Ari Dwipayana Menyatakan Adanya Rumor Keterlibatan Presiden Jokowi Dalam Munaslub Kadin Itu Termasuk Tuduhan Serius

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul rumor yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin. Rumor ini memicu perdebatan di kalangan publik, bahkan beberapa pihak menganggap keterlibatan tersebut sebagai tuduhan serius. Namun, Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, dengan tegas membantah rumor ini dan menyebutnya sebagai tuduhan yang terlalu berlebihan.

Ari menegaskan bahwa Munaslub Kadin merupakan kegiatan internal yang sepenuhnya berada di bawah wewenang organisasi tersebut. Tidak ada kaitan antara Presiden Jokowi, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dengan kegiatan tersebut. "Presiden Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam urusan internal Kadin, apalagi dalam Munaslub. Tuduhan ini tidak berdasar dan justru menyesatkan," ujar Ari.

Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi selalu menjaga prinsip netralitas dalam berbagai organisasi, termasuk Kadin, dan menghormati independensi setiap lembaga atau organisasi di Indonesia. Presiden fokus pada tugas utamanya sebagai pemimpin negara, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Rumor keterlibatan ini hanyalah upaya untuk menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan kinerjanya dalam menjaga stabilitas nasional dan memajukan perekonomian Indonesia. "Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak terbukti kebenarannya. Pemerintah selalu berkomitmen menjaga transparansi dan integritas," tambah Ari.

Dengan berbagai prestasi dan capaian di bidang pembangunan, Presiden Jokowi telah menunjukkan kepemimpinan yang solid. Pemerintah terus bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, sehingga rumor-rumor yang tidak berdasar seperti ini tidak akan menggoyahkan fokus pemerintah dalam melayani rakyat.

Mari bersama-sama mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan terus melangkah menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Read More

Ari Dwipayana Menilai Opini Yang Menyatakan Adanya Keterlibatan Presiden Jokowi Dalam Munaslub Kadin Hanya Sebuah Prasangka Kecurigaan Tidak Berdasar

Yogyakarta – Belakangan ini muncul opini yang menyatakan adanya keterlibatan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, dengan tegas menepis opini tersebut, menilai bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya sekadar prasangka kecurigaan.

Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi selalu berfokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas nasional dan memajukan ekonomi. Segala bentuk isu yang diarahkan untuk memecah belah perhatian publik dari tujuan pembangunan hanyalah distraksi yang tidak memiliki fakta kuat. “Tidak ada keterlibatan Presiden dalam Munaslub Kadin. Ini hanyalah spekulasi yang sengaja diembuskan untuk menimbulkan keraguan terhadap pemerintah,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat perekonomian nasional, Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai kebijakan strategis. Dari pembangunan infrastruktur hingga program hilirisasi sumber daya alam, semua langkah ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Kadin, sebagai mitra strategis pemerintah, juga terus mendukung kebijakan-kebijakan tersebut demi mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Lebih lanjut, Ari mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dalam menyaring informasi. “Tidak semua yang beredar di publik adalah fakta. Penting bagi kita semua untuk tidak terjebak pada opini yang belum terbukti kebenarannya,” tambahnya.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas politik dan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Segala upaya untuk memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah harus dilihat sebagai bagian dari permainan politik yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Dengan fokus pada pembangunan dan kemajuan bangsa, pemerintahan Jokowi terus melangkah maju, memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Mari bersama menjaga stabilitas dan mendukung kerja nyata pemerintah.

 

Read More

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Dan HAM Kadin Indonesia Menilai Munaslub Terjadi Karena Adanya Keterlibatan Arsjad Rasjid Selaku Ketua Dalam Pilpres 2024 Silam Tidak Ada Kaitannya Dengan Presiden Jokowi

Yogyakarta – Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang terjadi di internal Kadin adalah murni persoalan internal organisasi. Dhaniswara menjelaskan, Munaslub ini dipicu oleh keterlibatan Arsjad Rasjid, selaku Ketua Kadin, dalam proses Pilpres 2024 yang lalu. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo atau campur tangan pemerintah.

Opini yang mencoba mengaitkan isu ini dengan Presiden Jokowi adalah tidak berdasar dan hanya bertujuan memecah belah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Faktanya, Presiden Jokowi selalu menjaga jarak dari konflik internal organisasi dan tetap fokus pada agenda pembangunan nasional yang lebih besar. Pemerintah terus menjaga stabilitas dan tidak terlibat dalam urusan internal Kadin.

Kadin, sebagai organisasi independen yang mewakili dunia usaha, memiliki mekanisme internal dalam menyelesaikan permasalahan di antara anggotanya. Presiden Jokowi selalu mendukung keberlangsungan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tidak pernah ikut campur dalam dinamika politik internal yang terjadi di organisasi tersebut.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah dinamika politik yang ada. Fokus pemerintah adalah pada upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan sektor-sektor strategis, bukan pada konflik internal organisasi.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang beredar tanpa bukti kuat. Pemerintah tetap bekerja keras untuk memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik, dan segala bentuk provokasi atau upaya untuk merusak citra pemerintah harus dilawan dengan fakta yang jelas.

Stabilitas nasional tetap menjadi prioritas utama, dan pemerintah terus berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk Kadin, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.

 

Read More

Keberhasilan Jokowi dalam membangun Indonesia selama delapan tahun menjadi pondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia emas 2045

Selama delapan tahun memimpin Indonesia, berbagai pembangunan berhasil dihadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Sabang hingga Merauke.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta,Heber Simbolon menilai selama ini Jokowi sudah sangat baik dalam membangun Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut bisa menjadi pondasi dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045.

Menurut Heber, pemerataan pembangunan tersebut merupakan salah satu dasar penting untuk mencapai masa keemasan Indonesia. Menurutnya Jokowi mampu membangun benang merah untuk Indonesia Emas.

“Beliau (Jokowi) sudah membangun dengan baik. Ada benang merah yang mau dibawa ke sana (Indonesia Emas),” ujar Heber

Sebagai bangsa yang besar, Heber mengatakan sudah selayaknya Indonesia menjadi negara maju yang disegani oleh bangsa lain. Ia optimis berbagai upaya yang terus digalakkan oleh Pemerintahan Jokowi saat ini bakal membawa Indonesia menuju masa kejayaan.

“Saya optimis bahwa bangsa ini bangsa yang benar. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Bangsa yang punya fundamental yang tinggi. Saya optimis berbagai upaya pemerintah (Jokowi) akan mengantarkan kita sampai di masa emas nanti pada 2045,” ujarnya.

 

Read More

Jokowi Dorong KADIN Rumuskan Roadmap Industri di Indonesia

Jokowi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2022, di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta.

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan bahwa saat ini Indonesia memperoleh kepercayaan sekaligus berada pada puncak kepemimpinan global, utamanya di sisi ekonomi.

“Kita enggak sadar bahwa kita sedang berada pada kepemimpinan puncak global di sisi ekonomi. Trust-nya itu kita baru saja dapat, ini jangan dilewatkan,” ujarnya.

Kepala Negara pun mendorong Kadin untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan merumuskan peta jalan di berbagai bidang, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga industri.

“Saya senang kalau Kadin nanti merumuskan roadmap SDM, roadmap industri tekstil, roadmap industri logam, roadmap semuanya ada peta jalannya, sehingga jelas kita akan menuju ke mana, jelas visi kita akan ke mana,” ujarnya.

Peta jalan tersebut juga akan membantu menarik serta menggerakkan ekonomi dalam negeri. imbuh Jokowi

“Ini akan menjadi sebuah lokomotif besar yang bisa menarik pengusaha daerah, menarik UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah], semuanya akan ketarik kalau ini jadi. Dan, yang paling penting menciptakan nilai tambah,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengajak Kadin untuk membangun optimisme di tengah ketidakpastian perekonomian global. Presiden pun mengutip pernyataan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva yang menyampaikan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah kesuraman ekonomi global.

“Di tengah kesuraman ekonomi global, Indonesia adalah titik terangnya, dia  [Kristalina Georgieva] ngomong seperti itu. Apa alasannya dia berbicara seperti itu? Karena dia baca angka-angka,” ujar Jokowi.

Jokowi menyebutkan, inflasi Indonesia yang terjaga pada level 5,7 persen di saat rata-rata inflasi dunia mencapai 10-12 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menunjukkan tren positif dan mampu tumbuh 5,72 persen pada kuartal III-2022, berada di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2 persen pada tahun 2022.

“Purchasing Managers’ Index kita juga pada level yang ekspansif. Semua negara terkontraksi, rata-rata dunia sudah di bawah 50. Kita angka terakhir yang saya tahu 51,8 masih di atas 50 persen,” ungkapnya.

Kemudian, neraca perdagangan Indonesia juga berhasil mencatatkan surplus selama 30 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020.

“Sekali lagi, kenapa kita tidak optimis kalau angka-angkanya menunjukkan seperti ini? Harus optimistis. Jangan sampai ada yang menyampaikan pesimisme. Baca angka-angka tadi, harus optimistis,” pungkasnya.

 

Read More

Jokowi Mendorong Negara Berkembang Lakukan Industrialisasi

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie menyebutkan, dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dengan itu, membantu perekonomian dan kesejahteraan negara tersebut.

Anindya mengungkapkan perasaannya, saat kembali diberikan kesempatan mendampingi Jokowi menghadiri APEC yang kali ini diketuai oleh Thailand.

"Di mana sehabis KTT @asean di Cambodia, @g20org di Indonesia sekarang @apec di Thailand. Memang “Indo-Pacific Tilt” sangat terlihat di 2022, di mana Indonesia sebagai bintang penuh pujian dengan suksesnya @g20org dan @theb20summit di Indonesia," kata Anindya dalam Instagram-nya @anindyabakrie,

Anin mengungkapkan, pada acara tersebut berjalan dengan baik. Hal itu karena Indonesia memberikan ide dan aksi terobosan untuk keluar dan berkembang dari krisis pasca Covid, transisi energi, dan konflik di Rusia dan Ukraina.

"Tidak heran kalau The Economist sampulnya mengatakan Indonesia sebagai “Asia’s Overlooked Giant”. Ini merupakan perjuangan bersama yang selalu didengungkan @kadin.indonesia.official," ujarnya.

Anin menceritakan, setelah sesi Plenary bersama 20 negara APEC, Jokowi berbicara jelas dan menggugah di awal dan akhir sesi Break Out dengan Amerika, Jepang, Taiwan, Brunei, Peru dan tentu Thailand. Dalam hal ini Jokowi menyampaikan poin mengenai perlakuan WTO terhadap negara berkembang.

"Beliau (Jokowi) menyampaikan bahwa setiap negara harus diberikan kesempatan untuk melakukan industrialisasi agar nilai tambahnya dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan negara tersebut dan ujungnya pertumbuhan ekonomi global bersama," jelasnya.

Menurutnya, APEC merupakan forum yang tepat untuk menyampaikan pendapat. Sebab menjadi 'rumah' dari 3 miliar manusia, 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB), dan hampir 50 persen perdagangan dunia.

"Terlihat banyak kolega ABAC (APEC Business Advisory Council), termasuk dari PNG, sangat senang dengan intervensi beliau dan meminta foto bersama," imbuhnya.

 

Read More

Jokowi Tiba-tiba Tolak China-Arab untuk Kirim Ekspor Beras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Dan turut memacu produksi pangan termasuk beras di dalam negeri.

Dengan begitu, kata Jokowi, Indonesia bisa lebih leluasa untuk mengekspor pangan, seperti beras. Tidak seperti saat ini, Indonesia belum bisa mengekspor pangan pokok seperti beras.

Seruan serupa sempat diungkapkan Jokowi dalam kesempatan berbeda. Apalagi, jika melihat penghargaan yang baru diberikan IRRI karena menilai sistem ketahanan pangan RI baik dan sudah swasembada beras sejak 2019.

Hanya saja, imbuhnya, saat ini Indonesia belum bisa mengekspor beras.

"China minta beras 2,5 juta ton. Dari Saudi minta sebulan 100 ribu ton beras. Saat ini kita belum berani. Tapi begitu produksinya melompat karena bapak ibu terjun ke situ bisa saja melimpah dan bisa kita ekspor. Dengan harga yang sangat feasible, harga sangat baik," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada KADIN, dikutip Rabu (24/8/2022).

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis, hasil Survei Cadangan Beras Nasional tahun 2022. Hasil survei menunjukkan, per akhir Juni 2022, tercatat stok beras di Indonesia mencapai 9,71 juta ton.

Di mana stok beras nasional per akhir Juni 2022 adalah sebanyak 67,94% ada di rumah tangga, sebanyak 11,40% lainnya ada di Bulog. Sedangkan, di penggilingan ada 7,15% dan pedagang ada 10,67%. Proporsi stok beras di rumah tangga dan Bulog cenderung meningkat selama Maret-Juni 2022.

 

Read More

Revitalisasi TMII Hampir Rampung, Jokowi Minta Tiket Tak Terlalu Mahal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pagi ini berkeliling di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kunjungan Jokowi itu selain untuk menghadiri acara Kadin, juga sekaligus memantau perkembangan revitalisasi taman yang dibangun tahun 1975 itu.

Seusai berkeliling, Jokowi menyebut ada banyak anjungan daerah yang kondisinya kurang terawat. Ia lantas meminta kepala daerah di anjungan tersebut untuk membenahinya.

"Saya lihat muter-muter juga banyak yang sudah keropos, banyak yang sudah rusak. Saya sudah perintahkan juga agar seluruh provinsi dan gubernur agar segera direhab dan direnovasi agar semuanya kelihatan baru," ujar Jokowi di TMII, Jakarta Timur, Selasa, 23 Agustus 2022.

Jokowi menjelaskan, revitalisasi besar-besaran di TMII ini menelan anggaran hingga Rp1,1 triliun. Ia menyebut saat ini proses revitalisasi sudah mencapai 98 persen dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2022.

"Kami harapkan setelah direnovasi, ini menjadi sebuah Taman Mini Indonesia Indah. TMII ini menjadi tujuan wisata masyarakat dan juga turis mancanegara. Karena saya titip pesen juga, tarifnya jangan mahal-mahal, rakyat harus bisa tetep menikmati TMII ini," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pengelola mengadakan acara seni budaya setiap minggu di anjungan daerah dan panggung terbuka. Hal ini demi memberikan hiburan untuk masyarakat, terutama anak-anak yang mengunjungi TMII.

 

Read More

Jokowi Happy Nih! Pengusaha Siap 'Keroyokan' Bangun IKN

Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengungkapkan pelaku usaha siap bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN)

Ketua Kadin Arsyad Rasyid mengatakan pihaknya baru menuntaskan rapat koordinasi bersama dengan Badan Otoritas IKN untuk menjajakan minat pasar terkait dengan pembangunan ibu kota baru tersebut. Acara ini diikuti oleh 400 pengusaha dari berbagai sektor.

"Harapannya ini menjadi integrated approach bagaimana pemerintah dan pengusaha bisa bekerja sama membangun IKN," paparnya,

Sejauh ini, pengusaha melihat peluang besar dari pembangunan IKN. Proyek ini pun diyakini akan menjadi simbol pembangunan Indonesia emas tahun 2045.

Pemerintah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 telah mematok dana pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebesar Rp23,6 triliun untuk tahun depan.

Namun, nilai ini ternyata masih jauh dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan proyek ini membutuhkan anggaran US$33 miliar atau Rp487,31 triliun (kurs Rp14.767). Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak swasta untuk mendukung proyek ini.

 

Read More