Tampilkan postingan dengan label Musyawarah Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Musyawarah Nasional. Tampilkan semua postingan

Rabu, 02 Oktober 2024

Video Yang Memperlihatkan Pernyataan Said Didu Tentang Cawe – Cawe Presiden Jokowi Terhadap Munas Partai Golkar Tidak Bisa Dibuktikan

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul sebuah video yang memperlihatkan pernyataan Said Didu terkait tuduhan bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam “cawe-cawe” atau intervensi terhadap Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Tuduhan ini segera memicu spekulasi publik, yang meragukan integritas proses politik di tanah air. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, tuduhan ini tidak didukung oleh bukti kuat dan hanya didasarkan pada informasi dari sumber yang tidak kredibel.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ditto Ariotedjo, dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa klaim tersebut merupakan fitnah belaka. Menurut Ditto, Presiden Jokowi tidak pernah terlibat dalam urusan internal Partai Golkar, terutama dalam pelaksanaan Munas. Ia menegaskan bahwa Munas Golkar berjalan dengan independen, sesuai mekanisme partai yang demokratis dan transparan.

Tuduhan seperti ini, yang didasarkan pada spekulasi dan sumber yang tidak jelas, sangat merugikan dan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah Jokowi telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga netralitas dalam urusan politik partai, serta selalu mendorong proses demokrasi yang sehat dan transparan. Tuduhan tanpa bukti seperti ini tidak hanya merusak citra pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat.

Dalam era digital seperti sekarang, informasi palsu atau hoaks bisa dengan mudah menyebar dan mempengaruhi opini publik. Pemerintah bersama tokoh-tokoh politik terus berupaya melawan hoaks ini dengan memperkuat literasi digital masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi negatif yang tidak berdasar.

Dengan menegaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan demokrasi, serta terus berupaya melawan segala bentuk hoaks, citra positif pemerintah dapat dipertahankan dan stabilitas nasional tetap terjaga. Masyarakat pun diimbau untuk selalu bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak terburu-buru mempercayai tuduhan yang tidak terbukti.

 

Share:

Senin, 23 September 2024

Koordinator Stafsus Kepresidenan Menegaskan Bahwa Isu Adanya Keterlibatan Presiden Jokowi Dan Lembaga Negara Dalam Munas Kadin Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Koordinator Staf Khusus Kepresidenan, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa isu keterlibatan Presiden Joko Widodo dan lembaga negara dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hanyalah rumor yang tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Ari menekankan bahwa pihak Istana mendukung penuh proses dinamika internal yang terjadi di dalam Kadin, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan berbagai opini negatif yang beredar di tengah masyarakat, yang menyebutkan bahwa pemerintah turut campur dalam proses pemilihan di organisasi Kadin. Ari menegaskan bahwa pemerintah menghormati setiap proses demokratis di berbagai organisasi, termasuk Kadin, dan tidak pernah terlibat dalam keputusan-keputusan internal yang diambil oleh organisasi tersebut.

Pemerintah, melalui Istana Kepresidenan, selalu berkomitmen untuk mendukung perkembangan dunia usaha dan industri di Indonesia secara independen. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap organisasi, termasuk Kadin, memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional. Sikap ini sekaligus membantah berbagai tuduhan yang berusaha merusak citra pemerintah dengan menyebarkan informasi yang tidak benar.

Selain itu, Ari juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil. Pemerintah tidak akan pernah mencampuri urusan internal organisasi mana pun, termasuk Kadin, yang merupakan wadah berkumpulnya para pengusaha dari berbagai sektor. Dukungan yang diberikan pemerintah hanyalah dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Pemerintah tetap berfokus pada upaya menjaga stabilitas nasional, termasuk stabilitas di sektor ekonomi dan dunia usaha. Semua ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat dan dinamis, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju dan sejahtera. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya ini, dengan tetap menjaga keharmonisan dan kerjasama yang baik di setiap lini.

 

Share:

Kamis, 19 September 2024

Ari Dwipayana Menyatakan Adanya Rumor Keterlibatan Presiden Jokowi Dalam Munaslub Kadin Itu Termasuk Tuduhan Serius

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul rumor yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin. Rumor ini memicu perdebatan di kalangan publik, bahkan beberapa pihak menganggap keterlibatan tersebut sebagai tuduhan serius. Namun, Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, dengan tegas membantah rumor ini dan menyebutnya sebagai tuduhan yang terlalu berlebihan.

Ari menegaskan bahwa Munaslub Kadin merupakan kegiatan internal yang sepenuhnya berada di bawah wewenang organisasi tersebut. Tidak ada kaitan antara Presiden Jokowi, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dengan kegiatan tersebut. "Presiden Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam urusan internal Kadin, apalagi dalam Munaslub. Tuduhan ini tidak berdasar dan justru menyesatkan," ujar Ari.

Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi selalu menjaga prinsip netralitas dalam berbagai organisasi, termasuk Kadin, dan menghormati independensi setiap lembaga atau organisasi di Indonesia. Presiden fokus pada tugas utamanya sebagai pemimpin negara, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Rumor keterlibatan ini hanyalah upaya untuk menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan kinerjanya dalam menjaga stabilitas nasional dan memajukan perekonomian Indonesia. "Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak terbukti kebenarannya. Pemerintah selalu berkomitmen menjaga transparansi dan integritas," tambah Ari.

Dengan berbagai prestasi dan capaian di bidang pembangunan, Presiden Jokowi telah menunjukkan kepemimpinan yang solid. Pemerintah terus bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, sehingga rumor-rumor yang tidak berdasar seperti ini tidak akan menggoyahkan fokus pemerintah dalam melayani rakyat.

Mari bersama-sama mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan terus melangkah menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Share:

Rabu, 18 September 2024

Ari Dwipayana Menilai Opini Yang Menyatakan Adanya Keterlibatan Presiden Jokowi Dalam Munaslub Kadin Hanya Sebuah Prasangka Kecurigaan Tidak Berdasar

Yogyakarta – Belakangan ini muncul opini yang menyatakan adanya keterlibatan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, dengan tegas menepis opini tersebut, menilai bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya sekadar prasangka kecurigaan.

Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi selalu berfokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas nasional dan memajukan ekonomi. Segala bentuk isu yang diarahkan untuk memecah belah perhatian publik dari tujuan pembangunan hanyalah distraksi yang tidak memiliki fakta kuat. “Tidak ada keterlibatan Presiden dalam Munaslub Kadin. Ini hanyalah spekulasi yang sengaja diembuskan untuk menimbulkan keraguan terhadap pemerintah,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat perekonomian nasional, Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai kebijakan strategis. Dari pembangunan infrastruktur hingga program hilirisasi sumber daya alam, semua langkah ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Kadin, sebagai mitra strategis pemerintah, juga terus mendukung kebijakan-kebijakan tersebut demi mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Lebih lanjut, Ari mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dalam menyaring informasi. “Tidak semua yang beredar di publik adalah fakta. Penting bagi kita semua untuk tidak terjebak pada opini yang belum terbukti kebenarannya,” tambahnya.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas politik dan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Segala upaya untuk memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah harus dilihat sebagai bagian dari permainan politik yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Dengan fokus pada pembangunan dan kemajuan bangsa, pemerintahan Jokowi terus melangkah maju, memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Mari bersama menjaga stabilitas dan mendukung kerja nyata pemerintah.

 

Share:

Selasa, 17 September 2024

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Dan HAM Kadin Indonesia Menilai Munaslub Terjadi Karena Adanya Keterlibatan Arsjad Rasjid Selaku Ketua Dalam Pilpres 2024 Silam Tidak Ada Kaitannya Dengan Presiden Jokowi

Yogyakarta – Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang terjadi di internal Kadin adalah murni persoalan internal organisasi. Dhaniswara menjelaskan, Munaslub ini dipicu oleh keterlibatan Arsjad Rasjid, selaku Ketua Kadin, dalam proses Pilpres 2024 yang lalu. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo atau campur tangan pemerintah.

Opini yang mencoba mengaitkan isu ini dengan Presiden Jokowi adalah tidak berdasar dan hanya bertujuan memecah belah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Faktanya, Presiden Jokowi selalu menjaga jarak dari konflik internal organisasi dan tetap fokus pada agenda pembangunan nasional yang lebih besar. Pemerintah terus menjaga stabilitas dan tidak terlibat dalam urusan internal Kadin.

Kadin, sebagai organisasi independen yang mewakili dunia usaha, memiliki mekanisme internal dalam menyelesaikan permasalahan di antara anggotanya. Presiden Jokowi selalu mendukung keberlangsungan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tidak pernah ikut campur dalam dinamika politik internal yang terjadi di organisasi tersebut.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah dinamika politik yang ada. Fokus pemerintah adalah pada upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan sektor-sektor strategis, bukan pada konflik internal organisasi.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang beredar tanpa bukti kuat. Pemerintah tetap bekerja keras untuk memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik, dan segala bentuk provokasi atau upaya untuk merusak citra pemerintah harus dilawan dengan fakta yang jelas.

Stabilitas nasional tetap menjadi prioritas utama, dan pemerintah terus berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk Kadin, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.

 

Share:

Selasa, 27 Agustus 2024

Bahlil Lahadalia Memastikan Bahwa Majunya Jadwal Kegiatan Munas Golkar Tidak Ada Hubungannya Dengan Isu Penunjukan Presiden Jokowi Sebagai Ketua Dewan Pembina

Yogyakarta – Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan isu yang mengaitkan majunya jadwal Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dengan penunjukan Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Isu ini menyebar cepat dan menimbulkan berbagai spekulasi yang tidak berdasar di tengah masyarakat. Namun, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan tegas membantah rumor tersebut, menegaskan bahwa perubahan jadwal Munas sama sekali tidak berkaitan dengan Presiden Jokowi.

Bahlil menyatakan bahwa keputusan untuk memajukan jadwal Munas Golkar murni didasari oleh pertimbangan internal partai, khususnya terkait dengan kondisi kesehatan partai pasca mundurnya ketua umum. “Keputusan ini diambil demi menjaga kestabilan dan soliditas Partai Golkar. Tidak ada campur tangan dari pihak luar, apalagi Presiden Jokowi,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selalu menghormati kemandirian setiap partai politik dalam mengambil keputusan internalnya. Tidak ada intervensi atau upaya untuk mempengaruhi keputusan partai demi kepentingan tertentu. “Pemerintah fokus pada upaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan bahwa proses demokrasi di setiap partai berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku,” tambahnya.

Isu yang beredar ini hanyalah bagian dari upaya untuk menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Namun, dengan bantahan tegas dari Bahlil, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh rumor dan tetap fokus pada fakta yang ada. Pemerintah dan Partai Golkar, dalam hal ini, terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik dan memajukan kepentingan bangsa. Dengan sikap yang bijaksana, kita dapat bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

 

Share:

Jumat, 23 Agustus 2024

Bahlil Lahadalia Menyatakan Kemenangannya Sebagai Ketua Umum Partai Golkar Berdasarkan Hasil Munas

Yogyakarta – Bahlil Lahadalia, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan bahwa kemenangannya merupakan hasil dari proses internal yang demokratis dan transparan di dalam partai. Dalam pernyataannya, Bahlil menolak keras tuduhan bahwa kemenangannya didukung oleh Presiden Jokowi atau adanya tekanan eksternal yang mempengaruhi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Pernyataan ini menjadi penting di tengah berbagai spekulasi yang beredar, terutama dari pihak-pihak yang meragukan integritas proses Munas. Bahlil menegaskan bahwa Munas berjalan sesuai dengan aturan partai dan semua keputusan diambil secara kolektif oleh para kader Partai Golkar. Ia juga menambahkan bahwa partai memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan pemimpin dan segala keputusan yang diambil murni berdasarkan aspirasi internal, tanpa campur tangan pihak luar.

"Dukungan yang saya terima adalah wujud dari kepercayaan kader-kader Partai Golkar. Ini adalah hasil dari kerja keras selama bertahun-tahun, dan bukan karena dukungan dari pihak eksternal, apalagi Presiden Jokowi," tegas Bahlil.

Isu adanya tekanan dari Presiden Jokowi dalam pemilihan ini dengan tegas dibantah oleh Bahlil. Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu menjunjung tinggi prinsip demokrasi, baik dalam pemerintahan maupun dalam proses politik di partai-partai lain. "Presiden tidak pernah mencampuri urusan internal partai. Beliau adalah sosok yang menghormati independensi dan proses demokrasi di setiap partai politik," tambahnya.

Bahlil juga menyampaikan bahwa Partai Golkar tetap solid dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kebersamaan dan kesolidan internal, partai akan terus menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional.

Dengan pernyataan ini, Bahlil berharap bisa meredam berbagai spekulasi negatif yang beredar di masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada kerja-kerja nyata demi kemajuan bangsa dan negara, serta tidak terjebak dalam isu-isu yang tidak berdasar.

Dalam konteks politik nasional, kepemimpinan yang kuat dan transparan seperti yang ditunjukkan oleh Bahlil adalah hal yang sangat penting. Ini menjadi bukti bahwa Partai Golkar tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia memiliki sistem politik yang kokoh dan independen.

 

Share:

Rabu, 23 November 2022

Pesan Jokowi Ketika Buka Munas HIMPI

Jokowi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII Tahun 2022, di Ballroom Hotel Alila Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya para pelaku usaha untuk membangun kepercayaan bahkan hingga ke tingkat global.

“Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah,” ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan, Indonesia baru saja menyelesaikan tanggung jawab sebagai presidensi G20 dan selanjutnya dipercaya untuk memegang keketuaan ASEAN.

“Ini adalah sebuah amanat dan kehormatan besar. Dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini, karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN,” ujarnya.

Kepala Negara menekankan, kepercayaan tersebut bukan sesuatu hal yang mudah diperoleh. Kepercayaan global itu diraih Indonesia karena sejumlah indikator yang konkret dan riil.

“Ekonomi kita bagus, di antara negara-negara G20 kita termasuk yang terbaik. Ini membangun kepercayaan dari sana. Pas kita sebagai ketua G20, menyelenggarakan KTT G20 di Bali, pas ekonomi kita di kuartal ketiga berada di angka 5,72 persen,” tuturnya.

Selain itu, tingkat inflasi di tanah air juga masih dapat dikendalikan, yaitu di angka 5,7 persen. Nilai ekspor Indonesia di kuartal III juga masih dapat tumbuh sebesar 21,6 persen.

“Neraca perdagangan kita juga sudah 30 bulan berturut-turut selalu surplus. Artinya, yang berproduksi di dalam negeri itu barang-barangnya masih banyak yang menerima. Ingat, negara lain tidak seperti ini,” kata Kepala Negara.

Meski tetap optimis, Jokowi juga mengingatkan bahwa situasi global masih penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan serta strategi yang tepat dalam menghadapi situasi tersebut.

“Saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini. Jangan keliru, jangan salah. Utamanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Investasi/ BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kepercayaan global yang diperoleh Indonesia juga berdampak pada realisasi investasi di tanah air. Nilai investasi hingga kuartal III-2022 mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target investasi di tahun 2022 yang sebesar Rp1.200 triliun.

“Alhamdulillah dari target Rp1.200 triliun tersebut, Kuartal III kita mampu tumbuh dari Januari sampai September sudah mencapai 74,4 persen atau sebesar Rp892,4 triliun,” ujar Bahlil yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina HIPMI tersebut.

Menteri Investasi menambahkan, pembangunan yang dilakukan di seluruh penjuru tanah air turut memicu peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa.

“Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020, investasi kita di Pulau Jawa itu lebih besar. Tapi sejak 2020 Kuartal III sampai dengan 2022 Kuartal III, investasi kita di luar Pulau Jawa sudah lebih besar. Karena harus kita yakini bahwa pemerataan pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi kawasan baru, instrumennya adalah investasi,” kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, tren investasi menunjukkan bahwa investor di Indonesia tidak dikuasai oleh satu negara tertentu. Pada tahun 2021, Singapura berada di urutan pertama disusul oleh Hong Kong, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang.

“Kita berprinsip, selama negara mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita, kita akan layani, tidak ada perlakuan khusus. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa perlakuan khusus kepada negara tertentu. Semuanya kita perlakukan sama karena negara kita menganut asas bebas aktif dan ekonominya juga bebas aktif,” kata Bahlil.

 

Share:

Senin, 03 Oktober 2022

Presiden Jokowi Terima Perwakilan KAHMI di Istana Kepresidenan Bogor

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (30/09/2022). Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doly Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa perwakilan KAHMI mengundang Presiden untuk hadir dalam musyawarah nasional (munas) yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.

“Korps Alumni Perhimpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI akan melaksanakan munas nanti pada tanggal 24 sampai 27 November 2022. Tadi kami sudah mendengarkan kesediaan beliau (Presiden) untuk hadir di Palu, Sulawesi Tengah untuk membuka acara KAHMI,” ujar Ahmad Doly.

Selain itu, menurut Ahmad Doly, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah arahan terkait peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Tadi juga kami sudah mendapatkan arahan dan bimbingan tentang peran-peran KAHMI ke depan, sehingga bisa memberikan kontribusi terbaik juga buat pembangunan,” lanjutnya.

Pada pertemuan tersebut, Presiden juga menggambarkan situasi sulit yang sedang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini. Pemerintah bersyukur Indonesia termasuk salah satu negara yang dinilai cukup baik dalam menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Meski demikian, lanjut Ahmad, Presiden berharap agar seluruh elemen bangsa, termasuk KAHMI, dapat terus bersinergi untuk mempertahankan situasi tersebut. Presiden juga mendorong KAHMI untuk ikut berkontribusi dalam kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.

“Tadi pesannya Pak Presiden adalah agar kita (KAHMI) bisa ikut juga menjelaskan kepada masyarakat tentang situasi ini dan kemudian berupaya untuk bisa terus bangkit untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

 

Share:

Senin, 26 September 2022

Pesan Jokowi ke Caketum HIPMI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Ketua SC Munas XVII Hipmi, Dede Indra Permana Soediro mengatakan, dalam pertemuan tersebut ia melaporkan persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Hipmi, sekaligus pemilihan ketua umum.

“Kita audiensi karena beliau juga sebagai senior Hipmi. Arahan dari Bapak Presiden, tadi masing-masing calon ketua umum (caketum) diperkenalkan. Calon ketua umum Anggawira, calon ketua umum Akbar Buchari, dan calon ketua umum Bagas Adhadirga,” kata Dedi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Ia menjelaskan, Munas XVII Hipmi akan digelar pada Desember 2022. Menurutnya, Jokowi pun menyampaikan kesediaannya untuk menghadiri acara munas Hipmi. Jokowi juga berpesan agar para calon ketua umum dapat bersaing secara baik dan sehat.

“Pesan dari Bapak Presiden tadi para calon ketua umum berkompetisi, anak muda harus bisa bersaing menghadapi semua tantangan yang ada sehingga nanti kita masing-masing dari SC (steering committee) akan menyiapkan penyelenggaraan munas sebaik-baiknya dan senetral-netralnya,” kata dia.

Tiga kandidat yang dinyatakan telah lolos verifikasi untuk menjadi calon ketua umum yakni Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Anggawira, Wakil Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari, dan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirgha. Menurut Dede, ketiganya merupakan kader terbaik Hipmi.

“Pak Anggawira, Pak Akbar Buchari, dan Bagas Adhadirga. Tiga caketum. Semua masing-masing kader terbaik Hipmi dan semua berjenjang mulai di kepengurusan Hipmi yang dari tingkatan bawah sampai sekarang ini menjadi pengurus harian,” ungkapnya.

Nantinya para calon ketua umum tersebut akan menyampaikan kuliah umum dan memaparkan visi misi terbaiknya untuk kepentingan ekonomi bangsa ke depannya. Dede berharap calon ketua umum yang terpilih nantinya dapat membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang perekonomian.

“Tentunya calon ketua umum ini bisa membantu pemerintah untuk menopang perekonomian yang ada dan khususnya sekarang ini dengan menghadapi tantangan ekonomi yang secara global menurun, calon ketua umum ini bagaimana bisa menggairahkan perekonomian bangsa Indonesia,” jelas Dedi.

 

Share:

Selasa, 30 Agustus 2022

Jokowi: 9 Proyek Bendungan Rampung Tahun Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan ada 9 bendungan baru yang bakal rampung pembangunannya pada akhir tahun ini.

Jokowi menyebut selama era kepemimpinannya, sudah ada 29 bendungan yang telah dibangun. Dengan tambahan 9 bendungan baru, maka akan ada 38 bendungan yang selesai pembangunannya hingga akhir 2022.

"Sampai hari ini telah kita bangun 29 bendungan, ini bendungan besar, plus sembilan nanti di akhir tahun ini," kata Jokowi saat berpidato dalam kegiatan Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di Bandung, Minggu (28/8/2022)

Menurutnya, bendungan-bendungan yang dibangun itu telah terasa dampaknya bagi sektor pertanian, khususnya produksi padi. Aliran dari bendungan itu disebut telah membuat produksi panen padi meningkat hingga dua kali lipat.

"Orang tidak merasakan, tapi hadirnya bendungan itu membuahkan hasil bahwa kita sudah swasembada beras sejak tahun 2019," ujarnya.

Di samping itu, dia mengatakan, jalan akses masyarakat di desa-desa pun kini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, dampak dari dana sebesar Rp468 triliun yang sudah digelontorkan pemerintah untuk pembangunan desa.

"Sehingga sudah terbangun 227.000 kilometer jalan produksi di desa-desa," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan saat ini dunia telah dilanda krisis pangan dan krisis energi. Berdasarkan lembaga internasional, menurutnya ada 66 negara yang diprediksi ambruk ekonominya akibat krisis-krisis tersebut.

"Oleh sebab itu, saya senang hadir di sini juga para petani, yang menyebabkan tiga minggu lalu kita mendapat sertifikat dari International Rice Research yang menyatakan sistem ketahanan pangan Indonesia pangan sangat baik," ungkapnya.

 

Share:

Rabu, 10 Agustus 2022

Jokowi Panggil Andi Gani ke Istana, Bahas Musyawarah Rakyat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pagi ini memanggil Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Andi Gani Nena Wea. Mereka membahas sejumlah isu nasional dan perkembangan politik, salah satu kegiatan Musyawarah Rakyat Indonesia atau Musra yang diinisiasi oleh belasan gugus relawan Jokowi mulai 27 Agustus 2022 hingga Maret 2023.

"Panggilan tadi mendadak tadi malam, tadi malam jam setengah 10 malam saya diminta menghadap presiden," kata  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) periode 2022-2027 saat ditemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.

Sebelumnya, para relawan Jokowi telah mengumumkan Musra akan dihelat di 34 provinsi. Provinsi Jawa Barat akan mengawali pelaksanaan serangkaian kegiatan Musra relawan Jokowi tersebut dengan mengambil tempat di Kota Bandung, 27 Agustus 2022.

Sedianya, Musra Indonesia pertama akan digelar di Kota Solo. Namun pihak panitia kemudian memastikan Musra di Kota Solo baru akan dilaksanakan setelah kegiatan G20 selesai dihelat.

“Untuk Musra pertama akan dilaksanakan di Jawa Barat, yaitu di Bandung, 27 Agustus 2022. Sedangkan Musra di Jawa Tengah yang rencananya digelar di Kota Solo, dllaksanakan setelah event besar G20 selesai, yakni sekitar akhir November atau awal Desember 2022,” ujar Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus, saat menggelar konferensi pers di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022.

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa Musra ini adalah ide dari para relawan Jokowi. "Presiden juga tidak meng-endorse tetapi kami tadi tanyakan kehadiran beliau dan beliau belum menjawab kehadiran nanti, bisa hadir dan bisa tidak," ujarnya.

Meskipun menyebut Jokowi tidak meng-endorse kegitan ini, Andi menyebut Jokowi ada panutan para relawan. Sebab para relawan sudah menemani dari Solo, DKI, hingga Pemilu Presiden 2 kali. "Kalaupun hasil pilihan Musra beliau tidak setuju itu hak demokrasi buat Pak Jokowi," ujarnya.

Andi pun menegaskan sekali lagi bahwa Musra ini bertujuan untuk mencari pemimpin penerus Jokowi selanjutnya. Mereka ingin presiden pengganti nanti bisa melanjutkan pekerjaan besar Jokowi. "Mengenai IKN dan beberapa keputusan politik yang harus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, itu menjadi perhatian para relawan Jokowi," kata dia.

 

Share:

Definition List

Unordered List

Support