Tampilkan postingan dengan label Kelapa Sawit. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kelapa Sawit. Tampilkan semua postingan

Rabu, 28 Februari 2024

Semua Karena Salah Paham, Penangkapan 9 Petani Sawit Di Paser Penajam Utara (PPU) Tidak Ada Kaitannya Dengan Dukung Mendukung Di Pilpres 2024, Itu Semua Hanya Murni Perkara Sengketa Lahan

 

yogyakarta - Pada waktu-waktu belakangan ini, sebuah peristiwa penangkapan yang melibatkan sembilan petani sawit di Paser Penajam Utara (PPU) telah menjadi sorotan utama dalam ruang politik. Namun, dalam menyikapi peristiwa ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa penangkapan tersebut tidak memiliki kaitan dengan agenda politik atau dukung-mendukung dalam Pilpres 2024, seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak.

Peristiwa penangkapan sembilan petani sawit di PPU sebenarnya merupakan bagian dari penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan sawit dan masyarakat lokal. Konflik mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan seringkali menjadi sumber ketegangan di banyak daerah di Indonesia, termasuk di PPU. Penangkapan ini murni berkaitan dengan upaya penegakan hukum terkait sengketa lahan yang telah berlangsung selama beberapa waktu.

Dalam konteks politik, penangkapan ini tidak memiliki hubungan dengan dukung-mendukung di Pilpres 2024. Membuat asumsi atau tuduhan yang tidak berdasar terhadap pemerintah atau pihak lain dalam hal ini hanya akan memperkeruh suasana politik dan mengganggu stabilitas negara. Lebih bijaksana jika kita fokus pada penyelesaian sengketa lahan secara adil dan transparan, tanpa mencampuradukkan dengan agenda politik yang tidak relevan.

Penting bagi kita untuk menahan diri dari menyebarkan informasi atau opini yang tidak berdasar, terutama dalam konteks politik. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik nasional dan memastikan bahwa proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, kita harus mampu membedakan antara fakta dan opini, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Kita perlu tetap berpegang pada prinsip keadilan dan penegakan hukum yang adil, tanpa membiarkan politik menghalangi proses tersebut.

Dengan demikian, mari kita bersama-sama menciptakan opini yang positif dan kondusif, serta memperkuat stabilitas politik nasional dengan menjaga kebijaksanaan dan rasionalitas dalam menyikapi setiap peristiwa yang terjadi. Hanya dengan cara ini kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini.

 

Share:

Sabtu, 24 Februari 2024

Setkab Menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Mengenai Keberlanjutan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024

 

Yogyakarta – Kementerian Sekretariat Kabinet (Setkab) mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang membahas mengenai keberlanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) periode 2019-2024.

Dalam diskusi tersebut, berbagai pemangku kepentingan terlibat aktif untuk mencari solusi dan strategi guna menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai dengan arahan presiden. Diskusi ini menunjukkan komitmen pemerintah, di bawah kepemimpinan Joko Widodo, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

RAN KSB merupakan panduan bagi pelaku industri kelapa sawit untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui diskusi ini, Setkab memberikan platform bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, untuk berbagi pandangan dan pengalaman guna meningkatkan implementasi RAN KSB.

Kehadiran DKT ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam industri kelapa sawit, serta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kelapa sawit dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini juga sejalan dengan visi pembangunan Jokowi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui dialog dan kolaborasi antar berbagai pihak terkait, diharapkan akan lahir inovasi-inovasi dan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi RAN KSB dan menjaga keberlanjutannya hingga tahun 2024 dan seterusnya. Langkah-langkah konkret seperti ini akan membantu menciptakan stabilitas dalam sektor perkebunan kelapa sawit, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, kegiatan DKT yang digelar oleh Setkab merupakan langkah penting dalam mendukung pemerintahan Jokowi agar lebih stabil dan efektif dalam menjalankan berbagai program pembangunan, termasuk dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah akan membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

 

Share:

Sabtu, 30 Juli 2022

China Mau Beli 1 Juta Ton CPO RI, Luhut: Terima Kasih Presiden Xi Jinping

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan terima kasih atas komitmen China yang mau menambah impor 1 juta ton crude palm oil/CPO dari Indonesia.

Komitmen China mau membeli 1 juta ton CPO Indonesia merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri China Li Keqiang di Beijing, Selasa (26/7).

“Terima kasih atas dukungan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang atas komitmen impor minyak sawit dari Indonesia. Kami berharap China dapat terus melanjutkan dan meningkatkan perdagangan minyak sawit dari Indonesia,” kata Luhut dalam keterangan resmi, Rabu (27/7).

Menurut Luhut, rencana China ini bisa mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) petani Indonesia yang tengah anjlok. Sejak ekspor CPO dihentikan sementara pada Mei lalu, harga TBS petani langsung anjlok karena tangki pengolahan penuh.

Jika harga TBS petani bisa naik karena tambahan pesanan 1 juta ton CPO ke China, kata Luhut, nasib belasan juta petani sawit Indonesia bisa membaik.

“Dengan menjadi supplier utama CPO dunia, tentu akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di Indonesia yang jumlahnya mencapai 16 juta,” lanjutnya.

Selain membahas mengenai perdagangan CPO, pertemuan delegasi kedua negara juga membahas kerja sama di berbagai bidang seperti investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta kemaritiman. Pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara juga menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan tersebut.

Turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah topik mengenai penyelesaian kereta cepat yang menjadi komitmen bersama antara Indonesia dengan China. Kedua negara pun menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal dan akan diuji coba pada akhir tahun 2022.

“Presiden Jokowi menyampaikan, nilai perdagangan antara Indonesia dan China terus meningkat dan sudah melampaui USD 100 miliar. Sehingga peluang untuk meningkatkan angka perdagangan sangat besar. Karena itu kami sebagai pembantu Presiden akan terus mencari potensi sumber ekonomi lain yang bisa meningkatkan perekonomian Indonesia,” pungkas Luhut.

 

Share:

Kamis, 14 Juli 2022

STRATEGI JOKOWI ATASI STUNTING DAN GIZI BURUK DI INDONESIA

Joko Widodo secara khusus meminta agar koperasi yang telah siap di sejumlah daerah untuk membangun pabrik minyak makan merah. Nantinya, pabrik minyak makan merah bisa sebagai alternatif pencegahan stunting dan gizi buruk di kalangan masyarakat.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Kampung Baru, Kota Medan, pada Kamis (7/7/2022) mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti dan mendorong sejumlah koperasi untuk mulai memproduksi minyak makan merah.

“Presiden meminta kami untuk menindaklanjuti agar koperasi ini menjadi produsen minyak makan merah. Kami akan segera tindaklanjuti karena pada dasarnya koperasi sudah ada beberapa yang siap,” kata Teten dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Teten mengatakan, Presiden Jokowi akan menggelar rapat koordinasi melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM dengan beberapa pihak yang terkait diantaranya Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada pekan depan.

Dicurhati Petani, Teten Masduki Siap Dukung Pembangunan Pabrik Olahan Kelapa Sawit Minyak makan merah merupakan inovasi dari produk turunan kelapa sawit selain CPO, yang dapat dimanfaatkan juga sebagai salah satu bahan makanan yang multifungsi. Minyak makan merah digunakan untuk menggoreng hingga dapat dikonsumsi langsung sebagai minyak makan.

Keunggulan minyak makan merah disebut memiliki kandungan gizi tinggi, mengandung beta karoten, vitamin A, fitonutrien dan komposisi asam lemak sehingga menjadi produk fungsional yang strategis dalam pengentasan stunting di Indonesia.

Selain itu kandungan fitonutrien pada minyak makan merah, terutama vitamin E, dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif kosmetikal yang dapat mencegah penuaan dini dan bahan farmasi pencegah penyakit degeneratif.

Minyak makan merah merupakan inovasi dari produk turunan kelapa sawit selain CPO, yang dapat dimanfaatkan juga sebagai salah satu bahan makanan yang multifungsi. Minyak makan merah digunakan untuk menggoreng hingga dapat dikonsumsi langsung sebagai minyak makan.

Teten mengatakan koperasi di Indonesia sangat potensial untuk diposisikan sebagai produsen minyak makan merah dengan dipasok oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Teten beralasan, nilai investasi yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan pabrik minyak goreng komersial. Di samping itu biaya logistik dari produksi minyak makan merah ini juga relatif kecil.

"Kita perlu mempercepat hilirisasi sawit oleh koperasi sehingga petani sawit mendapatkan nilai tambah ekonomi lebih besar dan penyerapan hasil panen petani menjadi lebih pasti.," kata Teten.

Teten sempat berdialog dengan petani sawit binaan Koperasi Sawit Unggul Sejahtera Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara, belum lama ini sebagai salah satu koperasi piloting yang didorong untuk memproduksi minyak makan merah. Dengan begitu, menurut Teten, para petani sawit akan mendapatkan nilai tambah dan mampu menerima manfaat dari pengelolaan bisnis sawit.

Teten menambahkan, saat ini teknologi untuk memproduksi minyak makan merah sendiri bahkan sudah ada di PPKS Medan. Karena pengolahannya yang sederhana, Teten optimistis koperasi mampu membangun pabrik minyak makan merah ini.

"Dengan adanya pabrik minyak makan merah dari koperasi ini, diharapkan akan memperkuat pasokan minyak goreng ke masyarakat yang lebih murah dan sehat. Turunannya juga bisa jadi produk kosmetik, farmasi, dan masih banyak lainnya," kata Teten.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Teten berharap dukungan seluruh stakeholder untuk mensosialisasikan minyak makan merah oleh koperasi. Hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

 

Share:

Rabu, 13 Juli 2022

KEBIJAKAN JOKOWI BUKA KEMBALI EKSPOR SAWIT BERBUAH MANIS

Kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya berbuah manis. Penerimaan Bea Keluar (BK) dari komoditas tersebut terbang lebih dari 800% pada Juni tahun ini.

Sebagai catatan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melarang ekspor CPO dan produk turunannya selama periode 28 April-22 Mei 2022. Larangan ekspor tersebut langsung memangkas penerimaan BK pada Mei lalu.

Pada pertengahan Juni, pemerintah bahkan mengeluarkan program flush out atau percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya. Kebijakan tersebut berlaku dari 14 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, penerimaan BK pada Juni 2022 tercatat Rp 7,26 triliun atau melonjak 443,6% dibandingkan Mei 2022 serta 149,7% dibandingkan Juni 2021.

Penerimaan BK pada Juni adalah yang tertinggi sepanjang tahun ini. Besaran penerimaan BK pada Juni juga dua kali lipat lebih banyak dibandingkan rata-rata bulanan tahun ini (Rp 3,85 triliun).

Lonjakan penerimaan BK pada Juni ditopang oleh komoditas CPO dan produk turunannya. Penerimaan BK dari kelompok CPO dan produk turunannya pada Juni 2022 menembus Rp 6,7 triliun.

Jumlah tersebut melesat 805,9% dibandingkan bulan Mei 2022. Dilihat dari nominalnya, penerimaan BK CPO dan produk turunannya meningkat Rp 5,96 triliun.

Penerimaan BK dari komoditas CPO dan produk turunannya pada Juni adalah yang tertinggi sepanjang tahun ini. Nilainya bahkan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan 2022 (Rp 2,5 triliun).

Kontribusi penerimaan BK CPO dan produk turunannya terhadap total penerimaan bahkan menembus 92%, jauh lebih tinggi dibandingkan Mei lalu yang tercatat 51%. Dari tiga kelompok CPO dan turunnya yakni bungkil dan kernel, CPO, dan turunan CPO, sumbangan penerimaan BK terbesar datang dari kelompok turunan CPO.

Penerimaan BK dari kelompok turunan CPO menembus Rp 5,48 triliun pada Juni, melesat 1002,1% dibandingkan pada Mei yang tercatat Rp 494 miliar.

Penerimaan BK dari kelompok CPO terbang 2.241% menjadi Rp 494,18 miliar pada Juni dari Rp 21,10 miliar pada Mei. Penerimaan BK dari bungkil dan kernel melonjak 229,5% menjadi Rp 730,72 miliar pada Juni dari Rp 221,78 miliar pada Mei.

"Penerimaan didorong volume ekspor CPO & Turunannya dipengaruhi kebijakan skema percepatan ekspor CPO & Turunannya setelah sempat ada pelarangan ekspor," tulis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada CNBC Indonesia.

 

Share:

JOKOWI TINJAU PROSES PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO)

Medan - Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meninjau proses pengolahan Crude Palm Oil (CPO), inovasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Jalan Brigjen Katamso, Kampungbaru, Kota Medan, Kamis (7/7/2202). Temuan teknologi sederhana ini dinilai dapat membangkitkan perekonomian petani dalam rangka hilirisasi produk.

Dalam kujungan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melihat proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng jenis Minyak Makan Merah. Menggunakan teknologi sederhana, diyakini bisa dijangkau oleh para petani kelapa sawit untuk membangun hilirisasi produk, melalui pengembangan oleh koperasi atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena nilai investasi yang lebih kecil dibandingkan perusahaan skala besar.

Gubernur Edy Rahmayadi melalui Kepala Dinas Perkebunan Lis Handayani Siregar mengatakan bahwa kehadiran Presiden merupakan titik awal dalam memajukan perekonomian para peteni kelapa sawit. Karena dengan keterbatasan hasil produksi, komoditas yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadikannya minyak makan dengan jenis Minyak Makan Merah.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Hermansyah menyebutkan bahwa inovasi pengolahan Minyak Makan Merah dikhususkan kepada rakyat, dengan sistem kelola melalui Koperasi. “Jadi dari rakyat, untuk rakyat. Ada hilirisasinya, ada rangkaiannya. Saya berharap kedepan, rakyat yang punya kebun sawit punya nilai jual lebih daripada yang selama ini mereka peroleh (menjual kelapa sawit),” sebut Herman.

Menjelaskan hasil invonasi tersebut, Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Muhammad Edwin Lubis mengatakan bahwa Minyak Makan Merah merupakan inovasi minyak sawit yang berpotensi digunakan sebagai pangan fungsional dalam membantu pencegahan Stunting atau kekerdilan dari masyarakat.

 

Share:

Definition List

Unordered List

Support