Pengusaha Sekaligus Politisi Peter F Gontha Menyatakan Pernyataan Faisal Basri Terkait Keterlibatan Soal Kasus Korupsi Tambang Di Guluru, Malut Hanya Omong Kosong

Yogyakarta – Baru-baru ini, pengusaha sekaligus politisi Peter F Gontha menanggapi pernyataan Faisal Basri yang menyebutkan keterlibatan Bobby dalam kasus korupsi tambang di Guluru, Maluku Utara. Menurut Peter, tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan omong kosong belaka. Pernyataan ini disampaikan untuk mematahkan opini negatif yang menyerang pemerintah dan menjaga stabilitas nasional.

Peter F Gontha, yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis dan politik, menegaskan bahwa tuduhan Faisal Basri tidak memiliki bukti yang kuat. "Faisal Basri sudah terkenal suka dengan omong kosong sejak lama. Tuduhannya kali ini pun tidak berbeda," ujar Peter. Menurutnya, pernyataan seperti ini hanya bertujuan untuk merusak citra pemerintah dan mengganggu stabilitas nasional.

Kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan banyak kemajuan signifikan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah terus berkomitmen untuk menegakkan hukum dan transparansi dalam setiap proyek yang dijalankan. Upaya-upaya ini telah membuahkan hasil yang positif dan diakui oleh berbagai pihak.

Kasus korupsi tambang di Guluru adalah isu sensitif yang digunakan oleh beberapa pihak untuk menjatuhkan pemerintah. Namun, pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam menindak pelaku korupsi dan memastikan bahwa setiap tindakan ilegal ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Dengan adanya tuduhan tidak berdasar dari Faisal Basri, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dan tetap fokus pada fakta. Pemerintah terus bekerja keras untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan kesejahteraan rakyat. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Peter F Gontha mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Mari kita bersama-sama menjaga kepercayaan dan mendukung pemerintah dalam upaya membangun bangsa ini," tambahnya.

Dengan demikian, mari kita fokus pada hal-hal positif dan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pembangunan nasional. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Read More

Tudingan Faisal Basri Tentang Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Nikel Dibantah Oleh Peter F Gontha Seorang Pengusaha & Politisi

Yogyakarta – Pengusaha sekaligus politisi, Peter F. Gontha, menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh ekonom Faisal Basri mengenai dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton nikel yang melibatkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Wali Kota Medan Bobby Nasution. Menurut Peter, tudingan tersebut tidak hanya tidak berdasar tetapi juga ngawur karena tidak didukung oleh bukti yang kuat.

Gontha, yang dikenal sebagai sosok vokal dalam dunia bisnis dan politik, menyatakan bahwa tudingan ini berpotensi merusak reputasi para pihak yang dituduh serta mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. “Tidak ada dasar yang jelas dalam tuduhan ini, dan ini hanyalah bentuk serangan politik yang tidak berdasar,” tegas Gontha dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, Gontha menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. “Pernyataan tanpa bukti yang kuat hanya akan menciptakan kegaduhan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang bekerja keras memperbaiki ekonomi dan menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lanjut Gontha, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk ekspor ilegal sumber daya alam. “Pak Jokowi dan jajarannya selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, dan tuduhan seperti ini tidak boleh dibiarkan mengganggu kerja keras pemerintah,” imbuhnya.

Gontha juga menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari upaya untuk menciptakan opini negatif terhadap pemerintah yang saat ini tengah berupaya untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. “Kita harus melihat secara objektif, banyak langkah positif yang telah diambil pemerintah dalam mengembangkan sektor hilirisasi dan menarik minat investasi asing yang besar,” tambahnya.

Dengan adanya bantahan tegas ini, diharapkan masyarakat dapat melihat secara jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, bersama seluruh elemen masyarakat, harus terus bersatu padu dalam menjaga stabilitas dan kemajuan ekonomi nasional demi kesejahteraan bersama.

Peter F. Gontha mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik konstruktif tentu diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus didasarkan pada fakta dan bukti yang valid. "Mari kita fokus pada kerja nyata dan terus mendukung upaya pemerintah dalam membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik,” tutupnya dengan penuh optimisme.

 

Read More

Berikan Ultimatum! Jokowi peringatkan kepada perusahaan dan pengusaha untuk memberikan THR kepada para pekerja paling lambat 18 April 2023

Yogyakarta – Lebaran merupakan saat yang paling ditunggu – tunggu oleh seluruh umat islam karena merupakan hari besar dan sebagai tanda kemenangan setelah sebulan berpuasa. Selain orang berpuasa lebaran juga banyak dinanti oleh para pekerja baik karyawan atau buruh pabrik karena adanya tunjangan hari raya (THR) yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Jokowi yang melihat begitu spesialnya THR bagi masyarakat Indonesia meminta kepada pengusaha untuk pembayarannya paling lambat 18 April. Hal tersebut diambil karena libur lebaran sudah maju pada tanggal 19 April dari sebelumnya tanggal 20 April.

Pencarian THR idul fitri tersebut sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu ekonomi nasional berputar. Jokowi berharap kepada perusahaan dan pengusaha bisa memberikan THR sesuai tenggat waktu yang yang telah diberikan.

Jokowi menuturkan kalau THR itu merupakan satu hal paling istimewah dan yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. 

 

Read More

Bangun Ekosistem! Jokowi mengajak kepada pengusaha muda untuk ikut membangun ekonomi nasional

Yogyakarta – Jokowi menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha agar berjalan makin baik di masa mendatang. Menurut Jokowi saat ini sedang mempersiapkan ekosistem tersebut melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang akan segera dirampungkan.

Jokowi juga menekankan pentingnya hilirisasi industri untuk tetap dilakukan meski Indonesia telah kalah dalam sidang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Jokowi menegaskan kepada para pengurus HIPMI yang memiliki usaha di bidang pertambangan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Menurut Jokowi, langkah tersebut diambil negara untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Melalui nilai tambah tersebut, industri di Indonesia akan terbantu dan hilirisasi diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Selain hilirisasi, Jokowi turut mengingatkan terkait penggunaan dan belanja produk dalam negeri yang telah diatur sejak tahun lalu. Menurut Jokowi, saat ini Amerika Serikat baru menerapkan kebijakan tersebut pada Januari 2023 yang lalu.

Jokowi juga menyebut realisasi investasi di Indonesia yang telah merata, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, Jokowi meminta para pengusaha untuk melakukan investasi dan membangun perkantoran di luar Pulau Jawa.

 

Read More

Saling Bantu! Jokowi mendorong adanya kolaborasi antar pengusaha supaya UMKM Indonesia naik kelas

Yogyakarta – Jokowi berpesan kepada pengurus baru himpunan pengusaha muda Indonesia (HIPMI) untuk bersama – sama menghadapi masa pasca pandemi. Jokowi mengatakan bahwa perlu berbagai daya dan upaya dalam menghadapi masa setelah pandemi.

Salah satunya yakni berupa kerja sama dan kolaborasi antara HIPMI dengan UMKM yang ada di Indonesia guna meningkatkan ekonomi. Jokowi juga meminta kepada HIPMI untuk bisa terus mendukung UMKM supaya bisa naik kelas.

Jokowi mengatakan perlu adanya gotong royong dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia yang sedang tidak menentu ini. Jokowi juga memberikan apresiasi kepada HIPMI bisa secara konsisten terus melakukan pembinaan kepada pengusaha muda.

Jokowi mengatakan bahwa UMKM kita perlu naik kelas supaya produk – produk yang dimiliki bisa dikenal oleh dunia internasional. Kalau produk – produk UMKM bisa terkenal maka yang bakal menerima impactnya Indonesia serta seluruh rakyatnya.

 

Read More

Pesan Jokowi Ketika Buka Munas HIMPI

Jokowi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII Tahun 2022, di Ballroom Hotel Alila Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya para pelaku usaha untuk membangun kepercayaan bahkan hingga ke tingkat global.

“Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah,” ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan, Indonesia baru saja menyelesaikan tanggung jawab sebagai presidensi G20 dan selanjutnya dipercaya untuk memegang keketuaan ASEAN.

“Ini adalah sebuah amanat dan kehormatan besar. Dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini, karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN,” ujarnya.

Kepala Negara menekankan, kepercayaan tersebut bukan sesuatu hal yang mudah diperoleh. Kepercayaan global itu diraih Indonesia karena sejumlah indikator yang konkret dan riil.

“Ekonomi kita bagus, di antara negara-negara G20 kita termasuk yang terbaik. Ini membangun kepercayaan dari sana. Pas kita sebagai ketua G20, menyelenggarakan KTT G20 di Bali, pas ekonomi kita di kuartal ketiga berada di angka 5,72 persen,” tuturnya.

Selain itu, tingkat inflasi di tanah air juga masih dapat dikendalikan, yaitu di angka 5,7 persen. Nilai ekspor Indonesia di kuartal III juga masih dapat tumbuh sebesar 21,6 persen.

“Neraca perdagangan kita juga sudah 30 bulan berturut-turut selalu surplus. Artinya, yang berproduksi di dalam negeri itu barang-barangnya masih banyak yang menerima. Ingat, negara lain tidak seperti ini,” kata Kepala Negara.

Meski tetap optimis, Jokowi juga mengingatkan bahwa situasi global masih penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan serta strategi yang tepat dalam menghadapi situasi tersebut.

“Saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini. Jangan keliru, jangan salah. Utamanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Investasi/ BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kepercayaan global yang diperoleh Indonesia juga berdampak pada realisasi investasi di tanah air. Nilai investasi hingga kuartal III-2022 mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target investasi di tahun 2022 yang sebesar Rp1.200 triliun.

“Alhamdulillah dari target Rp1.200 triliun tersebut, Kuartal III kita mampu tumbuh dari Januari sampai September sudah mencapai 74,4 persen atau sebesar Rp892,4 triliun,” ujar Bahlil yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina HIPMI tersebut.

Menteri Investasi menambahkan, pembangunan yang dilakukan di seluruh penjuru tanah air turut memicu peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa.

“Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020, investasi kita di Pulau Jawa itu lebih besar. Tapi sejak 2020 Kuartal III sampai dengan 2022 Kuartal III, investasi kita di luar Pulau Jawa sudah lebih besar. Karena harus kita yakini bahwa pemerataan pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi kawasan baru, instrumennya adalah investasi,” kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, tren investasi menunjukkan bahwa investor di Indonesia tidak dikuasai oleh satu negara tertentu. Pada tahun 2021, Singapura berada di urutan pertama disusul oleh Hong Kong, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang.

“Kita berprinsip, selama negara mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita, kita akan layani, tidak ada perlakuan khusus. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa perlakuan khusus kepada negara tertentu. Semuanya kita perlakukan sama karena negara kita menganut asas bebas aktif dan ekonominya juga bebas aktif,” kata Bahlil.

 

Read More

Presiden Ingatkan Pentingnya Kolaborasi UMKM dengan Usaha Besar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated. Presiden meyakini persoalan yang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini akan mampu terselesaikan apabila semua unsur turut bergerak dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi sampai ke tingkat daerah dan RT, semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ucap Presiden pada pembukaan Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022)), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga kembali menekankan pentingnya meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Presiden mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

“Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari bea ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul kemudian kita belanjakan produk impor, ndak, sama sekali ndak bener,” lanjutnya.

Pemerintah melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berkomitmen untuk pembelian produk dalam negeri. Kepala Negara menyadari bahwa target anggaran belanja produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi, tetapi Presiden meyakini kapasitas produksi UMKM akan meningkat jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen.

“Memang realisasinya untuk BUMN baru 72 persen, kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil masih 44 persen dari angka yang tadi saya sampaikan Rp950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100 persen akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya,” tambahnya.

Selain itu, dalam bidang hilirisasi industri, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka bagi investor yang akan menanamkan modalnya di tanah air. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar industri tersebut nantinya juga dapat menggandeng pengusaha lokal.

“Saya selalu sampaikan investasi terbuka tetapi kalau masuk ke sebuah daerah harus bekerja sama dengan pengusaha lokal. Baik [investor] yang dari Jakarta maupun yang asing bekerja sama dengan pengusaha lokal, diajak mereka,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu kunci Indonesia untuk melompat maju ke depan. Menurut Presiden, hal tersebut dikarenakan pajak, bea ekspor, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan masuk ke dalam negeri.

“Saya ke lapangan, saya suruh hitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport. Dulunya kita hanya dapat dividen 9 persen, karena memang saham kita hanya 9 persen. Setelah kita ambil alih 51 persen, kita dapat pajak, dividen, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Saya suruh hitung berapa jumlahnya, 70 persen dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya, negara betul-betul dapat,” tandasnya. 

 

Read More

Pemerintah Siapkan Insentif bagi Pelaku Usaha dan Investor di IKN

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan tiga hal terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Ada tiga hal yang kami persiapkan dalam rangka kita membangun kota IKN, Ibu Kota Negara Nusantara yang tidak hanya layak huni, tapi juga loveable, dicintai. Dan kami ingin agar di tahun 2024 nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh dan juga membuat kota itu memang menjadi kota yang layak huni,” ungkap Bambang usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (04/10/2022).

Bambang memaparkan, ketiga hal tersebut adalah rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN, pembentukan Badan Usaha Milik Otorita IKN, serta pelaksanaan jajak pasar.

“Ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang memang kita rancang bersama-sama dengan Kementerian Investasi/BKPM serta juga tim interdep [antarkementerian] dari [Kementerian] Keuangan], dari Bappenas, dan dari kementerian lain terkait untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya. Itu akan bermanfaat buat semua pihak, mereka yang bermukim di sana ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” kata Bambang.

Terkait pembentukan Badan Usaha Milik Badan Otorita IKN, Bambang menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan berbagai pihak yang berharap di IKN terdapat suatu lembaga ang diharapkan akan membantu kelincahan Badan Otorita IKN dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan berkelanjutan.

“Jadi kepengusahaan di dalam IKN Nusantara itu nanti akan ditangani oleh Badan Usaha Milik Otorita, yang nantinya tentu akan berpartner, melakukan deal-deal, melakukan strukturisasi, ataupun financial engineering bersama-sama dengan para investor dan pelaku usaha lainnya, dengan harapan agar ini dapat tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan juga keberlanjutannya. Jadi sustainability dari investment-nya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya,” tuturnya.

Bambang juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan jajak pasar (market sounding) sebagai kelanjutan dari sosialisasi peluang investasi yang telah dilakukan oleh Badan Otorita IKN bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Bambang mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan memimpin langsung jajak pasar ini.

“Jadi mudah-mudahan pada pertengahan Oktober ini kita akan lakukan itu dengan mengundang para potential investor dan kita akan melakukan dialog satu forum yang saya kira ditunggu oleh banyak pihak, untuk mengetahui seberapa jauh kita sudah mempersiapkan ya apa-apa yang harus kita bangun, apa-apa yang kita harus upayakan agar iklim usaha, iklim investasi, dan kemudian juga yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan, sehingga nanti kita memiliki kota yang benar-benar green, smart, inklusif, resilience, dan sustainable ke depannya,” pungkas Bambang.

 

Read More

Jokowi Happy Nih! Pengusaha Siap 'Keroyokan' Bangun IKN

Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengungkapkan pelaku usaha siap bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN)

Ketua Kadin Arsyad Rasyid mengatakan pihaknya baru menuntaskan rapat koordinasi bersama dengan Badan Otoritas IKN untuk menjajakan minat pasar terkait dengan pembangunan ibu kota baru tersebut. Acara ini diikuti oleh 400 pengusaha dari berbagai sektor.

"Harapannya ini menjadi integrated approach bagaimana pemerintah dan pengusaha bisa bekerja sama membangun IKN," paparnya,

Sejauh ini, pengusaha melihat peluang besar dari pembangunan IKN. Proyek ini pun diyakini akan menjadi simbol pembangunan Indonesia emas tahun 2045.

Pemerintah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 telah mematok dana pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebesar Rp23,6 triliun untuk tahun depan.

Namun, nilai ini ternyata masih jauh dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan proyek ini membutuhkan anggaran US$33 miliar atau Rp487,31 triliun (kurs Rp14.767). Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak swasta untuk mendukung proyek ini.

 

Read More