Temmy Setya Permana Mengatakan Presiden Jokowi Sudah Memberikan Instruksi Untuk Melakukan Penanganan Serius Terhadap Impor Ilegal

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dari dampak negatif impor ilegal. Plt. Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Temmy Setya Permana, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi tegas untuk menangani masalah impor ilegal secara serius dan menyeluruh.

Temmy Setya Permana menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah membangun sistem perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Sistem ini bertujuan untuk memperketat pengawasan dan meminimalisir celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku impor ilegal. Dengan adanya sistem perizinan terintegrasi ini, semua proses izin impor akan dipantau secara real-time, sehingga lebih transparan dan akuntabel.

"Pemerintah sangat serius dalam melindungi pelaku UKM dari dampak negatif impor ilegal. Instruksi dari Presiden Jokowi sangat jelas, yaitu memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa semua kegiatan impor berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Temmy.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas impor ilegal, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat bagi UKM di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa UKM adalah tulang punggung perekonomian nasional, sehingga upaya untuk melindungi mereka dari persaingan tidak sehat sangatlah penting. Selain itu, dengan adanya perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi, proses perizinan akan menjadi lebih efisien, sehingga pelaku usaha yang legal dapat lebih mudah dalam menjalankan bisnisnya.

Temmy Setya Permana juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merugikan UKM dan perekonomian nasional. Langkah-langkah pencegahan yang diambil saat ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat daya saing UKM Indonesia.

Dengan adanya berbagai upaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa pemerintah selalu bekerja keras untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini juga sekaligus membantah opini-opini negatif yang mencoba merusak citra pemerintah. Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya akan terus berupaya menjaga stabilitas nasional demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

 

Read More

Tak Lagi Impor, Jokowi Ingin Semua Belanja Pemerintah Beli Produk Lokal

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah merencanakan belanja pemerintah yang 100 persen untuk produk Indonesia. Saat ini, belanja pemerintah baru 40 persen produk lokal yang nilainya mencapai Rp400 triliun.

"Presiden Jokowi bahkan mengatakan kalau perlu direncanakan belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga 100 persen untuk produk lokal. Karena ini adalah kebijakan afirmasi yang sangat fundamental bagi perkembangan industri lokal khususnya ekonomi UMKM," kata Menteri Teten dalam Indonesia Digital Meetup, di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (1/9).

Kebijakan ini diharapkan memberi dampak ekonomi yang lebih luas di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus meningkatkan kualitas produknya, seiring dengan penyerapan yang dilakukan pemerintah.

"Mungkin produknya belum bagus. Ada kesempatan produsen untuk meningkatkan kualitas produksi seperti di negara manapun. Pemerintah pahami hal ini, makanya diharuskan membeli (produk lokal)," terang dia.

Teten juga mendorong, agar lebih banyak lagi UMKM masuk dalam e-katalog LKPP, yang saat ini sudah mencapai 600.000 dari target tahun 2022 mencapai 1 juta produk UMKM masuk e-katalog. Diharapkan dengan event IDM 2022 ini, semakin mendorong jumlah produk UMKM ke e-katalog dan UMKM ke ekosistem digital secara umum.

Di sisi lain Menteri Teten mengatakan saat ini masih banyak UMKM di daerah-daerah yang belum terhubung ke ekosistem digital. Hal tersebut karena kurang familiarnya UMKM terhadap teknologi. Sehingga perlu dorongan agar UMKM dibantu untuk bisa masuk ke sistem digital.

"Saya berharap agar UMKM dibantu bisa masuk ke market online. Kita membutuhkan jagoan-jagoan reseller serta jagoan internet marketer. Dukungan dari mereka ini, kita bisa menggeser produk yang sekitar 50 persen masih dikuasai produk impor. Sekecil apapun produk UMKM di pelosok manapun bisa dibantu," kata dia.

Dia melihat, saat ini penjualan online berkembang semakin cepat. Bahkan bukan hanya e-commerce, ada juga game commerce, TV commerce, dan social commerce yang memerlukan strategi khusus di dalamnya. Dan biasanya para pelaku UMKM tak cukup SDM untuk menjangkau hal tersebut.

Untuk itu dia menekankan, jika para juara internet ini saling mendukung, dia percaya ekonomi digital dalam negeri akan semakin terdongkrak lebih cepat. Mengingat, potensi digital ekonomi Tanah Air di tahun 2030 diproyeksi mencapai Rp4.531 triliun.

 

Read More

okowi Klaim 2 Decacorn dan 9 Unicorn Milik Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia memiliki dua decacorn dan sembilan unicorn saat ini.

"Digitalisasi ekonomi telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn," ungkap Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8).

Unicorn adalah perusahaan rintisan (startup) dengan nilai valuasi lebih dari US$1 miliar. Sementara, decacorn merupakan perusahaan yang memiliki nilai valuasi lebih dari US$10 miliar.

Jokowi meminta sembilan unicorn dan dua decacorn membantu pemberdayaan UMKM di Indonesia. Sebab, belum banyak UMKM yang memanfaatkan ekosistem digital sampai sekarang.

Berdasarkan catatan Jokowi, baru 19 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Pemerintah sendiri menargetkan 30 juta UMKM masuk ke ekosistem digital pada 2024 mendatang.

"Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah diharapkan akan menyerap produk UMKM," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan 20 juta UMKM terhubung dalam ekosistem digital pada 2022. Target itu naik tipis dibandingkan realisasi tahun lalu, di mana 16,9 juta pelaku UMKM sudah terjun ke ranah digital.

 

Read More