Menggiurkan! Jokowi bersiap berikan insentif sebesar Rp 15 M kepada pemerintah daerah yang berhasil menekan inflasi

Yogyakarta – Jokowi mengatakan Pemda akan diberi insentif hingga Rp15 miliar jika berhasil menjaga tingkat inflasi.

Jokowi menuturkan pemda harus berkompetisi dalam menjaga inflasi di daerah masing-masing. Untuk itu, Jokowi selalu membuka data inflasi di setiap daerah serta mengecek di mana yang paling rendah dan di mana yang masih tinggi.

Sementara, untuk daerah yang inflasinya masih tinggi, Jokowi belum menerapkan sanksi apapun. Namun, menurutnya jika daerah tertentu inflasinya masih tinggi bahkan mencapai 9 persen, tentu Pemda yang bersangkutan pasti merasa malu sendiri.

Jokowi sering mengingatkan Pemda untuk memperhatikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing supaya tidak terjadi lonjakan. Hal itu penting dilakukan mengingat ketidakpastian ekonomi global.

Ia mengatakan di tengah ekonomi global yang saat ini tak stabil, Indonesia sebenarnya memiliki kinerja ekonomi yang baik.

Jokowi meminta seluruh pihak untuk tetap hati-hati dan memiliki kewaspadaan terhadap apapun yang akan terjadi di masa mendatang.

 

Read More

Tertinggi sepanjang sejarah! Jokowi berhasil melakukan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sebesar 5,56% 2022

Yogyakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan capaian pertumbuhan ekonomi 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang kepemimpinan Jokowi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,31% secara kumulatif.

Pertumbuhan ekonomi 2022 merupakan yang tertinggi sejak 2013 di mana saat itu pertumbuhannya mencapai 5,56%. Capaian itu juga sudah melewati angka sebelum pandemi COVID-19.

Airlangga menyebut seluruh leading sector yaitu industri perdagangan, pertambangan, pertanian, dan kontruksi melanjutkan tren positif dan tumbuh mengesankan. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan yang tumbuh 16,99% secara tahunan, serta akomodasi dan makan minum 13,81% yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara.

Secara spasial pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah Indonesia disebut telah tumbuh menguat di mana pulau Jawa tumbuh 5,31%, Sumatera 4,69%, Kalimantan 4,94%, Bali dan Nusra 5,08%, Sulawesi 7,05%, serta Maluku dan Papua 8,65%.

Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 yang kuat ini diharapkan menjadi penopang ekonomi di 2023. Jokowi tetap mewaspadai kondisi perlambatan ekonomi global yang bisa menurunkan tingkat permintaan.

 

Read More

Tidak Perlu Diragukan Lagi! Kemampuan Jokowi Dalam Menangani Krisis Sudah Terbukti dan Teruji Tangguh Selamatkan Ekonomi Indonesia Ketika Pandemi Covid-19

Jokowi diakui mampu membawa Indonesia bersiap dalam menghadapi berbagai ancaman krisis global. Pasalnya Jokowi dinilai berhasil memperkuat pilar ekonomi nasional.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Prof Mudhofir Abdullah mengapresiasi gerak cepat Jokowi dalam melihat ancaman yang bakal menimpa negara-negara dunia. Menurutnya, dengan memperkuat pilar ekonomi nasional, ancaman krisis bisa diatasi.

Mudhofir melihat strategi Jokowi memperkuat pilar ekonomi nasional juga sudah tepat. Yaitu dengan mendorong kemajuan UMKM.

Menurut Mudhofir UMKM adalah penopang pilar ekonomi nasional paling efektif. Melalui UMKM yang maju, Mudhofir optimis Indonesia bisa melewati krisis global yang melanda banyak negara.

Mudhofir mengatakan berbagai program dan kebijakan yang direalisasikan Jokowi sangat berpihak pada UMKM. Sehingga ia berharap UMKM mampu menjadi benteng pertahanan terbaik untuk Indonesia hadapi krisis yang diprediksi bakal terjadi 2023 mendatang.

 

Read More

Ramuan Jokowi dalam Hadapi Hadapi Krisis Global

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fraksi Muda Indonesia Dadang Wardana Mas Bakar mengapresiasi pemerataan pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Joko Widodo selama delapan tahun ini sangat baik dan merata di seluruh daerah Indonesia.

Menurutnya, salah satu bukti hasil dari pemerataan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi ini adalah banyaknya investor yang mau berinvestasi di luar Pulau Jawa. Karena, kawasan luar Jawa tidak begitu menjadi konsen para investor untuk berinvestasi.

“Saya menilai pembangunan infrastruktur nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi sudah sangat baik dan tepat. Terlebih kepada pembangunan infrastruktur di luar Jawa,” kata Mas Bakar saat dihubungi, Sabtu (10/12/2022).

“Investor sudah berani berinvestasi di luar Pulau Jawa karena bagusnya infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi. Itu bukti kemajuan dan kemanfaatan dari pembangunan infrastruktur di bangun Pak Jokowi,” sambungnya.

Mas Bakar pun mencontohkan perubahan besar di daerahnya yakni di Sulsel, dimana Presiden Jokowi berhasil membangun kereta api cepat yang menghubungkan Pare-pare dan Kota Makassar, serta perubahan besar wajah kota Makassar saat ini tak lepas dari karya mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Seperti contoh adanya proyek kereta api di pare-pare ke makassar atau jalan layang makassar yang terjadi di periode pak Jokowi, tentu ini adalah hal yang baik. Saya pikir bukan cuma di sulsel, tapi di daerah lain pun juga sama,” ucapnya.

Menariknya, kata Mas Bakar, orang nomor satu di Indonesia itu melibatkan anak-anak muda kompeten dalam membangun bangsa. Buat Mas Bakar langkah tersebut sangat tepat, karena masa depan bangsa Indonesia ada pada generasi muda Indonesia.

“Saya melihat dari kacamata pemuda dengan adanya pembangunan infrastruktur di era pak Jokowi sudah sangat baik, apalagi dengan melibatkan elemen pemuda dalam sejumlah kesempatan. Saya rasa itu adalah langkah yang sudah sangat tepat yang dilakukan pemerintahan Jokowi,” jelasnya.

“Karena pada prinsipnya kan, dalam pembangunan itu sebaiknya juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemuda. Agar indeks Partisipasi pemuda Indonesia terus meningkat,” ungkapnya.

Lebih jauh Tokoh pemuda Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mengatakan, meratanya pembangunan infrastruktur di Indonesia ini tidak lepas dari cara Presiden Jokowi menumbuhkan ekonomi dari pusat hingga ke pelosok desa. 

“Meratanya infrastruktur ini juga baik buat pertumbuhan ekonomi nasional. Hilir mudik barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain bisa meningkatkan ekonomi masyarakat,” paparnya.

Sebelumnya. Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) Riski Kurniawan Nakasri mengapresiasi pembangunan infrastruktur nasional di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pembangunan era Jokowi berhasil dihadirkan di seluruh daerah.

Riski menuturkan pemerintah pusat sangat serius dalam merealisasikan pemerataan pembangunan. Sehingga infrastruktur terus dikebut mulai dari Sabang sampai Merauke. 

 

Read More

Jokowi Siap Hadapi Resesi 2023 dengan Lima Langkah Jitu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyiapkan lima jurus untuk menghadapi ancaman resesi tahun depan. Kelima jurus tersebut yakni, mempercepat belanja, menekan inflasi, menggenjot investasi, peningkatan ekspor dan devisa, dan penanganan Covid-19. 

Karena, diprediksi ancaman pelemahan ekonomi global tahun depan sangat nyata setelah sejumlah lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memperkirakan situasi ekonomi global akan terasa berat, bahkan disebut akan gelap. 

Bahkan, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2,7 persen, sedangkan World Bank lebih rendah lagi yaitu 0,5 persen. 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komaruddin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi mengantisipasi ancaman resesi. Menurutnya, ancaman resesi ekonomi tahun depan tak lepas dari gejolak perang antara Rusia-Ukraina dan pandemi COVID-19 yang belum selesai.

“Ini tak lain karena pandemi yang belum berakhir, namun kemudian dunia kembali dihadapkan dengan tantangan lain seperti konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Di mana, ketegangan ini memicu peningkatan risiko berupa krisis pangan, energi, hingga pupuk. Bahkan, situasi ini juga memicu lonjakan inflasi di sejumlah negara maju, seperti AS,” kata Puteri melalui siaran persnya, Kamis (8/12/2022).

Menurut Puteri, di tengah risiko pelemahan ekonomi global, ekonomi Indonesia justru masih tetap tangguh dan tahan banting. Menguatnya ekonomi Indonesia ini bisa lihat pada kuartal III-2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen, atau terus melanjutkan tren peningkatan sejak kuartal pertama, dan diprediksi akan tumbuh di atas 5 persen pada kuartal IV-2022. 

“Selain itu, inflasi kita yang masih cukup stabil dan terkendali. Ini tentu menjadi modal kita untuk tetap optimis dalam menghadapi risiko pelemahan ekonomi global tahun depan,” ujarnya.

“Bahkan, sejumlah lembaga internasional memperkirakan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 4,8 - 5,1 persen. Artinya, prospek ekonomi kita semakin cerah dan berpotensi besar untuk terhindar dari perkiraan resesi,” sambungnya.

Dikatakan Politisi Partai Golkar ini, menguatnya ekonomi Indonesia ini tak lepas dari gerak cepat pemerintah yang memberikan perhatian serius kepada para pelaku usaha. 

“Ini tidak terlepas dari pulihnya konsumsi dalam negeri yang diindikasikan indeks keyakinan konsumen yang berada di level optimis, serta menggeliatnya dunia usaha. Bekal ini diharapkan mampu menjaga kinerja perekonomian kita dalam menghadapi dinamika global,” ungkapnya.

Menariknya, lanjut Puteri, secara teknis Indonesia saat ini tidak mengalami resesi, karena jika Indonesia mengalami resesi apabila pertumbuhan PDB yang minus selama dua kuartal berturut-turut, tetapi Indonesia malah meningkat di dua kuartal terakhir.

“Justru saat ini ekonomi kita masih mampu tumbuh positif di atas 5 persen selama dua kuartal terakhir. Capaian ini bahkan lebih tinggi dibandingkan AS, Uni Eropa, Tiongkok, maupun Singapura,” jelasnya.

“Karenanya, hal ini juga perlu diantisipasi dan direspon Pemerintah untuk segera mengatasi dampak hambatan dari pelemahan ekonomi negara lain, khususnya yang menjadi mitra dagang utama terhadap keberlangsungan industri dalam negeri, terutama industri yang padat karya,” tandasnya.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya telah menginstruksikan pembantunya (Menteri) menghadapi 2023. Instruksi yang diberikan secara umum bertujuan untuk mempersiapkan strategi menghadapi akhir tahun, serta 2023 mendatang. 

Beberapa hal yang disinggung adalah kewaspadaan bencana, potensi turunnya ekspor Indonesia, hingga bagaimana menjaga perekonomian di tengah ketidakpastian global. 

"Kuncinya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, jangan terjebak ego sektoral. Segera konsolidasi data dan pelaksanaan untuk implementasinya," kata Jokowi. 

 

Read More

Jokowi Perintahkan Tito Karnavian Buat Strategi Hadapi Inflasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengendalikan inflasi seperti saat pemerintah menangani Covid-19. Jokowi ingin isu inflasi menjadi prioritas utama di tengah gelapnya situasi global saat ini.

"Setiap minggu dibahas, evaluasi, sehingga kita semua tetap aware, tetap peduli, fokus, dan menjadi skala prioritas," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 5 Desember 2022.

Tito menjelaskan kenaikan inflasi harus dimitigasi secara intensif di tengah ancaman resesi yang diperkirakan terjadi tahun depan. Berbagai krisis, seperti energi dan pangan, bergulir karena situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina terus memanas. Alhasil, Indonesia terkena imbasnya. Harga-harga barang diprediksi akan semakin meroket. 

Kendati situasi global masih suram, inflasi Indonesia pada November 2022 berada di angka 5,42 persen atau turun dari 5,71 persen pada Oktober. Tito pun mengatakan angka inflasi Indonesia termasuk dalam peringkat dua terendah di bawah Jepang.

Tren yang positif itu membuatnya optimistis Indonesia dapat mempertahankan posisinya dengan mencegah lonjakan harga di akhir tahun ini. Dia meminta agar pemerintah daerah melakukan upaya untuk mengantisipasi ledakan inflasi di wilayah masing-masing.

Tito turut mengimbau masyarakat untuk membeli kebutuhan secukupnya di akhir tahun ini. Tujuannya agar ketersediaan stok di pasar tidak terganggu dan harga tetap terjaga. 

Sebelumnya, Jokowi mengklaim upaya pemerintah mengendalikan inflasi di Tanah Air sudah detail dan cukup berhasil. Jokowi yakin tidak ada negara lain yang melakukan kerja sedetail Indonesia dalam menekan inflasi. Sebab, pada umumnya, negara-negara lain dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa hanya bertindak melalui bank sentral yang menaikkan suku bunga.

"Tapi kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan (harga) barang dan jasa," ucap Jokowi.

Jokowi pun telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan juga pos anggaran belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing untuk membiayai upaya-upaya pengendalian inflasi.

 

Read More

Pesan Jokowi “Kita harus memiliki sense of crisis atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi kita harus siap”

Jokowi mendorong seluruh jajaran penguasa untuk optimistis menghadapi situasi perekonomian global tahun depan yang masih penuh dengan ketidakpastian. Di sisi lain, Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada dan berhati-hati.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta.

“Kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” ujarnya.

Jokowi pun mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah gejolak perekonomian dunia.

“Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan, Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang. Ini adalah kerja keras kita semuanya,” ucapnya.

Berbagai indikator menunjukkan kinerja perekonomian Indonesia yang cukup menggembirakan di tahun ini. Di kuartal II-2022 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44% dan di kuartal III-2022 bahkan mampu tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72%.

“Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5%. Terakhir, saya mendapatkan angka 5,8%, di saat rata-rata inflasi dunia di atas 10 persen dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75 persen,” ungkapnya.

Indikator lainnya, volume perdagangan Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai 58 persen. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus selama 30 bulan berturut-turut.

“Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tetapi sekali lagi, perlu saya ingatkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya global, ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak,” pungkas Jokowi.

 

Read More

Pesan Jokowi: Indonesia Optimis Serta Waspada Hadapi Kondisi Global 2023

 

Jokowi menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimistis namun tetap hati-hati dan waspada dalam menghadapi kondisi global di tahun 2023 yang masih penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Dalam melakukan perumusan kebijakan, Jokowi menekankan agar sinergi fiskal dan moneter terus diperkuat sehingga kebijakan atau policy ekonomi nasional yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

“Kita semuanya harus optimis tahun depan tetapi tetap harus hati-hati, harus waspada setiap membuat policy, fiskal moneter harus selalu berbicara, harus selalu berdampingan sehingga semua policy yang ada itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat dan negara,” ujar Jokowi saat berbicara di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022, di Assembly Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta.

Jokowi pun menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam menghadapi kondisi global tersebut.

Pertama, adalah ekspor. Kepala Negara menyampaikan, nilai ekspor Indonesia yang tahun lalu dan sekarang melompat sangat tinggi dapat mengalami penurunan di tahun mendatang terdampak situasi perekonomian di sejumlah mitra dagang Indonesia, seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

“Problem di Tiongkok yang belum selesai sehingga ekonomi mereka juga turun karena policy nol COVID-19. Kemudian di Uni Eropa juga sama. Pelemahan ekonomi pasti, resesinya kapan, tinggal ditunggu saja, kita tunggu saja tapi pelemahan ekonomi pasti. Di Amerika juga sama, Fed Funds Rate terus naik. Artinya, itu mengerem pertumbuhan, artinya ekonominya pasti akan melemah. Ekspor kita ke sana juga gede banget, ekspor kita ke Tiongkok/Cina itu gede banget, ke Uni Eropa juga gede. Oleh sebab itu, hati-hati,” ujarnya.

Kedua, adalah investasi. Jokowi menilai, upaya reformasi struktural yang dilakukan oleh Indonesia mendorong timbulnya kepercayaan dari para investor. Hal ini, imbuh Jokowi, harus diikuti oleh implementasi yang benar di lapangan.

“Dilihat bahwa kita memang ingin membangun sebuah cara-cara kerja baru, kita ingin membangun sebuah mindset baru, itulah yang menimbulkan trust dan kepercayaan terhadap kita. Tapi hati-hati, masih perlu policy-policy yang kita reform, dan perlu pelaksanaan di lapangan yang benar,” ujarnya.

Di tahun 2023 Negara menargetkan investasi sebesar Rp1.400 triliun atau meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp900 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. Meski tidak mudah karena semua negara berebut investasi, Kepala Negara meyakini pemerataan pembangunan yang dilakukan di seluruh tanah air akan mampu menarik minat para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

“Saya titip tadi kepada seluruh kementerian, kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow/arus modal masuk dalam rangka investasi ini. Karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden.

Jokowi menambahkan, pemerataan pembangunan juga berdampak besar pada peningkatan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sekaligus investasi di luar Jawa, seperti di kawasan pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Morowali di Sulawesi Tengah.

“Tadi saya mendapatkan laporan bahwa sekarang investasi di luar Jawa itu sudah lebih besar dari Pulau Jawa. Dulu biasanya angkanya 70:30, Jawa 70, luar Jawa 30, sekarang luar Jawa sudah 53 persen, luar Jawa sudah 53 persen. Inilah menurut saya keberhasilan membangun infrastruktur yang diikuti menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan diikuti oleh investasi yang menuju ke luar Jawa,” tuturnya.

Ketiga, Jokowi menekankan pentingnya untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang sangat berdampak pada produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Hati-hati mengenai pasokan pangan, hati-hati mengenai pasokan energi, yang harus betul-betul kita jaga agar konsumsi rumah tangga ini tetap tumbuh dengan baik, sehingga growth kita akan sesuai dengan target yang telah kita buat,” tandasnya. 

 

Read More

Jokowi Dorong Perwujudan APEC Food Security Towards 2030

Jokowi mendorong perwujudan APEC Food Security Roadmap Towards 2030 untuk memastikan ketahanan pangan melalui teknologi yang inovatif dan digitalisasi, peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem pangan, serta kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

dalam menghadapi krisis global mulai dari krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan, hingga ancaman resesi, Joko Widodo mendorong pemimpin ekonomi APEC untuk memperkuat kerja sama konkret.

Hal tersebut Jokowi sampaikan saat menyampaikan intervensinya pada pertemuan pemimpin APEC sesi 1 di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.

“Dalam jangka pendek, kolaborasi mutlak diperlukan untuk atasi inflasi dan pastikan ketahanan pangan,” kata Jokowi.

Jokowi mendorong perwujudan APEC Food Security Roadmap Towards 2030 untuk memastikan ketahanan pangan melalui teknologi yang inovatif dan digitalisasi, peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem pangan, serta kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
 
“Ketersediaan pupuk dan pakan ternak juga perlu diperhatikan untuk cegah krisis pangan menyerang lebih dari tiga miliar masyarakat,” ucap Jokowi.

Dalam jangka panjang, Jokowi mendorong penguatan kemitraan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Menurut Jokowi, ekonomi digital dan transformasi digital penting untuk pemulihan ekonomi yang inklusif.

“Sejak pandemi manfaat ekonominya semakin dirasakan, mulai dari telemedisin, jasa antar makanan, pembayaran digital, hingga keterlibatan UMKM di marketplace. Kita harus bangun ekosistem ekonomi digital yang ramah bagi UMKM dan start-ups khususnya melalui penguatan keterampilan dan literasi digital,” jelas Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga mendorong ekonomi hijau bagi pemulihan ekonomi kawasan. Menurut Jokowi, ekonomi hijau adalah masa depan ekonomi kawasan dan sudah lebih 90 miliar dolar AS digunakan untuk membangun berbagai proyek hijau di APEC.

“Untuk itu, saya menyambut baik inisiatif Thailand The Bangkok Goals for the Bio-Circular-Green Economy. Inisiatif ini akan membuka akses terhadap pembiayaan, teknologi, inovasi, dan penguatan kapasitas,” ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan, penguatan kolaborasi antaranggota APEC merupakan kunci untuk mencapai semua hal tersebut.

Sebelum memulai sesi pertemuan, saat tiba di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Presiden Jokowi disambut langsung Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan dilanjutkan sesi foto bersama.

 

Read More

Kolaborasi Jalan Terbaik Selamatkan Krisis Dunia

Jokowi menegaskan pentingnya berkolaborasi sebagai sebuah jalan untuk menyelamatkan dunia. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali.

"Kita tidak ada pilihan lain, paradigma tentang kolaborasi adalah yang sangat-sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia," kata Jokowi

Jokowi menggarisbawahi, mengemban tanggung jawab terhadap umat manusia bukan hanya ada di pundak orang per orang, tetapi di seluruh dunia.

"Tanggung jawab berarti menghormati tentang hukum dan prinsip-prinsip yang telah dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Bertanggungjawab juga berarti mencari win-win sollution yang tidak membuat satu dan lain dirugikan," tegas Jokowi.

Dia berharap, KTT G20 dapat menciptakan jawaban atas krisis glonal yang tengah dialami dunia saat ini. Jokowi percaya, dengan kekompakan antarpihak pemangku kepentingan, maka hal itu bukan menjadi mustahil.

"Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam, yang sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika kita semua, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia," kata Jokowi.

 

Read More

Tiga Hal Fokus Utama Jokowi Hadapi Tantangan Krisis Ekonomi di ASEAN

Jokowi memaparkan tiga hal fokus utama ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan. Hal tersebut disampaikannya saat berbicara pada ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Hotel Sokha, Phnom Penh.

“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” ungkapnya.

Hal pertama adalah penguatan fiskal negara ASEAN. Jokowi mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan. Demikian pula dengan efisiensi belanja dan mengalokasikan ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.

“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90% dunia usaha ASEAN,” ucap.

Hal kedua menurut Jokowi adalah penguatan dukungan keuangan internasional. Kepala Negara menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespon krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.

“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” katanya.

Hal ketiga yang disampaikan Kepala Negara yaitu perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Jokowi menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.

“Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tegasnya.

Di akhir pengantarnya, Kepala Negara RI kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

 

Read More

Perjuangan Negara Berkembang Dapatkan Nilai Tambah Tambang

Jokowi mengatakan negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi sumber daya alam mentah agar mendapatkan nilai tambah dan keuntungan yang memadai. Hal tersebut disampaikan dalam ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery, di Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu.

“Apakah dengan mengekspor bahan baku mentah negara berkembang mendapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” kata Jokowi pada Minggu.

Jokowi menyampaikan perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Jokowi juga menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.

Hak pembangunan negara berkembang merupakan salah satu dari tiga fokus utama yang disampaikan Jokowi untuk ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan.

“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” kata Jokowi.

Fokus lainnya adalah penguatan fiskal negara-negara anggota ASEAN. Kepala Negara mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan.

Selain itu, kata dia, efisiensi belanja dan alokasi anggaran ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.

“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB (Asian Development Bank) telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90 persen dunia usaha ASEAN,” kata Jokowi.

Fokus selanjutnya adalah penguatan dukungan keuangan internasional. Jokowi menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespons krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan krisis melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.

“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” kata Jokowi.

Pada akhir pengantarnya, Jokowi kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat ini.

 

Read More

Tuntutan Aksi 411 Itu Absurd Sekali

Tuntutan massa aksi 411 agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar. Karena saat ini masyarakat tahu bahwa negara sedang bekerja keras untuk selesaikan pandemi Covid-19 dan berbagai masalah-masalah akibat ketidakpastiaan global. Ujar DEPUTI IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, Jakarta Pada Senin.

"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," kata Juri

Juri menjelaskan saat ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat ketidakpastian global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan. Di saat yang sama, kata Juri, negara juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan lebih cepat bagi Indonesia.

"Jadi kalau tuntutannya Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja," ucap Juri.

Juri juga menilai aksi dari kelompok masyarakat yang melakukan demo 411 tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.

"Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru mengganggu kepentingan masyarakat," ujar Juri.

Massa aksi 411 atau 4 November, pada Jumat, memadati kawasan Tugu Arjuna Widjaja, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sejak siang. Massa mulai berkumpul di kawasan tersebut sejak siang setelah melakukan pawai dari kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat usai Shalat Jumat. Mereka melakukan aksi untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada kepala negara. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya menyatakan sebanyak 3.790 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta bersiaga mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada Jumat ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Endra Zulpan dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan ada dua unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat ini yang pertama ada demo 411 di Bundaran Patung Kuda, dan aksi massa buruh di kantor Kemenakertrans. Terkait aksi tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Istana Kepresidenan dan Monas dalam rangka pengaman aksi demo.

 

Read More

Presiden Minta Jajaran Antisipasi Dampak Situasi Global Terhadap Ekonomi Nasional

Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyiapakan langkah antisipasi dampak situasi global yang makin sulit terhadap perekonomian nasional. Serta meminta seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Ujarnya pada saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

“Semuanya harus kita tes betul sampai plan A, plan B, plan C, plan D, semuanya harus ada, plan E, semuanya. Yang paling buruk, yang buruk, semuanya harus kita hitung semuanya, sehingga sekali lagi, situasi makin memburuk dan antisipasi dampak di domestik ini harus betul-betul disiapkan,” ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.

“Kehati-hatian kita dalam membuat setiap kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita karena memang situasinya betul-betul ini situasi yang luar biasa sulitnya. Sekali lagi, policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar hubungan antarkementerian/lembaga dapat diperkuat dalam menangani urusan perlambatan ekonomi dunia serta krisis pangan, energi, dan keuangan.

“Nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test, sampai seberapa jauh kekuatan kita kalau badainya itu datang, baik yang berkaitan dengan currency, dengan kurs, yang berkaitan dengan inflasi, yang berkaitan dengan growth, yang berkaitan dengan pangan kita, energi kita,” tuturnya.

Terakhir, Presiden mengingatkan jajaran birokrasi untuk fokus dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing di tengah situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Presiden juga berharap jajarannya bisa lebih baik dalam mengimplementasikan program kegiatan yang memberi manfaat.

“Kemudian juga implementasi dari program-program yang ada betul-betul dilihat betul, bermanfaat riil atau enggak. Kalau enggak, bisa dibelokkan ke hal-hal yang riil,” tandasnya.

 

Read More

Jokowi Alokasikan Rp 95 T Atasi Krisis Pangan di 2023

Joko Widodo mengalokasikan Rp 95 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2023. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menjelaskan, Jokowi menekankan pengingkatan produktivitas, peningkatan SDM, serta pemanfaatan teknologi dan data. Serta pengembangan dan perkuatan iklim investasi dan logistik pangan serta transformasi sistem pangan nasional yang berkelanjutan lewat anggaran tersebut.

"Belanja negara untuk ketahanan pangan akan disalurkan pada Kementerian Pertanian untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas pangan prioritas, pengembangan diversifikasi pangan lokal, penguatan rantai pasok logistik pangan dan food estate," jelas Isa dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (20/9/2022).

Isa merinci, anggaran ketahanan pangan senilai Rp 95 triliun akan dicapai untuk beberapa hal. Di antaranya kawasan fasilitas penerapan budidaya padi sebanyak 279,55 ribu hektare, kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung 40.000 hektare, dan kawasan fasilitas penerapan budidaya kedelai 350.000 hektare.

Berikutnya bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor, dan bantuan sarana peti beku sebanyak 300 unit. Selanjutnya pembangunan bendungan lanjutan 23 unit, dan bendungan baru 7 unit, dan pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektare.

Serta rehabilitasi jaringan irigasi untuk 98.700 hektare melalui Kementerian PUPR dan 3.213 hektare melalui Kementerian Pertanian dan tentu tidak terlupakan adalah subsidi pupuk sebanyak 6,6 juta ton.

Isa bilang, anggaran ketahanan pangan sempat mengalami penurunan cukup tajam karena pandemi COVID-19, yang mana di 2020 hanya Rp 73,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 100,2 triliun. Namun kembali meningkat pada tahun 2021.

Secara rinci, anggaran ketahanan pangan pada 2021 sebesar Rp 85,9 triliun atau naik 16,8% dibandingkan anggaran 2020 yang hanya sebesar Rp 73,6 triliun.

 

Read More

Jokowi: Belajar dari Pandemi, Kita Harus Hati-hati Ambil Kebijakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalau dunia belum benar-benar pulih dari krisis akibat pandemi. Jokowi mewanti-wanti masyarakat untuk siap menghadapi tantangan baru.

Hal itu diungkap Jokowi dalam sambutannya di Rakernas PAN. Jokowi memberikan sambutan melalui video tapping yang ditayangkan di acara penutupan rakernas PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022).

"Ketum PAN zulhas, dan seluruh jajaran pengurus PAN baik pusat, wilayah dan daerah. Hadirin yg berbahagia, saat ini dunia berada dalam posisi yang sangat sulit. Global betul-betul berada dalam kondisi yang tidak mudah, dunia belum pulih betul dari krisis kesehatan akibat pandemi lalu, sudah muncul konflik perang sehingga kita harus bersiap menghadapi berbagai tantangan tantangan baru dan juga mengatasi ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi dan ancaman krisis keuangan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar tetap hati-hati untuk mengambil setiap kebijakan saat ini. Dia bicara pentingnya persatuan dalam menghadapi suasana ketidakpastian di masa mendatang.

"Belajar dari menghadapi pandemi COVID-19 kita harus waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan yang terpenting kita harus bersatu dalam menghadapi ketidakpastian di masa mendatang agar bangsa kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan RI memiliki momentum pulih lebih cepat terutama di sektor perekonomian. Untuk itu, dia juga berpesan momentum ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan.

"Kita memiliki momentum untuk pulih lebih cepat perekonomian kita tumbuh sangat baik, kwartal kedua tahun 2022 bahkan tumbuh mencapai 5,44%, neraca perdagangan kita juga surplus 27 bulan berturut-turut, ini yang harus dijaga betul agar kinerja yang terus dapat ditingkatkan," katanya.

"Untuk itulah kita harus terus membangun infrastruktur di berbagai daerah memperkuat sistem pertahanan pangan, melakukan reformasi struktural, memulai realisasi industri dan mengembangkan ekosistem ekonomi hijau serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," lanjut Jokowi.

 

Read More

Yasonna Ungkap Pesan Jokowi: Hemat Anggaran, Antisipasi Krisis

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, Presiden Joko Widodo mengingatkan dan meminta semua pihak terutama penyelenggara negara untuk menghemat anggaran. Penghematan anggaran ini guna mengantisipasi krisis dampak perang Ukraina dengan Rusia.

“Presiden mengingatkan kita semua untuk selalu hati-hati dan melakukan kegiatan terencana dengan baik,” kata Yasonna pada peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HKDK) Ke-77, Senin (18/7).

Sejumlah persoalan dunia yang sedang terjadi seperti Covid-19 dan perang antara Rusia dengan Ukraina, mengakibatkan krisis di sektor energi dan pangan. Hal tersebut juga bisa berdampak pada Indonesia bila tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, lanjut dia, Jokowi meminta semua pihak termasuk Kemenkum HAM agar mengambil langkah antisipasi. Salah satunya, penghematan anggaran dengan tujuan Indonesia bisa melewati masa-masa sulit.

Terkait rangkaian HKDK Ke-77, Yasonna mengatakan peringatan hari lahir kementerian itu menjadi momentum untuk merefleksikan progres pelaksanaan kebijakan di instansi tersebut.

Di tengah tuntutan masyarakat yang terus meningkat, pelayanan prima tidak dapat diwujudkan hanya dengan jentikan jari. Diperlukan inovasi yang berkelanjutan, komitmen bersama, sinergitas antarlembaga, transformasi sistem serta perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani.

“Harus disadari, keberhasilan mencapai target program yang ditentukan, membutuhkan komunikasi yang harmonis sehingga dapat dibangun kerja sama yang apik,” kata dia dilansir dari Antara.

Untuk mencapai program kerja di Kemenkum HAM diperlukan pemantauan serta evaluasi yang terukur terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.

Read More