Eddy Wirajaya, Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) Menegaskan Bahwa Mobil Esemka Murni Hasil Produksi Dalam Negeri

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul rumor yang menyebut bahwa mobil Esemka, yang menjadi simbol kebangkitan industri otomotif nasional, merupakan produk impor dari China. Klaim ini tentunya tidak berdasar dan telah menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintah serta industri lokal. Menanggapi tuduhan ini, Eddy Wirajaya, Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), dengan tegas membantah fitnah tersebut dan memastikan bahwa mobil Esemka adalah murni hasil produksi dalam negeri.

Menurut Eddy Wirajaya, seluruh proses produksi mobil Esemka dilakukan di Indonesia, dikerjakan oleh tenaga kerja terampil yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Solo Raya dan berbagai daerah di Jawa Tengah. "Mobil Esemka adalah hasil karya anak bangsa yang dibangun dengan semangat dan kerja keras. Semua proses, mulai dari perancangan, perakitan, hingga pengujian, dilakukan di pabrik kami di Boyolali," jelas Eddy.

Mobil Esemka bukan hanya menjadi simbol kebangkitan industri otomotif lokal, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pemberdayaan tenaga kerja muda di Indonesia. Keberadaan mobil Esemka membuka lapangan kerja baru dan memberikan kesempatan bagi para lulusan SMK untuk terlibat langsung dalam industri manufaktur otomotif. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memajukan sektor industri berbasis kemandirian nasional.

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa tuduhan yang menyebut mobil Esemka sebagai produk impor dari China adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan. "Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Sebaliknya, mari kita bangga dengan produk dalam negeri dan terus mendukung pengembangan industri lokal," tambahnya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus berkomitmen untuk mendukung industri dalam negeri dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri otomotif. Mobil Esemka menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut, di mana produk lokal mampu bersaing di pasar dan menjadi kebanggaan nasional.

Dengan adanya klarifikasi dari PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah termakan oleh isu yang dapat merusak citra pemerintah dan industri lokal. Mari bersama-sama kita dukung produk karya anak bangsa dan terus membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

 

Read More

Serapan Produk Lokal Meningkat, Pembangunan Infrastruktur Dan Ibu Kota Negara (IKN) Oleh Pemerintah Memberikan Dampak Positif Terhadap Peningkatan Penjualan Produk PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) Yang Naik Sampai 10% Pada Tahun 2023

Yogyakarta – Pemerintah Jokowi menunjukkan kinerja positif dengan pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Negara (IKN), mendorong peningkatan penjualan produk lokal. PT Semen Indonesia (SMGR) mencatat lonjakan penjualan sebesar 10% pada 2023, menandai dampak positif kebijakan tersebut.

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan IKN, menjadi landasan ekonomi yang kuat, memfasilitasi distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, perusahaan lokal seperti SMGR mampu meningkatkan penjualan dan kontribusi ekonomi nasional.

Tingginya permintaan akan material konstruksi seperti semen, menjadi pendorong utama dalam kenaikan penjualan SMGR. Dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang masif turut memperkuat sektor konstruksi, memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, pembangunan IKN memberikan dorongan signifikan terhadap ekonomi lokal. Selain sebagai pusat administrasi, IKN menjadi magnet investasi dan pusat aktivitas ekonomi baru, memberikan kesempatan bagi perusahaan lokal untuk meningkatkan penjualan dan ekspansi bisnis.

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memajukan perekonomian nasional dengan memperkuat sektor-sektor lokal. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, seperti insentif pajak dan fasilitas pendukung bisnis, perusahaan-perusahaan lokal semakin termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Peningkatan penjualan SMGR juga mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di masa depan. Hal ini memperkuat citra positif pemerintah Jokowi dalam meningkatkan stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan ekonomi nasional.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif perusahaan lokal, pemerintah Jokowi membuktikan komitmennya dalam menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Kemajuan Yang Membanggakan, Jokowi Terus Mendukung Penggunaan Berbagai Macam Strategi Untuk Meningkatkan Kreativitas Dan Inovasi Bagi Pelaku UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Lokal Di Pasar Global

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong penggunaan berbagai macam strategi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku UMKM.

Menurut Presiden Jokowi, kreativitas dan inovasi merupakan kunci utama untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu terus mengembangkan ide-ide baru dan mengadopsi strategi-strategi inovatif agar dapat bersaing secara efektif di pasar internasional.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan dan pelatihan untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi. Program-program tersebut mencakup pelatihan desain produk, pengembangan branding, pemasaran digital, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong kolaborasi antara pelaku UMKM dengan lembaga riset dan perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih berkualitas. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya yang ada, diharapkan UMKM dapat menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar global.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memiliki produk-produk yang inovatif dan berkualitas, UMKM dapat menembus pasar global dan meningkatkan pangsa pasar mereka di kancah internasional.

Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan pelaku UMKM sendiri. Banyak yang merasa terinspirasi dan termotivasi untuk terus mengembangkan usaha mereka dengan lebih kreatif dan inovatif.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional, dukungan terhadap UMKM menjadi sangat penting. UMKM bukan hanya sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi juga sebagai lokomotif utama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam mendukung kreativitas dan inovasi pelaku UMKM merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan UMKM dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

 

Read More

E – Katalog Yang Digagas Presiden Jokowi Telah Berhasil Merealisasikan Belanja Produk Dalam Negeri Senilai Rp 180,72 T Dalam Pengadaan Barang Milik Pemerintah, Ini Menjadi Wujud Komitmen Negara Dalam Menekan Impor

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperkuat komitmennya terhadap perekonomian lokal melalui inisiatif E-Katalog yang berhasil merealisasikan belanja produk dalam negeri senilai Rp 180,72 triliun dalam pengadaan barang milik pemerintah. Langkah ini tidak hanya menjadi bukti kinerja positif pemerintah dalam menggalakkan ekonomi domestik, tetapi juga menunjukkan tekad kuat untuk menekan ketergantungan pada impor.

E-Katalog merupakan salah satu program strategis yang digagas oleh Presiden Jokowi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Melalui platform ini, pemerintah memberikan prioritas kepada produk-produk lokal dalam proses pengadaan barang untuk kebutuhan instansi pemerintah. Dengan demikian, pelaku usaha dalam negeri mendapatkan kesempatan lebih besar untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pemerintah, sehingga meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Keberhasilan E-Katalog dalam merealisasikan belanja produk dalam negeri senilai Rp 180,72 triliun merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan efektivitas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mendorong konsumsi produk-produk lokal. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi memberikan contoh nyata bagaimana pemerintah bertindak sebagai pemangku kepentingan utama dalam menggerakkan roda perekonomian domestik.

Selain itu, pencapaian ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam menekan ketergantungan pada impor. Dengan memprioritaskan produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang pemerintah, langkah ini tidak hanya memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor industri dalam negeri, tetapi juga membantu mengurangi defisit perdagangan yang selama ini menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan E-Katalog dalam merealisasikan belanja produk dalam negeri merupakan cerminan dari kinerja positif pemerintah dalam mengelola ekonomi negara. Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dalam perdagangan serta penguatan sektor industri dalam negeri.

Dengan demikian, keberhasilan ini tidak hanya menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengapresiasi kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pelaku usaha dalam negeri untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk-produk lokal. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat citra pemerintah Jokowi sebagai pemimpin yang peduli dan proaktif dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

 

Read More

Tingkatkan Perekonomian! Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa melakukan belanja dalam negeri untuk bisa ikut menggerakkan ekonomi nasional

 

Yogyakarta – Demi mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional Jokowi meminta masyarakat untuk tidak segan membelanjakan uangnya. Jokowi mengatakan berdasarkan data yang ada masyarakat Indonesia memiliki total tabungan mencapai Rp 690 T mengendap di bank.

Maka dari itu Jokowi minta masyarakat ikut membantu pergerakan ekonomi nasional dalam masa resesi dengan berbelanja produk dalam negeri. Jokowi juga terus mendorong peningkatan daya konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat supaya uang itu berputar.

Jokowi mencontohkan kepada pemda untuk kreatif dalam membuat event demi memancing minat belanja masyarakat. Seperti mengadakan kegiatan seni dan olahraga pasti orang – orang bakal datang membelanjakan uangnya, ekonomi berputar.

Jokowi menambahkan dengan semakin besar dana yang kita tahan di bank maka semakin susah ekonomi nasional untuk berputar. Kalau ekonomi nasional tidak berputar ini nanti yang membuat berat, semua bakal merasakan dampaknya maka dari itu ayo berbelanja di dalam negeri.

 

Read More

Jokowi apresiasi kepada 2 BUMN, 1 pemerintah provinsi dan 1 pemerintah kota atas partisipasinya terhadap implementasi program pengguna produk dalam negeri (PDN) terbesar

Yogyakarta – Sejak tahun 2022 Jokowi mencanangkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) untuk menumbuhkan ekonomi nasional. Program tersebut tertuang dalam PP 12/2021 tentang pengadaan barang dan jasa oleh negara.

Jokowi terus mendorong kepada kementerian/lembaga dalam lingkup milik negara untuk melaksanakan program P3DN. Selama tahun 2022 sudah ada 1 perusahaan milik BUMN, 1 kementerian dan 2 Pemda yang berhasil menerapkan program P3DN dengan baik.

Jokowi memberikan apresiasi kepada kementerian PUPR, PT Semen Indonesia (Persero), Pemda DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Jokowi bangga keempatnya telah berhasil melakukan implementasi dari program P3DN tersebut secara maksimal sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat.

Jokowi mendorong P3DN tersebut guna meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan UMKM supaya bisa lebih berkembang. Jokowi beranggapan bahwa selama ini APBN habis hanya untuk belanja produk impor padahal di dalam negeri bisa terpenuhi dan ekonomi bisa terus tumbuh serta bakal berputar.

 

Read More

Selamatkan Industri Apparel dalam Negeri! Jokowi keluarkan larangan impor baju bekas karena merugikan negara serta masyarakat berpotensi membawa bibit – bibit penyakit

Yogyakarta – Kehadiran bisnis impor pakaian bekas dari luar negeri membuat para pedagang dan produsen pakaian menjadi resah. Melihat fenomena tersebut Jokowi selaku kepala negara juga resah dan khawatir terhadap keberlangsungan kehidupan pakaian Indonesia.

Maka dari itu Jokowi mengeluarkan larangan terhadap impor pakaian bekas dari luar negeri karena dapat mengganggu ekonomi nasional. Pihak Bea Cukai selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap masuknya barang – barang impor langsung merespon instruksi Jokowi tersebut.

Kantor Bea Cukai segera melakukan penyelidikan ke sejumlah lokasi yang disinyalir sebagai tempat perdagangan dan peredaran pakaian bekas impor tersebut. Seperti kantor Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) yang kemudian menerjunkan intelijen ke Kota Parepare sebagai kota pusat perdagangan pakaian bekas impor cap karung (Cakar).

Jokowi juga meminta kepada masyarakat untuk menghentikan kegiatan jual beli pakaian bekas impor yang merugikan negara, sistem ekonomi serta dapat membawa penyakit. Jokowi juga sudah memerintahkan kepada aparat hukum dan pihak terkait untuk melakukan penindakan terhadap Praktik impor pakaian bekas.

 

Read More

Tidak Ada Lawan! Amerika meniru kebijakan yang dibuat Jokowi terkait prioritas produk dalam negeri lewat Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Yogyakarta – Kebijakan Jokowi dalam menerapkan prioritas pembelian produk dalam negeri oleh APBN berdampak positif bagi perekonomian nasional. Jokowi menerapkan kebijakan prioritas produk dalam negeri lewat Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Jokowi mengatakan kalau program prioritas penggunaan produk dalam negeri penting untuk membangun kemandirian Indonesia. Maka dari itu dana yang diperoleh dari pajak dan sumber penerimaan lain dari rakyat sudah seharusnya dikucurkan untuk industri dalam negeri.

Jokowi menyatakan Indonesia harus bangga terhadap program tersebut sebab kini Amerika meniru langka serupa tersebut.

Jokowi menyatakan kunci dari kebijakan prioritas produk dalam negeri adalah kedisiplinan. Baik pusat dan daerah harus berusaha keras mencari dan mengutamakan produk yang dibuat di dalam negeri, selama kualitasnya pas.

Jokowi menyatakan akan terus hadir karena melihat hal ini sangat strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

 

Read More

Kembangkan UMKM! Jokowi peringatkan kepada seluruh jajaranya untuk selalu menggunakan produk – produk dalam negeri dalam implementasi P3DN

Yogyakarta – Jokowi membuka acara Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 20223 di Istora Senayan, Jakarta. Pada sambutannya Jokowi mengingatkan seluruh jajarannya baik pusat maupun daerah serta badan usaha milik negara (BUMN) untuk disiplin dalam mengimplementasikan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Jokowi juga kembali mengingatkan agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperoleh dari pajak, dividen BUMN, royalti dari tambang, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tidak digunakan untuk membeli produk impor.

Jokowi menegaskan bahwa kepemimpinannya sangat serius dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai kebijakan strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jokowi juga mengapresiasi peningkatan signifikan produk dalam negeri yang masuk ke dalam e-Katalog. Berdasarkan laporan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi jumlah produk dalam negeri di e-Katalog meningkat dari semula 50 ribu hingga sekarang mencapai 3,4 juta produk.

 

Read More

Jokowi Berikan Insentif Guna Tingkatkan Penggunaan Prodak Dalam Negeri

 

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.

“Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” kata Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 dipantau di Jakarta.

Inpres Nomor 2/2022 terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa negara

Pemberian insentif, kata Jokowi, menjadi salah satu dari empat langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Langkah lainnya, lanjut Jokowi, adalah perlu peningkatan produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemudian, ujarnya, perlu ada percepatan proses digitalisasi untuk peningkatan penyerapan produk dalam negeri dan produk UMK dan koperasi. Dalam langkah tersebut, turut juga termasuk penggunaan kartu kredit pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.

Langkah lainnya adalah peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu mensubstitusi produk impor.

Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil.

“Sehingga perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Jokowi.

Menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9 persen. Porsi 44,9 persen itu, kata Jokowi, sebuah pencapaian yang cukup baik karena sudah melewati target yang dicanangkan sebesar 40 persen.

“Tapi belanja produk dalam negeri tahun 2023 harus lebih tinggi lagi,” kata Jokowi.

 

Read More

Presiden Ingatkan Jajaran Percepat Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran terkait untuk menindaklanjuti aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).

“Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari Bea Cukai, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor,” tegas Presiden.

Secara khusus, Presiden menekankan untuk membeli produk yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Presiden pun mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya senang, alhamdulillah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta yang sebelumnya baru 50 ribu, melompat cepat sekali,” ujarnya.

Presiden pun meminta para kepala daerah untuk membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing sehingga semakin banyak yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti sejumlah instansi pusat dan daerah serta BUMN yang masih memiliki serapan produk dalam negeri yang rendah.

“Mungkin yang [serapan] nol ini karena belum serap produk dalam negeri, mungkin, dan mungkin juga belum ada laporan sehingga tolong segera dilaporkan. BUMN juga ada, ada semua angka-angkanya sekarang, kelihatan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa sejak April 2022 pihaknya telah melakukan pemantauan harian terhadap pelaksanaan aksi afirmasi BBI.

“Realisasi belanja produk dalam negeri oleh K/L/pemda dan BUMN mencapai Rp468,29 triliun atau 49,97 persen dari komitmen Rp937,20 triliun. Penayangan produk di e-katalog sudah mencapai lebih dari 1 juta pada akhir 2022, yakni sudah tayang sebesar 1.204.487 produk. Dengan tren seperti ini, kita bisa mencapai lebih dari 1,5 juta pada akhir tahun,” ungkap Luhut.

Luhut pun berharap aksi BBI menjadi gerakan masif di semua kementerian, lembaga, pemda, dan BUMN.

“Kita semua berharap, aksi belanja produk dalam negeri ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan masyarakat. Contoh sederhana, goodie bag pada acara-acara kementerian/lembaga, BUMN, dan pemda agar tidak lagi menggunakan produk impor. Mari, secara konsisten kita prioritaskan untuk produk dalam negeri, utamanya UMK dan koperasi. Dengan demikian, kita telah membantu peningkatan produktivitas masyarakat untuk mengurangi kemiskinan,” ucap Luhut.

 

Read More

Presiden Dorong Peningkatan Produksi Kedelai Dalam Negeri

Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menanam bibit varietas yang lebih unggul, bahkan apabila diperlukan menggunakan bibit produk rekayasa genetik atau genetically modified organism (GMO) maupun bibit impor. Ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/09/2022).

“Menggunakan GMO kalau perlu, menggunakan bibit impor kalau perlu, dan tentu mempersiapkan bibit-bibit nasional atau lokal dengan varietas tinggi,” ujar Mentan.

Dengan penggunaan varietas yang lebih unggul ini, diharapkan produksi kedelai di tanah air dapat meningkat secara signifikan.

“Selama ini kedelai misalnya hanya [menghasilkan] 1,5 sampai 2 ton per hektare. Diharapkan kita bisa mendapatkan varietas yang mampu [berproduksi] di atas 3 sampai 4 ton per hektare,” ujarnya.

Syahrul mengungkapkan, rendahnya volume produksi kedelai per hektare disinyalir memicu para petani beralih ke jagung. Hal ini berdampak pada tingginya impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional, bahkan hingga mencapai di atas 90 persen.

“Selama ini petani itu lebih tertarik menanam jagung karena harga jagung sama dengan harga kedelai Rp5.000 itu kurang lebih. Kalau jagung dia per hektarenya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 juta ton,” ujarnya.

Untuk mendorong minat petani untuk menanam kedelai pemerintah akan memberikan kepastian harga dengan menetapkan harga beli. Pemerintah juga mendorong badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli hasil panen para petani.

“Bapak Presiden mengatakan, oke impor memang harus dilakukan tapi sepanjang bisa ditanam maksimal, maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat, tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik menanam kedelai,” ujarnya.

Syahrul menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk pengembangan kedelai hingga mencapai 351 ribu hektare.

“Saya lagi mempersiapkan, kurang lebih sekarang 351 ribu hektare, sekarang baru tanam 67 ribu hektare dan tentu Oktober ini akan mulai tanam,” pungkasnya.

 

Read More

Tak Lagi Impor, Jokowi Ingin Semua Belanja Pemerintah Beli Produk Lokal

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah merencanakan belanja pemerintah yang 100 persen untuk produk Indonesia. Saat ini, belanja pemerintah baru 40 persen produk lokal yang nilainya mencapai Rp400 triliun.

"Presiden Jokowi bahkan mengatakan kalau perlu direncanakan belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga 100 persen untuk produk lokal. Karena ini adalah kebijakan afirmasi yang sangat fundamental bagi perkembangan industri lokal khususnya ekonomi UMKM," kata Menteri Teten dalam Indonesia Digital Meetup, di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (1/9).

Kebijakan ini diharapkan memberi dampak ekonomi yang lebih luas di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus meningkatkan kualitas produknya, seiring dengan penyerapan yang dilakukan pemerintah.

"Mungkin produknya belum bagus. Ada kesempatan produsen untuk meningkatkan kualitas produksi seperti di negara manapun. Pemerintah pahami hal ini, makanya diharuskan membeli (produk lokal)," terang dia.

Teten juga mendorong, agar lebih banyak lagi UMKM masuk dalam e-katalog LKPP, yang saat ini sudah mencapai 600.000 dari target tahun 2022 mencapai 1 juta produk UMKM masuk e-katalog. Diharapkan dengan event IDM 2022 ini, semakin mendorong jumlah produk UMKM ke e-katalog dan UMKM ke ekosistem digital secara umum.

Di sisi lain Menteri Teten mengatakan saat ini masih banyak UMKM di daerah-daerah yang belum terhubung ke ekosistem digital. Hal tersebut karena kurang familiarnya UMKM terhadap teknologi. Sehingga perlu dorongan agar UMKM dibantu untuk bisa masuk ke sistem digital.

"Saya berharap agar UMKM dibantu bisa masuk ke market online. Kita membutuhkan jagoan-jagoan reseller serta jagoan internet marketer. Dukungan dari mereka ini, kita bisa menggeser produk yang sekitar 50 persen masih dikuasai produk impor. Sekecil apapun produk UMKM di pelosok manapun bisa dibantu," kata dia.

Dia melihat, saat ini penjualan online berkembang semakin cepat. Bahkan bukan hanya e-commerce, ada juga game commerce, TV commerce, dan social commerce yang memerlukan strategi khusus di dalamnya. Dan biasanya para pelaku UMKM tak cukup SDM untuk menjangkau hal tersebut.

Untuk itu dia menekankan, jika para juara internet ini saling mendukung, dia percaya ekonomi digital dalam negeri akan semakin terdongkrak lebih cepat. Mengingat, potensi digital ekonomi Tanah Air di tahun 2030 diproyeksi mencapai Rp4.531 triliun.

 

Read More

Jokowi: Sangat Lucu Sekali kalau Uang yang Dikumpulkan dari Pajak, Belanjanya Produk Impor

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat hingga pemerintah kota untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan pemerintah dari pajak, dari PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," katanya dalam Peluncuran Kartu Kredi Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, disiarkan secara virtual, Senin (29/8/2022).

Jokowi berpesan kepada para Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo agar mengawal realiasi dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik.

Dengan hadirnya KKP ini bisa digunakan untuk belanja produk-produk dalam negeri sesuai imbauan Kepala Negara terhadap seluruh instansi pusat maupun daerah.

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur BI, kemudian perbankan utamanya Himbara betul-betul mengawal baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, platform ini sehingga terjadi kecepatan pembayaran," ucapnya.

"Mungkin dulu, bayarnya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, bayarnya sudah masuk rekening kita. Karena kita sudah membangun juga agar penggunaan produk-produk dalam negeri kita taati bersama sehingga belanja pemerintah, BUMN, pemerintah daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri," lanjut Jokowi.

Terakhir dia berpesan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas agar terus mengawal pemanfaatan kartu kredit pemerintah tersebut.

"Kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali kepada Pak LKPP agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semua dengan semangat yang sama bisa membeli produk dalam negeri," pungkas Jokowi.

Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, hal ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappenas dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Program Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa.

"Ini penting sekali karena kita ingin meningkatkan kualitas belanja kita. Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD," ujar Suharso.

Suharso menyebutkan, jumlah produk yang masuk dalam e-Katalog yang dikelola LKPP meningkat dari sekitar 50.000 menjadi 600.000.

"Targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta (produk). Jadi LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk, yang kita dorong adalah produk-produk asli, sekali lagi, asli domestik dalam negeri dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang tinggi," jelasnya.

 

Read More

Presiden Jokowi blokir produk impor di e-Katalog

Presiden Joko Widodo yang memblokir puluhan ribu produk impor dari e-Katalog. Kebijakan itu mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI I Nyoman Parta.

“Itu sikap yang tegas dan sangat kita dukung. Saya rasa presiden telah menyampaikan pesan itu di beberapa kesempatan, cuman birokrasi dibawahnya masih lambat merespon,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi secara tegas mendorong belanja pemerintah ke produk lokal dalam mendukung industrialisasi dalam negeri.

Melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah telah membekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah karena sudah ada substitusi dari dalam negeri.

Menurut dia,  kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam pertumbuhan usai dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun lalu.

Sehingga, kata dia, diperlukan kesadaran dari seluruh birokrasi di Indonesia untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi bawah, yakni dengan menggunakan produk-produk dalam negeri.

“Ketika situasi ekonomi lagi sulit maka uang APBN menjadi begitu penting, untuk menjadi penggerak ekonomi termasuk dalam hal ini (penggunaan produk dalam negeri),” katanya menegaskan.

Dia berharap setiap ada pengadaan barang baik proyek berskala kecil atau besar diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (UMKM), karena hal tersebut sangat berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah, serta ekonomi nasional.

 

Read More

Dorong Percepatan Indonesia Emas 2045, Presiden Jokowi Ciptakan Ekosistem inovasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mendorong pembangunan ekosistem inovasi nasional. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju mandiri adil dan makmur.

“Pemerintah menggenjot kinerja untuk mendukung percepatan, menuju Indonesia Emas 2045 sudah tepat. Karena itu dapat meningkatkan daya tawar untuk menjadi negara besar berbasis ekonomi inovasi,” kata Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, Sabtu (27/8/2022).

Dia menambahkan, ekosistem inovasi nasional menjadi pondasi utama dalam menggencarkan realisasi pembangunan nasional. Sebab dari situ akan tercipta banyak lompatan inovasi, yang berujung pada produk inovasi asli buatan dalam negeri.

“Ini akan membuat produk-produk lokal dapat lancar masuk pasar global. Sehingga ke depannya, masyarakat juga akan merasakan dampak positif utama dari kehadiran kebijakan tersebut,” kata dia.

Dia menuturkan Indonesia Emas 2045 sudah disiapkan dengan sangat baik oleh pemerintah. Presiden Jokowi juga berhasil membuat ekosistem untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Perlu sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan industri harus bisa dalam sebuah forum tertentu. Harus bisa berkolaborasi satu sama lain,” kata dia.

 

Read More

Jokowi Setujui 2 Nama Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pemberian nama pada dua produk vaksin COVID-19 buatan dalam negeri yang saat ini telah memasuki fase uji klinis tahap akhir, kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny K. Lukito.

"Saya ikut bangga untuk Indonesia. Vaksin pertama Indovac untuk vaksin BUMN, dan kedua adalah Vaksin Merah Putih dengan platform inactivated virus, namanya Inavec dan sudah disetujui Presiden juga," kata Penny dalam agenda Lokakarya Pengembangan Obat Dalam Negeri di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, Jumat seperti dikutip dari Antara.

Penny mengatakan Vaksin Indovac berplatform protein rekombinan sub-unit dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bersama PT Bio Farma dan Baylor College of Medicine.

Sedangkan Vaksin Inavac berplatform inactivated virus dikembangkan oleh Tim Peneliti dari Universitas Airlangga (Unair) bekerja sama dengan penyedia fasilitas produksi PT Biotis Pharmaceutical Indonesia.

Penny menargetkan Vaksin Indovac dan Inavac mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM RI pada September 2022.

"Fase dua sudah dilewati, dan hasilnya bagus bisa meningkatkan sistem imunitas dan hasilnya tidak kalah dengan vaksin yang sudah dapat EUA dengan teknologi yang sama," katanya.

Saat ini BPOM masih melakukan kajian terhadap laporan penelitian pada ribuan subjek yang menjalani injeksi kedua di masing-masing laboratorium uji coba.

"Harapannya September 2022 selesai dan keluar EUA sesuai standar internasional," katanya.

Fase ketiga uji klinik dua vaksin dalam negeri itu juga diiringi dengan pemberian izin kegiatan uji klinik untuk vaksin booster atau dosis penguat.

"Uji klinik booster sudah disetujui untuk dilakukan akhir tahun ini. Sehingga program vaksinasi booster dengan vaksin dalam negeri bisa selesai sebelum akhir tahun," katanya.

Pada agenda yang sama, Direktur Utama PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, FX Sudirman mengaku bangga vaksin dengan pengembangan vaksin dalam negeri yang telah sampai pada fase akhir uji klinik.

"Ini adalah 100 persen karya anak bangsa, virus dari isolasi anak bangsa dikembangkan oleh tim peneliti Unair dan kami siap komersialisasi untuk itu," katanya.

Kapasitas produksi downstream PT Biotis sanggup memproduksi hingga 20 juta dosis per bulan. Khusus pada tahap awal, akan ditingkatkan hingga 5 juta dosis per bulan mirip dengan Indovac," katanya.

Hingga saat ini PT Biotis masih menunggu hasil uji klinik fase tiga dan uji klinik booster. "Kami berharap pemanfaatan Inavec bisa memberikan manfaat booster bagi masyarakat Indonesia di tahun ini," katanya.

FX Sudirman telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin agar pelaksanaan vaksin booster Inavec bisa bergulir pada Oktober, November dan Desember 2022.

 

Read More

Jokowi Minta Produk Karya Anak Bangsa Didukung: Barang Bermutu Banyak Dibuat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, saat ini sudah banyak barang-barang bermutu yang dibuat di Indonesia. Bahkan, kata dia, produk-produk tersebut memiliki kemasan dan kualitas yang baik.

"Barang-barang bermutu telah banyak dibuat di dalam negeri, produksi anak bangsa sendiri, dalam kemasan dan kualitas yang mumpuni," jelas Jokowi dikutip dari akun Twitternya @jokowi, Senin (25/7/2022).

Untuk itu, dia mengajak masyarakat Indonesia mendukung produk-produk karya anak bangsa. Salah satu caranya, dengan membeli produk dalam negeri.

"Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta mendukung dan menghargai produk-produk karya anak bangsa," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi meminta para menteri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal atau dalam negeri.

Salah satunya, dengan menetapkan atau mengubah kebijakan agar penggunaan produk lokal atau UMKM dapat meningkat.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Aturan ini diteken Jokowi pada 30 Maret 2022.

"Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi," demikian dikutip Liputan6.com dari salinan Inpres, Kamis 31 Maret 2022.

Selain itu, dia juga meminta agar 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa dialokasikan untuk penggunaan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Setidaknya, Rp 400 triliun dari APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri.

"Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.00O produk tayang dalam Katalog Elektronik," bunyi instruksi Jokowi.

Secara rinci, dia memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk memperbarui kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Kemudian, memperbarui kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.

 

Read More

Jokowi: Setop Impor Alkes!, Produsen Pastikan Produk Lokal Berkualitas Ekspor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada berbagai kesempatan menyampaikan kegeramannya karena masih banyak kementerian/lembaga yang gemar melakukan impor dalam pengadaan barang/jasa.

Salah satunya terkait impor alat kesehatan (alkes). Padahal, menurut Jokowi, beberapa alkes sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Untuk itulah, Jokowi menerbitkan Inpres No 2 tahun 2022 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Tujuannya tak lain mengerem belanja produk impor dan meningkatkan pembelian produk lokal. Hal itu sontak disambut gembira oleh para produsen alkes dalam negeri. Managing Director & SVP – idsMED Indonesia Ramli Laukaban mengatakan, seruan tersebut menjadi angin segar di tengah membanjirnya produk impor.

Menurutnya, kebijakan Kepala Negara akan menciptakan nilai tambah dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ramli menyebut bahwa di sektor alat kesehatan, produsen Tanah Air yang benar-benar memproduksi alat kesehatan secara end to end masih sangat jarang bahkan terbilang langka. Realitas ini menjadi peluang bagi produsen dalam negeri dalam menciptakan ekosistem, sekaligus memutus ketergantungan Indonesia akan alat kesehatan impor dan meningkatkan daya saing produk alat kesehatan Indonesia.

“Tentu saja kabar ini disambut baik produsen dalam negeri, karena akan memicu investasi dari peningkatan kapasitas produksi pabrik dan juga perluasan lapangan kerja,” katanya, Rabu (29/6/2022).

Merespons seruan Presiden, idsMED Indonesia yang merupakan perusahaan supply chain alat kesehatan terintegrasi di Asia bekerja sama dengan PT Astra Komponen Indonesia (ASKI) meluncurkan berbagai rangkaian produk alat kesehatan.

Bersama ASKI, idsMED berupaya membangun ekosistem sekaligus menghasilkan produk alat kesehatan yang tidak sekedar memiliki standar kualitas internasional dan layak jual, namun juga dengan harga yang terjangkau sehingga mampu bersaing dengan produk impor.

Dalam waktu dekat, ungkap Ramli, idsMED dan ASKI akan meluncurkan paket antropometri atau alat pengukuran fisik manusia. Di antaranya, medical digital flat scale, digital baby scale, infantometer, stadiometer dan measuring tape.

Seluruh alat kesehatan tersebut diproduksi di dalam negeri, mulai dari tahap Research and Development (RnD), produksi, pengemasan, pemasaran hingga distribusi.

“Jadi, manakala kembali terjadi pandemi, Indonesia sudah mandiri dan tidak tergantung dengan produk alat kesehatan impor. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan industri lainnya dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT ASKI Prihantanto Agung Lesmono mengatakan, berbagai alat kesehatan ibu dan anak yang diproduksi tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga bereorientasi ekspor. “Kami ingin berkontribusi dalam menaikkan rasio ekspor Indonesia.

Dengan begitu akan tercipta efek domino berupa penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja dan efek ekonomi lainnya yang bisa mencatatkan hasil positif,” ungkapnya.

Dalam hal pembangunan kesehatan, imbuh dia, keberadaan alat-alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas juga akan mendorong pemerataan kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. 

Read More