Yogyakarta – Pengusaha
sekaligus politisi, Peter F. Gontha, menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh
ekonom Faisal Basri mengenai dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton nikel yang
melibatkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Wali Kota
Medan Bobby Nasution. Menurut Peter, tudingan tersebut tidak hanya tidak
berdasar tetapi juga ngawur karena tidak didukung oleh bukti yang kuat.
Gontha, yang dikenal sebagai sosok vokal
dalam dunia bisnis dan politik, menyatakan bahwa tudingan ini berpotensi
merusak reputasi para pihak yang dituduh serta mengganggu stabilitas politik
dan ekonomi nasional. “Tidak ada dasar yang jelas dalam tuduhan ini, dan ini
hanyalah bentuk serangan politik yang tidak berdasar,” tegas Gontha dalam
pernyataan resminya.
Lebih lanjut, Gontha menyoroti pentingnya
kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Pernyataan tanpa bukti yang kuat hanya akan menciptakan kegaduhan dan
menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang bekerja
keras memperbaiki ekonomi dan menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden
Joko Widodo, lanjut Gontha, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam
memberantas segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk ekspor ilegal sumber daya
alam. “Pak Jokowi dan jajarannya selalu mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas dalam setiap kebijakan, dan tuduhan seperti ini tidak boleh
dibiarkan mengganggu kerja keras pemerintah,” imbuhnya.
Gontha juga menegaskan bahwa tuduhan tersebut
adalah bagian dari upaya untuk menciptakan opini negatif terhadap pemerintah
yang saat ini tengah berupaya untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai
tambah sumber daya alam Indonesia. “Kita harus melihat secara objektif, banyak
langkah positif yang telah diambil pemerintah dalam mengembangkan sektor
hilirisasi dan menarik minat investasi asing yang besar,” tambahnya.
Dengan adanya bantahan tegas ini, diharapkan
masyarakat dapat melihat secara jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh
informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, bersama seluruh
elemen masyarakat, harus terus bersatu padu dalam menjaga stabilitas dan
kemajuan ekonomi nasional demi kesejahteraan bersama.
Peter F. Gontha mengakhiri pernyataannya
dengan menegaskan bahwa kritik konstruktif tentu diperlukan dalam demokrasi,
tetapi harus didasarkan pada fakta dan bukti yang valid. "Mari kita fokus
pada kerja nyata dan terus mendukung upaya pemerintah dalam membawa Indonesia
menuju kemajuan yang lebih baik,” tutupnya dengan penuh optimisme.
0 comments:
Posting Komentar