Jokowi Mendorong Negara Berkembang Lakukan Industrialisasi

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie menyebutkan, dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dengan itu, membantu perekonomian dan kesejahteraan negara tersebut.

Anindya mengungkapkan perasaannya, saat kembali diberikan kesempatan mendampingi Jokowi menghadiri APEC yang kali ini diketuai oleh Thailand.

"Di mana sehabis KTT @asean di Cambodia, @g20org di Indonesia sekarang @apec di Thailand. Memang “Indo-Pacific Tilt” sangat terlihat di 2022, di mana Indonesia sebagai bintang penuh pujian dengan suksesnya @g20org dan @theb20summit di Indonesia," kata Anindya dalam Instagram-nya @anindyabakrie,

Anin mengungkapkan, pada acara tersebut berjalan dengan baik. Hal itu karena Indonesia memberikan ide dan aksi terobosan untuk keluar dan berkembang dari krisis pasca Covid, transisi energi, dan konflik di Rusia dan Ukraina.

"Tidak heran kalau The Economist sampulnya mengatakan Indonesia sebagai “Asia’s Overlooked Giant”. Ini merupakan perjuangan bersama yang selalu didengungkan @kadin.indonesia.official," ujarnya.

Anin menceritakan, setelah sesi Plenary bersama 20 negara APEC, Jokowi berbicara jelas dan menggugah di awal dan akhir sesi Break Out dengan Amerika, Jepang, Taiwan, Brunei, Peru dan tentu Thailand. Dalam hal ini Jokowi menyampaikan poin mengenai perlakuan WTO terhadap negara berkembang.

"Beliau (Jokowi) menyampaikan bahwa setiap negara harus diberikan kesempatan untuk melakukan industrialisasi agar nilai tambahnya dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan negara tersebut dan ujungnya pertumbuhan ekonomi global bersama," jelasnya.

Menurutnya, APEC merupakan forum yang tepat untuk menyampaikan pendapat. Sebab menjadi 'rumah' dari 3 miliar manusia, 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB), dan hampir 50 persen perdagangan dunia.

"Terlihat banyak kolega ABAC (APEC Business Advisory Council), termasuk dari PNG, sangat senang dengan intervensi beliau dan meminta foto bersama," imbuhnya.

 

Read More

Jokowi Tekankan Tiga Hal Penting Bagi Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII)

Joko Widodo menekankan tiga hal penting bagi Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang.

Pertama, ia menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan PGII harus bersifat country driven dan berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan.

"Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri," kata Jokowi pada penyelenggaraan side event PGII di Bali,

"Dengan demikian negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang," ujarnya lagi.

Jokowi mengatakan, PGII juga harus menjadikan konsultasi dan dialog dengan negara penerima sebagai pedoman utama.

Kedua, ia juga menekankan bahwa upaya PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang juga harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. Jokowi meminta PGII untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk sektor swasta yang dinilai akan membawa manfaat nyata. "Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia," kata Jokowi.

Ketiga, Jokowi menambahkan, PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Menurutnya, negara berkembang paling rentan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

Jokowi menyebutkan, presidensi Indonesia di G20 telah berupaya mendorong kerja sama nyata di bidang infrastruktur berkelanjutan dan pendanaan pembangunan.

"Indonesia sendiri juga bersungguh-sungguh mengembangkan industri hijau, termasuk ekosistem industri mobil listrik sebagaimana Yang Mulia saksikan langsung di KTT Bali ini," katanya. Jokowi kemudian menegaskan, Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. "Indonesia siap mendukung inisiatif PGII. Harapan saya PGII dapat memperkuat hasil yang telah dicapai di G20," ujar Jokowi.

 

Read More

Indonesia Inisiasi Gerakan Penghapusan Kesenjangan Kesehatan

 

Jokowi ingin Indonesia dan negara berkembang lainnya menjadi bagian dalam rantai pasok kesehatan global. Menurut dia, negara berkembang perlu mengambil bagian agar bisa menghapus kesenjangan kesehatan dengan negara maju, di mana gap kesehatan, terutama infrastruktur sangat lebar.

"Kesenjangan kapasitas kesehatan tidak dapat dibiarkan. Negara berkembang perlu kemitraan yang memberdayakan. Negara berkembang harus menjadi bagian rantai pasok kesehatan global," ujarnya dalam pidato pembuka sesi 2 KTT G20, Bali.

Joko Widodo ingin Indonesia dan negara berkembang lainnya menjadi bagian dalam rantai pasok kesehatan global.

Jokowi ingin negara berkembang bisa menjadi bagian dari manufaktur dan riset kesehatan dunia. Tentunya, keinginan tersebut bisa dicapai dengan bantuan dari negara lain anggota G20.

"Ini hanya bisa terjadi jika investasi industri kesehatan ditingkatkan, kerja sama riset dan transfer teknologi diperkuat dan akses bahan baku produksi untuk negara berkembang diperluas," jelasnya.

Selain itu, Trade-Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPS) Waiver atau perjanjian dalam akses kesehatan harus diperluas untuk menghasilkan solusi yang konkret, termasuk diagnostik dan terapeutik.

Jokowi juga berharap WHO bisa lebih kuat dalam mengawal isu kesehatan yang merata di seluruh dunia. "WHO juga harus merealisasikan komitmennya terkait hubs dan spokes solusi kesehatan," imbuhnya

Saat ini, Indonesia telah memiliki pandemic fund atau dana pandemi yang diluncurkan dalam rangkaian pelaksanaan KTT G20. Pandemic fund bertujuan agar dunia lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi di masa depan.

Jokowi berharap anggota G20 ikut berkontribusi pendanaan untuk pandemic fund ini mengikuti langkah Indonesia. Sehingga, dana yang terkumpul nantinya bisa digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan dunia, terutama kepada negara yang membutuhkan.

"Ini harus diikuti penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal. Saya mengajak semua pihak berkontribusi, Indonesia telah berikan komitmen US$50 juta," pungkasnya.

Read More

Indonesia Dukung Penguatan Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang

Jokowi menegaskan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Hal tersebut disampaikan usai bersama dengan Joe Biden dan Ursula Von Der Leyen meluncurkan Kemitraan untuk Investasi dan Infrastruktur Global atau Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) G20.

Peluncuran dilaksanakan di sela sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Bali.

“Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal,” ujar Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang.

Pertama, dukungan yang dilakukan harus berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan atau country driven. Oleh karena itu, Jokowi menyatakan konsultasi dan dialog dengan negara penerima harus menjadi pedoman utama.

“Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian, negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang,” ujarnya.

Jokowi mencontohkan, saat ini Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Pemindahan ibu kota tersebut, ucap Presiden, akan membuka peluang investasi sebesar 20,8 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) di berbagai sektor infrastruktur.

Kedua, Kepala Negara menegaskan bahwa PGII harus berdasarkan paradigma kolaborasi.

“Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta akan membawa manfaat nyata. Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia,” ujarnya.

Ketiga, PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Jokowi memandang, negara berkembang paling rentan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

Kepala Negara menyatakan, Presidensi G20 Indonesia telah mendorong kerja sama nyata di bidang infrastuktur berkelanjutan dan pendanaan pembangunan. Indonesia juga bersungguh-sungguh mengembangkan industri hijau, termasuk ekosistem industri mobil listrik yang menjadi kendaraan resmi di KTT G20 Bali.

“Indonesia siap mendukung inisiatif PGII. Harapan saya, PGII dapat memperkuat hasil yang telah dicapai di G20,” pungkasnya.

 

Read More

Perjuangan Negara Berkembang Dapatkan Nilai Tambah Tambang

Jokowi mengatakan negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi sumber daya alam mentah agar mendapatkan nilai tambah dan keuntungan yang memadai. Hal tersebut disampaikan dalam ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery, di Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu.

“Apakah dengan mengekspor bahan baku mentah negara berkembang mendapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” kata Jokowi pada Minggu.

Jokowi menyampaikan perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Jokowi juga menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.

Hak pembangunan negara berkembang merupakan salah satu dari tiga fokus utama yang disampaikan Jokowi untuk ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan.

“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” kata Jokowi.

Fokus lainnya adalah penguatan fiskal negara-negara anggota ASEAN. Kepala Negara mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan.

Selain itu, kata dia, efisiensi belanja dan alokasi anggaran ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.

“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB (Asian Development Bank) telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90 persen dunia usaha ASEAN,” kata Jokowi.

Fokus selanjutnya adalah penguatan dukungan keuangan internasional. Jokowi menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespons krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan krisis melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.

“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” kata Jokowi.

Pada akhir pengantarnya, Jokowi kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat ini.

 

Read More