Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Dan HAM Kadin Indonesia Menilai Munaslub Terjadi Karena Adanya Keterlibatan Arsjad Rasjid Selaku Ketua Dalam Pilpres 2024 Silam Tidak Ada Kaitannya Dengan Presiden Jokowi

Yogyakarta – Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang terjadi di internal Kadin adalah murni persoalan internal organisasi. Dhaniswara menjelaskan, Munaslub ini dipicu oleh keterlibatan Arsjad Rasjid, selaku Ketua Kadin, dalam proses Pilpres 2024 yang lalu. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo atau campur tangan pemerintah.

Opini yang mencoba mengaitkan isu ini dengan Presiden Jokowi adalah tidak berdasar dan hanya bertujuan memecah belah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Faktanya, Presiden Jokowi selalu menjaga jarak dari konflik internal organisasi dan tetap fokus pada agenda pembangunan nasional yang lebih besar. Pemerintah terus menjaga stabilitas dan tidak terlibat dalam urusan internal Kadin.

Kadin, sebagai organisasi independen yang mewakili dunia usaha, memiliki mekanisme internal dalam menyelesaikan permasalahan di antara anggotanya. Presiden Jokowi selalu mendukung keberlangsungan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tidak pernah ikut campur dalam dinamika politik internal yang terjadi di organisasi tersebut.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah dinamika politik yang ada. Fokus pemerintah adalah pada upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan sektor-sektor strategis, bukan pada konflik internal organisasi.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang beredar tanpa bukti kuat. Pemerintah tetap bekerja keras untuk memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik, dan segala bentuk provokasi atau upaya untuk merusak citra pemerintah harus dilawan dengan fakta yang jelas.

Stabilitas nasional tetap menjadi prioritas utama, dan pemerintah terus berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk Kadin, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.