Terealisasi! Jokowi Berhasil realisasi pertumbuhan kredit usaha rakyat (KUR) Kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar 97,95%

 

Yogyakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat realisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang menjadi salah satu andalan Joko Widodo menggenjot ekonomi masyarakat sepanjang 2022 belum mencapai target.

Sally Salamah, Ketua Tim Pengarah Forum Pengawasan KUR sekaligus Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara menjelaskan realisasi penyaluran KUR sepanjang 2022 berada pada level 97,95 persen atau senilai Rp 365,5 triliun dari target Rp373,17 triliun.

Meski tidak mencapai target, besaran penyaluran KUR sendiri terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, yakni Rp120,3 triliun pada 2018. 

Untuk itu dia menyebutkan pihaknya merumuskan strategi pengawasan penyaluran KUR pada 2023 dengan berfokus pada perencanaan hingga pertanggungjawaban KUR, menyusun perencanaan pengawasan KUR, serta melaksanakan pengawasan atas kepatuhan, potensi fraud, hambatan dan kendala.

Ke depan, pengawasan yang dilakukan BPKP diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap kebijakan pelaksanaan KUR, khususnya terkait target graduasi dan target debitur baru KUR.

Terlebih lagi, negara telah menetapkan kenaikan target penyaluran KUR menjadi Rp470 triliun pada tahun ini dan pada tahun 2024 mendatang target realisasi KUR ditingkatkan menjadi Rp585 triliun.

 

Read More

Jokowi Berjanji Akan Terus Memperbaiki Ekonomi Makro Demi Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa secara umum ekonomi makro Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Misalnya pada 2014-2015, saat Indonesia dikategorikan negara rentan terpuruk bersama lima negara lain.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Rabu (21/12/2022), di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta.

“Kalau kita ingat saat itu ada taper tantrum dan yang kalau kita lihat angka detail di situ di 2014-2015, defisit transaksi berjalan kita berada di angka 27,5 miliar Dolar AS di 2014. Kemudian di 2015 berada di angka 17,5 miliar Dolar AS. Kalau kita lihat lagi lebih detail di 2014 neraca dagang kita masih defisit 2,2 miliar Dolar AS,” ujarnya

Oleh sebab itu, imbuh Presiden, saat itu dirinya menginstruksikan kepada jajaran terkait agar berani melakukan reformasi struktural untuk menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakannya. Salah satunya urusan surat berharga negara (SBN), yang saat itu 38,5 persennya dikuasai asing sekarang tinggal 14,8 persen yang dikuasai asing.

“Kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan,” ujarnya.

Presiden pun mengungkapkan hasil nyata dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah. Neraca transaksi berjalan yang pada kuartal III-2022 sudah surplus sebesar 8,9 miliar Dolar AS atau 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Artinya, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Saya selalu pasti meminta angka. ‘Pak ini sudah lebih baik’ ‘Ya angkanya berapa?’ Angkanya pasti saya minta dari berapa kemudian sekarang berapa karena itu penting sekali,” ucapnya.

Selain itu, Presiden juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset-aset negara yang menganggur tersebut, antara lain, izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

“Sudah saya perintahkan kepada Menteri Investasi, Menteri ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral], sudah dicabut saja konsesinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif, aset itu menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM [sumber daya manusia] untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif kepada ekonomi kita,” tegasnya.

Presiden juga menyoroti aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur, tidak dipakai, dan tidak disewakan serta peralatan-peralatan operasional yang justru malah ditumpuk di gudang.

“Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN banyak sekali. Dipikir saya enggak tahu? Tahu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif dimulai hal-hal yang seperti ini. Atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan juga banyak, pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap,” pungkasnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 dan ketidakpastian menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan lain ke depan.

“Indonesia mampu menghadapi dengan adaptability dan melalui resiliensi sehingga dapat mengkoordinasikan sektor fiskal, moneter, maupun sektor riil. Tentu ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk penanganan ketidakpastian berbagai risiko ke depan,” ujar Airlangga.

Acara seminar Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 mengangkat tema ‘Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural’. 

 

Read More

Presiden Ingatkan Pentingnya Kolaborasi UMKM dengan Usaha Besar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated. Presiden meyakini persoalan yang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini akan mampu terselesaikan apabila semua unsur turut bergerak dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi sampai ke tingkat daerah dan RT, semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ucap Presiden pada pembukaan Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022)), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga kembali menekankan pentingnya meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Presiden mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

“Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari bea ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul kemudian kita belanjakan produk impor, ndak, sama sekali ndak bener,” lanjutnya.

Pemerintah melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berkomitmen untuk pembelian produk dalam negeri. Kepala Negara menyadari bahwa target anggaran belanja produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi, tetapi Presiden meyakini kapasitas produksi UMKM akan meningkat jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen.

“Memang realisasinya untuk BUMN baru 72 persen, kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil masih 44 persen dari angka yang tadi saya sampaikan Rp950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100 persen akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya,” tambahnya.

Selain itu, dalam bidang hilirisasi industri, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka bagi investor yang akan menanamkan modalnya di tanah air. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar industri tersebut nantinya juga dapat menggandeng pengusaha lokal.

“Saya selalu sampaikan investasi terbuka tetapi kalau masuk ke sebuah daerah harus bekerja sama dengan pengusaha lokal. Baik [investor] yang dari Jakarta maupun yang asing bekerja sama dengan pengusaha lokal, diajak mereka,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu kunci Indonesia untuk melompat maju ke depan. Menurut Presiden, hal tersebut dikarenakan pajak, bea ekspor, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan masuk ke dalam negeri.

“Saya ke lapangan, saya suruh hitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport. Dulunya kita hanya dapat dividen 9 persen, karena memang saham kita hanya 9 persen. Setelah kita ambil alih 51 persen, kita dapat pajak, dividen, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Saya suruh hitung berapa jumlahnya, 70 persen dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya, negara betul-betul dapat,” tandasnya. 

 

Read More

Jokowi Ungkap 'Jurus' RI Tekan Impor Jagung Jadi 800 Ribu Ton

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jurus di balik keberhasilan pemerintah menekan impor jagung. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang ditayangkan youtube Sekretariat Presiden, Senin (3/10/2022).

"Jagung itu sudah sekian tahun kita impor 3,5 juta ton per tahun. Dan sudah 7 tahun ini, sampai hari ini, sudah anjlok impor kita tinggal 800 ribu ton per tahun. Karena apa? Petani jagung ada yang mendampingi, petani jagung ada yang mengawal," ujarnya.

Menurut Jokowi, panen petani jagung mengalami peningkatan dari 4 ton/hektare menjadi 8 ton/hektare. Ongkos produksi pun berada di kisaran Rp 1.800/kg hingga Rp 1.900/kg.

"Itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya bisa Rp 3.800 per kg, untungnya sudah 100%," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu berharap tren serupa tidak hanya untuk komoditas jagung, melainkan juga komoditas-komoditas lain.

"Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa, semua dan itu menjadi tugas perusahaan-perusahaan besar kita," kata Jokowi.

"Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin. Hati-hati," lanjutnya.

 

Read More

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara di Atas Nasional, Presiden: Harus Dijaga Terus

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Maluku Utara untuk terus menjaga pertumbuhan ekonominya. Pertemuan daerah ini tercatat berada di atas pertumbuhan nasional yang sebesar 5,2 persen.

“Saya cek Ternate termasuk sudah di atas 7 [persen], nasional hanya 5,2 [persen]. Ini yang harus dijaga terus, kondusifitas setiap kabupaten, kota, provinsi. Karena di sini mungkin, saya belum membandingkan dengan provinsi lain, menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku Utara,” ujar Presiden dalam keterangan persnya di Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/09/2022).

Presiden meyakini, keberadaan industri pertambangan di Maluku Utara juga akan menunjang pertumbuhan di wilayah tersebut, terlebih dengan adanya hilirisasi industri.

“Provinsi Maluku Utara dengan adanya industri tambang di sini yang sudah masuk dari mentah ke smelter, pertumbuhan ekonomi pasti akan di atas rata-rata nasional, termasuk Ternate,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II-2022 mencapai 27,74 persen (yoy). Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode tersebut, diikuti Papua dan Sulawesi Tengah.

Presiden pun meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut bisa dilihat dari geliat ekonomi masyarakat di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Rakyat Jailolo yang ia kunjungi.

“Halmahera Barat saya belum cek ke BI pertumbuhan ekonominya bagaimana, tapi kalau melihat daerah pasar seperti ini ya saya kira mirip-mirip, sama, rata-rata, [pertumbuhan] pasti di atas nasional,” ujarnya.

Presiden menambahkan, selain mengecek ekonomi masyarakat, kunjungan kerjanya kali ini juga untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di Maluku Utara tersebut, termasuk belum adanya jalan nasional di wilayah ini. Menurutnya, masih banyak daerah terpencil yang membutuhkan infrastruktur serupa.

“Negara ini dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali 514 kabupaten/kota yang semuanya ada pulau terpencil di sebelah barat, misalnya di Nias, Simeulue, Mentawai dan juga yang ada di Bangka Belitung. Di sebelah timur juga, kemarin kita baru ke Maluku Barat Daya. Itu semuanya butuh. Kenapa saya turun ke bawah? Untuk memastikan hal-hal yang tadi sudah Anda tanyakan, seperti apa lapangannya, seperti apa kondisi ekonominya,” pungkasnya.

 

Read More

Presiden Apresiasi Pemberdayaan UMKM di Maluku Utara

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapreasiasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan di Maluku Utara yang dinilainya sangat baik.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan UKM Mart di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Rabu (28/09/2022) siang.

“Saya melihat cara-cara pemberdayaan, pengembangan UMKM di Provinsi Maluku Utara ini sangat profesional. Saya melihat tadi produknya bagus, packaging-nya bagus, branding-nya bagus,” ujar Presiden.

Presiden juga mengapresiasi UKM Mart yang dinilainya memiliki tata letak produk lokal yang sangat baik.

“Khusus untuk UKM Mart ini, penyajian barang, display, semuanya baik. Ini saya kira yang harus ditiru oleh provinsi yang lain,” tuturnya.

Sebelumnya, saat meninjau Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang berada di atas nasional

“Ini yang harus dijaga terus, kondusifitas setiap kabupaten, kota, provinsi. Karena di sini mungkin, saya belum membandingkan dengan provinsi lain, menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku Utara,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II-2022 mencapai 27,74 persen (yoy). Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode tersebut, diikuti Papua dan Sulawesi Tengah.

 

Read More

JOKOWI TINJAU PROSES PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO)

Medan - Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meninjau proses pengolahan Crude Palm Oil (CPO), inovasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Jalan Brigjen Katamso, Kampungbaru, Kota Medan, Kamis (7/7/2202). Temuan teknologi sederhana ini dinilai dapat membangkitkan perekonomian petani dalam rangka hilirisasi produk.

Dalam kujungan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melihat proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng jenis Minyak Makan Merah. Menggunakan teknologi sederhana, diyakini bisa dijangkau oleh para petani kelapa sawit untuk membangun hilirisasi produk, melalui pengembangan oleh koperasi atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena nilai investasi yang lebih kecil dibandingkan perusahaan skala besar.

Gubernur Edy Rahmayadi melalui Kepala Dinas Perkebunan Lis Handayani Siregar mengatakan bahwa kehadiran Presiden merupakan titik awal dalam memajukan perekonomian para peteni kelapa sawit. Karena dengan keterbatasan hasil produksi, komoditas yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadikannya minyak makan dengan jenis Minyak Makan Merah.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Hermansyah menyebutkan bahwa inovasi pengolahan Minyak Makan Merah dikhususkan kepada rakyat, dengan sistem kelola melalui Koperasi. “Jadi dari rakyat, untuk rakyat. Ada hilirisasinya, ada rangkaiannya. Saya berharap kedepan, rakyat yang punya kebun sawit punya nilai jual lebih daripada yang selama ini mereka peroleh (menjual kelapa sawit),” sebut Herman.

Menjelaskan hasil invonasi tersebut, Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Muhammad Edwin Lubis mengatakan bahwa Minyak Makan Merah merupakan inovasi minyak sawit yang berpotensi digunakan sebagai pangan fungsional dalam membantu pencegahan Stunting atau kekerdilan dari masyarakat.

 

Read More

Presidensi G20 Akan Dorong UMKM Miliki Modal Yang Luas

Presidensi G20 Indonesia akan mendorong lembaga keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki akses permodalan dan pasar yang lebih luas.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Talkshow The Jakarta Post Spotlight #12: G20 Digital Transformation: Resilient MSMEs for Global Economic Recovery di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan dengan menghadirkan infrastruktur, seperti sistem pembayaran dan peraturan yang kompatibel antar negara.

“Ini penting karena kami ingin memastikan bahwa tema recover stronger dan recover together tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di rasakan di dalam setiap negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, menyampaikan saat ini Pemerintah masih terus bekerja untuk merealisasikan target level inklusi keuangan dalam negeri sebesar 90 persen di 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk mencapai inklusi keuangan yang ditetapkan, harus didukung juga dengan literasi keuangan, terutama bagi UMKM. Oleh karena itu, katannya, Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia, terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.

Saat ini, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber optik, sehingga internet bisa diakses dari seluruh wilayah di Indonesia. Semua hal ini didukung dengan peraturan yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian untuk berinvestasi.

Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah. UMKM telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), yang salah satu misinya adalah mendukung kelangsungan bisnis UMKM serta menyediakan jaring keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.

Dalam menghadapi ancaman akan inflasi ekonomi global akibat pandemi dan juga efek konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani melihat UMKM memiliki peran penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan jaring pengaman sosial. Terutama dengan ancaman krisis pangan dan energi yang dapat muncul dari konflik tersebut.

Untuk itu Pemerintah telah mengalokasikan tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek.

“Pertama, untuk melindungi masyarakat di fase pemulihan ekonomi dari pandemi. Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan anggaran pemerintah,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022 Dr. Juan José Daboub menyatakan, dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat beradaptasi menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina.

“Bahkan saya kira UMKM dapat beradaptasi lebih cepat dibandingkan perusahaan besar, karena lebih mudah untuk menggerakkan kapal kecil dibandingkan kapal yang lebih besar,” terang Dr. Daboub yang merupakan mantan Managing Director World Bank.

Optimisme ini muncul dari pengelolaan anggaran yang sangat baik dan kinerja Pemerintah Indonesia selama ini. Bahkan ketika ada beberapa negara yang tidak memiliki dana, namun Pemerintah Indonesia masih memiliki cadangan yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian.

Namun yang tidak kalah penting menurut Dr. Daboub, adalah memastikan bantuan ekonomi yang disalurkan dapat diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Berangkat dari kesuksesan tersebut, Dr. Daboub juga menyampaikan bahwa Trade & Investment Task Force B20 sudah merancang empat program utama sebagai turunan dari tiga pilar Presidensi G20.

Salah satunya, mendorong negara-negara yang terlibat di dalamnya untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan global agar meningkatkan produktivitas UMKM.

"B20 juga ingin mendorong lebih banyak investasi yang masuk, memanfaatkan standar dagang internasional dan memaksimalkan transformasi teknologi digital dalam mencapai target tersebut," pungkas Dr. Daboub.

 

Read More

JOKOWI BERDIALOG DENGAN PETANI SAWIT

Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengawali hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kamis (7/6/22) dengan mengunjungi Pasar Petisah, Kota Medan. Presiden Jokowi akan membagikan sejumlah bantuan sosial (bansos) bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan para pedagang.

Selepas itu, Presiden Jokowi akan meninjau Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Kampung Baru, Kota Medan, sekaligus berdialog dengan perwakilan petani sawit.

Selanjutnya, Jokowi menuju Lapangan Merdeka, Kota Medan, untuk menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022.

Pada siang harinya, Presiden Jokowi akan menuju Pusat Pasar, Kota Medan, untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial. Presiden kemudian diagendakan untuk meninjau bedah rumah panggung di Kecamatan Belawan, Kota Medan.

Selesai seluruh rangkaian acara, Presiden Jokowi akan menuju Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

 

Read More