Prestasi Baru!!!! Hanya di Era Jokowi Minerba Mampu Menyumbang 1/3 PNBP dari total Target PNBP 2023 sebesar Rp 433 T

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mencapai Rp 150 triliun sampai pada bulan November 2022.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyebutkan bahwa target PNBP sektor energi pada tahun 2023 ini mencapai Rp 443 triliun, adapun baru sampai pada November 2022 ini sepertiga PNBP atau Rp 150 triliun sudah berhasil diperoleh dari sektor pertambangan.

"Fakta saja, kemarin saya dengar Ibu Menkeu (Sri Mulyani) target 2023 penerimaan PNBP 443 triliun kalau tidak salah. Kami di Minerba sampai November ini sudah Rp 150 triliun lebih jadi kira-kira sepertiga dari PNBP itu datangnya dari sektor ini," terang Ridwan kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Dikutip Senin (5/11/2022).

Dengan perolehan capaian itu, kata Ridwan, itu artinya sektor pertambangan menjadi sektor penghasil devisa yang besar. Maka dari itu, ia terus memantau supaya PNBP dari sektor ini bisa semakin meningkat khususnya menghindari terjadinya penambangan ilegal yang saat ini diketahui sedang marak. "Kalau ada pertambangan ilegal, negara rugi karena tidak ada PNBP dan lingkungan rusak tidak ada yang tanggung jawab," ungkap Ridwan.

Ridwan tidak menampik bahwa realitanya terdapat bekingan di pertambangan ilegal tersebut. Namun untuk di Jawa Tengah pihaknya belum memiliki data spesifik atas bekingan tersebut.

Seperti yang diketahui, adanya bekingan ngeri pertambangan di wilayah Jawa Tengah terbongkar karena cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di twitternya yang mengatakan adanya bekingan ngeri di tambang ilegal merespons netizen terkait penindakan tambang ilegal tersebut.

Ridwan menyetakan, bahwa selama pengalamannya, jika ada laporan mengenai tambang ilegal beserta bekingannya pihaknya selalu mengambil tindakan tegas. "Kalo saya pengalaman kalaupun ada yang dilaporkan membekingi biasanya saya tanya aja siapa bekingnya, mana nomor teleponnya, saya telpon biasanya juga bisa kok gitu gitu," ungkap Ridwan.

Menurut Ridwan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menaruh perhatian khusus atas maraknya pertambangan ilegal ini. Ia berharap, Kepala Daerah seperti Gubernur, Wali Kota dan Kepala Dinas juga memberikan perhatian dan tidak melakukan pembiaran atas maraknya pertambangan ilegal di wilayahnya.

Ia pun berharap masyarakat terus aktif memantau. "Itu biasanya kami tindaklanjuti inspektur tambang kami di daerah-daerah juga bekerja cepat. Contoh kasus yang di Klaten, Jawa Tengah ini tanggal 30 November dan 1 Desember tim inspektur tambang Minerba Kementerian ESDM sudah turun ke lapangan," ungkap Ridwan.