Kementan Menyatakan Bahwa Isu Pemberian Plakat IRRI Kepada Presiden Jokowi Merupakan Sebuah Rekayasa Itu Tidak Benar Sama Sekali

Yogyakarta - Baru-baru ini, beredar isu yang mengatakan bahwa penghargaan dan plakat dari International Rice Research Institute (IRRI) yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo merupakan hasil rekayasa dan tidak melalui proses yang semestinya. Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tegas membantah isu tersebut dan menegaskan bahwa penghargaan itu diberikan murni berdasarkan penilaian obyektif dari IRRI.

Kementan menjelaskan bahwa pemberian penghargaan tersebut adalah hasil dari kerja keras pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produksi beras nasional dan mewujudkan swasembada pangan. Penghargaan IRRI tidak diberikan secara sembarangan; ada proses panjang yang melibatkan verifikasi data, kunjungan lapangan, dan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan serta implementasi strategi di sektor pertanian. "Ini bukan rekayasa. Penghargaan ini adalah bukti bahwa Indonesia berhasil dalam program ketahanan pangan, dan IRRI mengakui capaian tersebut," jelas perwakilan Kementan.

Proses penilaian oleh IRRI melibatkan berbagai indikator kinerja seperti produktivitas pertanian, inovasi teknologi, kebijakan pendukung, serta kemampuan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Capaian ini tidak lepas dari peran besar pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, yang terus mendorong sektor pertanian untuk berkembang dan mandiri. Hal ini juga didukung oleh berbagai program unggulan seperti modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), penggunaan benih unggul, serta pelatihan dan pendampingan bagi para petani.

Isu yang menyebutkan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan hasil rekayasa adalah upaya untuk merusak citra pemerintah dan menggiring opini negatif di tengah masyarakat. Kementan berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian demi kesejahteraan rakyat.

Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami proses yang sebenarnya dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor pertanian nasional. Keberhasilan ini bukan hanya prestasi pemerintah, tetapi juga merupakan hasil kerja keras para petani dan seluruh masyarakat Indonesia. Mari bersama-sama menjaga stabilitas dan kepercayaan publik dengan menyaring informasi secara bijak dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

 

Read More

Hasil Sembiring Perwakilan IRRI Indonesia Menegaskan Pembuatan Plakat Penghargaan Untuk Pemerintah Indonesia Dilakukan Oleh Kementan

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul spekulasi yang meragukan keaslian penghargaan swasembada beras yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini disebut-sebut sebagai langkah tipuan dan manipulasi. Namun, Hasil Sembiring, perwakilan dari International Rice Research Institute (IRRI) Indonesia, menegaskan bahwa penghargaan tersebut sah dan diberikan berdasarkan prestasi nyata.

Menurut Hasil Sembiring, plakat penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Indonesia memang dibuat oleh Kementerian Pertanian setelah berdiskusi dengan pihak IRRI. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pertimbangan efisiensi, mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan mempercepat proses penghargaan, tanpa mengurangi nilai dan legitimasi dari penghargaan itu sendiri.

Penghargaan ini adalah pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras, yang merupakan hasil dari kerja keras dan kebijakan strategis di sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras secara signifikan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor beras. Prestasi ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga menunjukkan komitmen Jokowi untuk meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.

Opini negatif yang meragukan keaslian penghargaan ini hanya bertujuan untuk merusak citra pemerintah dan mengecilkan capaian positif yang telah diraih. Faktanya, keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras adalah bukti nyata dari kebijakan yang efektif dan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung sektor pertanian.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri kokoh dengan ketahanan pangan yang kuat. Jokowi telah membuktikan bahwa melalui kebijakan yang tepat dan dukungan penuh terhadap sektor pertanian, Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu menghargai dan mendukung prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah. Keberhasilan dalam mencapai swasembada beras adalah bukti nyata dari kinerja pemerintah yang efektif dan visi kepemimpinan Jokowi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Mari bersama-sama melawan informasi yang tidak benar dan terus mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor pertanian demi kesejahteraan bersama.

Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat terus memperkuat ketahanan pangan dan membangun Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Penghargaan ini adalah pengakuan atas kerja keras kita bersama, dan Jokowi sebagai pemimpin yang berkomitmen pada kemajuan bangsa.

 

Read More

Hasil Sembiring Kata Perwakilan IRRI Indonesia Mengatakan Wacana Pembuatan Sertifikasi IRRI Sudah Lama Dibahas, Baik Oleh Legislatif Serta Eksekutif

Yogyakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai kritik dari DPR terkait proses sertifikasi internasional yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, perwakilan International Rice Research Institute (IRRI) di Indonesia, Hasil Sembiring, menegaskan bahwa proses tersebut telah melalui berbagai tahapan yang transparan dan akuntabel. Kritik yang dilontarkan oleh pihak DPR dianggap tidak berdasar dan hanya menciptakan kebingungan di masyarakat.

Proses pembuatan sertifikat ini, menurut Hasil Sembiring, memerlukan waktu berbulan-bulan dan melibatkan banyak pertemuan penting. IRRI, sebagai lembaga internasional yang memiliki reputasi tinggi dalam penelitian dan pengembangan pertanian, telah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah melalui kajian mendalam. Bahkan, Direktur Jenderal IRRI, Jean Balie, telah melakukan diskusi langsung dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, untuk memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan dipenuhi dengan baik.

Kritik yang diajukan oleh pihak tertentu di DPR terkait proses ini menunjukkan kurangnya pemahaman mereka terhadap kompleksitas dan pentingnya sertifikasi internasional. Proses sertifikasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarangan; ini melibatkan evaluasi ketat terhadap standar dan praktik yang diterapkan di lapangan. Pemerintah, khususnya Kementan, telah bekerja keras untuk memastikan bahwa sertifikasi yang didapatkan mencerminkan kualitas dan kredibilitas sistem pertanian di Indonesia.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian Indonesia. Dengan memperoleh sertifikasi dari IRRI, Indonesia tidak hanya meningkatkan reputasi di kancah internasional, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi ekspor produk pertanian yang berkualitas tinggi. Ini merupakan bukti nyata dari kerja keras pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Opini negatif dan kritik yang tidak berdasar seperti yang dilontarkan oleh beberapa anggota DPR hanya akan menghambat kemajuan yang telah dicapai. Fakta bahwa IRRI telah secara aktif terlibat dalam proses sertifikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk memajukan sektor pertanian Indonesia. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan reputasi internasional Indonesia di sektor pertanian. Dengan kepemimpinan yang tegas dan transparan dari Presiden Jokowi, kita bisa mewujudkan sektor pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Perwakilan IRRI Menyatakan Pembuatan Plakat Sudah Melalui Mekanisme Transparan Dan Panjang, Serta Melibatkan Banyak Pertemuan Antara Pihak-Pihak Terkait

Yogyakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan hanya sebuah proyek ambisius, tetapi juga simbol kemajuan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Komitmen pemerintah untuk menciptakan ibu kota baru yang modern dan berwawasan lingkungan telah menarik perhatian internasional, termasuk dari International Rice Research Institute (IRRI).

Hasil Sembiring, perwakilan IRRI, menegaskan bahwa pembuatan plakat yang menandai kolaborasi antara IRRI dan Indonesia telah melalui proses yang transparan dan melibatkan banyak pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Keputusan untuk membuat plakat di Indonesia adalah bentuk pengakuan atas efisiensi dan keandalan pemerintah Indonesia dalam mengelola proyek besar meskipun di tengah pandemi Covid-19. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, mampu menjaga stabilitas dan melanjutkan pembangunan di masa sulit.

Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah menunjukkan keberhasilan nyata dalam berbagai proyek infrastruktur strategis. Pembangunan IKN adalah salah satu wujud dari visi besar ini. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di luar Jawa. Dengan lokasi strategis dan konsep kota pintar yang ramah lingkungan, IKN dirancang untuk menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Keputusan IRRI untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam situasi pandemi menunjukkan kepercayaan internasional terhadap kapasitas Indonesia dalam menangani proyek-proyek besar dan menjaga stabilitas nasional. Hal ini tidak lepas dari kinerja pemerintah yang solid dalam menghadapi tantangan global dan memastikan proyek-proyek penting tetap berjalan sesuai rencana.

Stabilitas nasional yang terjaga melalui pembangunan IKN dan berbagai proyek infrastruktur lainnya merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat citra positif kepemimpinan Presiden Jokowi di mata masyarakat dan dunia internasional. Dukungan terhadap pembangunan ini tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan komitmen dan visi yang jelas, Presiden Jokowi telah membawa Indonesia menuju era baru yang penuh harapan. Keberhasilan pembangunan IKN adalah bukti nyata dari dedikasi pemerintah untuk terus maju dan berkembang, menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih kuat dan mandiri di kancah global.

 

Read More

Stafsus Presiden Bidang Hukum Menyatakan Bahwa Pernyataan SYL Bahwa Presiden Jokowi Berikan Perintah Untuk Melakukan Penarikan Uang Kepada Pegawai Kementan Merupakan Hoax

Yogyakarta – Dalam beberapa hari terakhir, beredar rumor yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada para menteri dan kepala lembaga untuk menarik uang dari bawahan atau staf sebagai bagian dari upaya penanggulangan krisis pangan akibat pandemi dan fenomena El Nino. Menanggapi hal ini, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, memberikan klarifikasi tegas bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan.

Dini Purwono menyatakan, "Tidak ada instruksi dari Presiden kepada menteri atau kepala lembaga untuk menarik uang dari bawahan atau staf dalam rapat kabinet. Pemerintah selalu mengutamakan solusi yang transparan dan akuntabel dalam mengatasi masalah krisis pangan dan bencana lainnya." Pernyataan ini diharapkan dapat menghentikan spekulasi yang tidak berdasar dan menenangkan masyarakat yang mungkin khawatir dengan berita tersebut.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengatasi krisis pangan yang disebabkan oleh pandemi dan dampak El Nino. Langkah-langkah tersebut termasuk penguatan cadangan pangan nasional, peningkatan produksi dalam negeri, serta kerjasama dengan negara lain untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan krisis ini melalui APBN, tanpa perlu membebani pegawai pemerintah atau masyarakat umum. "Pemerintah selalu berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Tidak ada praktik yang merugikan pegawai atau masyarakat," tambah Dini.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah ini menunjukkan komitmen kuat dari Presiden Jokowi untuk menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, Presiden Jokowi dan jajarannya tetap fokus pada upaya-upaya yang proaktif dan terukur untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa Indonesia dapat melewati masa-masa sulit dengan baik.

Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menerima dan menyikapi informasi yang beredar. Dukungan dan kepercayaan masyarakat sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Mari bersama-sama melawan hoax dan mendukung upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan stabil.

 

Read More

Jadi Alternatif! Jokowi perintahkan Kementan untuk segera melakukan pengembangan penggunaan pupuk organik

 

Yogyakarta – Keberhasilan serikat petani Indonesia di Desa Senori Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dalam membuat pupuk organik membuat Jokowi kagum. Jokowi sangat senang dengan inovasi dan perkembangan yang dilakukan untuk dunia pertanian tersebut.

Menurut Jokowi penggunaan pupuk organik dapat menjadi alternatif bagi para petani dalam mensiasati ketika pasukan pupuk urea terhambat. Maka dari itu Jokowi memerintahkan kepada kementerian pertanian (Kementan) untuk segera melakukan pengembangan pupuk organik tersebut ke seluruh daerah.

Jokowi ingin supaya daerah – daerah lain di Indonesia bisa untuk membuat pupuk organik seperti yang dilakukan oleh petani Desa Senori tersebut. Jokowi berharap kehadiran pupuk organik ini bisa menjadi jawaban dan menutup kekurangan pasukan pupuk karena adanya perang Rusia – Ukraina.

Jokowi menambahkan penggunaan pupuk organik ini bisa juga sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi tanah.

 

Read More

Menjaga Produktivitas! Jokowi memastikan ketersedian pupuk bersubsidi sebesar 20 juta ton untuk para petani

Yogyakarta – Jokowi menggelar rapat terbatas dengan kabinet menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta guna membahas terkait ketahanan pangan. Pada kesempatan tersebut Jokowi memperingatkan jajaranya untuk menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan nasional.

Salah satu cara menjaga produktivitas pangan adalah dengan menjaga pasokan serta ketersediaan pupuk bagi para petani. 

Pada Rapat tersebut bertanya kepada jajaran menterinya terkait ketersedian pupuk dalam negeri serta stok yang ada saat ini. Jokowi ingin bahwa jajaranya dapat menjamin ketersedian pupuk bagi para petani terutama pupuk subsidi yang sangat membantu.

Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian (Mentan) mengatakan kebutuhan pupuk dalam negeri bisa mencapai 20 juta ton berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara itu, kesiapan anggaran pemerintah hanya mampu mencapai 8 hingga 9 juta ton saja.

Maka dari itu Mentan bakal memberikan prioritas kepada golongan petani yang menanam 9 tanaman komoditas pangan. Selain itu Mentan bakal memperkuat memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti dengan BUMN PT Pupuk Indonesia

Kepala Negara memberikan waktu 2-3 bulan untuk membenahi sistem pemberian pupuk subsidi ini.

 

Read More

Merumuskan Ulang! Jokowi meminta kepada badan pangan nasional untuk melakukan perhitungan ulang terkait harga gabah kering dari petani

Yogyakarta – Sudah menjadi rahasia umum kalau masa panen raya tiba maka harga beli gabah ditingkat petani bakal mengalami penurunan. Demi mencegah hal tersebut terjadi Jokowi memerintahkan Menteri Syahrul Yasin Limpo dan badan pangan nasional merumuskan ulang tentang harga gabah.

Bulan Maret ini banyak wilayah di Indonesia mengalami panen raya padi yang terjadi hampir secara serentak. Demi kesejahteraan petani Jokowi meminta kepada Badan Pangan Nasional tengah menghitung harga untuk gabah kering panen (GKP) dari petani yang saat ini dikeluhkan petani terlalu rendah.

Pda panen raya tahun ini harga GKP berada di posisi Rp 4.200/kg itu berdasarkan komponen yang mempengaruhi produksi. Komponen – komponen yang menjadi acuan tersebut antara lain mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya. 

Jokowi berharap dengan mempertimbangkan untuk memasukan komponen lainya bisa meningkatkan harga beli gabah ditingkat petani. Jokowi mengatakan kedepannya supaya harga beras bisa terus stabil baik di tingkat petani, pedagang dan konsumen.

 

Read More

Jokowi Perintahkan Kementan Tambah Stok Beras di Bulog

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Kementerian Pertanian (Kementan) menambah stok beras melalui beras cadangan yang ada di Badan Urusan Logistik (Bulog). Mentan Syahrul Yasin Limpo menuturkan pihaknya akan segera melakukan hal tersebut dalam waktu singkat. "Perintah Bapak Presiden tadi untuk melakukan stocking yang sangat cukup melalui beras cadangan yang ada di Bulog itu dan itu akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini," ujarnya lewat keterangan tertulis usai menggelar rapat untuk membahas ketersediaan stok beras bersama Presiden Jokowi dansejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (31/10/2022).

Syahrul juga mengaku bahwa pihaknya diminta Presiden untuk mengecek secara faktual stok beras nasional yang ada saat ini.

"Saya diberi waktu oleh Bapak Presiden satu minggu ini untuk mengecek kembali faktualisasi data yang ada bersama seluruh jajaran, bersama para gubernur, para bupati," ujar Mentan Syahrul. Menurut Mentan, berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, saat ini ketersediaan beras nasional masih cukup. Bahkan, dari prognosis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada tahun ini merupakan yang tertinggi.

"Pada panen tertinggi kita Maret-April itu di atas 18,3 juta (ton), kemudian panen kedua kita pada Agustus, September, Oktober itu bahkan 13 koma sekian (juta ton). Oleh karena itu, data BPS juga menunjukkan bahwa sekarang stok-stok itu ada 60 persen di tangan rakyat sendiri," jelasnya. Meskipun demikian, Mentan Syahrul mengatakan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menambah stok beras melalui beras cadangan yang ada di Badan Urusan Logistik (Bulog). Mentan memastikan pihaknya akan segera melakukan hal tersebut dalam waktu singkat. "Perintah Bapak Presiden tadi untuk melakukan stocking yang sangat cukup melalui beras cadangan yang ada di Bulog itu dan itu akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini," ucapnya. Dengan ketersediaan stok beras yang mencukupi, Mentan berharap fluktuasi harga beras pun dapat ditangani. Mentan sendiri telah berkomitmen bersama Menteri Perdagangan, Bulog, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk bersama-sama melihat ketersediaan stok beras. "Ya saya sangat yakin ketersediaan cukup, bahkan data yang ada saat 2022 ini produktivitas lahan yang kita tanami sangat besar. Boleh tanya semuanya kita tidak pernah dengar ada lahan yang puso kan? Tidak pernah ada lahan yang (terdampak) bencana maksimal kan? Oleh karena itu, pasti saja hasilnya bisa kita perkirakan sesuai asumsi-asumsi atau teori-teori untuk mendapatkan hasil seperti apa," tandasnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan terpisah optimistis cadangan beras pemerintah (CBP) dapat mencapai 1 juta ton pada akhir 2022. Hal tersebut dikarenakan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Dia mengatakan bahwa Bulog memiliki keleluasaan dan fleksibilitas dalam menyerap beras rakyat. "Dengan perpres, harusnya Bulog bisa menyerap beras lebih besar (untuk CBP). Kita lihat saja kapan realisasinya," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/10/2022).

 

Read More

Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Posisi Wakil Menteri Pertanian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Salah satu aturan baru dalam perpres itu adalah posisi wakil menteri pertanian.

Posisi baru itu diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 117 Tahun 2022. Pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, tak ada aturan mengenai jabatan itu.

"Dalam memimpin Kementerian Pertanian, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden," bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 117 Tahun 2022.

Wakil menteri pertanian diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pejabat posisi tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri pertanian.

Posisi tersebut dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan menteri pertanian. Wakil menteri pertanian bertugas membantu berbagai kerja menteri pertanian.

"Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian; dan

b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian," bunyi Pasal 2 ayat (5) perpres tersebut.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan sejumlah aturan yang mengatur posisi wakil menteri. Namun, tak semua posisi wakil menteri diisi.

Menteri Sekretaris Negara Praktikno mengatakan posisi wakil menteri disediakan untuk menambah daya kerja kementerian. Posisi itu hanya diisi jika presiden merasa butuh.

"Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh wakil menteri, posisinya itu ada, tapi kalau tidak diperlukan, ya tidak perlu diadakan, tidak perlu diisi. Itulah kebijakan Bapak Presiden mengenai wakil menteri," ujar Pratikno, Jumat (7/1).

 

Read More

Susul Beras, Anak Buah Jokowi Pede RI Swasembada Jagung

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan, tahun 2023, Indonesia bisa mencapai swasembada jagung.

Hal itu disampaikan Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan M Ismail Wahab dalam diskusi PATAKA tentang Pro Kontra Ekspor Jagung, Kamis (22/9/2022).

"Tugas dan fungsi kami adalah menjaga produksi jagung nasional bisa tercapai sasaran yang dibuat untuk tahun 2022," ujar Ismail, ditayangkan akun Youtube PATAKA.

Tahun ini, ujarnya, Indonesia sudah mencapai posisi swasembada beras. Berikutnya, kata dia, pemerintah membidik swasembada jagung segera terwujud. "Tahun 2022-2024, terutama tahun 2023, tahun depan, sudah disampaikan di depan DPR oleh pak Menteri (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) pada rapat kerja kemarin, bahwa tahun depan kita targetkan swasembada jagung," kata Ismail.

"Karena tahun ini kita sudah berswasembada beras, Insyaallah tahun depan berswasembada jagung. Mudah-mudahan kondisi iklimnya seperti sebelum-sebelumnya. Artinya, curah hujannya bagus sepanjang tahun," tambah Ismail.

Dia menjabarkan, sejak tahun 2017, Indonesia tidak pernah lagi impor jagung untuk kebutuhan pakan. Namun, masih impor untuk kebutuhan pangan dan minuman.

"Sebagai gambaran, tahun 2016 masih ada impor jagung untuk pakan sebesar 884.679. Sejak tahun 2017 seluruh kebutuhan dari lokal," katanya.

Menurut Ismail, sasaran produksi jagung tahun 2022 adalah 4,26 juta ha luas tanam, 4,11 juta luas panen, produktivitas mencapai 56,11 kuintal per ha. Dengan begitu, produksi jagung nasional tahun 2022 ditaksir mencapai 23,10 juta ton.

 

Read More

Presiden Jokowi: Terus Jaga Neraca Produktivitas Pangan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa neraca produktivitas kedelai, cabai, dan bawang merah secara umum sampai dengan akhir Desember 2022 masih terjaga. Presiden menginstruksikan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk terus melakukan penanaman komoditas tersebut agar neraca produktivitas pangan dapat tetap terjaga.

“Bapak Presiden memutuskan tadi neraca ini betul-betul dijaga, bahkan saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan baik jagung, kedelai, cabai, maupun bawang dan kemudian menjadi kesimpulan yang ada adalah mengharapkan BUMN dapat membeli semua produktivitas yang ada sehingga negara betul-betul bisa menjamin tidak membiarkan begitu saja,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/09/2022).

Selanjutnya, Syahrul menuturkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar sistem logistik dan transportasi dapat terus ditingkatkan agar stabilitas harga pangan dapat tetap terkendali.

“Sistem logistik dan transportasi yang terus di-exercise sehingga stabilitasi harganya juga bisa dikendalikan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Artinya, kita berharap produktivitasnya cukup tetapi harganya pun dapat tetap dijaga untuk bisa dikendalikan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Syahrul mengatakan bahwa intervensi Kementan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga dibutuhkan dalam pengendalian ketersediaan komoditas pangan dari daerah produsen yang surplus ke daerah yang kekurangan.

“Intinya baik bupati dan gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga yang ada karena produksinya cukup. Kemudian tentu saja Kementan bersama Badan Pangan Nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa bekerja sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah shortage yang ada, memetakannya dengan baik,” jelas Syahrul.

 

Read More

Presiden Dorong Peningkatan Produksi Kedelai Dalam Negeri

Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menanam bibit varietas yang lebih unggul, bahkan apabila diperlukan menggunakan bibit produk rekayasa genetik atau genetically modified organism (GMO) maupun bibit impor. Ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/09/2022).

“Menggunakan GMO kalau perlu, menggunakan bibit impor kalau perlu, dan tentu mempersiapkan bibit-bibit nasional atau lokal dengan varietas tinggi,” ujar Mentan.

Dengan penggunaan varietas yang lebih unggul ini, diharapkan produksi kedelai di tanah air dapat meningkat secara signifikan.

“Selama ini kedelai misalnya hanya [menghasilkan] 1,5 sampai 2 ton per hektare. Diharapkan kita bisa mendapatkan varietas yang mampu [berproduksi] di atas 3 sampai 4 ton per hektare,” ujarnya.

Syahrul mengungkapkan, rendahnya volume produksi kedelai per hektare disinyalir memicu para petani beralih ke jagung. Hal ini berdampak pada tingginya impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional, bahkan hingga mencapai di atas 90 persen.

“Selama ini petani itu lebih tertarik menanam jagung karena harga jagung sama dengan harga kedelai Rp5.000 itu kurang lebih. Kalau jagung dia per hektarenya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 juta ton,” ujarnya.

Untuk mendorong minat petani untuk menanam kedelai pemerintah akan memberikan kepastian harga dengan menetapkan harga beli. Pemerintah juga mendorong badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli hasil panen para petani.

“Bapak Presiden mengatakan, oke impor memang harus dilakukan tapi sepanjang bisa ditanam maksimal, maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat, tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik menanam kedelai,” ujarnya.

Syahrul menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk pengembangan kedelai hingga mencapai 351 ribu hektare.

“Saya lagi mempersiapkan, kurang lebih sekarang 351 ribu hektare, sekarang baru tanam 67 ribu hektare dan tentu Oktober ini akan mulai tanam,” pungkasnya.

 

Read More

Luncurkan Program Taksi Alsintan, Ini Harapan Jokowi ke Petani

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan program Taksi Alsintan yang digagas oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Program tersebut dibuat untuk membantu menyediakan alat dan mesin pertanian secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian.

Penyediaan alat dan mesin tersebut dijalankan melalui fasilitasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden berharap program itu dapat menggantikan pola dan pendekatan yang dinilai tidak produktif.

“Saya kira akan banyak sekali daerah-daerah, desa-desa, provinsi, kabupaten akan banyak para petani yang mau beli alat dan mesin pertanian baik itu apa rice mill unit (RMU), baik dryer, baik combine harvester, traktor dan lain-lain dengan pola program taksi alsintan,” ujar Jokowi di Gresik, Jawa Timur, dikutip dalam siaran pers, Senin, 22 Agustus 2022.

Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil menjelaskan program Taksi Alsintan merupakan inovasi Kementan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melatih kemandirian para petani.

"Program ini berkaitan langsung dengan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga petani bisa lebih mandiri," ujar Ali.

Ali mengatakan kemandirian petani merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam menjalankan pembangunan pertanian ke depan. Karena itu, pemerintah juga meluncurkan program food estate untuk meningkatkan produksi nasional.

Menurut dia, dengan keterbatasan dana APBN saat ini, pemerintah harus bisa berinovasi melalui pola investasi seperti layanan KUR. "Apalagi Bapak Presiden telah menyetujui anggaran KUR ini kepada usaha pertanian yang diperuntukan pada program Taksi Alsintan," ucapnya.

Ali menilai sejauh ini realisasi KUR sudah cukup bagus karena tingkat serapanya cukup tinggi. Apalagi, kata dia, program tersebut memiliki bunga rendah, yaitu enam persen. Saat ini relaksasi sampai bulan Desember pun turun menjadi tiga persen.

"Nah ini yang harus kita manfaatkan. Siapapun boleh mengambil KUR supaya program Taksi Alsintan ini semakin berkembang," kata Ali.

Penggunaan Alsintan juga dapat disewakan melalui skema koperasi atau unit usaha taxi alsintan. Menurut Ali, penyewaan bahkan bisa dilakukan per hari hingga per jam dan bisa digunakan melalui olah tanam, panen, dan pasca panen.

Program ini, menurutnya dapat memberikan keuntungan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. "Ini juga mengatasi masalah tenaga kerja pertanian dan waktu kegiatan pertanian lebih efisien," tutur Ali.

 

Read More

Jokowi: 800 Juta Orang Terancam Kelaparan Akut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 800 juta orang di dunia terancam kelaparan dan kekurangan pangan akut.

Saat ini, Jokowi mengatakan lebih dari 300 juta orang di dunia sudah menghadapi kekurangan pangan akut dan kelaparan.

"Sekarang 300 juta lebih orang terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan. Di beberapa negara sudah mulai, mulai, mulai, dan diperkirakan kalau tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta orang," ungkap Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/8).

Merespons situasi ini, ia meminta semua pihak dan khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera membuat lahan yang selama ini menganggur menjadi produktif.

"Inilah kenapa kami ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, ini harusnya rumah tangga di desa itu menanam itu di polybag atau di pekarangannya," ujar Jokowi.

Jika sejumlah rumah tangga melakukan hal tersebut, Jokowi yakin lonjakan harga cabai tak akan terjadi lagi. Pasalnya, pasokan cabai otomatis akan berlimpah atau sesuai dengan kebutuhan.

Sementara, ia mengatakan Kementerian Pertanian juga gencar menanam kelapa genjah di lahan-lahan yang tak produktif. Namun, hasil tanam tersebut baru akan terlihat pada dua tahun mendatang.

"Kelapa genjah yang nanti hasilnya dua tahun, 2,5 tahun. Dalam satu tahun nanti pohon bisa 180 buah yang itu bisa dibuat gula semut, minyak kelapa, dan dijual buahnya untuk minuman segar," terang Jokowi.

Penanaman genjah kelapa sudah dilakukan di Solo Raya, Boyolali, Karanganyar, dan Sukoharjo.

Rinciannya, pemerintah menanam 46 ribu kelapa genjah di Boyolali, 44 ribu di Karanganyar, dan 110 ribu di Sukoharjo.

"Targetnya kurang lebih 1 juta kelapa genjah. Tapi tidak kelapa saja nanti ada jagung, lalu dibagi juga bibit cabai," tutup Jokowi.

 

Read More

Presiden Instruksi Jajarannya Siapkan Kebutuhan Gula Nasional

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran terkait untuk mempersiapkan kebutuhan gula nasional dengan baik. Hal ini karena komoditas gula merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang berpengaruh terhadap inflasi serta terpengaruh dengan terjadinya berbagai disrupsi dan pengurangan importasi gula dari negara-negara lain.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai tatanan kebijakan gula nasional yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Rabu (20/07/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Bapak Presiden mengharapkan dalam waktu yang sangat cepat, ada langkah-langkah bersama antara kementerian baik (Kementerian) Pertanian, (Kementerian) BUMN, (Kementerian) Perdagangan, (Kementerian) Perindustrian untuk mencoba mempersiapkan berbagai hal, minimal mempersiapkan kebutuhan gula nasional kita secara baik,” kata Syahrul.

Mentan menyampaikan, kebutuhan gula nasional secara umum adalah 7,3 juta ton, sementara gula konsumsi 3,2 juta ton dan gula industri 4,1 juta ton. Sementara produksi gula nasional masih sangat rendah, yaitu 2,35 juta ton.

“Bapak Presiden minta agar langkah untuk memperkuat gula konsumsi harus dilakukan, berarti ada 850 ribu ton untuk dipersiapkan. Saya mendapatkan perintah bersama menteri lain, Menteri BUMN lebih khusus, untuk mempersiapkan baik rawat ratun dari tebu maupun bongkar ratun. Artinya, ada lahan-lahan intensifikasi dan lahan-lahan ekstensifikasi yang harus digarap secara bersamaan,” ujarnya.

Syahrul mengungkapkan, Kepala Negara terus memonitor secara berkala mengenai masalah pangan. Presiden pun menginstruksikan kementerian terkait untuk dapat memberikan dukungan dalam memperkuat kebutuhan gula konsumsi nasional.

“Menteri BUMN diberikan arahan untuk mulai dari hulu sampai hilir terlibat dan menteri lain tentu saja sesuai dengan teknis kementerian atau tugas kementerian lain untuk memberikan dukungan agar Menteri BUMN bisa melangkah lebih cepat memperkuat kebutuhan-kebutuhan gula konsumsi kita khususnya dan secara bertahap akan masuk pada gula industri yang cukup besar itu,” pungkasnya.

 

Read More

PERTEMUAN JOKOWI DENGAN PETANI DI SUBANG

Joko Widodo atau Jokowi pagi ini, Selasa, 12 Juli 2022, bertolak menuju Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan kunjungan kerja. Jokowi dijadwalkan akan membagi-bagikan bantuan sosial atau bansos ke masyarakat dan menemui petani setempat.

Jokowi berangkat dari Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, menggunakan helikopter Super Puma TNI AU sekitar pukul 07.30 WIB. Setibanya di landasan helikopter Lapangan Perum Sang Hyang Seri, Subang, Jokowi akan terlebih dulu menuju Pasar Sukamandi.

"Untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan pedagang," demikian keterangan tertulis Istana.

Selanjutnya, kepala negara akan menuju Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi) untuk meninjau koleksi dan konservasi plasma nutfah tanaman padi, unit produksi benih sumber padi, hingga meninjau varietas padi dan produk inovasi Kementerian Pertanian.

Jokowi juga diagendakan berdialog dengan perwakilan petani. Selesai acara tersebut, Jokowi akan kembali ke landasan helikopter Lapangan Perum Sang Hyang Seri untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta dengan menggunakan helikopter yang sama.

Adapun Jokowi melakukan kunjungan kerja ini bersama sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

Read More

STRATEGI JOKOWI ATASI STUNTING DAN GIZI BURUK DI INDONESIA

Joko Widodo secara khusus meminta agar koperasi yang telah siap di sejumlah daerah untuk membangun pabrik minyak makan merah. Nantinya, pabrik minyak makan merah bisa sebagai alternatif pencegahan stunting dan gizi buruk di kalangan masyarakat.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Kampung Baru, Kota Medan, pada Kamis (7/7/2022) mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti dan mendorong sejumlah koperasi untuk mulai memproduksi minyak makan merah.

“Presiden meminta kami untuk menindaklanjuti agar koperasi ini menjadi produsen minyak makan merah. Kami akan segera tindaklanjuti karena pada dasarnya koperasi sudah ada beberapa yang siap,” kata Teten dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Teten mengatakan, Presiden Jokowi akan menggelar rapat koordinasi melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM dengan beberapa pihak yang terkait diantaranya Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada pekan depan.

Dicurhati Petani, Teten Masduki Siap Dukung Pembangunan Pabrik Olahan Kelapa Sawit Minyak makan merah merupakan inovasi dari produk turunan kelapa sawit selain CPO, yang dapat dimanfaatkan juga sebagai salah satu bahan makanan yang multifungsi. Minyak makan merah digunakan untuk menggoreng hingga dapat dikonsumsi langsung sebagai minyak makan.

Keunggulan minyak makan merah disebut memiliki kandungan gizi tinggi, mengandung beta karoten, vitamin A, fitonutrien dan komposisi asam lemak sehingga menjadi produk fungsional yang strategis dalam pengentasan stunting di Indonesia.

Selain itu kandungan fitonutrien pada minyak makan merah, terutama vitamin E, dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif kosmetikal yang dapat mencegah penuaan dini dan bahan farmasi pencegah penyakit degeneratif.

Minyak makan merah merupakan inovasi dari produk turunan kelapa sawit selain CPO, yang dapat dimanfaatkan juga sebagai salah satu bahan makanan yang multifungsi. Minyak makan merah digunakan untuk menggoreng hingga dapat dikonsumsi langsung sebagai minyak makan.

Teten mengatakan koperasi di Indonesia sangat potensial untuk diposisikan sebagai produsen minyak makan merah dengan dipasok oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Teten beralasan, nilai investasi yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan pabrik minyak goreng komersial. Di samping itu biaya logistik dari produksi minyak makan merah ini juga relatif kecil.

"Kita perlu mempercepat hilirisasi sawit oleh koperasi sehingga petani sawit mendapatkan nilai tambah ekonomi lebih besar dan penyerapan hasil panen petani menjadi lebih pasti.," kata Teten.

Teten sempat berdialog dengan petani sawit binaan Koperasi Sawit Unggul Sejahtera Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara, belum lama ini sebagai salah satu koperasi piloting yang didorong untuk memproduksi minyak makan merah. Dengan begitu, menurut Teten, para petani sawit akan mendapatkan nilai tambah dan mampu menerima manfaat dari pengelolaan bisnis sawit.

Teten menambahkan, saat ini teknologi untuk memproduksi minyak makan merah sendiri bahkan sudah ada di PPKS Medan. Karena pengolahannya yang sederhana, Teten optimistis koperasi mampu membangun pabrik minyak makan merah ini.

"Dengan adanya pabrik minyak makan merah dari koperasi ini, diharapkan akan memperkuat pasokan minyak goreng ke masyarakat yang lebih murah dan sehat. Turunannya juga bisa jadi produk kosmetik, farmasi, dan masih banyak lainnya," kata Teten.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Teten berharap dukungan seluruh stakeholder untuk mensosialisasikan minyak makan merah oleh koperasi. Hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

 

Read More

Pertanian Terus Berproduksi, Presiden Jokowi: Terima Kasih Petani dan Pak Mentan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi para petani Indonesia atas kontribusinya dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Dia mengatakan itu saat menyampaikan arahan pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-29 Tahun 2022 di Medan, Rabu (7/7/2022).

Jokowi menyebutkan, harga pangan dunia mengalami kenaikan 30 sampai 50 persen imbas dari perang Rusia-Ukraina. Namun, Indonesia masih beruntung karena para petani masih berproduksi. “Kita ini masih untung. Alhamdulillah rakyat kita utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Semoga saja tidak naik. Karena stoknya selalu ada,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Jokowi juga menyampaikan, Indonesia sudah tidak impor beras selama tiga tahun. Untuk diketahui, produksi beras nasional pada 2019 mencapai 31,31 juta ton, kemudian meningkat pada 2020 menjadi 31,36 juta ton. Pada 2021, produksi beras juga meningkat sebesar 31,33 juta ton.

Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian (Mentan) hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri,” katanya.

Jokowi juga bersyukur dengan ketersediaan dan harga beras yang relatif stabil. Pasalnya, beberapa negara di Afrika dan Asia mulai menghadapi kekurangan pangan yang akut. Oleh karena itu, kemandirian pangan sangat penting. Jokowi pun mengajak kepada seluruh bupati dan wali kota memanfaatkan lahan-lahan sekecil apa pun untuk ditanam dan memproduksi kebutuhan pangan sehari-hari

“Jangan sampai ada lahan kosong, manfaatkan untuk asupan gizi anak kita. Karena kita tanam di mana pun itu tumbuh dan bisa kita panen,” ujarnya. Dia juga menyampaikan, praktik pemaksimalan lahan juga penting untuk memenuhi gizi anak-anak yang akan menjadi penentu wajah masa depan Indonesia.

“Kalau anak-anak kita pintar, cerdas, kita bersaing dengan negara lain itu mudah. Tetapi, kalau anak-anak kita stunting, gizi tidak baik, nutrisi tidak tercukupi, nanti ke depan bersaing dengan negara-negara lain akan kesulitan,” imbuhnya. Mengenai hal tersebut, Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan, ketersediaan beras selama 2022 dalam kondisi aman sehingga ke depan Indonesia tidak perlu melakukan impor.

Sementara itu, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Riyanto mengatakan, kinerja Kementerian Pertanian merupakan bukti keberhasilan kerja pemerintah dan SYL dalam menyelesaikan semua arahan dan perintah dari Jokowi.

“Biasanya Indonesia mengimpor beras, tapi saat bersama Mentan SYL, saya lihat beras Indonesia cukup, bahkan cenderung surplus atau jumlahnya berlebih. Semua bisa dikendalikan dalam waktu tiga tahun terakhir ini,” paparnya.

 

Read More

Jokowi Apresiasi Mentan Konsisten Tidak Impor Beras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berterima kasih kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Jokowi menyampaikan terima kasihnya ke Syahrul lantaran sudah tiga tahun ini tidak mengimpor beras.

Pujian itu disampaikan Presiden Jokowi di Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-29, Medan, Sumatera Utara. Acara ini disiarkan melalui YouTube Setpres, Kamis (7/7/22).

Presiden Jokowi mulanya menyampaikan perihal harga pangan dunia yang melejit. Namun, dia bersyukur hal itu tak berlaku pada komoditas utama warga Indonesia, yakni beras.

"Alhamdulillah rakyat kita, utamanya petani, masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Moga-moga tidak naik," kata Presiden Jokowi.

Jokowi mengungkapkan stok beras di Indonesia selalu tersedia. Dia pun lantas menyampaikan bahwa selama tiga tahun ini, Indonesia tak lagi mengimpor beras.

"Karena stoknya selalu ada dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi," kata dia.

Padahal, kata Jokowi, sebelumnya Indonesia selalu mengimpor beras hingga 2 juta ton. Karena itu, dia pun berterima kasih kepada Mentan.

"Biasanya kita impor satu setengah juta ton, 2 juta ton ini sudah tidak impor lagi," ujar Presiden Jokowi.

"Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Makasih, Pak Menteri," tutupnya.

 

Read More