Selamatkan Industri Apparel dalam Negeri! Jokowi keluarkan larangan impor baju bekas karena merugikan negara serta masyarakat berpotensi membawa bibit – bibit penyakit

Yogyakarta – Kehadiran bisnis impor pakaian bekas dari luar negeri membuat para pedagang dan produsen pakaian menjadi resah. Melihat fenomena tersebut Jokowi selaku kepala negara juga resah dan khawatir terhadap keberlangsungan kehidupan pakaian Indonesia.

Maka dari itu Jokowi mengeluarkan larangan terhadap impor pakaian bekas dari luar negeri karena dapat mengganggu ekonomi nasional. Pihak Bea Cukai selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap masuknya barang – barang impor langsung merespon instruksi Jokowi tersebut.

Kantor Bea Cukai segera melakukan penyelidikan ke sejumlah lokasi yang disinyalir sebagai tempat perdagangan dan peredaran pakaian bekas impor tersebut. Seperti kantor Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) yang kemudian menerjunkan intelijen ke Kota Parepare sebagai kota pusat perdagangan pakaian bekas impor cap karung (Cakar).

Jokowi juga meminta kepada masyarakat untuk menghentikan kegiatan jual beli pakaian bekas impor yang merugikan negara, sistem ekonomi serta dapat membawa penyakit. Jokowi juga sudah memerintahkan kepada aparat hukum dan pihak terkait untuk melakukan penindakan terhadap Praktik impor pakaian bekas.

 

Read More

Jokowi Terus Dukung Perkembangan Brand Lokal untuk Bisa Berdaya Saing di Pasar Internasional

Jokowi menyempatkan diri untuk menyapa warga Kota Pekanbaru di Mal Living World yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru

Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung berjalan masuk untuk menyapa warga dan berswafoto di lantai dasar mal. Melihat antusiasme warga yang juga menyapa dari lantai atas, Jokowi bersama para menteri pun kemudian naik menuju lantai 1 dengan menggunakan eskalator.

Saat melewati sebuah outlet pakaian lokal Hammer, Jokowi bersama para menteri kemudian memasuki outlet tersebut dan memilih-milih sejumlah pakaian yang dipajang di sana.

Jokowi, Mensesneg Pratikno, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono masing-masing membeli sweater berwarna merah marun seharga Rp399.000,00. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir memilih sebuah jaket berwarna putih biru.

 

Read More

Presiden Ingatkan Jajaran Percepat Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran terkait untuk menindaklanjuti aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).

“Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari Bea Cukai, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor,” tegas Presiden.

Secara khusus, Presiden menekankan untuk membeli produk yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Presiden pun mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya senang, alhamdulillah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta yang sebelumnya baru 50 ribu, melompat cepat sekali,” ujarnya.

Presiden pun meminta para kepala daerah untuk membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing sehingga semakin banyak yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti sejumlah instansi pusat dan daerah serta BUMN yang masih memiliki serapan produk dalam negeri yang rendah.

“Mungkin yang [serapan] nol ini karena belum serap produk dalam negeri, mungkin, dan mungkin juga belum ada laporan sehingga tolong segera dilaporkan. BUMN juga ada, ada semua angka-angkanya sekarang, kelihatan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa sejak April 2022 pihaknya telah melakukan pemantauan harian terhadap pelaksanaan aksi afirmasi BBI.

“Realisasi belanja produk dalam negeri oleh K/L/pemda dan BUMN mencapai Rp468,29 triliun atau 49,97 persen dari komitmen Rp937,20 triliun. Penayangan produk di e-katalog sudah mencapai lebih dari 1 juta pada akhir 2022, yakni sudah tayang sebesar 1.204.487 produk. Dengan tren seperti ini, kita bisa mencapai lebih dari 1,5 juta pada akhir tahun,” ungkap Luhut.

Luhut pun berharap aksi BBI menjadi gerakan masif di semua kementerian, lembaga, pemda, dan BUMN.

“Kita semua berharap, aksi belanja produk dalam negeri ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan masyarakat. Contoh sederhana, goodie bag pada acara-acara kementerian/lembaga, BUMN, dan pemda agar tidak lagi menggunakan produk impor. Mari, secara konsisten kita prioritaskan untuk produk dalam negeri, utamanya UMK dan koperasi. Dengan demikian, kita telah membantu peningkatan produktivitas masyarakat untuk mengurangi kemiskinan,” ucap Luhut.

 

Read More

Tak Lagi Impor, Jokowi Ingin Semua Belanja Pemerintah Beli Produk Lokal

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah merencanakan belanja pemerintah yang 100 persen untuk produk Indonesia. Saat ini, belanja pemerintah baru 40 persen produk lokal yang nilainya mencapai Rp400 triliun.

"Presiden Jokowi bahkan mengatakan kalau perlu direncanakan belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga 100 persen untuk produk lokal. Karena ini adalah kebijakan afirmasi yang sangat fundamental bagi perkembangan industri lokal khususnya ekonomi UMKM," kata Menteri Teten dalam Indonesia Digital Meetup, di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (1/9).

Kebijakan ini diharapkan memberi dampak ekonomi yang lebih luas di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus meningkatkan kualitas produknya, seiring dengan penyerapan yang dilakukan pemerintah.

"Mungkin produknya belum bagus. Ada kesempatan produsen untuk meningkatkan kualitas produksi seperti di negara manapun. Pemerintah pahami hal ini, makanya diharuskan membeli (produk lokal)," terang dia.

Teten juga mendorong, agar lebih banyak lagi UMKM masuk dalam e-katalog LKPP, yang saat ini sudah mencapai 600.000 dari target tahun 2022 mencapai 1 juta produk UMKM masuk e-katalog. Diharapkan dengan event IDM 2022 ini, semakin mendorong jumlah produk UMKM ke e-katalog dan UMKM ke ekosistem digital secara umum.

Di sisi lain Menteri Teten mengatakan saat ini masih banyak UMKM di daerah-daerah yang belum terhubung ke ekosistem digital. Hal tersebut karena kurang familiarnya UMKM terhadap teknologi. Sehingga perlu dorongan agar UMKM dibantu untuk bisa masuk ke sistem digital.

"Saya berharap agar UMKM dibantu bisa masuk ke market online. Kita membutuhkan jagoan-jagoan reseller serta jagoan internet marketer. Dukungan dari mereka ini, kita bisa menggeser produk yang sekitar 50 persen masih dikuasai produk impor. Sekecil apapun produk UMKM di pelosok manapun bisa dibantu," kata dia.

Dia melihat, saat ini penjualan online berkembang semakin cepat. Bahkan bukan hanya e-commerce, ada juga game commerce, TV commerce, dan social commerce yang memerlukan strategi khusus di dalamnya. Dan biasanya para pelaku UMKM tak cukup SDM untuk menjangkau hal tersebut.

Untuk itu dia menekankan, jika para juara internet ini saling mendukung, dia percaya ekonomi digital dalam negeri akan semakin terdongkrak lebih cepat. Mengingat, potensi digital ekonomi Tanah Air di tahun 2030 diproyeksi mencapai Rp4.531 triliun.

 

Read More

Jokowi: Sangat Lucu Sekali kalau Uang yang Dikumpulkan dari Pajak, Belanjanya Produk Impor

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat hingga pemerintah kota untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan pemerintah dari pajak, dari PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," katanya dalam Peluncuran Kartu Kredi Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, disiarkan secara virtual, Senin (29/8/2022).

Jokowi berpesan kepada para Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo agar mengawal realiasi dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik.

Dengan hadirnya KKP ini bisa digunakan untuk belanja produk-produk dalam negeri sesuai imbauan Kepala Negara terhadap seluruh instansi pusat maupun daerah.

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur BI, kemudian perbankan utamanya Himbara betul-betul mengawal baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, platform ini sehingga terjadi kecepatan pembayaran," ucapnya.

"Mungkin dulu, bayarnya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, bayarnya sudah masuk rekening kita. Karena kita sudah membangun juga agar penggunaan produk-produk dalam negeri kita taati bersama sehingga belanja pemerintah, BUMN, pemerintah daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri," lanjut Jokowi.

Terakhir dia berpesan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas agar terus mengawal pemanfaatan kartu kredit pemerintah tersebut.

"Kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali kepada Pak LKPP agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semua dengan semangat yang sama bisa membeli produk dalam negeri," pungkas Jokowi.

Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, hal ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappenas dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Program Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa.

"Ini penting sekali karena kita ingin meningkatkan kualitas belanja kita. Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD," ujar Suharso.

Suharso menyebutkan, jumlah produk yang masuk dalam e-Katalog yang dikelola LKPP meningkat dari sekitar 50.000 menjadi 600.000.

"Targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta (produk). Jadi LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk, yang kita dorong adalah produk-produk asli, sekali lagi, asli domestik dalam negeri dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang tinggi," jelasnya.

 

Read More

Presiden Jokowi blokir produk impor di e-Katalog

Presiden Joko Widodo yang memblokir puluhan ribu produk impor dari e-Katalog. Kebijakan itu mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI I Nyoman Parta.

“Itu sikap yang tegas dan sangat kita dukung. Saya rasa presiden telah menyampaikan pesan itu di beberapa kesempatan, cuman birokrasi dibawahnya masih lambat merespon,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi secara tegas mendorong belanja pemerintah ke produk lokal dalam mendukung industrialisasi dalam negeri.

Melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah telah membekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah karena sudah ada substitusi dari dalam negeri.

Menurut dia,  kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam pertumbuhan usai dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun lalu.

Sehingga, kata dia, diperlukan kesadaran dari seluruh birokrasi di Indonesia untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi bawah, yakni dengan menggunakan produk-produk dalam negeri.

“Ketika situasi ekonomi lagi sulit maka uang APBN menjadi begitu penting, untuk menjadi penggerak ekonomi termasuk dalam hal ini (penggunaan produk dalam negeri),” katanya menegaskan.

Dia berharap setiap ada pengadaan barang baik proyek berskala kecil atau besar diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (UMKM), karena hal tersebut sangat berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah, serta ekonomi nasional.

 

Read More

Dorong Percepatan Indonesia Emas 2045, Presiden Jokowi Ciptakan Ekosistem inovasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mendorong pembangunan ekosistem inovasi nasional. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju mandiri adil dan makmur.

“Pemerintah menggenjot kinerja untuk mendukung percepatan, menuju Indonesia Emas 2045 sudah tepat. Karena itu dapat meningkatkan daya tawar untuk menjadi negara besar berbasis ekonomi inovasi,” kata Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, Sabtu (27/8/2022).

Dia menambahkan, ekosistem inovasi nasional menjadi pondasi utama dalam menggencarkan realisasi pembangunan nasional. Sebab dari situ akan tercipta banyak lompatan inovasi, yang berujung pada produk inovasi asli buatan dalam negeri.

“Ini akan membuat produk-produk lokal dapat lancar masuk pasar global. Sehingga ke depannya, masyarakat juga akan merasakan dampak positif utama dari kehadiran kebijakan tersebut,” kata dia.

Dia menuturkan Indonesia Emas 2045 sudah disiapkan dengan sangat baik oleh pemerintah. Presiden Jokowi juga berhasil membuat ekosistem untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Perlu sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan industri harus bisa dalam sebuah forum tertentu. Harus bisa berkolaborasi satu sama lain,” kata dia.

 

Read More

Jokowi Minta Proses Memasukkan Produk Lokal ke E-katalog Tak Berbelit-belit

Presiden Joko Widodo memerintahkan tidak boleh lagi ada proses yang berbelit agar produk dalam negeri masuk ke dalam e-katalog.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas usai mengikuti rapat terbatas percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Anas menuturkan, presiden juga meminta agar pihaknya menyederhanakan proses pendaftaran e-katalog.

"Intinya Bapak Presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-katalog berbelit-belit. Tidak boleh lagi sulit untuk diakses dan ini sekarang sudah mudah diakses," ujar Anas seusai rapat terbatas.

"Kedua, supaya tidak hanya pengusaha besar saja, maka beliau memerintahkan e-katalog lokal harus hidup. Dulu saya selama 10 tahun jadi bupati di daerah tidak bisa bikin e-katalog lokal karena syaratnya terlalu banyak," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini syarat-syarat yang berat telah dipotong dan semua kabupaten/kota sekarang sudah punya e-katalog.

Sehingga, produk daerah sudah banyak yang masuk ke dalam katalog digital itu.

Selain itu, lanjut Anas, presiden juga meminta agar ada sistem yang terintegrasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian, LKPP bersama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan kerja sama untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi atau program untuk memudahkan pembayaran produk UMKM di daerah.

"Selama ini UMKM tidak bisa dibeli produknya, diutang oleh pemerintah daerah, karena bayarnya harus pakai SP2D, kecuali di bawah Rp 50 juta. Nah, sekarang dengan kartu kredit pemerintah, ini ke depan akan lebih mudah untuk membayar UMKM di daerah," jelasnya.

Selain memudahkan proses masuk di e-katalog, di saat yang bersamaan LKPP juga diminta melakukan pembekuan sejumlah produk-produk impor.

Sedikitnya sebanyak 13.600 produk impor yang telah memiliki produk substitusi dibekukan atau tidak bisa dibeli lagi di e-katalog.

"Ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami insyaallah nanti yang block chain dan big data ini akan segera selesai bersama PT Telkom," ungkap Anas.

Dari sisi regulasi, Kepala LKPP juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan rencana pembentukan undang-undang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sebagai pembanding, LKPP melihat sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, India, Filipina, dan Tiongkok.

"Ini kami tadi sudah sampaikan benchmarking-nya di Amerika, kemudian juga di India, dan di beberapa negara yang lain termasuk di Filipina, di Tiongkok bagaimana mereka sangat kuat salah satunya adalah ada afirmasi terhadap produk-produk dalam negeri," jelas Anas.

LKPP juga melakukan konsolidasi pengadaan barang dengan menyatukan anggaran yang besar di beberapa kementerian.

Sebagai contoh dalam pengadaan laptop di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, pemerintah bisa menghemat hingga Rp 1,8 triliun karena adanya diskon yang mencapai 27,4 hingga 29 persen dari produsen karena pembelian dalam jumlah banyak.

"Kita tidak hanya satu, ada 6-7 produsen alhamdulillah kita bisa dapat diskon dari sini 27,4 persen dan 29 persen. Hasilnya, negara bisa hemat Rp 1,8 triliun," ungkap Anas.

"Tentu di sistem pengadaan yang lain, Ibu Menteri Keuangan juga melihat bagaimana di negara lain bisa melakukan konsolidasi sehingga penghematan uang negara bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

 

Read More

Jokowi Minta Produk Karya Anak Bangsa Didukung: Barang Bermutu Banyak Dibuat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, saat ini sudah banyak barang-barang bermutu yang dibuat di Indonesia. Bahkan, kata dia, produk-produk tersebut memiliki kemasan dan kualitas yang baik.

"Barang-barang bermutu telah banyak dibuat di dalam negeri, produksi anak bangsa sendiri, dalam kemasan dan kualitas yang mumpuni," jelas Jokowi dikutip dari akun Twitternya @jokowi, Senin (25/7/2022).

Untuk itu, dia mengajak masyarakat Indonesia mendukung produk-produk karya anak bangsa. Salah satu caranya, dengan membeli produk dalam negeri.

"Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta mendukung dan menghargai produk-produk karya anak bangsa," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi meminta para menteri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal atau dalam negeri.

Salah satunya, dengan menetapkan atau mengubah kebijakan agar penggunaan produk lokal atau UMKM dapat meningkat.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Aturan ini diteken Jokowi pada 30 Maret 2022.

"Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi," demikian dikutip Liputan6.com dari salinan Inpres, Kamis 31 Maret 2022.

Selain itu, dia juga meminta agar 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa dialokasikan untuk penggunaan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Setidaknya, Rp 400 triliun dari APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri.

"Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.00O produk tayang dalam Katalog Elektronik," bunyi instruksi Jokowi.

Secara rinci, dia memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk memperbarui kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Kemudian, memperbarui kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.

 

Read More

Jokowi: Setop Impor Alkes!, Produsen Pastikan Produk Lokal Berkualitas Ekspor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada berbagai kesempatan menyampaikan kegeramannya karena masih banyak kementerian/lembaga yang gemar melakukan impor dalam pengadaan barang/jasa.

Salah satunya terkait impor alat kesehatan (alkes). Padahal, menurut Jokowi, beberapa alkes sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Untuk itulah, Jokowi menerbitkan Inpres No 2 tahun 2022 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Tujuannya tak lain mengerem belanja produk impor dan meningkatkan pembelian produk lokal. Hal itu sontak disambut gembira oleh para produsen alkes dalam negeri. Managing Director & SVP – idsMED Indonesia Ramli Laukaban mengatakan, seruan tersebut menjadi angin segar di tengah membanjirnya produk impor.

Menurutnya, kebijakan Kepala Negara akan menciptakan nilai tambah dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ramli menyebut bahwa di sektor alat kesehatan, produsen Tanah Air yang benar-benar memproduksi alat kesehatan secara end to end masih sangat jarang bahkan terbilang langka. Realitas ini menjadi peluang bagi produsen dalam negeri dalam menciptakan ekosistem, sekaligus memutus ketergantungan Indonesia akan alat kesehatan impor dan meningkatkan daya saing produk alat kesehatan Indonesia.

“Tentu saja kabar ini disambut baik produsen dalam negeri, karena akan memicu investasi dari peningkatan kapasitas produksi pabrik dan juga perluasan lapangan kerja,” katanya, Rabu (29/6/2022).

Merespons seruan Presiden, idsMED Indonesia yang merupakan perusahaan supply chain alat kesehatan terintegrasi di Asia bekerja sama dengan PT Astra Komponen Indonesia (ASKI) meluncurkan berbagai rangkaian produk alat kesehatan.

Bersama ASKI, idsMED berupaya membangun ekosistem sekaligus menghasilkan produk alat kesehatan yang tidak sekedar memiliki standar kualitas internasional dan layak jual, namun juga dengan harga yang terjangkau sehingga mampu bersaing dengan produk impor.

Dalam waktu dekat, ungkap Ramli, idsMED dan ASKI akan meluncurkan paket antropometri atau alat pengukuran fisik manusia. Di antaranya, medical digital flat scale, digital baby scale, infantometer, stadiometer dan measuring tape.

Seluruh alat kesehatan tersebut diproduksi di dalam negeri, mulai dari tahap Research and Development (RnD), produksi, pengemasan, pemasaran hingga distribusi.

“Jadi, manakala kembali terjadi pandemi, Indonesia sudah mandiri dan tidak tergantung dengan produk alat kesehatan impor. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan industri lainnya dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT ASKI Prihantanto Agung Lesmono mengatakan, berbagai alat kesehatan ibu dan anak yang diproduksi tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga bereorientasi ekspor. “Kami ingin berkontribusi dalam menaikkan rasio ekspor Indonesia.

Dengan begitu akan tercipta efek domino berupa penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja dan efek ekonomi lainnya yang bisa mencatatkan hasil positif,” ungkapnya.

Dalam hal pembangunan kesehatan, imbuh dia, keberadaan alat-alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas juga akan mendorong pemerataan kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. 

Read More

JOKOWI MINTA KERETA SEMI CEPAT HARUS PAKAI KOMPONEN DALAM NEGERI

Presiden Joko Widodo memberi pesan dalam rencana pembangunan kereta semi cepat relasi Jakarta-Surabaya yakni penggunaan komponen dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar.

"Ada pesan Presiden yang paling penting adalah TKDN itu harus ditingkatkan dan yang kedua kontraktor Indonesia harus dilibatkan," kata Menhub Budi Karya Sumadi, Jakarta, Rabu (20/11).

Selain itu, hal ketiga yang diarahkan Presiden yakni alih teknologi agar dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk jumlah investasi kereta semi cepat ditargetkan Budi mencapai sebesar Rp60 triliun hingga Rp100 triliun.

Menurut Menhub, pembangunan proyek kereta semi cepat rencananya dimulai pada 2022 dan selesai 2026. "Namun tadi Presiden secara umum meminta semua pekerjaan itu dipercepat," jelas Budi.

Dibangun Perusahaan Jepang

Untuk kereta semi cepat akan dibangun bersama perusahaan Jepang dengan Indonesia, serta dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia.

Saat ini rencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya masih pada tahap studi kelayakan yang ditargetkan selesai pada November 2020.

Setelah studi tersebut selesai, maka lelang untuk proyek pembangunan akan dilaksanakan.

"Itu dibagi dalam beberapa segmen sehingga dalam kecepatan bisa dicapai kecepatan yang lebih baik, dan sumber daya manusia yang belajar juga lebih banyak," tutup Budi

Sebelumnya, Budi Karya Sumadi membeberkan hasil kunjungan kerjanya ke Jepang. Bertemu dengan pemerintah dan pihak swasta Jepang. Membahas terkait perkembangan empat proyek infrastruktur transportasi strategis nasional yang bekerja sama dengan Jepang. 

Proyek yang dimaksud meliputi, MRT Jakarta (North-South Fase 2 dan East-West), Pelabuhan Parimban Fase 1-2 (Paket 5 dan 6), Proving Ground, dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Untuk proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, menurut Budi, pemerintah mendorong untuk segera dilakukan kajian atau feasibility study (FS), bekerja sama dengan pihak Jepang. Baca juga: Inggris Bakal Danai Proyek MRT Jakarta Senilai Rp 22 Triliun.

Selanjutnya soal proyek MRT, pemerintah mendorong percepatan penyelesaian negosiasi kontrak, pernyataan komitmen pendanaan, serta studi kajian MRT Jakarta East-West. Selain itu, pemerintah juga mengundang investor Jepang untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan stasiun MRT Jakarta. 

"Untuk kelanjutan proyek MRT, Alhamdulillah dalam dalam waktu dekat akan ditandatangani satu kepastian pendanaan dari Jepang," ujar Budi dikutip dari laman resmi Kemenhub, Rabu (22/06/2022). Kemudian terkait Pelabuhan Patimban, pemerintah mendorong percepatan negosiasi penawaran proyek pengembangan untuk Fase 1-2 (paket 5 dan 6), yang ditargetkan dilakukan penandatangannya pada tahun ini.

Terakhir tentang Proving Ground atau tempat pengujian kendaraan bermotor, pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Jepang untuk memberikan dukungan kepada konsorsium Indonesia-Jepang untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya yang kompetitif. 

"Dukungan dari investor atau lembaga keuangan Jepang sangat diperlukan untuk dapat memberikan bunga pinjaman yang rendah di bawah suku bunga komersil," ujar Menhub. 

Sementara itu, Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi menjelaskan, rapat ini menindaklanjuti pertemuan bilateral antara PM Kishida dan Presiden Jokowi pada 29-30 April lalu di Indonesia. 

Menurutnya, kedua pemimpin telah sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama kedua negara, termasuk diantaranya kerjasama infrastruktur transportasi. 

"Kerjasama pembangunan yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang selama ini berjalan dengan baik dan selalu sesuai dengan timeline yang telah disepakati kedua negara," pungkas Heri Akhmadi.

Read More