor naik menjadi Rp 450 T dari sebelumnya hanya Rp 17 T, besarnya angka tersebut bisa dibayangkan berapa kali lipat itu.

Pada Juni 2023 mendatang Jokowi kembali melakukan langkah penghentian ekspor bijih mentah kali ini Bauksit.

 

Read More

Tidak Gentar! Jokowi menyatakan menolak pemaksaan negara uni eropa terkait ekspor bahan mentah Indonesia

Yogyakarta – Pemimpin negara – negara Uni Eropa pernah menemui Jokowi meminta untuk Indonesia membuka kembali ekspor bijih mineral mentah. Pada pertemuan tersebut Jokowi mengatakan bahwa dirinya sekarang tidak bisa memberikan ekspor bijih mineral mentah.

Penolakan tersebut bukan berarti Indonesia tidak terbuka dengan kerja sama perdagangan dan ekonomi tapi karena tidak suka didikte serta dipaksa. Jokowi mengatakan jika ingin membeli bijih mineral Indonesia silahkan bangun ekosistemnya atau ikut berinvestasi.

Jokowi berharap BUMN bisa menggandeng kerja sama dengan investor dari eropa karena peluangnya sangat besar. Eropa membutuhkan bahan mineral yang dimiliki Indonesia guna membangun sistem energi ramah lingkungan.

Jokowi menginkan dengan terbukanya peluang investasi tersebut bisa meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu Jokowi terus menekankan betapa pentingnya hilirisasi untuk kemajuan dan kekuatan ekonomi Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa nilai manfaat dari hilirisasi nikel telah memberikan nilai tambah hingga 76 kali lipat bila dibanding dengan menjual bijih mentah. Pada pertengahan tahun 2023 ini Jokowi berencana akan melakukan larangan ekspor bijih mentah bauksit.

 

Read More

Konsisten! Jokowi tetap melarang adanya ekspor produk bijih mentah mineral yang ada di Indonesia

Yogyakarta – Tampak Jokowi masih terus konsisten untuk melakukan larangan ekspor bijih mentah hasil mineral tambang secara langsung. Jokowi masih akan terus melanjutkan kebijakan terkait hilirisasi guna memberikan nilai tambah dan memperkuat ekonomi Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak mundur terkait kebijakan hilirisasi meski sedang berhadapan dengan gugatan. Gugatan tersebut diterima Indonesia pada forum perdagangan dunia World Trade Organization (WTO).

Jokowi mendorong untuk kepada para pengusaha muda untuk bisa memiliki unit usaha pertambangan guna memperkuat posisi ekonomi Indonesia. Jokowi berharap dengan adanya unit tambang milik pengusaha muda ini nantinya akan membuat perputaran uangnya tidak lari ke negara lain.

Jokowi sedang berencana untuk melakukan larangan ekspor bijih mentah bauksit, tembaga, timah, hingga emas akan ikut dilarang ekspor juga seperti komoditas nikel. Jokowi optimis dengan adanya hillisasi ini bisa meningkat ekonomi Indonesia.

Selain meningkatnya ekonomi juga bakal memperbesar peluang lowongan pekerjaan yang bisa dihasilkan dari adanya pabrik baru.

 

Read More

Cuma ada satu jalan! Jokowi mengatakan hilirisasi jalan memperkuat ekonomi Indonesia dengan memberikan nilai tambah

Yogyakarta – Jokowi bertekad untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Jokowi terus berupaya melakukan peningkatan ekonomi melalui berbagai sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan ekonomi dan kemakmuran Indonesia jika dilakukan dengan tepat.

Jokowi mengatakan satu – satunya cara untuk meningkatkan nilai jual SDA yang dimiliki Indonesia adalah dengan hilirisasi. Jokowi mengatakan melalui hilirisasi Indonesia bisa mendapatkan manfaat serta nilai tambah dari hasil penjual SDA tersebut.

Jokowi mengatakan perlu adanya peraturan pendukung guna untuk menjalankan kebijakan hilirisasi supaya lebih maksimal. Kebijakan pendukung tersebut dengan adanya pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. 

Jokowi mendorong untuk segera melakukan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU guna memperkuat kebijakan hilirisasi SDA. Melalui UU Cipta Kerja tersebut Jokowi bisa lebih fokus untuk fokus dan mudah untuk mengatur tentang hilirisasi. 

Jokowi akan terus mendukung rencana hilirisasi meski Indonesia digugat di World Trade Organization (WTO) akibat kebijakan larangan ekspor nikel. 

 

Read More

Tegas!!! Jokowi Tolak Segala Campur Tangan Asing Terkait Regulasi Ekspor SDA Indonesia

Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia dalam hal ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Jokowi mengatakan Indonesia tak mau dipaksa untuk mengekspor sumber daya mentah yang dapat diolah di dalam negeri. 

"Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa," kata Jokowi di Grha Sabha Pramana, UGM, Sleman

Adapun pemerintah tengah mengejar target hilirisasi SDA. Setelah melarang ekspor nikel ore atau bijih nikel, pemerintah mengemukakan bakal melarang ekspor mineral mentah lainnya. Dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi menyinggung rencana pemerintah untuk menyetop keran ekspor bauksit hingga tembaga. 

Pada KTT ASEAN-Uni Eropa, Jokowi juga menyebut Indonesia telah mempertegas posisinya bahwa dalam kerja sama antarnegara, pemerintah tidak sekadar ingin maju bersama, tapi setara. Dengan demikian, kata dia, tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya untuk dipaksakan ke pihak lain.

Di sisi lain menurut Jokowi, Indonesia berpeluang menjadi lumbung pangan dan energi dunia. Apalagi energi hijau saat ini sangat dibutuhkan dunia. Melalui program hilirisasi atas sumber daya alam yang dimiliki, kata Jokowi, Indonesia berpeluang menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri.

"Semua itu harus diperjuangkan dalam percaturan politik internasional, politik global, dan juga diperkuat oleh kapasitas internal di dalam negeri," kata Jokowi. 

Awal Desember lalu, Jokowi mengungkapkan ada upaya ekspor bijih nikel paksa setelah Indonesia menyetop pengiriman komoditas tersebut dalam bentuk ore atau mentah. Ekspor paksa itu muncul selepas Uni Eropa menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

“Dulu zaman VOC, zaman kompeni, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini, muncul lagi ekspor paksa,” kata Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022. 

Indonesia kalah gugatan larangan ekspor bijih nikel dalam final panel report dari WTO yang keluar per 17 Oktober 2022. Kebijakan Indonesia dianggap telah melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994. Namun, Indonesia akan mengajukan banding. 

Jokowi menekankan bijih nikel yang dilarang ekspor tersebut adalah kekayaan alam Tanah Air. Karena itu, dia mempertanyakan alasan kewenangan pemerintah Indonesia terhadap kekayaan alamnya sendiri digugat oleh negara-negara lain. "Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Lho ini barang kita kok," ujar dia.

Read More

Indonesia Harus Jadi Negara Berani dan Tegas dalam Ambil Keputusan, Ujar Jokowi

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi barang mentah khususnya hilirisasi nikel akan tetap dilanjutkan. Hal ini meskipun Indonesia mengalami kekalahan gugatan oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia diketahui kalah gugatan di WTO karena persoalan kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri pada awal tahun 2020. Meski kalah gugatan nikel di WTO itu, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan.

"Kita dibawa ke WTO, baru dua bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan bahan mentah, itu lah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Yang paling penting, kata Jokowi, Indonesia harus menjadi negara berani dalam mengambil keputusan dan tidak takut atas tekanan dari negara lain. Dengan berani ambil keputusan, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dari lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Seperti yang diketahui, Indonesia kalah gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya: Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

 

Read More

Sikap Pemberani Jokowi Tetap Lanjutkan Program Hilirisasi Pantang Menyerah

Jokowi melayangkan kata-kata tegas atas kekalahan Indonesia oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia diketahui kalah gugatan di WTO karena persoalan kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri.

Meski kalah gugatan nikel di WTO itu, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan.

"Kita dibawa ke WTO, baru dua bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan bahan mentah, itu lah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Yang paling penting, kata Jokowi, Indonesia harus menjadi negara berani dalam mengambil keputusan dan tidak takut atas tekanan dari negara lain. Dengan berani ambil keputusan, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dari lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045.

Seperti yang diketahui, Indonesia kalah gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya: Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan, keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Maka, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body. "Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Indonesia melakukan banding," ungkap Arifin.

Adapun final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada 20 Desember 2022.

Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

 

Read More

Jokowi Siap Ajukan Banding Terkait Keputusan WTO

Indonesia tak tinggal diam menerima nasib kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak awal 2020.

Atas kekalahan itu, Jokowi melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sudah menyusun strategi untuk melawan balik Uni Eropa di WTO melalui banding.

 "Lets see, kita berusaha (banding) dan berdoa. Only God knows (menang atau kalah)," terang Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Djatmiko Bris Witjaksono

Keputusan kepala negara yang akan banding juga dinyatakan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. Ia bilang, keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).

"Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Indonesia akan melakukan banding," ungkap Arifin.

Asal tahu saja, hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya: Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakan Good Mining Practice (Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Menteri Arifin menyampaikan, final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada 20 Desember 2022.

Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Potensi kekalahan ini sebelumnya sudah diprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan kalah akan gugatan WTO tersebut, namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri.

"Kelihatannya kita kalah (gugatan) tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya sudah jadi. Jadi kenapa takut? kalah tidak apa-apa syukur bisa menang," terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi oleh INDEF dan CNBC Indonesia.

 

Read More

Jokowi Dikeroyok Kalah RI di WTO

Presiden Joko Widodo tak gentar pelarangan ekspor bahan mentah, termasuk nikel, dibawa ke mekanisme tuntutan organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO). Bahkan, Presiden bilang, nggak apa-apa jika Indonesia memang harus kalah di WTO.

Seperti diketahui, Indonesia tengah menghadapi tuntutan 'dispute settlement' di WTO. Yaitu, keberatan atas kebijakan bahan mentah (raw materials) Indonesia oleh Uni Eropa.

Berawal dari pelarangan ekspor bijih nikel oleh Jokowi sejak 1 Januari 2020. Yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Komplain oleh Uni Eropa ke WTO diajukan pada 22 November 2022. Disebutkan, Uni Eropa mengklaim bahwa pembatasan ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994.

Indonesia juga dituding memberikan subsidi yang dilarang atau tidak sesuai dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian SCM.

Pada 6 Desember 2019, AS mengajukan ikut dalam konsultasi.

Lalu, pada 14 Januari 2021, Uni Eropa mengajukan pembentukan panel oleh Dispute Settlement Body (DSB/ Badan Penyelesaian Sengketa).

Dan, pada pertemuan tanggal 22 Februari 2021, DSB membentuk panel. Dan, Brasil, Kanada, China, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, China Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, juga Amerika Serikat mengajukan penggunaan hak sebagai pihak ketiga.

Pada tanggal 1 November 2021, Ketua Panel menginformasikan DSB bahwa, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sejauh ini dan setelah berkonsultasi dengan para pihak, panel akan mengeluarkan laporan akhirnya kepada para pihak pada kuartal terakhir tahun 2022.

Jokowi sendiri tampaknya yakin Indonesia akan kalah dalam dispute keroyokan tersebut.

"Nggak perlu takut setop ekspor nikel. Dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan kelihatannya kita juga kalah di WTO. Nggak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang,"  kata Jokowi saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022 CNBC Indonesia bersama INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

"Tapi kalah pun nggak apa-apa, industrinya sudah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola dan nilai tambah ada di dalam negeri," kata Jokowi.

 

Read More